Hal tersebut disampaikan Wamenkop saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DEKOPINWIL Jawa Timur di Surabaya, Selasa malam (9/6/2026). Turut hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslachah, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari, Ketua Harian DEKOPIN Priskhianto, Ketua DEKOPINWIL Jawa Timur Slamet Sutanto, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada DEKOPINWIL Jawa Timur atas terselenggaranya Rakerwil. Ini merupakan forum strategis untuk melakukan konsolidasi gerakan koperasi, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pembangunan ekonomi ke depan,” ujar Wamenkop Farida.

Menurutnya, di tengah berbagai tantangan ekonomi global, nilai-nilai koperasi justru semakin relevan sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan berusaha, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang modern, profesional, sehat, dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman,” ujarnya.

Wamenkop menjelaskan bahwa salah satu agenda strategis nasional saat ini adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut merupakan upaya besar pemerintah untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa dan kelurahan, memperkuat rantai pasok nasional, memperluas akses pembiayaan masyarakat, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta menghadirkan layanan ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Di Jawa Timur sendiri, telah terbentuk sebanyak 8.494 KDKMP yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Bahkan pada peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 KDKMP secara nasional, dengan 530 unit di antaranya berada di Provinsi Jawa Timur.

“Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berada di garis depan implementasi program strategis nasional tersebut,” ujarnya.

Karena itu, Wamenkop menilai peran DEKOPIN dan DEKOPINWIL menjadi semakin penting. Pemerintah dapat menyiapkan kebijakan, regulasi, dan ekosistem pendukung, namun gerakan koperasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai, prinsip, dan jati diri koperasi.

“Saya menyambut baik komitmen DEKOPIN dan DEKOPINWIL Jawa Timur untuk terus mengawal, mendampingi, dan memperkuat KDKMP,” tegasnya.

Wamenkop berharap DEKOPINWIL Jawa Timur dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pendidikan perkoperasian, meningkatkan kapasitas pengurus dan pengawas, serta memastikan setiap KDKMP berkembang sebagai koperasi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Lebih lanjut, Wamenkop menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan koperasi nasional. Berdasarkan data Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi, provinsi ini memiliki 29.233 koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 7.021.652 orang dan volume usaha sebesar Rp44,34 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pusat kekuatan gerakan koperasi Indonesia yang berpotensi menjadi lokomotif pengembangan koperasi nasional, termasuk dalam mengawal keberhasilan program KDKMP.

“Saya berharap Jawa Timur dapat menjadi salah satu lokomotif keberhasilan pengembangan KDKMP di Indonesia. Mari memperkuat kolaborasi dan membangun sinergi yang lebih erat antara gerakan koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. (Ikhsan)

Kolaborasi tersebut menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekosistem industri gula nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan petani tebu, koperasi, industri pengolahan, hingga jaringan pemasaran dalam satu rantai nilai usaha yang saling terhubung.

Hadir mendampingi Menteri Koperasi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Henra Saragih, Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Harmonisasi dan Kolaborasi Ekosistem Koperasi, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto.

Dalam sambutannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa model kemitraan koperasi seperti ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan mewujudkan swasembada gula nasional.

“Kerja sama ini menunjukkan koperasi mampu menjadi pelaku utama dalam sektor produksi, distribusi, dan hilirisasi untuk memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi perlu terus didorong agar tidak hanya bergerak pada sektor pembiayaan, tetapi juga berperan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi. Untuk menuju swasembada gula sesuai arahan Presiden, kita akan mengurangi impor gula dan pada sisi lain menggenjot produksi gula nasional,” ujar Ferry Juliantono.

Menteri Koperasi juga menitipkan pesan agar pengembangan industri gula berbasis koperasi dapat melibatkan semakin banyak petani tebu dan masyarakat sekitar. Menurutnya, keberadaan industri koperasi harus memberikan manfaat ekonomi yang luas, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Kediri.

Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat merupakan koperasi mitra LPDB Koperasi yang bergerak di bidang komoditas dan ekspor, serta telah menerima pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi pada tahun 2025. Saat ini Koperasi KANA tengah memperkuat pengembangan industri gula melalui PT Indogula Jayabaya yang berlokasi di Kediri.

