Konreg yang mengusung tema “Pembangunan Infrastruktur PU dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Melanjutkan dukungan infrastruktur untuk swasembada pangan, energi, dan air yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat daya dukung lingkungan sesuai dengan Asta Cita melalui strategi Tri Asa Pembangunan PU608,” kata Menteri Dody saat pembukaan Konreg Kementerian PU Tahun 2027 di Auditorium Kementerian PU, Kamis (2/4/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kerangka kebijakan nasional Asta Cita.

Lebih lanjut, Menteri Dody menekankan bahwa Kementerian PU telah menetapkan parameter yang jelas agar pembangunan infrastruktur dapat diukur kontribusinya terhadap kinerja ekonomi nasional.

“Dalam memenuhi target Asta Cita Bapak Presiden, Kementerian PU berkomitmen menjalankan program strategis yang kita kenal sebagai PU608 dengan tiga catatan utama, yaitu efisiensi investasi dengan target ICOR di bawah 6, pengetasan kemiskinan menuju 5 persen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029,” ujar Menteri Dody.

“Ini menjadi parameter utama dalam memastikan pembangunan infrastruktur berkontribusi langsung terhadap kinerja ekonomi nasional,” lanjutnya.

Sejalan dengan arah tersebut, pada Tahun Anggaran 2026 Kementerian PU mengelola anggaran sebesar Rp118,5 triliun, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, serta layanan dasar permukiman sebagai fondasi pertumbuhan.

Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2027, pembangunan infrastruktur PU diarahkan pada penguatan swasembada pangan dan air melalui peningkatan kapasitas tampungan air dan keandalan irigasi, penguatan konektivitas untuk mendukung sistem logistik nasional, serta peningkatan kualitas layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Pendekatan tersebut diperkuat dengan target pembangunan yang lebih terukur, antara lain peningkatan kapasitas tampungan air hingga sekitar 58,84 m³ per kapita, peningkatan keandalan irigasi menjadi 27%, serta penurunan waktu tempuh pada lintas utama jalan nasional menjadi sekitar 1,8 jam per 100 kilometer.

Di sektor permukiman, akses air minum aman ditargetkan mencapai 33,46%, sanitasi aman sekitar 10,8%, serta peningkatan pengelolaan sampah hingga 24,5%.

Untuk memastikan pencapaian target tersebut, Kementerian PU menetapkan tiga strategi utama, yaitu melanjutkan dukungan infrastruktur untuk swasembada pangan, energi, dan air melalui strategi Tri Asa Pembangunan PU608, meningkatkan efisiensi belanja infrastruktur serta mendorong skema pembiayaan inovatif, serta memperkuat sinergi lintas sektor melalui pendekatan hexahelix.

Melalui Konsultasi Regional ini, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terbangun, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Ikhsan)

Menurut Nita, INACRAFT menjadi etalase penting bagi produk UMKM Indonesia yang kini dinilai telah siap bersaing di pasar internasional. Ia menilai kualitas desain produk kriya dan fesyen Tanah Air tidak kalah dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pusat mode dunia, seperti Paris.

“Dari sisi desain, produk Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Baik sepatu, tas, aksesori, hingga berbagai produk lainnya, kualitasnya sudah sangat baik,” ujar Nita.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dari sisi ketersediaan bahan baku (raw material), yang menjadi modal utama dalam pengembangan industri kreatif. Sebagai contoh, Nita menyinggung industri produk berbahan kulit buaya yang di pasar internasional dapat dijual dengan harga sangat tinggi, sementara bahan bakunya justru berasal dari Indonesia dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, khususnya dalam hal teknologi produksi dan kerapian proses manufaktur agar produk lokal semakin kompetitif di tingkat global.

Dalam pandangannya, citra UMKM sebagai sektor menengah ke bawah juga mulai bergeser. Ia menilai banyak produk UMKM saat ini telah memiliki nilai jual tinggi dan menyasar segmen pasar menengah ke atas.

“Produk tas UMKM sekarang banyak yang harganya sudah di atas Rp2,5 juta. Itu artinya UMKM tidak lagi identik dengan produk murah. Bahkan produk makanan dan camilan pun sudah layak dikonsumsi pasar global,” katanya.

