BVK bukan semata-mata kebijakan visa, melainkan bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional. Kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan.

Kementerian Pariwisata memandang bahwa Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.

BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara.

Indonesia sejatinya memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan BVK secara luas. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara. Kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu studi kasus yang berhasil, dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Berdasarkan penyempurnaan perhitungan dengan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara diperkirakan lebih tinggi, yakni mencapai 32,4 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Selain itu, kajian WTTC juga menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sejumlah bentuk fasilitasi visa lainnya. Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan new visa types yang berada pada 8,1 persen per tahun.

Dari perspektif kawasan, kebijakan visa Indonesia juga perlu terus diperkuat agar lebih kompetitif. Berdasarkan perbandingan terhadap negara-negara ASEAN, jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih relatif lebih terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Kementerian Pariwisata memahami bahwa kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat. Ada aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional yang harus dijaga. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia.

Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) juga menunjukkan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat mendorong peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara. Kajian APEC mencatat bahwa destinasi dapat memperoleh peningkatan kunjungan sebesar 7,2 persen hingga 27 persen melalui penghapusan persyaratan visa atau ketentuan masuk lainnya. Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui travel authorization dalam situasi tanpa visa dapat menurunkan kedatangan wisatawan mancanegara hingga 29,3 persen.

Kementerian Pariwisata menilai temuan tersebut semakin menegaskan pentingnya kebijakan fasilitasi perjalanan sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Dengan kemudahan akses yang tepat, wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, serta tenaga kerja sektor pariwisata.

Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.

Pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang ekonomi yang dapat bergerak di destinasi. Karena itu, kebijakan BVK perlu dilihat sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata global. (Ikhsan)

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pariwisata Nomor SE/3/HK.01.03/MP/2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Libur Sekolah Tahun 2026 yang ditandatangani pada 4 Juni 2026.

Menpar Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), mengatakan periode libur sekolah merupakan salah satu momentum meningkatnya mobilitas masyarakat untuk berwisata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kepadatan tidak hanya di destinasi wisata, tetapi juga pada sarana transportasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Menpar, tingginya pergerakan wisatawan tersebut juga dapat disertai berbagai potensi risiko yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, serta langkah mitigasi dari seluruh pemangku kepentingan. Risiko tersebut mencakup aspek keselamatan, potensi bencana alam, perubahan cuaca ekstrem, hingga kedisiplinan wisatawan selama beraktivitas di destinasi.

“Penyelenggara transportasi dan pengelola destinasi diharapkan memastikan seluruh moda transportasi, anjungan, hingga wahana permainan telah memenuhi standar kelayakan dan prosedur keselamatan sehingga dapat beroperasi dengan baik. Begitu pula masyarakat yang berwisata agar senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku di destinasi wisata,” kata Menpar.

Melalui surat edaran tersebut, Menpar mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) di destinasi wisata. Pemerintah daerah juga diminta melakukan pengawasan guna memastikan operasional berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta menyediakan area peristirahatan bagi pengemudi dan operator transportasi wisata.

Selain itu, pengelola destinasi wisata diimbau untuk menjalankan SOP, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta standar usaha pariwisata secara konsisten dan ketat. Pengelola juga diminta melakukan uji kelayakan dan perawatan fasilitas maupun wahana secara berkala, terutama pada wahana yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penghitungan daya tampung destinasi juga perlu dilakukan secara cermat guna menjaga kenyamanan dan kualitas pengalaman wisatawan.

Di sisi lain, wisatawan diimbau untuk secara aktif mencari informasi mengenai kondisi destinasi dan potensi risiko dari aktivitas wisata yang akan dilakukan, terutama untuk kegiatan wisata yang memiliki tingkat risiko tinggi.

“Saya berharap surat edaran ini dapat menjadi rujukan operasional bagi seluruh daerah sehingga kesiapan destinasi wisata dapat terjaga secara optimal. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisata merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pelaku usaha pariwisata, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari wisatawan. Dengan demikian, momentum libur sekolah dapat berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua,” ujar Menpar. (Ikhsan)

Menjelang musim libur sekolah, Dairyland Farm Theme Park Puncak memperkenalkan atraksi terbaru bertajuk The Farmer’s Animal Presentation Show, sebuah pertunjukan hewan bertema peternakan yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia.

