“Ini sudah hampir 80%. Total luas areanya 6,8 hektare. Kita sedang berupaya agar bisa selesai akhir Juni karena sebenarnya tinggal sedikit pekerjaan di bagian belakang,” kata Menteri Dody.

Dalam peninjauannya, Menteri Dody memastikan aspek keamanan kawasan juga menjadi perhatian. Mengingat lokasi sekolah yang berada di dekat sungai. Langkah mitigasi telah dilakukan untuk melindungi bangunan sekolah dan fasilitas pendukung dari potensi banjir.

“Ada beberapa treatment khusus yang dilakukan. Sudah dipasang bronjong dan nanti akan ditambah lagi dinding penahan air. Jadi kalau misalnya terjadi banjir besar dan air tetap melimpas, masih ada perlindungan tambahan sehingga tidak menghantam bangunan, termasuk rusun guru,” ujar Menteri Dody.

Untuk mengejar target penyelesaian, Kementerian PU bersama penyedia jasa telah menyiapkan sejumlah langkah percepatan, seperti penambahan tenaga kerja, percepatan pengiriman material utama, serta pelaksanaan pekerjaan secara paralel pada pekerjaan arsitektur, MEP, dan penataan kawasan.

“Memang masalah disini kan yang utama sebenarnya pekerja, makanya saya minta kepada penyedia jasa untuk menambah pekerjanya. Kalau sudah posisi seperti ini tidak bisa hanya 600 atau 700 orang. Paling tidak 900 sampai 1.000 orang sehingga progresnya bisa terlihat melompat. Nanti akan dimonitor oleh teman-teman Cipta Karya dan Prasarana Strategis,” kata Menteri Dody.

Kawasan Sekolah Rakyat Banyuwangi ini dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang, meliputi gedung SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, guest house, dapur, rumah pompa, rumah genset, lapangan basket, lapangan upacara, hingga lapangan sepak bola berstandar penuh. Nilai kontrak pembangunan SR ini sebesar Rp219,59 miliar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis Jawa Timur melalui penyedia jasa Nindya – Modern KSO.

“Semua Sekolah Rakyat yang dibangun oleh Bapak Presiden standarnya adalah sekolah internasional. Beliau ingin memuliakan adik-adik kita dari keluarga prasejahtera dengan menyediakan sekolah yang megah dan berkualitas. Mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga asrama, makan, seragam, sepatu, hingga laptop. Harapannya adalah memutus rantai kemiskinan ekstrem dan menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Dody.

Secara nasional, Kementerian PU tengah menyelesaikan pembangunan 93 Sekolah Rakyat yang ditargetkan dapat berfungsi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Program tersebut merupakan bagian dari target pemerintah untuk menghadirkan satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten secara bertahap hingga mencapai sekitar 500 sekolah pada tahun 2029.

“Kita berharap 93 Sekolah Rakyat yang sedang dibangun saat ini dapat fungsional seluruhnya pada tahun ajaran baru Juli 2026. Ini akan menjadi awal beroperasinya Sekolah Rakyat yang dibangun secara penuh oleh Kementerian PU untuk mendukung pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia,” tandas Menteri Dody.(ikhsan)

Hingga 25 Mei 2026, rata-rata progres fisik pembangunan pada 93 lokasi telah mencapai 62,63% dengan progres keuangan sebesar 41,76%. Menteri Dody mengatakan Kementerian PU terus berupaya memenuhi target penyelesaian pembangunan SR Tahap II sebanyak 93 titik.

“Setelah dicek keseluruhan dari kesiapan lahan dan lainnya, Insyaallah kami targetkan selesai Juni 2026. Kami akan terus mengejar agar 93 titik ini dapat fungsional seluruhnya untuk mendukung tahun ajaran baru pada Juli 2026,” kata Menteri Dody.

Untuk mempercepat penyelesaian, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan SR, menambah tenaga kerja dan jam kerja menjadi tiga shift, melakukan inovasi metode konstruksi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Tercatat hingga 25 Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat telah menyerap 71.579 tenaga kerja.