Nita juga menyoroti rencana pengembangan penyelenggaraan INACRAFT ke berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, sebagai langkah strategis untuk memperluas akses perajin daerah yang belum memiliki kesempatan berpartisipasi di Jakarta. Menurutnya, ekspansi ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kreatif tidak hanya terpusat di ibu kota, tetapi juga merata di daerah.

“Ini langkah luar biasa. Selama ini INACRAFT selalu diadakan di Jakarta, dan kini akan digelar di Yogyakarta pada 15–19 Juli, serta direncanakan menyusul di Makassar dan kota-kota besar lainnya. Ini memberikan semangat bagi perajin di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa biaya partisipasi dalam pameran, termasuk sewa stan, masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM. Oleh karena itu, ia mendorong adanya dukungan dari pemerintah daerah, asosiasi, dan perbankan, khususnya bagi UMKM skala kecil dan menengah.

Ia mencontohkan program kemitraan perbankan, seperti inisiatif Kampung BNI, yang mendukung perajin songket melalui pembiayaan, pendampingan kualitas, dan pemasaran. Menurutnya, model kemitraan semacam ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Selain aspek pembiayaan, Nita juga menekankan pentingnya inovasi desain dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Ia mengingatkan agar pelaku usaha lokal tidak hanya meniru desain merek internasional, melainkan mengembangkan identitas desain asli Indonesia.

“Lebih baik produk lokal menggunakan bahan baku Indonesia dan desain yang benar-benar orisinal Indonesia, bukan meniru brand luar. Dengan begitu, karakter dan nilai jual produk kita akan lebih kuat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendaftaran hak paten dan perlindungan karya, termasuk untuk batik dan produk budaya lainnya, agar Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga daya saing di tingkat internasional.

Melalui INACRAFT dan pengembangan ekosistem UMKM, Nita berharap Indonesia dapat semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat produk kriya dan kreatif berbasis budaya, dengan identitas yang kuat, inovatif, dan berdaya saing global. (Ikhsan)

Sejak menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Widiyanti menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari pariwisata massal menuju pariwisata berkualitas (quality tourism). Fokus ini tidak hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan lama tinggal, belanja wisatawan, serta dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

Dalam berbagai kesempatan, Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa pariwisata harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan desa wisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta pemberdayaan UMKM pariwisata menjadi prioritas utama. Ia mendorong kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata.

Komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan juga menjadi salah satu ciri kepemimpinan Widiyanti. Pelestarian alam, perlindungan budaya lokal, serta penerapan prinsip ramah lingkungan terus dikampanyekan dalam setiap program pengembangan destinasi. Menurutnya, keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia adalah aset jangka panjang yang harus dijaga bersama.

Di tingkat global, Widiyanti Putri Wardhana aktif mempromosikan Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia. Ia mendorong peningkatan kualitas destinasi super prioritas, penguatan konektivitas, serta strategi promosi yang lebih tersegmentasi dan berbasis pasar. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global.

Dengan pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana terus berupaya membawa pariwisata Indonesia naik kelas. Kepemimpinannya diharapkan mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sarana pelestarian budaya dan lingkungan untuk generasi mendatang.

Widiyanti Putri Wardhana menjabat sebagai Menteri Pariwisata Republik Indonesia Kabinet Merah Putih, sejak dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada 21 Oktober 2024.

Widiyanti menyelesaikan pendidikannya di Pepperdine University, Amerika Serikat, pada tahun 1993 dengan gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis. Sebelum bergabung dalam pemerintahan, sosok Widiyanti lebih dikenal aktif sebagai pengusaha. Ia menjabat sebagai direktur PT Teladan Aprima Agro dari tahun 2012 hingga 2021. Pada 2021 hingga 2024, Widiyanti diangkat menjadi Komisaris PT Teladan Aprima Agro.

Di luar dunia bisnis, Widiyanti juga aktif di berbagai organisasi sosial. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) untuk periode 2018-2024. Di organisasi ini, ia berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah.

Saat ini, Indonesia menempati peringkat 22 dari 119 negara dalam indeks Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2024. Oleh karena itu, di masa jabatannya, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Indonesia.

Adapun program yang menjadi prioritas Kementerian Pariwisata antara lain Gerakan Wisata Bersih (GWB), Tourism 5.0, Pariwisata Naik Kelas, Event by Indonesia, dan Desa Wisata.​ (Achmad Ichsan)