Menkop Ferry menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem syariah tidak hanya didasarkan pada nilai ekonomi atau transaksi semata, namun juga perlu diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Di sisi inilah Indonesia memiliki peran strategis untuk memastikan tujuan pembangunan ekonomi syariah yaitu melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Koperasi bisa terlibat dalam kegiatan pengembangan takaful baik ini. Sebab di Indonesia memiliki kekuatan pada basis ekonomi rakyat yang besar, jaringan komunitas yang luas, serta gerakan koperasi yang tumbuh hingga ke tingkat desa,” kata Menkop dalam sambutannya pada acara Simposium yang digelar Menara Syariah dan Universitas Utara Malaysia (UUM) dengan tema “Reimagining Takaful for Sustainable World” di Menara Syariah PIK 2, Senin (22/6).

Turut hadir dalam acara tersebut Komisaris Utama Menara Syariah Harianto Solichin, Dekan Islamic Business School Universiti Utara Malaysia (UMM) Selamah Maamor, Dewan Pakar PP Muhammadiyah Aries Muftie, Dekan UMM of Asmadi Mohamed Naim, Pengurus Pusat MES Boy Rafly Amar, Sekjend MES sekaligus Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Ari Permana.

Dalam acara ini juga dilaksanakan dua penandatanganan Nota Kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilaksanakan antara Menara Syariah dengan UMM dan Menara Syariah dengan MES. Kerja sama ini terkait dengan rencana sinergi dan kolaborasi pengembangan ekosistem Industri Keuangan Syariah dan Takaful di Indonesia dan Malaysia serta menjadikan Menara Syariah sebagai simbol utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Menkop Ferry Juliantono menambahkan bahwa saat ini nilai konsumsi masyarakat muslim dunia pada sektor-sektor ekonomi syariah mencapai lebih dari USD2 triliun per tahun dan diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan lagi sekadar segmen pasar namun menjadi salah satu kekuatan penting dalam perekonomian global.

Dengan potensi penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 240 juta, Indonesia berpeluang besar untuk memastikan ekosistem industri keuangan syariah khususnya takaful dapat berkembang pesat. Terlebih dengan keberadaan keberadaan KDKMP akan menjadi instrumen program pengembangan ekonomi syariah dapat dijalankan hingga ke desa-desa.

“Nilai-nilai yang menjadi fondasi koperasi yaitu gotong royong, kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama, memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah,” katanya.

Dalam konteks ini, industri takaful dipandang memiliki peran vital. Takaful bukan sekadar produk keuangan, tetapi manifestasi nilai ta’awun atau saling tolong-menolong. “Keberhasilan takaful harus diukur dari sejauh mana ia mampu menghadirkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan sosial, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Ferry.

Sebagai Ketua Harian MES, Menkop Ferry optimistis bahwa ekonomi syariah Indonesia akan terus tumbuh tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen, inovator, dan pusat pertumbuhan global. “Oleh karena itu kami memohon dukungan dari gerakan ekonomi syariah dan stakeholder terkait lainnya agar upaya ini dapat mendorong perubahan keadaan masyarakat di desa agar lebih sejahtera,” kata Menkop Ferry.

Sementara itu Komisaris Utama Menara Syariah Harianto Solichin berharap agar sinergi dan kesepakatan yang terjalin antara MES, UMM dan Menara Syariah dapat benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata. Ia menjelaskan bahwa potensi pengembangan ekonomi syariah dan takaful di Indonesia sangat besar dimana selama ini belum dioptimalkan. Untuk itu diperlukan kerja-kerja kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan MES dan UMM.

Dekan Islamic Business School Universiti Utara Malaysia (UMM) Selamah Maamor menambahkan bahwa rencana kerjasama untuk pengembangan industri ekonomi syariah antara Indonesia dan Malaysia telah digagas sejak 2024 lalu. Ia bersyukur kolaborasi kedua negara akhirnya dapat terwujud dan diperkuat dengan ketelibatan MES dalam misi besar tersebut.