Menteri Dody menambahkan, untuk mengatasi tantangan keterbatasan arus kas sebagian penyedia jasa konstruksi, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Danantara dan perbankan Himbara untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan pekerjaan.

“Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara. Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada SR di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar,” ujar Menteri Dody.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan infrastruktur pembelajaran digital melalui kerja sama Kementerian PU, Kemensos, dan Komdigi. Dukungan tersebut meliputi penyediaan jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi, termasuk rencana penyediaan jaringan fiber optic pada lokasi Sekolah Rakyat Tahap II.

*Persiapan Pembangunan SR Tahap III*
Selain percepatan Tahap II, Kementerian PU juga mulai menyiapkan pembangunan SR Tahap III, terdiri dari: Tahap IIIA sebanyak 7 lokasi telah memasuki proses lelang; Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi dalam tahap persiapan lelang, sedangkan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi masih memerlukan pemenuhan readiness criteria.

“Kami berharap readiness criteria dan masalah lahan seperti status kepemilikan, pematangan lahan, AMDAL dan seterusnya pada 89 titik lokasi Tahap IIIC dapat segera diselesaikan bersama pemerintah daerah, dijembatani oleh KSP dan Kemendagri. Sehingga dapat segera dilakukan lelang, dan pembangunan dapat selesai paling lambat Juni 2027. Sehingga siswa-siswi yang saat ini ada di SR rintisan 2025/2026 bisa pindah ke SR permanen pada tahun ajaran baru Juli 2027,” kata Menteri Dody.

Di akhir rapat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

“Kementerian PU telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Tantangan di lapangan memang besar, tetapi Pak Menteri PU turun langsung dan terus melakukan percepatan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun ajaran baru,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.(ikhsan)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, saat ini proyek masih berada pada tahap penyusunan perencanaan teknis yang ditargetkan rampung pada tahun ini.

“Progres proyek saat ini masih dalam tahap penyusunan perencanaan teknis, dengan Progres mendekati 80 persen. Kami terus mempercepat proses agar tahapan perencanaan dapat selesai tahun ini,” ujar Menteri Dody dalam acara Media Briefing di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Pembangunan Jalan Tol Serpong–Bogor via Parung memiliki nilai investasi sebesar Rp12,35 triliun dan dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tanpa dukungan APBN. Kehadiran jalan tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Bogor menuju Tangerang menjadi sekitar 45 menit.

Dari sisi teknis, jalan tol akan dilengkapi dua junction utama, yakni Junction Salabenda dan Junction Serpong, serta tiga simpang susun di Pondok Udik, Putat Nutug, dan Rumpin.

Pembangunan jalan tol akan dilaksanakan oleh PT Bogor Serpong Infra Selaras, konsorsium yang terdiri atas PT Jasa Marga, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya Infrastruktur, dan PT Persada Utama Infra, dengan masa konsesi selama 40 tahun.

Adapun ruas Jalan Tol Serpong–Bogor via Parung terbagi menjadi empat seksi, yakni Seksi I Salabenda–Pondok Udik sepanjang 3,97 kilometer, Seksi II Pondok Udik–Putat Nutug sepanjang 9,27 kilometer, Seksi III Putat Nutug–Rumpin sepanjang 8,23 kilometer, dan Seksi IV Rumpin–Serpong sepanjang 10,56 kilometer.

Kementerian PU menegaskan pembangunan jalan tol akan dilaksanakan sesuai standar teknis dan regulasi yang berlaku, termasuk aspek geometrik jalan, keselamatan konstruksi, dan pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol.

Keberadaan Jalan Tol Serpong–Bogor via Parung diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pemerataan pembangunan di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Infrastruktur konektivitas ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi investasi dan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui pengurangan biaya logistik, percepatan distribusi barang dan jasa, serta peningkatan produktivitas kawasan. (Ikhsan)

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Hasil monitoring lapangan menunjukkan pekerjaan pondasi dan struktur pada mayoritas bangunan utama telah rampung. Sejumlah fasilitas pendidikan, rumah ibadah, asrama, serta bangunan penunjang saat ini memasuki tahap pekerjaan arsitektur dan instalasi MEP secara bertahap.