Sementara itu, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri merupakan koperasi yang memiliki basis kuat pada sektor pemasaran dan distribusi komoditas pertanian, termasuk tebu.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyambut baik terjalinnya kemitraan strategis tersebut. Menurutnya, kolaborasi antar koperasi yang terhubung dengan sektor produksi dan industri pengolahan merupakan model ideal dalam menciptakan koperasi yang kuat, modern, dan berkelanjutan.

“LPDB Koperasi tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator pengembangan ekosistem usaha koperasi. Kerja sama antara Koperasi KANA, Koperasi Putra Harapan Jaya, dan PT Indogula Jayabaya menjadi contoh nyata bagaimana pembiayaan koperasi dapat mendorong tumbuhnya industri berbasis koperasi yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi anggota dan petani,” ujar Krisdianto.

Krisdianto menegaskan bahwa sektor gula merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, LPDB Koperasi terus mendukung koperasi yang bergerak pada sektor produktif dan memiliki orientasi hilirisasi.

“Kami melihat model bisnis yang dibangun dalam kerja sama ini sangat menjanjikan karena mengintegrasikan petani tebu, koperasi pemasaran, industri pengolahan, hingga akses pasar. Dengan ekosistem yang kuat, koperasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri gula nasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Krisdianto berharap kemitraan tersebut dapat menjadi role model bagi pengembangan koperasi sektor riil di berbagai daerah Indonesia, khususnya dalam mendukung agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis koperasi.

Melalui kerja sama ini, para pihak menargetkan terbentuknya rantai pasok gula nasional yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selain meningkatkan produktivitas tebu dan kapasitas pengolahan gula nasional, kemitraan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri sekaligus memperbesar kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. (Ikhsan)

“Saya menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengambil langkah bersejarah, strategis dan visioner,” kata Menkop Ferry Juliantono saat acara launching Program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Semarang, Jumat (5/6).

Ia menyampaikan bahwa Provinsi Jateng menjadi provinsi yang bersejarah bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Sebab dari Jawa Tengah, koperasi pertama kali berdiri yaitu di Banyumas. Atas inisiatif program Insersi Pendidikan Perkoperasian tersebut, Menkop bertekad untuk mendorong provinsi lainnya dapat meniru upaya dari Pemprov Jateng.

“Harapannya agar provinsi-provinsi lain bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah,” kata Menkop Ferry.

Menkop berharap melalui program ini dapat menjadi model pengembangan pendidikan perkoperasian yang sistematis dan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Dengan begitu kedepannya generasi muda Indonesia dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam rangka mendukung peningkatan SDM koperasi.

“Melalui program insersi ini, kita ingin kurikulum koperasi secara utuh dapat diajarkan di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,” katanya.

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian ini menyasar lebih dari 6,3 juta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai koperasi tanpa menambah beban kurikulum. Program ini juga digadang-gadang menjadi model nasional dan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Menkop menegaskan bahwa sistem ekonomi nasional yang saat ini lebih condong ke sistem ekonomi kapitalistik secara perlahan-lahan didorong untuk kembali ke sistem ekonomi pancasila dengan menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui pemahaman yang benar terkait koperasi bagi kalangan muda melalui sistem pendidikan insersi tersebut.

Menkop Ferry juga menyinggung Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih memberlakukan aturan lama yaitu UU No 25 tahun 1992. Undang-undang ini perlu diperbaharui dalam rangka mewujudkan iklim koperasi yang berdaya saing tinggi serta sesuai dengan kondisi terkini.

Oleh karena itu Kemenkop bersama stakeholder lainnya berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan RUU Perkoperasian di DPR agar dapat segera dilaksanakan dan disahkan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan koperasi adalah amanat konstitusi sekaligus sokoguru perekonomian nasional. Menurutnya program ini mengintegrasikan materi koperasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada sehingga tanpa harus menambah mata pelajaran baru.

“Hari ini kita sedang menanam benih peradaban ekonomi masa depan. Kita sedang menyiapkan jutaan anak-anak Jawa Tengah agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, bergotong royong, dan mampu membangun kesejahteraan bersama melalui koperasi,” kata Ahmad Luthfi.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng Eddy S. Bramiyanto menambahkan proses penyusunan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian ini dilaksanakan secara bertahap dan kolaboratif sejak Triwulan IV Tahun 2025. Komunikasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya terus dilakukan agar program ini efektif dilaksanakan.