Berbeda dengan animal show pada umumnya yang menampilkan hewan eksotis, burung, atau pertunjukan bertema koboi, The Farmer’s Animal Presentation Show mengangkat kehidupan peternakan sebagai konsep utama pertunjukan.
Pertunjukan ini menghadirkan berbagai hewan ternak seperti sapi, domba, keledai, kuda poni, alpaca, unggas, dan hewan lainnya dalam format show yang edukatif, menyenangkan, serta ramah bagi anak-anak dan keluarga.

Atraksi ini diperkenalkan secara eksklusif kepada rekan media dan komunitas keluarga melalui sesi Exclusive Preview pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Dalam acara tersebut, para tamu undangan mengikuti rangkaian kegiatan Little Farmer Workshop serta menyaksikan preview show.

General Manager Dairyland Farm Theme Park Puncak, Toto Herdiono, mengatakan pihaknya ingin menghadirkan pengalaman baru bagi keluarga Indonesia.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman baru bagi keluarga Indonesia. Anak-anak bukan hanya melihat dan berinteraksi dengan hewan, tetapi juga bisa mengenal dunia peternakan melalui pertunjukan yang fun, aman, dan mudah dipahami. The Farmer’s Animal Presentation Show kami hadirkan sebagai salah satu daya tarik baru Dairyland Puncak menjelang libur sekolah,” ujar Toto Herdiono.

Sementara itu, Entertainment & Show Consultant, Dony Suryatin, menjelaskan bahwa konsep pertunjukan ini dibuat berbeda dari animal show pada umumnya.

“Kami ingin membuat animal show yang berbeda. Bukan sekadar menampilkan hewan, tetapi membangun cerita tentang kehidupan farm. Karena itu, konsepnya dibuat lebih hangat, family-friendly, dan tetap memperhatikan kenyamanan hewan serta keamanan pengunjung,” kata Dony Suryatin.

Mulai 27 Mei 2026, The Farmer’s Animal Presentation Show akan hadir setiap hari di Dairyland Farm Theme Park Puncak.

Kehadiran pertunjukan ini diharapkan menjadi pilihan aktivitas baru bagi keluarga yang berkunjung ke kawasan Puncak, khususnya bagi orang tua yang mencari destinasi liburan anak yang menggabungkan hiburan, edukasi, dan interaksi dengan hewan.

Selain menyaksikan show, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas khas Dairyland Farm Theme Park Puncak, mulai dari interaksi dengan hewan, suasana farm, spot foto keluarga, hingga aktivitas edukatif yang cocok untuk anak-anak.

Dengan hadirnya The Farmer’s Animal Presentation Show, Dairyland Farm Theme Park Puncak semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi farm edutainment keluarga di kawasan Puncak.

Dairyland Farm Theme Park Puncak merupakan destinasi wisata keluarga bernuansa peternakan yang menghadirkan pengalaman bermain, belajar, dan berinteraksi dengan hewan dalam suasana yang menyenangkan.

Business Unit Manager Dairyland, Karina Rianti, menambahkan bahwa lokasi Dairyland di kawasan Puncak, Bogor, menjadikannya pilihan destinasi keluarga untuk menikmati aktivitas farm, edukasi satwa, spot foto, dan pengalaman rekreasi yang ramah anak. (Ikhsan)

Raja Ampat dijadwalkan menjalani proses revalidasi oleh tim asesor UNESCO pada Agustus 2026. Proses tersebut merupakan penilaian menyeluruh untuk menentukan keberlanjutan status UNESCO Global Geopark yang disandang Raja Ampat.

Saat meninjau Geosite Piaynemo, Selasa (12/5/2026), Menpar Widiyanti menegaskan status UNESCO Global Geopark bukan sekadar pengakuan internasional, melainkan bentuk komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan kawasan.

“Status geopark dunia harus dijaga melalui tata kelola yang kuat, konservasi yang nyata, dan pelibatan masyarakat lokal,” kata Menpar Widiyanti.

Menpar menekankan pentingnya sinergi antara perlindungan lingkungan, penguatan tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, Menpar juga meninjau Desa Wisata Arborek yang meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Desa Arborek dinilai menjadi contoh pengembangan ekowisata yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pelestarian budaya dan ekosistem laut.

“Desa Arborek adalah bukti nyata bahwa ekowisata bukan hanya konsep di atas kertas. Di sini kita melihat bagaimana masyarakat mampu berdaya secara ekonomi tanpa mengabaikan warisan leluhur dan kelestarian laut. Keberhasilan Arborek harus menjadi inspirasi bagi desa-desa wisata lain di Indonesia,” kata Menpar.

