Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini M. Paham, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (15/4/2026), menjelaskan rapat koordinasi yang digelar secara daring dan luring di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat pada 8–10 April 2026 tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan SDM antar Poltekpar.

“Rapat ini juga memastikan berbagai rekomendasi strategis dapat diimplementasikan secara terarah dan terukur dalam periode pembangunan 2025–2029, yang merupakan momentum penting dalam meletakkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” Deputi Martini M. Paham, yang akrab disapa Diah.

Dalam konteks tersebut, Poltekpar memiliki peran strategis sebagai lokomotif pendidikan vokasi pariwisata yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing global.

“Penguatan SDM pariwisata perlu dilakukan secara komprehensif melalui penyelarasan kebijakan, tata kelola yang adaptif, serta peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih aplikatif dan berdampak,” kata Diah.

Ia menambahkan, penguatan tersebut dilakukan melalui penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan industri, penguatan tata kelola yang lincah, serta pengembangan perencanaan, penelitian, dan pengabdian yang lebih aplikatif dan berdampak nyata. SDM juga menjadi kunci dalam optimalisasi kebijakan karier dosen, pembentukan task force, serta percepatan profesionalisme tenaga pendidik.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak perlu diperluas untuk memperkuat sinergi antara pendidikan, industri, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan lahir langkah konkret, terukur, dan implementatif, dengan mengurangi hambatan administratif serta mendorong inovasi yang berdampak nyata,” tambahnya.

Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada penguatan kelembagaan pendidikan vokasi, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Poltekpar, serta penataan organisasi dan tata kelola. Fokus utama diarahkan pada revitalisasi pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri melalui pendekatan job matching dan penguatan kurikulum berbasis industri.

“Pendidikan vokasi harus mampu menjawab kebutuhan dunia kerja secara nyata. Keterkaitan antara lulusan dan industri menjadi kunci utama,” ujar Diah.

Memasuki hari kedua, pembahasan diarahkan pada penguatan kerja sama internasional dengan Swisscontact, pengembangan kurikulum berbasis industri, serta penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program Sustainable Tourism Education Development (STED) yang dijalankan bersama Swisscontact sejak 2018 terus diperluas di berbagai Poltekpar, dengan fokus pada penerapan Industry-Based Curriculum (IBC), _structured internship_, serta peningkatan kualitas pengajaran melalui SVEB dan project-based learning. Program ini mulai menunjukkan dampak terhadap peningkatan kompetensi lulusan dan keterhubungan dengan industri.

Pada hari ketiga, agenda diawali dengan sosialisasi Permendikti Saintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Regulasi ini menekankan penguatan kompetensi, kinerja, serta sistem karier dosen yang lebih terstruktur. Selain itu, peran dosen dalam pelaksanaan tridharma juga diperkuat secara kolaboratif, termasuk mekanisme sertifikasi, promosi, dan tunjangan berbasis kinerja, meski masih menghadapi tantangan dalam integrasi penilaian kinerja dan pengelolaan beban kerja.

Diah mengungkapkan rapat ini juga membahas rencana pembentukan _task force_ percepatan karier dosen Poltekpar guna mendorong peningkatan jabatan akademik secara sistematis, tidak hanya melalui pemenuhan angka kredit, tetapi juga melalui penguatan ekosistem tridharma.

“Kemenpar juga membahas rencana kerja sama dengan Kementerian UMKM dalam pengembangan kewirausahaan pariwisata. Poltekpar didorong menjadi _hub_ kewirausahaan melalui _co-incubation_, _living lab_, dan _business matching_ guna melahirkan wirausaha yang inovatif dan berdaya saing,” ujar Diah.

Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari lintas kementerian, akademisi, dan mitra internasional, antara lain perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian UMKM, akademisi Universitas Gadjah Mada, serta Swisscontact Indonesia. (Ikhsan)

Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana, mengatakan pengusaha UMKM tidak boleh lagi berada di pinggiran aktivitas ekonomi nasional, melainkan harus menjadi bagian integral dalam rantai nilai industri yang lebih luas.

“Pengusaha UMKM harus masuk dalam ekosistem ekonomi yang lebih besar dan terhubung langsung dengan industri utama, sehingga mampu tumbuh berkelanjutan,” ujar Reghi dalam seminar nasional bertema “Reposisi Kolaborasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar di Tengah Tekanan Global” yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jakarta, Rabu (15/4).

Dalam forum tersebut, Reghi memaparkan sejumlah bentuk kolaborasi strategis yang dapat diperkuat, antara lain integrasi pengusaha UMKM ke dalam rantai pasok industri, penerapan standar kualitas produk secara konsisten, pemanfaatan teknologi digital dan platform e-commerce, serta penguatan kemitraan industrial dengan perusahaan besar.

Ia juga menjelaskan berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk memperkuat ekosistem pengusaha UMKM agar lebih tangguh, inovatif, dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun global.