“Melalui sinergi yang kuat, Jawa Tengah diharapkan menjadi pelopor pendidikan perkoperasian yang terintegrasi dalam pembelajaran guna membentuk generasi yang berkarakter gotong royong, berjiwa kewirausahaan, dan memahami ekonomi kerakyatan,” ucapnya. (Ikhsan)

Dalam sambutannya, Wamenkop menyampaikan apresiasi kepada masyarakat NTT yang sebagian besar aktif berkoperasi, khususnya para anggota KSU Talenta GMTI. Hal tersebut dibuktikan dengan total aset koperasi yang telah mencapai Rp80 Miliar, karena itu, Wamenkop berharap KSU Talenta GMTI dapat terus berkembang serta memberikan dampak positif bagi kemajuan Provinsi NTT.

Wamenkop Farida Farichah juga mengapresiasi KSU Talenta GMIT Kupang, NTT, yang telah memiliki 13 ribu anggota. Ini merupakan kekuatan utama. Artinya, koperasi ini mampu memberikan kepercayaan kepada anggotanya untuk lebih sejahtera.

“Sebanyak 13.000 anggota dari koperasi talenta merupakan kekuatan utama. Saya selalu menyampaikan bawa membangun, mendirikan itu lebih mudah. Tetapi menjaga kepercayaannya itu jauh lebih sulit,” ujar Wamenkop.

Apalagi, kata Wamenkop, tadi disampaikan bahwa pernah terjadi masa krisis, baik pada saat covid maupun waktu krisis monitor 1998. Tetapi, koperasi talenta mampu menjaga dan bangkit kembali, sehingga mendapatkan kepercayaan dari para anggotanya.

Wamenkop menyampaikan, momentum kali ini bawah Pak Presiden Prabowo ingin memastikan para penggerak-penggerak koperasi dan pemerintah ingin sama-sama mengembalikan soko guru ekonomi dalam bentuk koperasi. “Saya kira ini adalah momentum yang luar biasa, dan kita berharap seluruh lokasi koperasi yang ada di NTT menyambut momentum ini untuk menuju kebangkitan terutama pertumbuhan ekonomi di 8 persen. Kita sangat berharap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8 persen ini, koperasi-koperasi tidak hanya sebagai objek dan tidak hanya sebagai penonton. Kita harus ambil peran dalam rangka ikut menumbuhkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Wamenkop.

Wamenkop menjelaskan bahwa Kemenkop sedang mendorong koperasi simpan pinjam juga agar bisa transformasi. Artinya dari yang koperasi simpan pinjam melayani konsumtif didorong untuk sektor produksi. “Kami di Kemenkop bersama LPDB Koperasi sedang mendorong agar koperasi-koperasi ke depan harus lebih fokus dalam sektor-sektor produksi, sektor-sektor industri.

Selain itu Wamenkop menambahkan, dalam momentum ini diharapkan koperasi-koperasi termasuk SKU Talenta memberikan pemahaman yang sama kepada anggotanya.

Sementara itu, Ketua KSU Talenta GMIT Des Pila Padji mengatakan bahwa KSU Talenta GMIT Kupang telah melewati masa-masa sulit. Namun, bisa melewatkan ini semua karena terus saling percaya dan memberikan pelayanan kepada anggota.
“Bersyukur anggota kami bisa menembus 13 ribu. Bahkan aset koperasi kami pun ada di angka Rp80 miliar,” ujarnya.

Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yusuf Lery Rupidara menambahkan, perekonomian di NTT ini masyarakatnya lebih memilih koperasi. Jumlah koperasi yang sudah ada kurang lebih 3.000, sebagian ada koperasi simpan pinjam sebagai koperasi penopang pendidikan.
“Bahkan akan ada sebanyak 7 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih. Ini yang nanti akan terus kita dukung dan kawal,” ujar Yusuf. (Ikhsan)

Komitmen dukungan ini dituangkan dalam beberapa hal termasuk pendampingan, pengembangan SDM hingga fasilitasi pembiayaan bergulir koperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan tingkat suku bunga yang rendah.