Menutup rangkaian kunjungan di Pulau Kri, Distrik Meos Mansar, Menpar Widiyanti meninjau program konservasi hiu di Sorido Bay Resort. Dalam kesempatan tersebut, Menpar memberikan nama “Putri” kepada salah satu telur hiu zebra yang sedang dalam masa inkubasi dan akan segera menetas.

Pemberian nama tersebut menjadi simbol harapan akan terus tumbuhnya kehidupan laut yang lestari di perairan Raja Ampat sekaligus memperkuat pesan pentingnya konservasi ekosistem laut bagi generasi mendatang.

Menpar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama dalam menjaga keberlanjutan Raja Ampat sebagai destinasi unggulan dunia.

“Tugas kita bersama untuk Raja Ampat adalah memastikan keindahan ini tetap hidup, lestari, dan memberi manfaat bagi generasi hari ini maupun masa depan,” kata Menpar.

Turut mendampingi Menpar dalam kunjungan tersebut antara lain Adyatama Ahli Utama Bidang Industri dan Investasi Rizki Handayani; Adyatama Ahli Utama Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Media Apni Jaya Putra; Staf Khusus Menteri Bidang Kajian Strategis Ines Lius; serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Dwi Marhen Yono. (Ikhsan)

“Secara keseluruhan, pencapaian sektor pariwisata pada bulan Maret 2026 merupakan prestasi yang membanggakan dan membuktikan resiliensi pariwisata Indonesia,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat menyampaikan “Laporan Bulanan Kinerja Kementerian Pariwisata”, Jumat (8/5/2026), di Jakarta.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret 2026 mencapai 1,09 juta kunjungan atau meningkat 10,50 persen dibandingkan dengan Maret 2025 sebesar 984.769 kunjungan. Secara year-to-date, kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari-Maret 2026 meningkat 8,62 persen dibandingkan Januari-Maret 2025.

Dalam mengantisipasi menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara akibat situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah, pariwisata Indonesia menerapkan strategi adaptif. Hasilnya terlihat dari pertumbuhan wisatawan mancanegara asal Oseania yang tumbuh 19,32 persen, Asia Tenggara tumbuh 18,84 persen, dan Asia lainnya yang tumbuh 8,03 persen, pada Maret 2026 secara year-on-year.

Badan Pusat Statistik juga telah merilis rerata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan atau Average Spending per Arrival (ASPA) untuk Triwulan I 2026 yakni sebesar 1.345,61 dolar AS atau setara dengan Rp22,87 juta (kurs dolar AS ke Rupiah per 31 Maret 2026: Rp16.992). Angka ini menandai pencapaian yang sangat signifikan dengan pertumbuhan 5,36 persen secara year-on-year.

“Kementerian Pariwisata akan terus mengupayakan pengembangan produk dan paket wisata yang tepat untuk mengembangkan pariwisata berkualitas yang membawa dampak positif secara ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan,” kata Menteri Widiyanti.

Sementara dari sisi wisatawan nusantara, tercatat adanya 126,34 juta perjalanan pada Maret 2026 yang meningkat 42,10 persen dibandingkan Maret 2025. Peningkatan ini utamanya dipicu momen libur Nyepi dan Idul Fitri di Maret 2026, disertai peningkatan konsumsi masyarakat. Secara kumulatif Januari-Maret 2026, perjalanan wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebesar 13,14 persen menjadi 319,51 juta perjalanan.

Kementerian Pariwisata juga memantau perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri atau wisatawan nasional. Sebanyak 793.158 perjalanan wisatawan nasional tercatat pada Maret 2026, meningkat 36,26 persen dibandingkan Maret 2025, kemungkinan dipengaruhi oleh momen libur hari raya keagamaan.

Namun, kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2026 maupun secara kumulatif Januari–Maret 2026 masih melampaui jumlah perjalanan wisatawan nasional dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025.

Pada Maret 2026 tercatat surplus sebesar 0,30 juta kunjungan, sementara periode Januari–Maret 2026 mencatat surplus 0,94 juta kunjungan. Kondisi ini mendukung pencapaian net devisa pariwisata yang positif bagi Indonesia.

Ekonomi nasional secara keseluruhan di Triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen (year-on-year) yang menunjukkan momentum pertumbuhan yang solid.