Di sisi kawasan, pembangunan fasilitas penunjang termasuk lapangan dan area olahraga juga terus berjalan. Sebagian pekerjaan telah memasuki tahap akhir, sementara beberapa area lainnya masih dalam proses penyelesaian sesuai tahapan konstruksi.

Untuk menjaga percepatan penyelesaian, Kementerian PU menerapkan berbagai langkah strategis, antara lain optimalisasi metode pelaksanaan melalui penggunaan metal deck dan wiremesh pada struktur plat lantai, penambahan alat berat, serta penguatan pasokan beton melalui dukungan batching plant di lokasi proyek.

Pemenuhan material dan peralatan konstruksi utama juga terus dioptimalkan guna menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta memastikan target pembangunan dapat dicapai sesuai jadwal.

Kementerian PU menargetkan penyelesaian struktur dan rangka atap pada Mei 2026, dilanjutkan pekerjaan fasad, arsitektur, MEP, dan penataan kawasan secara bertahap hingga pertengahan Juni 2026.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proyek berjalan sesuai target waktu, mutu, dan fungsi layanan pendidikan yang direncanakan.

Kementerian PU berkomitmen memastikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ogan Ilir dapat segera difungsikan guna mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan. (Ikhsan)

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi jembatan aman dalam mendukung mobilisasi kendaraan konstruksi dengan beban berat selama proses pembangunan berlangsung.

Menteri Dody menegaskan penguatan struktur jembatan perlu dilakukan mengingat kendaraan yang melintas merupakan kendaraan kelas berat dengan beban tinggi untuk kebutuhan konstruksi.

“Memang benar, jembatan ini harus diperkuat karena yang akan lewat kendaraan-kendaraan kelas berat. Alhamdulillah sudah mulai diperkuat dan mudah-mudahan dalam beberapa hari sudah siap,” kata Menteri Dody.

Menteri Dody juga meminta agar kondisi struktur jembatan dipantau secara rutin guna memastikan keamanan operasional selama proses pembangunan berlangsung.

“Kalau ada perubahan struktur atau pergerakan struktur, di-stop dulu, diperbaiki lagi, baru kemudian dipergunakan kembali. Ini seperti yang kita kerjakan juga di Aceh dan Sumatera Utara untuk jembatan-jembatan darurat sambil menunggu pekerjaan permanennya selesai,” ujar Menteri Dody.

Jembatan Bailey sepanjang 90 meter dengan lebar 4 meter tersebut memiliki kapasitas beban hingga 25 ton dan dibangun untuk mendukung akses menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Brebes. Pembangunan jembatan dilaksanakan melalui kolaborasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Keberadaan jembatan tersebut mendukung mobilisasi lebih dari 2.000 ton struktur rangka baja serta lalu lintas truk mixer untuk pekerjaan pengecoran selama proses konstruksi berlangsung.

Menteri Dody juga menegaskan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi fokus bersama seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PU sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.

“Mudah-mudahan dengan penguatan jembatan ini, progres Sekolah Rakyat di Brebes bisa kembali kita kejar dan tetap selesai sesuai target Juni. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Direktorat Jenderal Bina Marga dan Prasarana Strategis telah bekerja sama,” tandas Menteri Dody.

Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Brebes dilaksanakan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp244,69 miliar. Lingkup pekerjaannya mencakup pembangunan kawasan pendidikan terpadu dengan total luas bangunan mencapai 27.372 m² yang terdiri atas gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, masjid, ruang serbaguna, dan sarana olahraga. (Ikhsan)

Kehadiran Underpass Bitung diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi logistik menuju kawasan industri dan kompleks pergudangan di wilayah Bitung dan sekitarnya.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan underpass menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar arus transportasi di kawasan strategis.

“Diharapkan juga dapat memperlancar mobilitas perekonomian masyarakat yang melewati jalan nasional,” kata Menteri Dody.