“Selain menjalankan tugas yang menjadi program prioritas nasional (KDKMP), Kemenkop juga tetap membina koperasi yang sudah ada, seperti salah satunya termasuk koperasi di lingkungan TNI AU ini (Inkopau),” kata Menkop Ferry dalam sambutannya pada acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) di Aula Balai Prajurit Graha Bimasakti TNI AU Triloka, Jakarta, Rabu (6/5).

Turut hadir mendampingi Menkop, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus. Hadir juga Aspers Kasau, Marsekal Muda TNI Yosta Riza, Ketua Umum Inkopau Marsekal Pertama TNI, Marsekal Pertama TNI AR. Panca Putra dan Ketua Pengawas Inkopau Marsekal Pertama TNI Ade Teguh Budianto.

Menkop menjelaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan koperasi di Indonesia sangat tinggi di mana Presiden Prabowo mencetuskan untuk membangun 83.000 KDKMP. Akselerasi pembangunan KDKMP tidak lepas dari peran TNI yang juga menjalin kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menkop memastikan bahwa Koperasi Inkopau layak dijadikan mitra bagi pengembangan kapasitas SDM khususnya dalam program KDKMP. Hal ini didasarkan pada catatan capaian kinerja Inkopau untuk tahun buku 2025 yang sangat impresif.

“Kami akan mendukung penuh kegiatan usaha dari Inkopau, kalau perlu kita bantu meminta penyesuaian peraturan Kementerian Keuangan agar inkopau bisa lebih punya porsi yang memungkinkan untuk melakukan terobosan-terobosan terhadap pemanfaatan asset dan pengembangan usahanya,” ujar Menkop Ferry.

Ia turut mengapresiasi pengurus Inkopau yang masih aktif dan berkomitmen menjalankan usahanya di tengah tanggung jawab menjaga keamanan Nagara. Menurutnya, dukungan dari TNI AU menjadi bukti nyata bahwa koperasi bisa lebih kuat dan modern sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden ingin praktik dan sistem arah ekonomi kita kembali ke konstitusi di situlah koperasi menjadi badan usaha yang paling relevan,” ulas Menkop Ferry.

Ketua Umum Inkopau, Marsekal Pertama TNI AR. Panca Putra, menyampaikan bahwa dukungan moril dari Kemenkop sangat berarti bagi Inkopau dalam penguatan basis usahanya. Dalam catatan usahanya, Inkopau berhasil merealisasikan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2025 mencapai Rp33,5 miliar atau 110 persen dari rencana awal.

Ia menegaskan optimisme menghadapi tahun 2026 meski ada tantangan global. Rencana kerja tahun 2026 menargetkan SHU Rp23 miliar, dengan strategi merintis usaha baru seperti olahraga, restoran, waralaba, dan agro usaha. Panca yakin target tersebut bisa tercapai dengan kerjasama yang solid.

“Kami harus optimis dan yakin bahwa SHU tahun 2026 yang akan datang bisa tercapai dan melampaui target,” katanya.

Sementara itu Aspers Kasau Marsekal Muda TNI Yosta Riza menekankan pentingnya kesejahteraan prajurit sebagai tujuan utama koperasi. Ia mengapresiasi capaian Inkopau khususnya peningkatan SHU 2025 yang menunjukkan kerja keras pengurus. Menurutnya, penguatan kinerja usaha harus berjalan seiring dengan peningkatan layanan.

Yosta menambahkan bahwa pengelolaan koperasi harus ditingkatkan dengan inovasi dan profesionalisme. Kekuatan koperasi ada pada kemampuan saling memperkuat dan mengelola potensi dengan lebih solid. Ia menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan.

“RAT ini harus memperkuat koperasi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan kesejahteraan TNI AU,” katanya. (Ikhsan)

“Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan organisasi tetap relevan dan tangguh. Pentingnya menghadirkan figur yang memiliki kompetensi teknis sekaligus integritas untuk memastikan koperasi tetap relevan, tangguh, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” ucap Henra Saragih dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (30/04/2026).

