Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Senin (22/6), diikuti oleh 347 pegawai.

Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Antonio Wasono Imam Prakoso yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menjadi Kepala Biro Umum dan Hukum; Nova Arisne dari Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (_Event_) menjadi Kepala Biro Data dan Sistem Informasi; I Gusti Ayu Dewi Hendriyani dari Asisten Deputi Manajemen Strategis menjadi Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan; Indri Wahyu Susanti dari Kepala Biro Komunikasi menjadi Asisten Deputi Manajemen Strategis; serta Fransiskus Handoko dari Asisten Deputi Strategi _Event_ menjadi Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi.

Selain itu, Ari Prasetyo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi dilantik sebagai Asisten Deputi Manajemen Investasi; Indera Dewantho dari Kepala Biro Data dan Sistem Informasi menjadi Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III; Titik Lestari dari Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan menjadi Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (_Event_); serta Raden Wisnu Sindhutrisno dari Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III menjadi Asisten Deputi Strategi Event.

“Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada 347 pegawai yang pada hari ini resmi diambil sumpahnya dan dilantik,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Menpar berharap amanah yang diberikan kepada para PNS serta pejabat yang baru dilantik dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme dalam mendukung kinerja organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Menpar, pengambilan sumpah dan pelantikan bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan wujud komitmen moral dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

“Sumpah yang saudara dan saudari ucapkan mengandung makna kesetiaan kepada negara, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, serta komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pelantikan ini juga menandai kepercayaan negara kepada saudara dan saudari. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menpar juga mengapresiasi dedikasi seluruh insan Kementerian Pariwisata yang telah berkontribusi menghadirkan berbagai capaian strategis sektor pariwisata dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, sektor pariwisata berhasil mencatatkan devisa tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Indonesia, disertai rekor pergerakan wisatawan nusantara yang terus meningkat.

Prestasi tersebut semakin diperkuat dengan capaian Indonesia dalam ajang Global Travel Index (GTI) 2026 di Singapura. Indonesia berhasil menempati peringkat kedua dunia, naik tiga peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mencatat peningkatan skor sebesar tiga poin. Pencapaian ini menjadi posisi tertinggi yang pernah diraih Indonesia sejak mengikuti ajang GTI.

Mengakhiri arahannya, Menpar menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pariwisata yang terus menunjukkan dedikasi dan semangat membangun sektor pariwisata nasional.

“Saya mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan jabatan ini sebagai ruang pengabdian. Jadilah ASN yang mampu menghadirkan solusi dan menciptakan inovasi guna membawa pariwisata Indonesia menjadi sektor yang semakin tangguh, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” ucap Menpar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa beserta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pariwisata. (Ikhsan)

Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana mengatakan, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tersebut disusun untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus memberikan kepastian usaha bagi UMKM.

“PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak menambah beban pajak dan tidak mencabut hak-hak UMKM secara mendadak. Kebijakan ini justru memperpanjang fasilitas perpajakan bagi UMKM,” kata Reghi dalam konferensi pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu (10/6).

PP Nomor 20 Tahun 2026 yang diundangkan pada 22 April 2026 menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen berlaku tanpa batas waktu bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun.

Sebelumnya, PP Nomor 55 Tahun 2022 membatasi pemanfaatan fasilitas tersebut paling lama tujuh tahun. Menurut Reghi, penghapusan batas waktu akan memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi UMKM.

Selain itu, pemerintah tetap mempertahankan fasilitas pembebasan PPh bagi usaha mikro dengan peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun.

“Pembebasan pajak ini diberikan untuk memberikan ruang tumbuh bagi usaha mikro, mewujudkan prinsip keadilan perpajakan sesuai kapasitas ekonomi wajib pajak, serta mendukung UMKM untuk naik kelas,” ujarnya.

Reghi menjelaskan, penyempurnaan kebijakan melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 juga bertujuan memperkuat tata kelola perpajakan agar berbagai kebijakan afirmatif benar-benar diterima oleh UMKM yang berhak.

Pemerintah masih menemukan praktik fragmentasi atau pemecahan usaha yang dilakukan untuk memperoleh fasilitas perpajakan yang seharusnya ditujukan bagi UMKM. Praktik tersebut berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan afirmatif sekaligus menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tahun 2024, terdapat 93.260 wajib pajak atau sekitar 17,21 persen dari total 542 ribu wajib pajak UMKM yang terindikasi melakukan pemecahan usaha. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah.