Keberadaan Underpass Bitung telah lama dinantikan masyarakat karena kawasan tersebut menjadi salah satu simpul kepadatan lalu lintas akibat pertemuan arus kendaraan dari arah Serang, Jakarta, dan Curug. Kepadatan lalu lintas kerap terjadi terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, termasuk antrean kendaraan menuju akses Tol Tangerang–Merak.

Area pekerjaan Underpass Bitung berada di ruas nasional atau jalan arteri primer nasional Batas Kabupaten Serang/Tangerang – Batas Kota Tangerang yang merupakan bagian dari koridor Lintas Utara Pulau Jawa (Pantura). Ruas tersebut memiliki peran penting sebagai jalur penghubung mobilitas masyarakat, kendaraan logistik, dan akses menuju kawasan industri di Tangerang dan sekitarnya.

Pembangunan Underpass Bitung dilaksanakan pada Jalan Pantura STA 0+125 – STA 0+475 dengan panjang underpass mencapai 350 meter. Konstruksi underpass menggunakan desain single cell dua lajur satu arah untuk arus Tangerang menuju Serang.

Penyesuaian desain dari konsep awal double cell menjadi single cell dilakukan untuk menjaga keamanan utilitas strategis nasional berupa jalur pipa PT Pertamina Gas (Pertagas) yang berada di sekitar lokasi underpass sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan konstruksi.

Selain pembangunan terowongan utama pada underpass, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten juga melakukan pelebaran jalan di sejumlah titik guna meningkatkan kapasitas lalu lintas dan mengurangi bottleneck kendaraan.

Pada Segmen 1 setelah underpass menuju entry ramp Tol Bitung sepanjang 150 meter, dilakukan pelebaran dari dua lajur menjadi tiga lajur untuk arah Serang menuju Tangerang. Selanjutnya pada Segmen 2 di bawah kolong Tol Tangerang–Merak sepanjang 125 meter dilakukan pelebaran dari satu lajur menjadi dua lajur. Sementara, pada Segmen 3 setelah kolong tol hingga taper exit ramp Tol Bitung sepanjang 200 meter dilakukan pelebaran dari dua lajur menjadi tiga lajur termasuk taper kendaraan.

Penataan traffic flow tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas jalan dan memperlancar pergerakan kendaraan pada kawasan yang selama ini menjadi titik perlambatan lalu lintas.

Hingga saat ini, progres konstruksi Underpass Bitung telah mencapai 27,32% dan ditargetkan selesai pada 2027. Pembangunan Underpass Bitung telah didukung berbagai dokumen teknis dan perencanaan, antara lain feasibility study sejak tahun 2018 yang telah direviu pada 2024, dokumen lingkungan, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) hingga review Detail Engineering Design (DED).

Pembangunan Underpass Bitung membutuhkan lahan seluas 11.257 m² dengan progres pembebasan lahan mencapai 9.094 m². Sementara itu, sisa lahan milik PT Pertamina Gas seluas 2.163 m² yang berada di sekitar lokasi underpass telah memperoleh izin prinsip.

Selama proses konstruksi, masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan dan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan. (Ikhsan)

Menteri PU Dody Hanggodo meninjau langsung hasil rehabilitasi tersebut sekaligus memastikan air irigasi kembali mengalir ke lahan pertanian. Secara simbolis, Menteri Dody menekan tombol pembuka pintu air Bendung Krueng Pase sebagai tanda berfungsinya kembali sistem irigasi di Aceh Utara, Selasa (5/5/2026).

Menteri Dody mengatakan percepatan penyelesaian rehabilitasi ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memulihkan kondisi masyarakat, khususnya petani, agar dapat kembali berproduksi.

“Perbaikan ini kita dorong cepat agar air bisa kembali mengalir ke sawah-sawah. Harapannya petani di sembilan kecamatan di Aceh Utara bisa kembali menanam dan panen minimal dua kali dalam setahun,” kata Menteri Dody.

Rehabilitasi ini menjadi krusial karena Bendung Krueng Pase sebelumnya tidak berfungsi selama sekitar 4,5 tahun. Upaya perbaikan yang dimulai pada tahun anggaran 2025 sempat terdampak banjir bandang pada November 2025, sehingga percepatan penyelesaian menjadi prioritas untuk memulihkan layanan irigasi bagi petani.