Menyikapi pemberitaan terkait pengunduran diri pengurus KDKMP di Kepulauan Meranti, perlu disampaikan bahwa dinamika tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian organisasi yang wajar dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

Henra memaparkan pemerintah menghadirkan pendekatan baru dengan mendorong profesionalisme pengelolaan melalui penunjukan manajer koperasi. Kehadiran manajer diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk stagnasi operasional, dengan tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang selaras dengan nilai-nilai perkoperasian.

Namun kehadiran manajer tidak mengurangi peran strategis Pengurus sebagai organ utama koperasi. Sebaliknya, manajer berfungsi sebagai mitra kerja yang membantu pelaksanaan operasional sehari-hari. Pengurus tetap memegang kendali kebijakan dan arah koperasi, termasuk dalam menjalin kerja sama maupun pengelolaan usaha.

Dalam hal ini, anggota tetap menjadi pemilik utama koperasi yang memberikan mandat pengelolaan kepada Pengurus. “Sementara itu, kontribusi Pengurus sebagai bagian dari anggota akan tetap dihargai melalui mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), bukan dalam bentuk gaji bulanan. Kemenkop juga menegaskan pentingnya soliditas dan komitmen Pengurus dalam menjalankan amanah hingga akhir masa jabatan,” ucap Henra.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau Taufiq Oesman Hamid menyampaikan bahwa pengunduran diri pengurus koperasi pada prinsipnya merupakan hal yang wajar dan sah secara hukum, sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

“Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menempatkan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus,” ucap Taufiq.

Dengan demikian, Taufiq menambahkan setiap pengunduran diri tidak serta-merta berdampak pada terganggunya legalitas koperasi, selama tetap diproses melalui mekanisme resmi, yakni pengajuan tertulis, pembahasan dalam rapat internal, serta pengesahan melalui Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

Sementara itu Plt.Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, Eko Priyono menjelaskan bahwa pengunduran diri pengurus koperasi telah terjadi secara bertahap sejak 2025. “Umumnya hal ini dilatarbelakangi karena faktor pekerjaan, kesiapan individu, hingga persepsi risiko yang berkembang di masyarakat,” ucap Eko.

Eko menegaskan bahwa koperasi tidak mengenal unsur paksaan, meskipun pemerintah telah memberikan pelatihan dan pendampingan, keputusan tersebut tetap kembali pada pertimbangan pribadi masing-masing pengurus. “Sehingga pengurus yang mengundurkan diri tidak dapat ditahan. Namun demikian, Dinas terkait tetap memberikan masukan dan pendampingan sebelum keputusan tersebut diambil,” tegas Eko. (Ikhsan)

Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek), LPDB Koperasi mengajak perwakilan perkumpulan suporter sepak bola, dan pengurus klub dari berbagai wilayah di Indonesia untuk membentuk koperasi suporter sebagai wadah penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Langkah ini menjadi terobosan strategis mengingat besarnya basis massa suporter sepak bola di Indonesia yang selama ini dikenal militan dan solid. Dengan pendekatan koperasi, potensi tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada dukungan di stadion, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menegaskan bahwa komunitas suporter memiliki karakteristik yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi koperasi modern.

“Fans sepak bola banyak sekali, banyak hal yang bisa dikembangkan seperti ticketing, event, merchandise, nonton bareng, bahkan bisa ada cafe juga,” ujar Deva.

Menurutnya, suporter sepak bola bukan hanya sekadar penonton, tetapi komunitas dengan loyalitas tinggi, jaringan luas, dan aktivitas ekonomi yang nyata. Melalui koperasi, potensi tersebut bisa diorganisir secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi anggotanya.

Ia menambahkan, praktik serupa telah berhasil diterapkan di berbagai negara. Klub besar dunia seperti FC Barcelona dan Real Madrid bahkan memiliki model kepemilikan berbasis anggota yang menyerupai prinsip koperasi, di mana suporter memiliki keterlibatan langsung dalam ekosistem klub.

Dalam sosialisasi ini, Deva juga menegaskan bahwa tarif layanan di LPDB Koperasi jika dibandingkan dengan perbankan lebih terjangkau, dan tidak ada biaya administrasi, biaya provisi, dan pinalti pelunasan.