Menurut Reghi, sebagian perusahaan dengan skala usaha lebih besar memecah unit usahanya agar tetap berada di bawah batas omzet Rp4,8 miliar sehingga dapat menikmati tarif PPh Final 0,5 persen. Padahal, secara kapasitas ekonomi, usaha tersebut sudah layak dikenakan tarif pajak normal.

“Praktik tersebut mengurangi efektivitas kebijakan afirmasi bagi UMKM sekaligus berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan,” kata Reghi.

Ia menambahkan, tata kelola perpajakan yang lebih adil melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 akan memberikan kepastian usaha jangka panjang sekaligus memastikan berbagai fasilitas perpajakan tepat sasaran. Dengan demikian, ekosistem usaha nasional diharapkan semakin sehat, kompetitif, produktif, dan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Kementerian UMKM menyiapkan berbagai program pendampingan bagi UMKM. Salah satunya melalui layanan konsultasi perpajakan gratis selama enam jam yang akan dilaksanakan di sejumlah daerah bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Selain itu, Kementerian UMKM juga sedang menyiapkan layanan konsultasi melalui platform SAPA UMKM guna memudahkan pelaku usaha memperoleh informasi dan pendampingan terkait penerapan tarif PPh Final 0,5 persen.

“Kami tentu tidak bekerja sendiri. Kementerian UMKM menggandeng berbagai pemangku kepentingan dan asosiasi sebagai mitra strategis untuk hadir mendampingi teman-teman UMKM,” ujar Reghi.

Kementerian UMKM mengajak masyarakat, akademisi, dan media massa untuk turut mengawal implementasi PP Nomor 20 Tahun 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh UMKM dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Reghi menegaskan, Kementerian UMKM akan terus memperkuat berbagai program pemberdayaan melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan daya saing agar UMKM semakin tumbuh, naik kelas, dan menjadi fondasi penting perekonomian Indonesia.

“UMKM orang pribadi dan perseroan perorangan layak memperoleh fasilitas PPh Final. Usaha yang dikelola secara mandiri tidak perlu dibebani kewajiban pembukuan yang rumit, melainkan cukup melakukan pencatatan omzet secara sederhana dan tertib,” kata Reghi. (Ikhsan)

Jakarta – Upaya menggelar awarding bagi perusahaan berlabel BUMD di lingkungan DKI Jakarta itu, sebagai apresiasi AMKI, khususnya AMKI DKI Jaya, untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap prestasi dan kinerja baik yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berlabel BUMD di lingkungan DKI Jakarta.

“AMKI sebagai organisasi media, mendorong kepada perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMD untuk menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik. Prestasi yang bagus dan kinerja yang baik, akan menjadi tolak ukur untuk diberikan penghargaan oleh AMKI dalam ajang BUMD Awards 2026 tersebut,” ujar Heryanto, SE, Ketua AMKI Jaya, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Penyelenggaraan “BUMD AWARDS 2026” rencananya akan dihelat pada bulan Agustus 2026. Mengenai tanggal dan tempat penyelenggaraan, Heryanto dan jajaran pengurus AMKI Jaya mengaku belum menentukan waktu pastinya. “Namun, yang pasti, akan digelar pada bulan Agustus 2026 mendatang,” tegas pemilik portal berita Semarak.co usai menggelar meeting AMKI Jaya untuk pemantapan rencana tersebut.

Terhadap rencana tersebut, Didang Sasmita menyambut baik rencana menggelar awarding itu. ‘”Sangat mengapresiasi keguyuban AMKI Jaya dan kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat. Yang penting harus dilaksanakan secara logis dan profesional,” ujar Penasihat AMKI DKI Jaya usai mengikuti meeting AMKI Jaya yang digelar Jumat siang di restoran Wong Solo, Jakarta Selatan.

Didang pun mendorong agar rencana pemberian penghargaan kepada perusahaan BUMD berjalan dengan lancar dan baik. “Acara harus berjalan sesuai rencana,” ujar wartawan senior yang telah berpengalaman dalam menggelar awarding di berbagai bidang.

“Ada dua yang harus diperhatikan, yakni adalah acara yang baik dan penilaian dari berbagai sisi dan kriteria (perusahaan BUMD) nanti disimpulkan yang terbaik,” ucap Didang.

Di kesempatan yang sama, Achmad Ichsan, pengurus teras AMKI Jaya, memberi kabar bahwa penggodokan untuk acara penghargaan tersebut sudah dipersiapkan secara baik oleh para pengurus AMKI Jaya. “Sudah kita godok dengan detail acara itu. Format dan kemasannya seperti apa, kita lihat saja nanti,” ujar Ichsan.