“Kami dari Malaysia akan bersama dengan industri di Indonesia untuk memastikan bahwa industri asuransi syariah dan ekonomi bisa terwujud lebih baik dan lebih maju,” katanya. (Ikhsan)

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya LPDB Koperasi dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional sekaligus memastikan pengembangan usaha produktif koperasi berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kunjungan diawali di KKMP Sampangan yang telah diresmikan operasionalnya pada 16 Mei 2026. Dalam waktu kurang dari satu bulan, koperasi tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan jumlah anggota mencapai 250 orang dan omzet usaha sekitar Rp60 juta per bulan.

Menurut Krisdianto, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki prospek besar untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung oleh kolaborasi berbagai pihak.

“KKMP Sampangan menjadi contoh bagaimana koperasi dapat tumbuh cepat ketika mendapatkan dukungan masyarakat dan membangun kemitraan usaha yang kuat. Ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat,” ujar Krisdianto.

Selain memiliki gedung koperasi yang representatif, KKMP Sampangan juga telah menjalin berbagai kemitraan strategis untuk memperkuat usahanya. Koperasi tersebut bekerja sama dengan ID FOOD dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, telur, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Di sisi lain, KKMP Sampangan juga bermitra dengan Pertamina dalam distribusi tabung gas serta membuka akses pemasaran bagi berbagai produk UMKM milik anggota koperasi. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi contoh bagaimana koperasi mampu menjadi penghubung antara pelaku industri, usaha mikro, dan masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Krisdianto mengunjungi KUD Usaha Mina untuk meninjau langsung salah satu unit usaha unggulan koperasi berupa produksi es batu balok yang digunakan sebagai media pendingin untuk kebutuhan sektor perikanan.

Unit usaha tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan sekaligus mendukung rantai pasok sektor perikanan di wilayah pesisir. Menurut Krisdianto, usaha produktif seperti ini perlu terus didorong agar koperasi mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi anggotanya.

“Kami melihat banyak potensi usaha produktif yang dapat terus dikembangkan oleh koperasi. Kehadiran LPDB Koperasi adalah untuk memastikan koperasi memiliki akses pembiayaan yang memadai sehingga mampu meningkatkan skala usaha, memperluas manfaat ekonomi bagi anggota, dan memperkuat daya saingnya,” kata Krisdianto.

Melalui rangkaian kunjungan kerja tersebut, LPDB Koperasi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha produktif, serta perluasan kemitraan strategis agar koperasi semakin berdaya saing dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota maupun masyarakat luas.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya usaha yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar. Karena itu, LPDB Koperasi akan terus hadir mendukung koperasi yang memiliki potensi berkembang melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. (Ikhsan)

Pelantikan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 1447–1452 H dipimpin langsung oleh KH Ma’ruf Amin yang menyampaikan optimismenya terhadap masa depan ekonomi syariah Indonesia di The Tribrata Convention Center, Jakarta, Minggu (24/5).

Dalam arahannya, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki masa depan cerah dan harus mampu menghadirkan kemaslahatan serta keadilan bagi masyarakat luas.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menyampaikan bahwa pelantikan Pengurus Pusat MES dan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Kita sama-sama mengetahui bahwa Menteri Koperasi juga menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Kegiatan ini berlangsung sangat khidmat dan dihadiri banyak tokoh penting yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden agar ekonomi syariah menjadi yang terdepan,” ujar Krisdianto.

Ia menambahkan, ke depan diharapkan lahir berbagai inisiatif strategis dan program kerja produktif dari MES yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di berbagai sektor.

“LPDB Koperasi sebagai bagian dari pemerintah siap bersinergi secara proaktif dengan berbagai program kerja MES guna memperkuat pengembangan ekonomi syariah nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana menegaskan bahwa kepengurusan baru MES diharapkan dapat memperkuat geliat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk melalui sektor koperasi.

“Pada hari ini kita berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Harapannya setelah pelantikan ini, aktivitas dan geliat pertumbuhan ekonomi syariah semakin baik, semakin bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia,” kata Ari Permana.

Di sisi lain, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama ekonomi syariah dunia karena didukung populasi muslim terbesar di dunia serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

“Ini adalah langkah yang sangat baik untuk melihat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi sangat besar dalam mengembangkan ekonomi syariah dan mendorong ekosistemnya semakin maju. Kehadiran berbagai tokoh penting, termasuk unsur LPDB Koperasi bersama Menteri dan Wakil Menteri Koperasi menunjukkan bahwa ekonomi syariah dan koperasi merupakan kekuatan yang sangat strategis,” ujar Deva Rachman.