Sejumlah program yang telah dijalankan meliputi fasilitasi standardisasi dan sertifikasi usaha serta produk, perluasan akses pemasaran melalui kurasi dan business matching, pengembangan holding UMKM, peningkatan literasi digital, hingga inisiasi kolaborasi dengan startup guna menembus pasar internasional.

Lebih lanjut, Reghi mengatakan naiknya tensi ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat menjadi latar belakang yang harus dipertimbangkan tersendiri. Menurutnya, dinamika tersebut tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik kawasan, tetapi juga berdampak luas terhadap rantai pasok energi, perdagangan global, dan stabilitas pasar keuangan dunia.

Meski demikian, ia menilai situasi tersebut juga membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar melalui kerja sama perdagangan internasional.

Salah satu peluang tersebut berasal dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026. Komoditas seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan tekstil dinilai memiliki prospek besar untuk meningkatkan ekspor ke pasar Amerika Serikat.

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada 23 September 2025, yang membuka peluang penghapusan tarif hingga 0 persen bagi sebagian besar produk ekspor nasional.

“Berbagai perjanjian perdagangan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia, termasuk bagi pengusaha UMKM untuk menembus pasar global. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan daya saing produk,” kata Reghi. (Ikhsan)

Menteri Pariwisata menyatakan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi internasional secara cermat, khususnya terhadap potensi dampaknya pada mobilitas wisatawan global. Namun demikian, data terkini menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Bali masih berjalan dengan baik dan tingkat hunian hotel tetap berada pada level yang sehat.

Data yang kami kumpulkan dari Industri per tanggal 4 Januari 2026, di Kabupaten Badung, yang menjadi pusat utama pariwisata Bali, sekitar 52 persen hotel berada pada tingkat hunian 41–69 persen, sementara 36 persen hotel telah mencapai tingkat hunian 70–80 persen. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas properti masih berada pada kategori hunian menengah hingga tinggi, yang menandakan performa pasar yang relatif kuat.

Sementara itu, di Kabupaten Gianyar, sekitar 53,8 persen hotel juga berada pada tingkat hunian 41–69 persen, dengan 23,1 persen berada pada kisaran 70–80 persen, dan sebagian kecil mencapai tingkat hunian 81–100 persen. Meski terdapat variasi tingkat hunian antar properti, secara umum aktivitas pariwisata masih menunjukkan dinamika yang stabil.

“Situasi global tentu kami pantau dengan sangat serius. Namun data di lapangan menunjukkan bahwa kinerja pariwisata Bali dalam beberapa minggu terakhir masih berada pada kondisi yang stabil, dengan tingkat hunian hotel yang tetap terjaga. Ini menunjukkan bahwa Bali tetap menjadi destinasi yang dipercaya dan diminati wisatawan dunia,” ujar Menteri Pariwisata.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan pelaku industri pariwisata serta memperkuat strategi pemasaran di berbagai pasar utama guna memastikan keberlanjutan kinerja sektor pariwisata nasional.

Kementerian Pariwisata optimistis bahwa dengan daya tarik destinasi, kualitas pengalaman wisata, serta kerja sama erat antara pemerintah dan industri, Indonesia tetap berada pada posisi yang kuat sebagai destinasi pilihan wisatawan global di tengah dinamika global yang terus berkembang. (Ikhsan)

“Sejalan dengan itu, Kementerian Pariwisata memandang kepariwisataan berkelanjutan sebagai fondasi utama pembangunan pariwisata Indonesia ke depan. Pendekatan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta dinamika pariwisata global,” kata Wamenpar Ni Luh saat membuka Forum STDev Circle bertema Gerakan dan Aksi Kepariwisataan Berkelanjutan secara daring, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, lanskap perjalanan dunia telah berubah signifikan. Wisatawan kini semakin sadar terhadap isu lingkungan, pelestarian budaya, serta dampak sosial ekonomi sebelum menentukan destinasi tujuan.

Untuk itu, Kementerian Pariwisata mendorong lima program unggulan sebagai penguatan ekosistem nasional, yakni Peningkatan Keselamatan Berwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0. Kelima program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem yang tangguh, inklusif, adaptif terhadap teknologi, serta berorientasi pada pengalaman wisatawan yang lebih bermakna.

Capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 turut menunjukkan arah kebijakan yang berada pada jalur tepat. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 15,39 juta atau tumbuh 10,80 persen. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) menembus 1,20 miliar perjalanan atau meningkat 17,55 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan optimisme dan kepercayaan pasar terhadap pariwisata Indonesia yang terus bertransformasi.

Pengakuan internasional juga menguatkan posisi Indonesia sebagai destinasi yang semakin diperhitungkan. Desa Wisata Pemuteran dan Desa Wisata Osing Kemiren menerima penghargaan dari UN Tourism. Selain itu, sebanyak 33 hotel dan resor di Indonesia memperoleh pengakuan MICHELIN Keys, yang menandai peningkatan kualitas layanan dan pengalaman menginap berstandar global.