Dengan selesainya rehabilitasi, sistem irigasi DI Krueng Pase kini kembali berfungsi dalam mendukung pemulihan pertanian di wilayah terdampak serta meningkatkan ketersediaan air irigasi dari hulu hingga hilir. Kehadiran DI Krueng Pase juga diharapkan mampu mengatasi kendala kekeringan saat musim kemarau serta mempercepat normalisasi lahan yang sebelumnya tertutup sedimen pascabanjir.

DI Krueng Pase melayani area pertanian seluas 8.922 hektare di 9 kecamatan, meliputi Meurah Mulia, Samudera, Syamtalira Bayu, Blang Mangat, Nibong, Tanah Luas, Matang Kuli, Syamtalira Aron, dan Tanah Pasir.

Adapun jaringan irigasi yang direhabilitasi mencakup saluran induk sepanjang 32,82 km, saluran sekunder 112,36 km, serta jaringan tersier dan pendukung lainnya.
Rehabilitasi ini mengembalikan layanan irigasi pada area kanan seluas 5.614 hektare dan area kiri seluas 3.308 hektare.

Peningkatan kinerja irigasi juga mendorong kenaikan Indeks Pertanaman (IP) dari sekitar 65% menjadi hingga 250%, yang berdampak langsung pada peningkatan produksi beras dan pendapatan petani.

Selain mendukung pemulihan lahan pascabencana, keberfungsian kembali DI Krueng Pase juga diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air saat musim kemarau serta meningkatkan produktivitas pertanian secara bertahap.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dody juga berdialog dengan para petani. Salah satu petani asal Paya Kambuk, Mochtar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas selesainya rehabilitasi irigasi yang telah lama dinantikan.

“Kami sangat bersyukur bendung ini sudah kembali berfungsi. Setelah banjir kemarin, kami sempat kesulitan air. Sekarang sudah mulai normal kembali dan kami bisa kembali bertani,” ujar Mochtar.

Sebagai bagian dari pemulihan pascabencana, Kementerian PU juga mendorong langkah lanjutan seperti pembersihan sedimen di lahan pertanian serta pengembangan demplot seluas 2 hektare guna mendukung peningkatan produktivitas.

Dengan berfungsinya kembali DI Krueng Pase, diharapkan pemulihan sektor pertanian di Aceh Utara dapat berlangsung lebih cepat serta memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. (Ikhsan

)

Berdasarkan informasi lapangan, kerusakan terjadi pada dua titik di sekitar alur Sungai Pining, Sub DAS Tamiang, wilayah Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

Sebagai langkah awal, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah daerah setempat, khususnya dalam penanganan aspek aliran sungai yang menyebabkan abrasi pada badan jalan.

Upaya yang tengah disiapkan antara lain pengalihan sementara aliran sungai pada titik terdampak guna mengurangi tekanan arus terhadap badan jalan serta mendukung pemulihan akses masyarakat. Secara paralel, mobilisasi alat berat juga tengah dilakukan menuju lokasi penanganan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan akses masyarakat dan jalur logistik dapat segera pulih.

“Yang paling utama bagi kami adalah menjaga akses tetap terbuka. Jalur masuk untuk kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak boleh terputus. Masyarakat tidak boleh mengalami kesulitan akibat terhambatnya distribusi,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU memahami pentingnya jalur tersebut bagi aktivitas masyarakat, termasuk distribusi logistik, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi warga sehari-hari. Karena itu, seluruh pihak terkait terus berkoordinasi agar akses darurat dapat segera dipulihkan.

Selanjutnya, setelah kondisi darurat tertangani, penanganan lanjutan akan disiapkan secara terpadu sesuai kebutuhan teknis di lapangan dan kewenangan masing-masing instansi.