Ia berharap ke depan Indonesia dapat memiliki lembaga atau badan yang secara khusus berdedikasi mengembangkan ekonomi syariah nasional secara menyeluruh, dengan melibatkan koperasi dan LPDB Koperasi sebagai bagian penting di dalamnya.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sendiri merupakan organisasi yang menghimpun berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Pada kepengurusan terbaru ini, MES dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Ketua Umum dan Ferry Juliantono sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat MES periode 1447–1452 H. (Ikhsan)

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pola pendampingan konvensional yang dilakukan satu per satu kepada pelaku usaha dinilai sudah tidak lagi efektif mengingat besarnya jumlah UMKM di Indonesia.

“Ini bukan sekadar bicara satu data, tetapi bagaimana memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah kita,” kata Maman dalam acara Soft Launching SAPA UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (21/5/2026).

Maman menggambarkan filosofi SAPA UMKM seperti “gula dan semut”. Menurutnya, pemerintah harus menjadi “gula” yang mampu menarik para pelaku UMKM untuk berkumpul dalam satu ekosistem layanan terpadu.

Selama ini, pemerintah dinilai terlalu fokus mendatangi pelaku usaha satu per satu yang tersebar di berbagai daerah dan sektor usaha. Padahal, jumlah UMKM di Indonesia mencapai puluhan juta.

“Kalau kita datang satu per satu ke semua semut itu, tidak mungkin efektif dan optimal,” ujarnya.

Ia menilai tidak realistis apabila ada pihak yang mengklaim mampu mengelola lebih dari 50 juta UMKM secara manual tanpa dukungan sistem yang terintegrasi.

Karena itu, pemerintah mengubah pendekatan layanan melalui pembangunan SAPA UMKM yang akan menjadi pusat berbagai kebutuhan pelaku usaha, mulai dari legalitas, akses pembiayaan, pelatihan, hingga pemasaran.

Melalui platform ini, pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan dalam satu pintu layanan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, izin BPOM, hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

SAPA UMKM juga disiapkan sebagai sarana pembiayaan yang menghubungkan pelaku usaha dengan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga lembaga pembiayaan formal maupun nonformal.

Menurut Maman, langkah tersebut penting agar pelaku UMKM tidak lagi terjebak pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi.
“Kalau SAPA UMKM berjalan maksimal, mereka tidak lagi terjebak pinjol yang menyesatkan,” katanya.

Selain akses pembiayaan, platform ini juga akan terhubung dengan layanan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengembangan usaha kreatif. Pelaku UMKM nantinya dapat mengakses berbagai modul pelatihan kewirausahaan lintas kementerian, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Agama.

Tak hanya itu, SAPA UMKM juga menyediakan fitur kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar, termasuk integrasi dengan platform PaDi UMKM yang disebut Maman sebagai cikal bakal marketplace domestik nasional. (Ikhsan)

Forum ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antar koperasi dalam mendukung implementasi program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pembiayaan ultra mikro dengan tarif maksimal 6% kepada anggota KDKMP.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, dan jajaran Direksi LPDB Koperasi, pejabat Kementerian Koperasi, serta perwakilan koperasi besar mitra LPDB dari seluruh Indonesia.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh mitra koperasi yang selama ini menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem pembiayaan koperasi nasional.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk bersama-sama mendukung implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, khususnya terkait penguatan unit simpan pinjam dan layanan lembaga keuangan mikro. Kami berharap koperasi-koperasi yang hadir dapat memberikan kontribusi nyata terhadap program strategis nasional ini,” ujar Krisdianto.

Ia menegaskan, forum tersebut bertujuan membangun pemahaman bersama terkait arah kebijakan dan implementasi program KDKMP, sekaligus mendorong partisipasi aktif koperasi dalam pengembangan pola kemitraan antar koperasi melalui konsep kakak asuh.

“Melalui diskusi ini, kami ingin memperkuat kolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Kami berharap lahir skema yang paling tepat untuk mendukung keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan upaya besar pemerintah untuk menghadirkan pembiayaan murah bagi masyarakat desa sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.