“Kami dari tarif layanan, kalau dibandingkan dengan perbankan, kami lebih terjangkau, bisa untuk modal kerja lima tahun, dan investasi sampai dengan sepuluh tahun. Di LPDB itu gratis, tidak ada admin, tidak ada provisi, dan jika pelunasan lebih cepat tidak ada pinalti untuk pelunasan. Dan yang pasti harus ada agunan,” tambahnya.

Dari Tribun Stadion ke Koperasi

Sementara itu, Perwakilan Perkumpulan Suporter yakni Sekretaris Umum Perkumpulan Pengurus Pusat (PP) The Jak Mania Muhammad Aditya Putra mengucapkan terima kasih atas inisiatif LPDB Koperasi mengajak perkumpulan suporter untuk mengembangkan bisnis melalui koperasi.

“Karena memang potensi untuk pengembangan ekonomi di lingkup suporter cukup besar. Dan sudah seharusnya ini di-guide oleh pemerintah melalui LPDB Koperasi dan kami sangat menyambut,” ujar Aditya.

Selain itu, Syifa Nadhila dari I.League Operator Liga Indonesia mengungkapkan pihaknya sebagai operator kompetisi sepak bola di Indonesia mendukung penuh inisiatif yang digerakkan oleh LPDB Koperasi.

“Dalam hal ini di I-League kita sekarang sudah memiliki basis suporter yaitu fans _engagement_ dimana kami merasa bahwasanya dari seluruh Indonesia ini kan selalu ada basis suporter yang sangat fanatis ke klub-klub yang tersebar seperti itu. Dan dengan adanya LPDB ini, kita bisa membuat kerja sama dalam bentuk koperasi sehingga mereka yang ada di daerah mana pun bisa lebih baik seperti itu dan bisa dimanfaatkan keanggotaannya. Dan I-League sebagai operator sendiri tentunya membuka hal ini sebagai kerjasama yang sangat positif,” terang Syifa.

Deva pun menegaskan bahwa, kedepannya tidak hanya berhenti pada komunitas olahraga sepak bola, tetapi bisa juga kepada olahraga lainnya.

“Ini tidak akan berhenti di sepak bola saja karena kita masih ada misalnya bulutangkis, kemudian basket dan lain sebagainya gitu. Dan saya berharap dengan pembuatan koperasi yang berbasis dengan suporter ini akan meningkatkan bargaining position dari para suporter sepak bola, menggaet lebih banyak anak-anak muda yang bukan hanya suporter tapi fans club. Karena fans club itu jumlahnya lebih banyak dari suporter yang terdaftar di masing-masing klub sepak bola,” pungkas Deva. (Ikhsan)

Hal tersebut dikatakan Menkop Ferry Juliantono saat menjadi narasumber dalam Kursus Pemantapan Pemerintah Daerah Ketua DPRD di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu Malam (18/4/2026).

Dalam acara tersebut Menkop menyampaikan terima kasih atas dukungan para Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Indonesia karena sudah turut bekerja keras dalam merealisasikan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menkop berharap sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah dapat terus terjaga sehingga memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Indonesia.

Menkop menegaskan setelah pembentukan 83 ribu lebih kelembagaan KDKMP, kini memasuki fase operasionalisasi.
“Per hari ini pembangunan yang sudah selesai 100% sudah 5.500 titik. Ini tidak lepas juga dari dukungan dari teman-teman dari daerah, provinsi, kabupaten, kota yang ada,” papar Menkop.

Menkop menjelaskan KDKMP memiliki tiga fungsi, pertama menjual dan menyalurkan barang-barang kebutuhan, barang-barang subsidi, barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Barang-barang bersubsidi termasuk gas LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras SPHP, gula akan disalurkan melalui KDKMP. Fungsi yang kedua adalah menjadi off-taker, menampung dan menyerap hasil produk masyarakat di desa dan kelurahan.

Adapun fungsi yang ketiga adalah menjadi instrumen terbawah dari program-program pemerintah pusat termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah pusat kepada para penerima manfaat.

Menkop mengatakan kegiatan-kegiatan KDKMP akan menjadi instrumen baru bagi masyarakat desa dan kelurahan karena masyarakat desa itu tidak lagi hanya sekadar sebagai penerima manfaat, tapi mereka juga akan diubah menjadi pelaku atau subjek ekonomi.