Fadly, Sekretaris Umum AMKI Jaya, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia dalam ajang “BUMD AWARDS 2026” menyatakan optimistis terhadap rencana menghelat acara prestisius tersebut. “Garis besarnya sudah kita bahas. Pembahasan lebih detail, akan kita matangkan di meeting mendatang,” katanya.

Sejumlah agenda lain juga tengah digodok oleh AMKI Jaya. Selain
“BUMD AWARDS 2026”, cetus Heryanto, akan digelar juga acara yang berkaitan dengan lembaga Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) DKI Jakarta.

Selain itu, lanjut Heryanto, AMKI Jaya juga akan menggelar acara yang bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kemenekraf.

Beberapa acara lain juga tengah digodok oleh jajaran AMKI Jaya, antara lain, seperti “HARKOPNAS 2026”, dengan format Talk show. “Detailnya nanti kita beberkan. Nanti saja,” tukas Heryanto, mantan Ketua Forwakop di lingkungan Kementerian Koperasi tersebut.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa rencana pembukaan kesempatan kerja di KDKMP bagi para penerima manfaat bantuan sosial seperti PKH ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto nomer 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Hari ini kami bicarakan bagaimana penerima PKH menjadi pengelola atau bekerja di Koperasi Desa. Harapannya di setiap koperasi dapat membuka kesempatan bagi sekitar 15–18 orang dari keluarga penerima manfaat dari tiap desa,” ujar Menkop Ferry usai menerima kunjungan dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di kantornya, Senin (13/4).

Dengan skema tersebut, Kemenkop memperkirakan hampir 1,4 juta penerima PKH bisa terserap sebagai tenaga kerja di koperasi desa. Hal ini didasarkan dengan asumsi apabila 83 ribu KDKMP yang tersebar di seluruh Indonesia beroperasi dengan menyerap tenaga kerja antara 15-18 orang dari keluarga PKH.

Menkop Ferry menekankan bahwa langkah ini juga dapat membantu para keluarga penerima manfaat PKH dapat keluar dari kategori masyarakat miskin ekstrem. Oleh karena itu Kemenkop akan segera menerbitkan aturan khusus untuk mempermudah penerima dari keluarga penerima manfaat PKH untuk menjadi karyawan di KDKMP.

Ia juga menjelaskan bahwa Kemenkop juga akan menerbitkan aturan baru terkait dengan beban kewajiban anggota KDKMP dari keluarga penerima manfaat PKH agar lebih ringan. Pasalnya di dalam koperasi terdapat ketentuan untuk membayar iuran wajib, iuran pokok dan iuran sukarela.

“Payung hukum ini penting agar penerima manfaat tidak terbebani biaya keanggotaan. Kami ingin mereka mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan sosial,” tegasnya.

Menkop Ferry menambahkan bahwa dengan masuknya keluarga penerima manfaat PKH menjadi anggota koperasi dan sebagai karyawan maka tingkat pendapatan mereka diharapkan lebih baik. Manfaat lainnya, yaitu di setiap akhir tahun para keluarga penerima manfaat PKH dapat menerima sisa hasil usaha (SHU).

“SHU ini akan menjadi tambahan pendapatan yang signifikan bagi keluarga penerima manfaat. Dengan SHU, mereka bisa keluar dari desil 1 dan naik kelas,” kata Menkop Ferry.

Sebagai upaya mengimplementasikan seluruh gagasan besar ini, Kemenkop akan melakukan pembahasan lebih mendalam dengan Kemensos termasuk melakukan integrasi data para keluarga penerima manfaat PKH. “Data tersebut akan digunakan untuk menentukan siapa saja penerima PKH yang layak bekerja di Koperasi Desa,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menambahkan, perekrutan tenaga kerja sebanyak 15–18 orang per KDKMP sedang dimatangkan. Posisi yang dibutuhkan antara lain sopir, satpam, dan penjaga gudang. Ia menekankan pentingnya integrasi dengan data Kemensos, khususnya penerima manfaat desil 1–4. Dengan begitu, tenaga kerja yang direkrut benar-benar sesuai kebutuhan. “Konsepnya milik warga dan kelurahan, sehingga tenaga kerja diprioritaskan dari domisili setempat,” jelasnya.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyebut bahwa saat ini ada sekitar 8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari Kementerian Sosial yang akan didorong menjadi anggota KDKMP. Dari jumlah itu, tidak semuanya direkrut untuk menjadi karyawan KDKMP namun semuanya didorong menjadi anggota.