Kementerian PU akan terus memantau perkembangan penanganan serta memberikan dukungan teknis yang diperlukan agar mobilitas masyarakat dapat kembali normal secepatnya. (Ikhsan)

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Pekerjaan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri PU Dody Hanggodo untuk mempercepat dukungan infrastruktur bagi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Brebes. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi BBPJN Jawa Tengah–DI Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa konektivitas jalan dan jembatan merupakan infrastruktur dasar yang memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas masyarakat serta mendukung kelancaran pembangunan layanan dasar, termasuk pendidikan.

“Kementerian PU terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk kolaborasi antar unit organisasi, diantaranya untuk mengatasi keterbatasan akses dalam mobilisasi material pembangunan. Segala daya dan upaya akan kita lakukan untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat untuk adik-adik kita, dapat selesai dengan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat biaya,” ujar Menteri Dody.

Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Brebes merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan ditargetkan dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru 2026. Untuk mendukung target tersebut, pekerjaan pemasangan Jembatan Bailey telah dimulai sejak 27 April 2026.

Hingga saat ini, progres menunjukkan pengecoran abutmen 2 telah mencapai 100 persen, sementara abutmen 1 mencapai 75 persen dan ditargetkan segera rampung. Selain itu, proses perakitan alat pancang juga tengah berlangsung.

Secara teknis, Jembatan Bailey yang dipasang memiliki panjang 90 meter, lebar 4 meter, dan kapasitas beban hingga 25 ton. Infrastruktur ini bersifat sementara, namun dirancang untuk mendukung mobilitas kendaraan serta distribusi material selama proses pembangunan berlangsung.

Untuk mendukung percepatan pekerjaan di lapangan, sejumlah peralatan dan material telah disiapkan, antara lain 2 unit excavator, 1 unit tandem roller, 2 set alat pancang, 26 batang pipa pancang baja, serta komponen Jembatan Bailey lengkap beserta tenaga kerja pemasangannya.

Dengan percepatan pemasangan Jembatan Bailey ini, Kementerian PU berharap akses menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar sehingga proses konstruksi dapat diselesaikan sesuai target.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur prioritas melalui sinergi antarunit kerja dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. (Ikhsan)

Melalui pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, Kementerian PU melakukan penanganan jaringan irigasi di delapan kabupaten di Bali, yakni Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keandalan layanan air bagi lahan pertanian.

Penanganan jaringan irigasi di Bali dilaksanakan melalui beberapa paket pekerjaan. Pada Paket 1, dilakukan rehabilitasi dan peningkatan pada 58 daerah irigasi dengan total panjang 69,27 kilometer yang melayani area seluas 3.088 hektare.

Selain itu, Paket 2 mencakup penanganan pada 10 daerah irigasi sepanjang 10 kilometer, serta tahap lanjutan berupa rehabilitasi jaringan dan saluran tersier di 42 daerah irigasi dengan panjang 28,52 kilometer.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa penguatan infrastruktur irigasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

“Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Menteri Dody.

Dampak peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini mulai dirasakan di berbagai wilayah. Di Kabupaten Jembrana, misalnya, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi mendorong kenaikan indeks pertanaman dari 150 menjadi 200, yang menunjukkan meningkatnya intensitas tanam dan pemanfaatan lahan pertanian.

Peningkatan serupa juga terjadi di Kabupaten Buleleng, di mana perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan tersier mendorong peningkatan frekuensi tanam hingga dua kali lipat, dengan indeks pertanaman meningkat dari 100 menjadi 200.

Pelaksanaan program ini di Provinsi Bali dilakukan oleh Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai Bali Penida.

Penanganan jaringan irigasi di wilayah lainnya di Bali juga terus dilakukan guna memperkuat peran daerah sebagai penopang produksi pangan nasional.

Penguatan jaringan irigasi ini memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani, termasuk pada musim kemarau, sehingga mendukung peningkatan produksi serta efisiensi usaha tani.

Pengembangan infrastruktur ini juga tetap selaras dengan sistem Subak yang menjadi kearifan lokal dalam pengelolaan air di Bali. Dengan dukungan jaringan irigasi yang lebih andal dan efisien, sistem Subak diharapkan semakin kuat dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Kementerian PU akan terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur irigasi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan masyarakat. (Ikhsan)