’’Ini akan mengubah betul-betul mindset ekonomi Indonesia dan diharapkan secara bertahap sistem ekonomi kita akan kembali berbasis kepada kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Karena nanti misalkan di gerai-gerai sembako yang dijual di setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu adalah barang-barang yang juga diisi oleh produk-produk UMKM lokal,” ujar Menkop Ferry.

Menkop menjelaskan bahwa masyarakat ternyata mampu sebenarnya untuk memproduksi sendiri barang-barang yang paling sederhana. Karena itu, ke depan memberikan kesempatan ini juga bisa menjadi sarana bagi bapak dan ibu semua pimpinan DPRD provinsi, kabupaten, kota untuk mendorong produk UMKM di daerahnya masing-masing untuk kita sama-sama dampingi, kita inkubasi, bahkan kalau perlu dibiayai agar produk-produk UMKM lokal itu bisa mengisi gerai-gerai yang ada di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu.

“Jangan takut produknya enggak laku, karena kami akan prioritaskan produk-produk UMKM lokal yang akan mengisi rak-rak di Kopdes Merah Putih. Tapi ini perlu didorong bersama-sama, karena memang harapannya adalah produk-produk itu bisa diisi oleh kita sendiri,” ucap Menkop Ferry. (Ikhsan)

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi pada saat menjadi pembicara kunci pada Lokakarya Nasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Jumat (17/4) di Yogyakarta.

Pemerintah juga mendukung ketersediaan sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat operasional KDKMP. Sebagai koperasi yang baru dibentuk, KDKMP membutuhkan tenaga profesional agar cepat berkembang dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai tahap awal, pemerintah sedang melakukan perekrutan hingga 30 ribu manajer KDKMP. Peserta yang lolos akan mendapat pelatihan perkoperasian dari Kemenkop sehingga dapat mengelola koperasi secara profesional,” kata Zabadi.

Zabadi mengatakan besarnya investasi pemerintah perlu dimbangi dengan dukungan koperasi-koperasi besar. KDKMP membutuhkan bantuan dan dukungan dari sesama koperasi yang sudah lebih dulu tumbuh dan besar.

“KDKMP koperasi yang baru lahir, perlu dukungan dan bantuan dari sesama koperasi terutama koperasi besar,” kata Zabadi.

Ia menegaskan prinsip dasar koperasi adalah kerja sama dan saling membantu, bukan berjalan sendiri-sendiri. Prinsip ini menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem koperasi yang terus berkembang.

Zabadi mengatakan koperasi besar, terutama yang bergerak dalam sektor keuangan, dapat mendukung KDKMP dengan melakukan dana penempatan. Terlebih lagi, diakuinya ada koperasi-koperasi besar yang kelebihan dana berpotensi memperkuat KDKMP sebagai “Kakak Asuh”.

“Koperasi yang kelebihan dana dapat menyalurkan sebagian ke KDKMP sebagai dana penempatan untuk digulirkan ke masyarakat. Ini menjadi langkah konkret dalam melawan praktik rentenir, pinjaman online ilegal, dan judi online,” tegas Zabadi.

Menurutnya, melawan praktik rentenir ini misi yang sama dimiliki oleh koperasi BMT. Karena itu, ia mendorong koperasi besar melihat prospek strategis KDKMP untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengemukakan bahwa pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan UU Perkoperasional Nasional. Ia juga meminta dukungan dari koperasi BMT agar dapat memberikan masukan sehingga UU yang dihasilkan mencerminkan aspirasi bersama. (Ikhsan)

Dalam Seminar dan Talkshow MES Jawa Barat yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK Jawa Barat, Sabtu (11/4), Menkop Ferry menekankan bahwa arah pengembangan ekonomi syariah harus lebih fokus pada sektor riil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, yang perlu terus didorong menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa,” ujar Menkop.

Turut Hadir Ketua Umum MES Jawa Barat Harry Maksum, Asisten Kepala BI Jawa Barat Arnolpi Hadi, Kepala divisi P3UJK OJK Jawa Barat muhammad Ikhsa, Direktur Utama Bank BJB Syariah Arief Setyahadi dan Para Ketua MES daerah se Jawa Barat.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan MES dalam periode 25 tahun yang lalu terutama dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal menjadi modal besar untuk membangun ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan potensi market domestik yang sangat besar karena populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya dapat menjadi batu loncatan bagi MES lebih berkembang lagi untuk periode 25 tahun ke depan.