Dalam capaian positif tersebut, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 4,01-5,00 persen, sesuai estimasi BPS (data sementara) dan Office of Chief Economist Bank Mandiri.
Hal ini didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha terkait pariwisata yaitu akomodasi dan makan minum sebesar 13,14 persen dengan kontribusi Rp172,7 triliun, jasa lainnya sebesar 9,91 persen dengan kontribusi Rp136,4 triliun, transportasi dan pergudangan sebesar 8,04 persen dan kontribusi Rp378,3 triliun, serta jasa perusahaan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,91 persen dan kontribusi Rp122 triliun.

*Sinergitas Kementerian/Lembaga*
Sepanjang April 2026, Kementerian Pariwisata terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga untuk menyukseskan program pemerintah.

Dalam menghadapi dinamika global, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memberikan sejumlah arahan yang memiliki implikasi terhadap sektor pariwisata nasional. Arahan tersebut mencakup konektivitas dan harga tiket, penguatan daya tarik dan aksesibilitas, serta stabilitas sektor di tengah dinamika global. Untuk itu, Kementerian Pariwisata sesegera mungkin akan menindaklanjuti arahan tersebut sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.

Berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian Pariwisata menerima 483 skema okupasi nasional dari 34 bidang pariwisata. Skema okupasi ini juga merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, terampil, dan produktif melalui jalur vokasi.

Kementerian Pariwisata juga hadir menyerahkan penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026 kepada Gubernur Jawa Timur dalam acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards yang diselenggarakan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

*Program Prioritas Pariwisata*
Sebagai tindak lanjut dan dukungan terhadap misi Asta Cita, sepanjang April 2026, Kementerian Pariwisata juga melaksanakan berbagai program prioritas pariwisata.

Terkait upaya peningkatan keselamatan wisata, telah dilakukan upskilling dan reskilling pemandu wisata untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan pertama dalam wisata ekstrem melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu wisata. Salah satunya melalui program peningkatan keselamatan wisata bahari di Labuan Bajo.

Selanjutnya, dalam mewujudkan pariwisata berkualitas, Kementerian Pariwisata berupaya memanfaatkan minat khusus yaitu gastronomi, marine, wellness, wastra, serta art and design, sebagai daya tarik untuk menarik wisatawan mancanegara berdaya beli tinggi dan meningkatkan pengeluaran. Dalam rangka mendorong terwujudnya pariwisata berkualitas diadakan Wonderful Indonesia Awards sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya untuk mendorong inovasi serta meningkatkan kualitas layanan pariwisata nasional.

Kementerian Pariwisata juga memaksimalkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dengan pengembangan program Event by Indonesia. Salah satunya dalam penyelenggaraan Karisma Event Nusantara (KEN) dimana hingga 6 Mei 2026 tercatat 13 event telah terselenggara di 11 provinsi.

Dari 13 event, 10 event telah selesai dilakukan kajian terhadap dampak dan mencatatkan 752,30 ribu pengunjung, transaksi ekonomi sebesar Rp74,25 miliar, melibatkan 3.760 UMKM, 6.950 pekerja seni, dan membuka lapangan kerja bagi 3.260 tenaga kerja.

Kementerian Pariwisata juga menjalin kolaborasi strategis dengan PT MDTV (bagian dari MD Entertainment) melalui Nota Kesepahaman Bersama (MoU) terkait promosi dan publikasi Event by Indonesia.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan Rapat Koordinasi Politeknik Pariwisata (Poltekpar), rapat membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan kelembagaan pendidikan vokasi, penyusunan rencana strategis (Renstra) Poltekpar, serta penataan organisasi. Forum ini diharapkan mampu merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang terampil, berdaya saing, serta selaras dengan kebutuhan industri.

Dalam pengembangan investasi dan industri pariwisata, Kementerian Pariwisata terus melakukan berbagai upaya penataan perizinan berusaha di sektor akomodasi pariwisata bersama pemerintah daerah, asosiasi, dan online travel agent (OTA) guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi usaha. Upaya ini menunjukan hasil yang positif, per 30 April 2026 jumlah akomodasi pariwisata yang telah terdaftar dan memiliki izin berusaha dalam sistem OSS meningkat 43,12 persen.