“Untuk menjadi karyawan di Koperasi Desa diprioritaskan usia produktif sesuai kapasitas dan kemampuan dari para penerima manfaat. Kami akan petakan kepada keluarga penerima manfaat kemudian kita akan melakukan pelatihan tenaga kerja,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa KDKMP menjadi lembaga ekonomi yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat agar khususnya dari KPM PKH. Ia optimis bahwa kolaborasi antara Kemenkop dan Kemensos ini akan mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Dengan kerja sama ini kita bisa ukur berapa banyak penerima PKH yang berhasil menjadi keluarga mandiri dan keluar dari kemiskinan ekstrim,” katanya. (Ikhsan)

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini M. Paham dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026), mengatakan sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 serta arah kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden.

“Di tengah dinamika global yang bercirikan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), aparatur sipil negara dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan daya saing agar mampu menghadapi perubahan secara adaptif serta memastikan pembangunan sektor pariwisata berjalan berkelanjutan,” kata Martini Paham.

Stakeholder Meeting dilaksanakan secara daring pada Kamis, 26 Februari lalu. Kegiatan ini dihadiri sekitar 1.000 peserta melalui Zoom Meeting dan 382 peserta melalui kanal YouTube yang terdiri dari perwakilan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata dan/atau ekonomi kreatif, BPSDM/BKPSDM daerah yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, pejabat fungsional Adyatama, Politeknik Pariwisata, perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian PANRB, serta Badan Kepegawaian Negara.

“Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pembinaan dan pelatihan SDM Aparatur Bidang Pariwisata di tingkat pusat dan daerah,” ujar Martini Paham.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kemenpar, Andar Danova L. Goeltom menambahkan, salah satu hal penting dalam peningkatan kualitas SDM aparatur adalah koordinasi lintas unit antara pusat dan daerah agar pelaksanaan program dapat terlaksana secara optimal.

Proses koordinasi dapat dilakukan secara formal via surat ditujukan ke Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi, maupun secara informal melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp Halo Adyatama, maupun pertemuan daring dan luring.

“Kementerian Pariwisata telah memiliki Pedoman Menteri Pariwisata tentang Pelatihan Teknis Bidang Pariwisata Berbasis Kompetensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pedoman ini bisa menjadi acuan pelaksanaan pelatihan di lembaga pendidikan dan pelatihan pusat dan daerah, meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan, serta penerapan standar kompetensi teknis bidang pariwisata,” ungkapnya.

Ke depan, ujar Andar, peningkatan kapasitas akan difokuskan pada akselerasi pengembangan kompetensi dan akreditasi pelatihan yang selaras dengan Grand Design Manajemen ASN 2045 serta nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

“Dengan tentunya dukungan kolaborasi aktif dari seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pusat dan daerah,” ujar Andar. (Ichan)

AMKI memilih menundukkan kepala, menabur doa, dan merawat ingatan kolektif melalui ziarah ke makam dua pahlawan pers nasional, BM Diah dan Rosihan Anwar, yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan.

Ziarah tersebut menjadi ruang perenungan bersama insan pers lintas platform, baik media cetak, elektronik, maupun digital, untuk kembali meneguhkan arah, etika, dan tanggung jawab jurnalisme Indonesia di tengah derasnya arus perubahan zaman.

Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala, memimpin langsung prosesi ziarah didampingi Ketua Dewan Pengawas AMKI Marsekal Madya TNI Purnawirawan Dede Rusamsi, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Ketua AMKI DKI Jakarta Heryanto, Ketua AMKI Jawa Barat Catur Aziyanto, serta jajaran pengurus pusat dan daerah lainnya.

Tundra menegaskan, pemilihan makam BM Diah dan Rosihan Anwar bukanlah kebetulan. Keduanya adalah representasi dua pilar utama sejarah pers nasional, yakni semangat perjuangan dan keberanian moral dalam menyuarakan kebenaran.

“Pers Indonesia lahir dari perbedaan pandangan, namun tumbuh dan bertahan karena dialog, etika, serta kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Itulah pelajaran besar yang diwariskan BM Diah dan Rosihan Anwar,” ujar Tundra.

Tundra menjelaskan, BM Diah dikenal sebagai wartawan pejuang yang berperan penting dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebagai pendiri harian Merdeka dan mantan Menteri Penerangan, ia menegaskan bahwa pers adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan negara, bukan sekadar pencatat sejarah.