“Kami berharap Koperasi-koperasi besar yang sudah eksisting dan menjadi mitra LPDB dapat memberikan dukungan nyata bagi layanan unit simpan pinjam atau pembiayaan super mikro di KDKMP melalui pilot project ini. Targetnya jelas, memotong ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak dengan tingkat bunga pembiayaan maksimal enam persen,” ujar Ahmad Zabadi.

Ia menambahkan, skema kakak asuh dalam KDKMP merupakan implementasi nyata prinsip koperasi, yakni kerja sama antar koperasi.

“Ini momentum bagi koperasi besar sebagai kakak asuh. Kita harus mengambil peluang ini dan membangun kerja sama yang produktif antar koperasi. Namun prinsip kehati-hatian tetap dijalankan. Jika memang tidak layak, maka jangan diberikan pembiayaan, dan pemerintah tidak akan mengintervensi proses profiling risiko yang dilakukan koperasi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Zabadi juga menyampaikan perkembangan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini terus berjalan secara bertahap. Setelah peluncuran operasionalisasi 1.061 KDKMP oleh Presiden Republik Indonesia, pemerintah menargetkan peluncuran lanjutan hingga 30 ribu KDKMP pada Agustus mendatang.

Menurutnya, pemerintah memastikan seluruh koperasi yang telah dioperasionalkan benar-benar berjalan secara permanen dan mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat desa, mulai dari gerai sembako, layanan kesehatan, logistik, hingga pembiayaan mikro.

Melalui forum strategis ini, LPDB Koperasi optimistis sinergi antara pemerintah, LPDB, dan koperasi besar nasional dapat mempercepat terbentuknya ekosistem pembiayaan koperasi yang kuat, sehat, dan berpihak pada masyarakat desa demi mendukung terwujudnya pemerataan ekonomi nasional berbasis koperasi.

“Syukur Alhamdulillah tadi setelah kita melakukan pertemuan selama kurang lebih 2 sampai 3 jam ini, dengan semangat gotong-royong untuk mewujudkan program ini, 16 koperasi peserta rapat yang hadir, mendukung sepenuhnya inisiasi ini dan mereka bukan hanya saja memberikan pinjaman yang nanti dananya berasal dari LPDB tapi juga mereka melakukan pendampingan kepada KDKMP di wilayah layanan masing-masing Koperasi. Setelah forum ini, kami akan door to door kepada para mitra koperasi memastikan skema ini bisa dijalankan dengan baik, karena ini murni bisnis ke bisnis, tidak semata-mata gerakan sosial,” jelas Krisdianto. (Ikhsan)

Peresmian yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Dalam peresmian ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota,
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi harus menjadi instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memutus rantai kemiskinan di desa. Presiden juga menekankan bahwa negara harus hadir memastikan masyarakat kecil mendapatkan akses pembiayaan, distribusi, dan pasar secara adil.

“Koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil. Kalau koperasi kuat, desa kuat. Kalau desa kuat, bangsa juga akan kuat,” ujar Presiden Prabowo dalam peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto yang turut hadir dalam kegiatan ini menyatakan kesiapan LPDB Koperasi untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar mampu tumbuh sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Menurut Krisdianto, peluncuran operasionalisasi ribuan KDKMP merupakan momentum besar kebangkitan koperasi Indonesia yang harus diikuti dengan penguatan akses permodalan, tata kelola, serta pendampingan usaha yang berkesinambungan.

“LPDB Koperasi hadir sebagai instrumen pembiayaan negara untuk mendukung penguatan koperasi. Kami ingin koperasi tidak hanya berdiri, tetapi benar-benar hidup, produktif, dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Krisdianto di sela kegiatan peresmian di Nganjuk.

Ia menambahkan, LPDB Koperasi akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Koperasi dan seluruh pemangku kepentingan agar program strategis nasional ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.

“KDKMP memiliki potensi besar menjadi agregator ekonomi rakyat di desa, mulai dari sektor pangan, perdagangan, simpan pinjam, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat. Karena itu, penguatan pembiayaan yang tepat sasaran menjadi faktor penting agar koperasi mampu tumbuh sehat dan profesional,” katanya.

Krisdianto juga menegaskan bahwa LPDB Koperasi akan mengedepankan prinsip pembiayaan yang terjangkau, terukur, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi anggota koperasi serta masyarakat.

Peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dari desa, sekaligus memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.

Dengan dukungan pembiayaan dan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, pemerintah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, selain memberikan akses permodalan bagi koperasi, LPDB juga menjalankan program Inkubator yang bekerja sama dengan 15 lembaga inkubator dari seluruh Indonesia.

Program inkubasi LPDB Koperasi tahun 2026 akan difokuskan pada berbagai sektor strategis, antara lain sektor pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan pasar.

Melalui program ini, LPDB Koperasi optimistis dapat menciptakan koperasi-koperasi unggulan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional.

*15 Lembaga Inkubator Terpilih*

Adapun sebanyak 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Provinsi Papua, serta Gampiri Interaksi Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah dan Inkubator Baji Tallasa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian, dari kawasan Kalimantan, terpilih PPIIBT Universitas Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat dan Wetland Box di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di wilayah barat Indonesia, partisipasi inkubator juga cukup dominan, di antaranya Link Productive dari Provinsi Banten, serta sejumlah inkubator dari Provinsi Jawa Barat seperti Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, dan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.

Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sementara Provinsi D.I. Yogyakarta diwakili oleh Inkubator Amikom Business Park.

Selanjutnya, dari Provinsi Jawa Timur terdapat Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA yang turut memperkuat ekosistem inkubasi di wilayah tersebut.

Adapun dari Provinsi Bali, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia juga menjadi bagian dari program ini. (Ikhsan)

Partisipasi LPDB Koperasi diwujudkan melalui penyediaan _booth Coaching Clinic_ sebagai sarana edukasi, konsultasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat dan pelaku koperasi terkait layanan pembiayaan dana bergulir, penguatan kelembagaan koperasi, hingga strategi pengembangan usaha berbasis komunitas dan potensi lokal.

Kehadiran _booth Coaching Clinic_ LPDB Koperasi mendapat perhatian langsung dari Pembina Seruni Kabinet Merah Putih, Selvi Gibran Rakabuming, yang meninjau langsung area layanan LPDB Koperasi di sela-sela kegiatan. Dalam kunjungannya, Selvi melihat secara langsung layanan konsultasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat terkait akses pembiayaan dan penguatan koperasi.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM, khususnya sektor industri kreatif berbasis wastra, kerajinan, dan kuliner lokal di Kalimantan Barat.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menyampaikan bahwa kehadiran LPDB Koperasi dalam kegiatan Seruni merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas koperasi agar semakin berdaya saing dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.

Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang mampu menghubungkan potensi budaya, kreativitas, dan ekonomi lokal menjadi kekuatan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui _booth Coaching Clinic_, LPDB Koperasi memberikan layanan konsultasi langsung mengenai mekanisme pembiayaan dana bergulir, hingga pendampingan awal bagi koperasi yang ingin mengakses pembiayaan LPDB Koperasi.

LPDB Koperasi berharap kehadiran layanan _coaching clinic_ ini dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap koperasi modern serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat untuk naik kelas dan terhubung dengan ekosistem pembiayaan nasional.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen LPDB Koperasi dalam mendukung program prioritas pemerintah untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

“LPDB Koperasi hadir dalam kegiatan Seruni di Pontianak sebagai bentuk komitmen kami untuk semakin dekat dengan koperasi dan masyarakat. Melalui _booth Coaching Clinic_ ini, kami ingin memberikan ruang konsultasi dan edukasi agar koperasi semakin memahami akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, serta peluang pengembangan usaha berbasis potensi lokal,” ujar Krisdianto.

Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki potensi besar di sektor wastra, kerajinan, dan kuliner yang dapat dikembangkan melalui model usaha koperasi yang modern dan produktif. LPDB Koperasi siap menjadi mitra strategis dalam memperkuat kapasitas dan pembiayaan koperasi agar mampu tumbuh berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. (Ikhsan)

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Pembiayaan pada Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Niken Wulandari, saat membuka Seminar “Skema Akses Keuangan Koperasi untuk Peningkatan Ekonomi Desa yang Berkelanjutan” di Semarang.