Dalam promosi pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata berpartisipasi dalam tiga kegiatan pameran dan satu kegiatan sales mission. Rangkaian kegiatan ini mencatatkan total potensi devisa senilai Rp167,92 miliar, potensi transaksi Rp 1,88 miliar serta jumlah potensi perjalanan sebesar 8.270 pax. Event pemasaran tersebut diantaranya Asia Dive Expo (ADEX) 2026, Macao International Travel Expo (MITE) 2026, Sales Mission Japan 2026, dan Deep & Extreme Indonesia (DXI).

Potensi krisis memiliki dampak yang signifikan terhadap pariwisata nasional. Untuk itu, Kementerian Pariwisata secara berkala melakukan monitoring terhadap potensi krisis yang dapat berdampak pada sektor pariwisata. Kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan guna memastikan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan.
Salah satu langkah yang dilakukan, Kementerian Pariwisata segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh klarifikasi saat Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia menerbitkan travel advisory untuk Bali. Guna menjaga Bali sebagai destinasi yang aman dan nyaman, Kementerian Pariwisata mendorong penguatan tata kelola keamanan dan kepatuhan, termasuk pengetatan verifikasi tamu serta pelaporan data WNA yang tertib dan terintegrasi.

“Pencapaian Triwulan I mencerminkan kuatnya industri pariwisata dan kepercayaan global terhadap destinasi pariwisata Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Menteri Pariwisata. (Ikhsan)

Pelantikan yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Senin (4/5/2026), mencakup sejumlah pejabat fungsional, termasuk dua pejabat yang dilantik ke dalam jabatan fungsional Ahli Utama, yakni Hariyanto yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur serta Rizki Handayani yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Industri dan Investasi.

Selain itu, turut dilantik dua orang Guru Besar, satu orang Ahli Madya, sebelas orang Ahli Pratama, serta satu pejabat struktural.

“Atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan selamat. Semoga amanah yang diterima hari ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Menpar menegaskan di tengah dinamika sektor pariwisata yang terus berkembang, Kementerian Pariwisata dituntut untuk semakin responsif dan akuntabel. Penguatan kelembagaan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta tata kelola yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.

“Peran saudara dan saudari sangat menentukan dalam memastikan setiap kebijakan dan program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Menpar.

Lebih lanjut, Menpar menyampaikan pelantikan ini merupakan bentuk kepercayaan negara yang mengandung harapan besar dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibangun melalui kinerja yang konsisten, proses yang terbuka, serta keberpihakan yang jelas pada kepentingan masyarakat.

“Pelantikan hari ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Saya berharap saudara dan saudari dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, menjaga integritas, serta terus memperkuat profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan. Mari kita bangun institusi yang kuat, kredibel, dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” ucap Menteri Pariwisata Widiyanti.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa serta sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pariwisata. (Ikhsan)

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, menyampaikan sektor pariwisata sedang mengalami pergeseran paradigma. Wisatawan kini tidak hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga pengalaman yang autentik, aman, dan berkesan.

“Tantangan kita tidak lagi sebatas menghadirkan destinasi yang indah, tetapi memastikan wisatawan memperoleh pengalaman yang aman, nyaman, dan berkualitas. Isu keselamatan kini menjadi faktor penting dalam daya saing pariwisata,” ujar Martini di Jakarta, Rabu (30/4/2026).

Melalui skema Tugas Pembantuan, Kemenpar melaksanakan Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata di 38 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, khususnya dalam mitigasi risiko di destinasi wisata serta kemampuan respons terhadap kondisi darurat di lapangan.

Langkah strategis ini juga diambil untuk memastikan keseragaman prosedur keselamatan bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Martini menegaskan keberhasilan program ini memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pariwisata provinsi sebagai penggerak utama di daerah.

“Kami mengharapkan peran aktif seluruh kepala dinas pariwisata sebagai inisiator di wilayah masing-masing. Keselamatan wisata bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama,” katanya.

Program pelatihan ini juga menjadi wadah pembinaan SDM yang memahami prinsip keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Upaya tersebut diharapkan mendorong profesionalisasi layanan wisata sekaligus memperkuat citra positif pariwisata Indonesia sebagai destinasi yang aman dan berkualitas.

Selain peningkatan kualitas pelatihan, Kemenpar menekankan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan program, baik dari aspek teknis maupun administratif, agar setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan destinasi.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Ika Kusuma Permana Sari, menambahkan kesiapan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi program di lapangan.

“Kami ingin memastikan setiap daerah siap menjalankan program ini secara optimal sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan keamanan destinasi wisata,” ujar Ika.