Sementara itu, Rosihan Anwar dikenang sebagai sosok pers yang kritis, independen, dan produktif. Melalui harian Pedoman dan berbagai karya tulisnya, Rosihan konsisten menjaga api kebebasan berpikir serta tanggung jawab moral wartawan, bahkan di masa ketika kebebasan pers berada dalam tekanan kuat.

Sejarah pers Indonesia mencatat bahwa perbedaan sikap politik antara BM Diah dan Rosihan Anwar sempat memicu ketegangan serius di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia pada awal dekade 1970. Namun perbedaan tersebut tidak berakhir pada perpecahan abadi. Dialog dan rekonsiliasi menjadi jalan yang menyatukan kembali insan pers nasional.

Bagi AMKI, kisah rekonsiliasi itu memiliki makna yang sangat relevan dengan tantangan pers hari ini, ketika media dihadapkan pada disrupsi teknologi, tekanan ekonomi, serta polarisasi informasi yang kian tajam.

“Ziarah ini adalah pengingat bahwa pers tidak boleh terjebak pada ego, kepentingan sempit, atau sekadar kecepatan. Etika, tanggung jawab publik, dan semangat kebangsaan harus tetap menjadi kompas utama,” tegas Tundra. (Ichan)

“Kami baru membaca beritanya, dan kami sampaikan apresiasi kepada USDA atas komitmennya untuk mematuhi standar halal kita.” ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa komitmen tersebut merupakan hasil dari proses dialog dan diplomasi konstruktif yang panjang yang dilakukan BPJPH dengan otoritas Amerika Serikat tersebut.
“Prosesnya memang cukup panjang. Sejak saya datang langsung ke USDA di Amerika Serikat, kemudian mereka membalas kunjungan kami ke Indonesia. Lalu, pejabat setingkat Menko Perekonomian mereka datang ke kantor kami (BPJPH). Setelah itu kami lanjutkan dengan serangkaian diskusi yang cukup alot. Dan kini hasilnya sangat positif,” kisah Babe Haikal.

“Walaupun kami harus enam kali rapat dan diskusi mendalam terkait sertifikasi halal, mereka tetap menunjukkan sikap terbuka, santun, dan menghormati regulasi kita. Hasilnya, Amerika sangat comply dengan Halal Indonesia.” tambahnya.

Babe Haikal juga mengatakan bahwa upaya pendekatan diplomasi halal yang dilakukan BPJPH sejalan dengan arahan dan keteladanan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam membangun hubungan internasional yang adil dan saling menghormati. Dengan begitu, meskipun dikenal memiliki sistem regulasi yang ketat, Amerika Serikat menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dalam memahami dan memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal di Indonesia.

“Dalam waktu dekat kami juga akan berkunjung ke perwakilan USDA di Indonesia. Mudah-mudahan hubungan yang harmonis ini terus terjaga, dan halal dapat diterima di semua negara di dunia,” lanjutnya.

Babe Haikal juga menegaskan bahwa sikap Pemerintah Amerika tersebut membuktikan bahwa sistem Jaminan Produk Halal Indonesia dapat diterima secara universal dan tidak bertentangan dengan praktik perdagangan internasional.

“Ini mencerminkan bahwa sistem jaminan produk halal Indonesia, yang merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat kita, diakui dan dipatuhi oleh pelaku usaha global.” lanjut Babe Haikal, sapaan akrabnya.

Ia juga menilai, komitmen USDA ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh peran Indonesia sebagai rujukan standar halal dunia, simultan dengan akan dimulainya implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Selain memberikan perlindungan optimal bagi konsumen, kebijakan wajib halal ini juga diharapkan memperkuat daya saing produk nasional serta memperluas akses pasar global bagi pelaku usaha Indonesia. (Ichan)

Dalam sambutannya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa entry meeting ini menjadi momentum strategis bagi Kementerian PU untuk meneguhkan komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

“Entry meeting ini, menjadi momentum strategis untuk meneguhkan komitmen Kementerian PU terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel sebagai fondasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dimana pemeriksaan laporan keuangan sebagai instrumen strategis untuk memastikan kualitas dan kredibilitas pengelolaan program serta anggaran infrastruktur dilaksanakan secara transparan, berintegritas, dan profesional,”ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menegaskan bahwa Kementerian PU berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung dari Januari hingga Mei 2026, agar seluruh tahapan pemeriksaan, mulai dari entry meeting hingga penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kementerian PU akan melibatkan UKI (Unit Kepatuhan Internal) untuk validasi dokumen pemeriksaan, melibatkan Inspektorat Jenderal dalam pendampingan pemeriksaan,dan pendampingan, memanfaatkan dukungan teknologi informasi, termasuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan memfasilitasi pemeriksaan secara daring maupun luring. Saya juga menginstruksikan seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja, Balai Besar/Balai, hingga Satuan Kerja sampling, agar memberikan data dan informasi yang lengkap dan akurat, serta kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung,” tegas Menteri Dody.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh dalam arahannya menyampaikan bahwa Undang-Undang telah mengamanahkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan pada tahun 2025, dengan sejumlah isu penting yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan semester ini.

“Beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian antara lain implementasi PMK Nomor 90 Tahun 2024 terkait Likuiditas Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, dimana Kementerian PU bertanggung jawab menyelesaikan proses likuidasi hak, kewajiban, serta pengalihan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Anggota IV BPK Haerul.

Selain itu, BPK juga menyoroti pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya terkait permasalahan inventarisasi dan pengamanan aset, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk pekerjaan konsultasi. Permasalahan yang menjadi fokus meliputi kekurangan volume pekerjaan, pembayaran yang melebihi progres fisik, serta hasil pekerjaan yang belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi kontrak.

BPK juga menekankan pentingnya implementasi PMK Nomor 84 Tahun 2025 terkait pelaksanaan efisiensi belanja dan dampaknya terhadap laporan keuangan, khususnya dalam mendukung program prioritas pemerintah.

BPK mendorong Kementerian PU untuk memastikan pemenuhan kualifikasi atas dampak program prioritas Presiden, seperti sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, dan ketahanan pangan melalui irigasi, serta memastikan administrasi dan pertanggungjawaban keuangannya tertib. (Ichan)

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua AMKI Jawa Barat sebagai bentuk legitimasi dan penguatan struktur organisasi AMKI di tingkat kabupaten. Dalam sambutannya, Ketua AMKI Jabar menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi guna memperkuat peran media konvergensi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“AMKI Karawang diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu insan media, sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berimbang, faktual, dan edukatif,” ujar Catur Azi Ketua AMKI Jabar.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara media, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Sementara itu, Endang Suryana, Ketua AMKI Kabupaten Karawang terlantik menyampaikan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi secara solid dan profesional. Ia menyatakan bahwa AMKI Karawang akan fokus pada peningkatan kapasitas jurnalis, penguatan etika jurnalistik, serta adaptasi media terhadap perkembangan teknologi digital dan konvergensi media.

“Kedepan, kami akan memperkuat internal organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak demi kemajuan media dan daerah Karawang,” ungkapnya.

Pelantikan pengurus AMKI Kabupaten Karawang periode 2026–2029 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi AMKI sebagai organisasi media yang berperan aktif dalam pembangunan, demokrasi, dan penyebaran informasi yang bertanggung jawab. (Ichan)

Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin pelayanan infrastruktur dasar pada masa tanggap darurat bencana.

“Kementerian PU bergerak cepat untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat terdampak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang menjadi prioritas utama pada situasi darurat,” ujarnya.

Bantuan logistik tersebut akan diberangkatkan menggunakan Kapal KMP Jatra I dari Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun bantuan yang dikirimkan yakni 8 unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 4.000 liter dan 3 unit MTA berkapasitas 5.000 liter. Untuk mendukung aspek sanitasi lingkungan, Kementerian PU juga mengirimkan 2 unit mobil tinja dengan kapasitas 4.000 liter.

Selain itu dikirimkan juga 11 unit Instalasi Pengelolaan Air (IPA) mobile untuk layanan air bersih, terdiri dari 5 unit dengan kapasitas 5 l/detik, 2 unit dengan kapasitas 0.5 l/dtk, 4 unit IPA RO kapasitas 5 l/ detik. 4 Unit IPA Mobile dan 4 unit IPA RO dikirim dari IKN dengan menggunakan Kapal Belik Mas dari Pelabuhan KKT Kariangau Balikpapan. Dan 3 IPA akan dikirimkan menyusul dari Jakarta, meliputi 2 unit dengan kapasitas 2,5 liter/detik dan 1 unit dengan kapasitas 0,5 liter/detik.

Pengiriman ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PU untuk memastikan ketersediaan layanan dasar, khususnya air bersih dan sanitasi, bagi masyarakat terdampak bencana.

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta tim di lapangan guna memastikan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat serta mendukung penanganan bencana secara terpadu dan berkelanjutan. (Ichan)