Niken menjelaskan bahwa pihak Kemenkop kini tengah memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel bagi koperasi desa. “Pada seminar ini, Kementerian Koperasi akan memperkenalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada berbagai pembiayaan alternatif di luar perbankan, seperti skema modal penyertaan maupun kerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS),” ujar Niken dalam keterangannya, Jum’at (08/05).

Seminar yang dihadiri lebih dari 180 peserta ini diharapkan menjadi momentum bagi KDKMP dan koperasi yang sudah ada untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, baik dalam pengembangan usaha, penguatan kelembagaan, maupun perluasan akses pembiayaan, sehingga dapat mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi antar koperasi yang lebih optimal. “Hal ini demi memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa, sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas,” ucap Niken.

Asdep Niken menekankan pentingnya forum ini dalam mengidentifikasi hambatan akses keuangan serta merumuskan strategi konkret. “Saya harapkan forum ini dapat memberikan pemahaman, serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam akses keuangan, menghimpun masukan dari pemangku kepentingan guna menghasilkan langkah konkret dan merumuskan rekomendasi strategi dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan,” tambahnya.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber yang dipandu oleh moderator Desy Arijani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Tiga narasumber tersebut, yakni Eddy Sulistiyo Bramiyanto, S.E., M.M., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dr. Dwi Purnomo, S.TP, M.T., Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran dan Drs. Yoseph Cahyono, Ketua Koperasi Serba Usaha Swaloka.

Niken menekankan pesan kunci yang disampaikan para narasumber bahwa penguatan KDKMP perlu didukung melalui tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan, serta komitmen dan konsistensi dalam menjalankan usaha.

“Selain itu, koperasi juga perlu meningkatkan kapasitas manajemen, legalitas, dan kualitas pengelolaan usaha agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan pasar. Pembiayaan ditempatkan sebagai faktor pendukung untuk mendorong koperasi berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” ucap Niken.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, memaparkan perkembangan signifikan koperasi di wilayahnya. Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 KDKMP di Jawa Tengah, di mana sebanyak 2.462 gerai di antaranya sudah terbangun 100%.

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran, Dr. Dwi Purnomo, mengungkapkan terdapat delapan tahapan yang harus dilalui KDKMP untuk menuju koperasi bankable, mulai dari legalitas dan identitas, pemetaan potensi desa, model bisnis, tata kelola, data dan keuangan, eksekusi strategi, akses pembiayaan hingga keberlanjutan.

Sebagai bukti nyata keberhasilan skema alternatif, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Swaloka, Drs. Yoseph Cahyono, membagikan pengalaman koperasinya dalam mengelola modal penyertaan yang mencapai Rp430,7 juta sejak tahun 2003.
Menurut Yoseph, transparansi adalah fondasi utama dalam mengelola dana tersebut.

“Kunci keberhasilan KSU Swaloka adalah kemampuan dalam menjaga kepercayaan anggota dan mitra kerja sama melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, setiap penggunaan modal dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dengan mempertimbangkan risiko usaha, potensi keuntungan, serta kebutuhan koperasi secara menyeluruh,” terang Yoseph.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan perbankan nasional seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia, serta pihak dari LPDB Kementerian Koperasi. Melalui kolaborasi ini, pembiayaan diharapkan menjadi faktor pendukung utama agar koperasi dapat berkembang secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Ikhsan)

Kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi momentum penting untuk mengubah cara pandang generasi muda terhadap koperasi dari yang selama ini dianggap “kuno” menjadi relevan, modern, dan penuh peluang.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, yang hadir langsung pada acara tersebut menegaskan bahwa literasi koperasi bagi generasi muda saat ini menjadi kebutuhan mendesak.

“Sangat penting, karena selain pengetahuan dan pemahaman generasi muda khususnya Gen Z terhadap koperasi masih minim (tidak seperti dulu) juga di pundak mereka lah kita berharap eksistensi koperasi tetap bertahan dan meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, LPDB Koperasi terus mengambil peran strategis dalam mendorong keterlibatan anak muda melalui kolaborasi yang lebih luas, salah satunya program Inkubator LPDB yang melibatkan 15 lembaga inkubator di seluruh Indonesia.

“LPDB semakin intensif melakukan kerja sama maupun pembiayaan kepada koperasi yang berafiliasi dengan organisasi maupun komunitas generasi muda,” tambah Krisdianto.