Kemenpar optimistis, melalui penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah, Program Keselamatan Wisata 2026 dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan rasa aman bagi setiap wisatawan. (Ikhsan)

Dalam webinar STDev Circle Seri 3 bertema “Perspektif dan Prakarsa Kaum Muda Gen Z: Strategi dan Gerakan Aksi Kepariwisataan Berkelanjutan” di Jakarta Rabu (29/4), Wamenpar Ni Luh Puspa menegaskan generasi muda, khususnya Generasi Z, memiliki peran strategis bukan hanya sebagai penikmat, tetapi juga sebagai penggerak perubahan.

Menurutnya, kreativitas, kepedulian terhadap lingkungan, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kekuatan utama generasi muda dalam mendorong lahirnya pariwisata yang lebih bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan.

“Dengan kreativitas, kepedulian terhadap lingkungan, dan kekuatan digital, generasi muda dapat mendorong lahirnya pariwisata yang lebih bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ni Luh.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan generasi muda menjadi kunci penting dalam memperkuat arah pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Melalui forum ini, diharapkan lahir berbagai gagasan baru yang mampu mendorong transformasi sektor pariwisata ke arah yang lebih berkelanjutan.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata, Frans Teguh, menambahkan generasi muda tidak hanya berperan sebagai penggerak kreativitas, tetapi juga sebagai target pasar yang strategis. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Ia mencontohkan sejumlah isu yang dapat menjadi ruang kontribusi generasi muda, seperti pengolahan limbah makanan dan pengelolaan sampah. Menurutnya, gerakan-gerakan ini penting untuk menjadikan pariwisata sebagai bagian dari solusi bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masa depan.

“Saya kira gerakan-gerakan ini semakin kita butuhkan karena kita ingin menjadi bagian dari solusi untuk kehidupan saat ini dan masa mendatang,” kata Frans.

Frans menekankan pariwisata berkelanjutan erat kaitannya dengan praktik berwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sekaligus upaya mewariskan nilai-nilai positif bagi generasi mendatang. Ia berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi mampu mendorong aksi nyata yang relevan.

“Harapan kami, forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi mampu mendorong aksi nyata yang relevan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, seperti penguatan ekowisata, gerakan zero waste, kampanye perjalanan bertanggung jawab, serta kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Rektor Universitas Pelita Harapan, Jonathan L. Parapak, turut menegaskan peran generasi muda dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan akan sejalan dengan penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional.

“Untuk pariwisata masa depan, kita harus bersiap lebih baik lagi,” kata Jonathan.

Kementerian Pariwisata terus mendorong keterlibatan generasi muda sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (Ikhsan)

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, dalam forum The Iconomics CEO Forum & Awards bertajuk “Resilient Leadership in the Age of Disruption” yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (23/4), menegaskan sektor pariwisata merupakan industri yang sangat sensitif terhadap perubahan geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kemenpar melakukan penyesuaian (pivot) strategi pemasaran internasional dengan mengalihkan fokus pasar dari kawasan Eropa dan Amerika ke Asia.

“Langkah refocusing yang kami lakukan adalah pivot. Dari sebelumnya berfokus pada pasar Eropa dan Amerika, kini kami mengarahkan perhatian lebih besar ke kawasan Asia,” kata Made.

Pasar utama yang menjadi prioritas meliputi negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura, serta Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru. Ketujuh pasar ini dinilai strategis karena memiliki kedekatan geografis, akses penerbangan langsung, serta tidak terdampak rute transit yang melewati wilayah konflik.

“Pasar-pasar ini lebih dekat, tidak memerlukan transit melalui kawasan Timur Tengah, dan relatif tidak terdampak lonjakan harga tiket yang signifikan,” katanya.

Meski demikian, strategi refocusing tersebut juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya persaingan dengan negara-negara di kawasan yang sama. Untuk itu, Kemenpar terus mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memasarkan destinasi wisata Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program co-branding partners, yaitu kerja sama co-marketing dan co-branding dengan berbagai merek, baik lokal maupun internasional, untuk memperluas jangkauan promosi pariwisata Indonesia sekaligus meningkatkan nilai tambah produk.

“Kami menggandeng berbagai mitra untuk berkolaborasi mempromosikan pariwisata Indonesia secara lebih kreatif dan efektif, termasuk melalui penyelenggaraan berbagai event di daerah,” kata Made.