“Sekarang yang diperlukan adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan dari badan usaha, pemerintah, masyarakat dan komunitas. Harapan kami, sektor riil menjadi catatan utama dan menjadi program MES Jawa Barat dan juga menjadi prioritas bagi MES Nasional,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, KDKMP dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat dikolaborasikan dengan MES Nasional karena KDKMP memiliki berbagai gerai yang langsung menyentuh sektor riil. Saat ini KDKMP yang telah memiliki bangunan fisik dan siap beroperasi sekitar 4.200 unit dan yang sedang dibangun sekitar 32.000 unit.

“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah sebab di dalamnya ada usaha pembiayaan mikro, gerai ritel modern, klinik, apotek dan lain sebagainya yang bisa disinergikan bersama,” ulas Menkop.

Ia kembali menyebutkan bahwa KDKMP memiliki tiga fungsi utama yaitu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat termasuk barang subsidi pemerintah, menjadi offtaker produk desa, serta menyalurkan program pemerintah pusat. Dengan fungsi ini, koperasi diyakini mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung program nasional.

Dengan ketiga fungsi tersebut, Menkop mendorong MES Jawa Barat dapat terlibat aktif untuk bersinergi dengan KDKMP melalui penguatan pembiayaan mikro dan juga mengisi gerai ritel modern dengan produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa. Ia memastikan bahwa KDKMP siap menampung seluruh produk masyarakat untuk didistribusikan melalui Koperasi setelah dikurasi dan diinkubasi.

Ia menilai integrasi antara KDKMP dan ekonomi syariah akan membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat. Produk-produk desa dapat dipasarkan secara lebih luas dengan dukungan pembiayaan syariah yang produktif.

Selain itu, Menkop Ferry mendorong agar lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah dapat diterapkan di koperasi desa dengan dibantu prosesnya melalui MES Jawa Barat. Hal ini akan memperkuat akses permodalan bagi UMKM dan industri kecil terutama di Jawa Barat.

“Kami berharap perbankan syariah di Jawa Barat membuat model pembiayaan mikro yang bisa digunakan koperasi desa. Dengan begitu, kegiatan ekonomi riil bisa tumbuh berkelanjutan,” jelasnya.

Ferry juga menekankan bahwa MES Jawa Barat tidak hanya harus sukses di sektor keuangan syariah dan industri halal, tetapi juga harus mampu dalam membangun industri kecil dan pabrik besar yang berorientasi pada sektor riil. Ia menegaskan, KDKMP harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi syariah untuk 25 tahun ke depan.

Dengan dukungan MES Jawa Barat, KDKMP diharapkan menjadi pusat distribusi produk halal dan syariah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis syariah terutama di Jawa Barat.

“Semoga MES Jawa Barat tambah solid dan berkembang, dan MES nasional bisa semakin kuat serta membanggakan kita semua,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum MES Jawa Barat Harry Maksum menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting untuk pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat. Selain sektor riil yang perlu terus diperkuat, MES juga perlu menjadi ganda terdepan dalam isu-isu lingkungan.

Hal ini didasarkan pada kejadian bencana di Cisarua, Sumatera dan berbagai daerah di Indonesia lainnya yang menghancurkan permukiman sehingga menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu isu lingkungan harus menjadi perhatian bersama dari semua pihak termasuk oleh MES Jawa Barat.

“Jangan sampai kita tidak peduli dengan lingkungan karena ini juga menjadi salah satu bagian dari ekosistem ekonomi syariah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa terdapat salah satu contoh praktek baik yang dilakukan oleh KDKMP di Jawa Barat yaitu di daerah Cianjur Selatan yang mulai fokus pada isu lingkungan. Oleh karena itu ia mengusulkan agar dalam struktur organisasi MES Nasional dibentuk Komite Ekonomi Hijau dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

“Mudah-mudahan program yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dari Pak Menteri (Ferry Juliantono) dan juga dukungan dari CSR-CSR untuk menanam lebih banyak pohon serta pemberdayaan ekonomi umat,” katanya. (Ikhsan)