“Pada 2026, kami menargetkan penguatan kinerja yang berfokus pada kualitas dan daya saing. Target kunjungan wisman diproyeksikan berada pada kisaran 16,0 hingga 17,6 juta,” ucap Wamenpar.

Ia menekankan pencapaian tersebut hanya dapat diraih melalui kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Forum STDev Circle dinilai strategis karena mempertemukan berbagai elemen pendukung dari kelima program unggulan, mulai dari perumus kebijakan, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga generasi muda.

Forum ini juga membahas penguatan _green financing_, inovasi teknologi, gerakan komunitas, serta kontribusi perguruan tinggi dalam membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap forum ini menjadi titik awal lahirnya kolaborasi konkret dan aksi nyata dalam memperkuat ekosistem kepariwisataan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia,” tuturnya.

Forum STDev Circle dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata, Frans Teguh.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Mari Elka Pangestu selaku Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Perdagangan dan Kerja Sama Multilateral sekaligus Ketua Indonesia Sustainable Tourism Council; Diena M. Lemy, Guru Besar Universitas Pelita Harapan dan Ketua Umum Hildiktipari; Reza Permadi, Co-founder & COO Atourin Indonesia; Ketut Purna, Manager Manajemen Operasional DTW Jatiluwih; serta Andy Bahari, Leader World Cleanup Day. (Ikhsan)

Menurut Nita, INACRAFT menjadi etalase penting bagi produk UMKM Indonesia yang kini dinilai telah siap bersaing di pasar internasional. Ia menilai kualitas desain produk kriya dan fesyen Tanah Air tidak kalah dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pusat mode dunia, seperti Paris.

“Dari sisi desain, produk Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Baik sepatu, tas, aksesori, hingga berbagai produk lainnya, kualitasnya sudah sangat baik,” ujar Nita.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dari sisi ketersediaan bahan baku (raw material), yang menjadi modal utama dalam pengembangan industri kreatif. Sebagai contoh, Nita menyinggung industri produk berbahan kulit buaya yang di pasar internasional dapat dijual dengan harga sangat tinggi, sementara bahan bakunya justru berasal dari Indonesia dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, khususnya dalam hal teknologi produksi dan kerapian proses manufaktur agar produk lokal semakin kompetitif di tingkat global.

Dalam pandangannya, citra UMKM sebagai sektor menengah ke bawah juga mulai bergeser. Ia menilai banyak produk UMKM saat ini telah memiliki nilai jual tinggi dan menyasar segmen pasar menengah ke atas.

“Produk tas UMKM sekarang banyak yang harganya sudah di atas Rp2,5 juta. Itu artinya UMKM tidak lagi identik dengan produk murah. Bahkan produk makanan dan camilan pun sudah layak dikonsumsi pasar global,” katanya.

Nita juga menyoroti rencana pengembangan penyelenggaraan INACRAFT ke berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, sebagai langkah strategis untuk memperluas akses perajin daerah yang belum memiliki kesempatan berpartisipasi di Jakarta. Menurutnya, ekspansi ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kreatif tidak hanya terpusat di ibu kota, tetapi juga merata di daerah.

“Ini langkah luar biasa. Selama ini INACRAFT selalu diadakan di Jakarta, dan kini akan digelar di Yogyakarta pada 15–19 Juli, serta direncanakan menyusul di Makassar dan kota-kota besar lainnya. Ini memberikan semangat bagi perajin di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa biaya partisipasi dalam pameran, termasuk sewa stan, masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM. Oleh karena itu, ia mendorong adanya dukungan dari pemerintah daerah, asosiasi, dan perbankan, khususnya bagi UMKM skala kecil dan menengah.

Ia mencontohkan program kemitraan perbankan, seperti inisiatif Kampung BNI, yang mendukung perajin songket melalui pembiayaan, pendampingan kualitas, dan pemasaran. Menurutnya, model kemitraan semacam ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Selain aspek pembiayaan, Nita juga menekankan pentingnya inovasi desain dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Ia mengingatkan agar pelaku usaha lokal tidak hanya meniru desain merek internasional, melainkan mengembangkan identitas desain asli Indonesia.

“Lebih baik produk lokal menggunakan bahan baku Indonesia dan desain yang benar-benar orisinal Indonesia, bukan meniru brand luar. Dengan begitu, karakter dan nilai jual produk kita akan lebih kuat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendaftaran hak paten dan perlindungan karya, termasuk untuk batik dan produk budaya lainnya, agar Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga daya saing di tingkat internasional.

Melalui INACRAFT dan pengembangan ekosistem UMKM, Nita berharap Indonesia dapat semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat produk kriya dan kreatif berbasis budaya, dengan identitas yang kuat, inovatif, dan berdaya saing global. (Ikhsan)