Sementara itu, Founder sekaligus CEO The Iconomics, Bram S. Putro, menilai langkah refocusing yang dilakukan Kemenpar mencerminkan kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi disrupsi global.

“Strategi ini menunjukkan optimisme dan ketangguhan para pemimpin dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan untuk tetap tumbuh di tengah kondisi yang dinamis,” ujarnya.

Kemenpar optimistis bahwa melalui strategi yang tepat, kolaborasi yang kuat, serta semangat inovasi, sektor pariwisata Indonesia akan terus bangkit dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. (Ikhsan)

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini M. Paham, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (15/4/2026), menjelaskan rapat koordinasi yang digelar secara daring dan luring di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat pada 8–10 April 2026 tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan SDM antar Poltekpar.

“Rapat ini juga memastikan berbagai rekomendasi strategis dapat diimplementasikan secara terarah dan terukur dalam periode pembangunan 2025–2029, yang merupakan momentum penting dalam meletakkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” Deputi Martini M. Paham, yang akrab disapa Diah.

Dalam konteks tersebut, Poltekpar memiliki peran strategis sebagai lokomotif pendidikan vokasi pariwisata yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing global.

“Penguatan SDM pariwisata perlu dilakukan secara komprehensif melalui penyelarasan kebijakan, tata kelola yang adaptif, serta peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih aplikatif dan berdampak,” kata Diah.

Ia menambahkan, penguatan tersebut dilakukan melalui penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan industri, penguatan tata kelola yang lincah, serta pengembangan perencanaan, penelitian, dan pengabdian yang lebih aplikatif dan berdampak nyata. SDM juga menjadi kunci dalam optimalisasi kebijakan karier dosen, pembentukan task force, serta percepatan profesionalisme tenaga pendidik.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak perlu diperluas untuk memperkuat sinergi antara pendidikan, industri, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan lahir langkah konkret, terukur, dan implementatif, dengan mengurangi hambatan administratif serta mendorong inovasi yang berdampak nyata,” tambahnya.

Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada penguatan kelembagaan pendidikan vokasi, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Poltekpar, serta penataan organisasi dan tata kelola. Fokus utama diarahkan pada revitalisasi pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri melalui pendekatan job matching dan penguatan kurikulum berbasis industri.

“Pendidikan vokasi harus mampu menjawab kebutuhan dunia kerja secara nyata. Keterkaitan antara lulusan dan industri menjadi kunci utama,” ujar Diah.

Memasuki hari kedua, pembahasan diarahkan pada penguatan kerja sama internasional dengan Swisscontact, pengembangan kurikulum berbasis industri, serta penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program Sustainable Tourism Education Development (STED) yang dijalankan bersama Swisscontact sejak 2018 terus diperluas di berbagai Poltekpar, dengan fokus pada penerapan Industry-Based Curriculum (IBC), _structured internship_, serta peningkatan kualitas pengajaran melalui SVEB dan project-based learning. Program ini mulai menunjukkan dampak terhadap peningkatan kompetensi lulusan dan keterhubungan dengan industri.

Pada hari ketiga, agenda diawali dengan sosialisasi Permendikti Saintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Regulasi ini menekankan penguatan kompetensi, kinerja, serta sistem karier dosen yang lebih terstruktur. Selain itu, peran dosen dalam pelaksanaan tridharma juga diperkuat secara kolaboratif, termasuk mekanisme sertifikasi, promosi, dan tunjangan berbasis kinerja, meski masih menghadapi tantangan dalam integrasi penilaian kinerja dan pengelolaan beban kerja.

Diah mengungkapkan rapat ini juga membahas rencana pembentukan _task force_ percepatan karier dosen Poltekpar guna mendorong peningkatan jabatan akademik secara sistematis, tidak hanya melalui pemenuhan angka kredit, tetapi juga melalui penguatan ekosistem tridharma.

“Kemenpar juga membahas rencana kerja sama dengan Kementerian UMKM dalam pengembangan kewirausahaan pariwisata. Poltekpar didorong menjadi _hub_ kewirausahaan melalui _co-incubation_, _living lab_, dan _business matching_ guna melahirkan wirausaha yang inovatif dan berdaya saing,” ujar Diah.

Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari lintas kementerian, akademisi, dan mitra internasional, antara lain perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian UMKM, akademisi Universitas Gadjah Mada, serta Swisscontact Indonesia. (Ikhsan)