Tak hanya itu, LPDB Koperasi juga aktif mendukung penguatan ekosistem koperasi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Belum lama ini, atas instruksi Bapak Menteri, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak di Kementerian Koperasi menyusun buku panduan lembaga keuangan mikro untuk dijalankan KDKMP, khususnya unit simpan pinjam. Dalam waktu dekat akan disebarluaskan sebagai panduan. Selain itu, kami terus memproses proposal pembiayaan dari KDKMP sesuai Permen Koperasi Nomor 09 Tahun 2025,” jelasnya.

Krisdianto juga menyampaikan pesan kuat bagi generasi muda agar tidak ragu masuk ke dunia koperasi.

“Koperasi adalah wadah yang tepat bagi generasi muda untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang lebih baik di tengah ketidakpastian global. Nilai-nilai ekonomi Pancasila seperti transparansi, kejujuran, keadilan, dan kemakmuran menjadi fondasi, sehingga setiap anak muda punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan menciptakan nilai tambah,” tambah Krisdianto.

Sementara itu, Deputi Bidang Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Ana Sari, menekankan bahwa kampus memiliki peran strategis sebagai pusat lahirnya talenta koperasi masa depan.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya besar membangun masa depan koperasi Indonesia.

“Kampus adalah pusat lahirnya talenta, inovasi, dan kepemimpinan baru koperasi Indonesia. Koperasi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat keuangan dan pemerataan pendapatan,” ujarnya.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi menjadi pencipta lapangan kerja melalui koperasi.

“Koperasi itu masa depan. Kalian bukan hanya akan bekerja, tetapi menciptakan pekerjaan berkualitas yang manfaatnya kembali ke anggota. Di sinilah koperasi menjadi penggerak peradaban ekonomi,” kata Destry.

Destry menegaskan bahwa kekuatan koperasi terletak pada anggotanya, sehingga generasi muda harus mengambil peran sebagai aktor intelektual yang menggerakkan koperasi berbasis potensi daerah dan ekosistem bisnis.

Lebih jauh, ia juga mendorong mahasiswa untuk aktif mendampingi KDKMP melalui program nyata seperti KKN, riset, hingga pengembangan bisnis berbasis koperasi.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa koperasi kini mulai menemukan momentumnya kembali di kalangan generasi muda. Dengan pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, koperasi diposisikan sebagai solusi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Ikhsan)

Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil transformasi pengelolaan sumber daya lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

“Prestasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hilirisasi sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah di pasar internasional,” ujar Ali.

Pada Selasa (28/4), Rumah Produksi Bersama (RPB) Minahasa Selatan mengekspor dua kontainer produk olahan sabut kelapa berupa coco fiber, husk chip, dan peat blok dengan nilai Rp98.682.144. Ekspor ini menjadi tonggak penting dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Capaian ini juga menjadi bukti nyata peningkatan nilai tambah komoditas lokal sekaligus penguatan daya saing pengusaha UMKM di pasar global.

Minahasa Selatan dikenal sebagai salah satu sentra produksi kelapa terbesar di Sulawesi Utara, dengan luas areal perkebunan mencapai 46.451 hektare. Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi kelapa daerah ini mencapai 43.980 ton pada 2025 atau berkontribusi sekitar 16,4 persen terhadap total produksi provinsi.

Potensi ekonomi dari pengolahan sabut kelapa sangat besar. Dari setiap 100 kilogram kelapa, dihasilkan sekitar 25 kilogram sabut yang dapat diolah menjadi 7,5 kilogram coco fiber dan 16 kilogram coco peat. Di pasar domestik, coco fiber memiliki nilai jual hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan coco peat sekitar Rp13.000 per kilogram.

Coco fiber atau serat alami sabut kelapa bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Material ini dapat diolah menjadi perlengkapan rumah tangga dan dekorasi, komponen industri dan otomotif, media tanam, sarana pelestarian lingkungan seperti geotekstil untuk cegah erosi, serta bahan baku industri lainnya.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, RPB olahan kelapa dibangun pada 23 September 2022 sebagai bagian dari strategi percepatan hilirisasi. Kehadiran RPB memungkinkan pengolahan komoditas kelapa secara lebih terintegrasi, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi petani dan pengusaha UMKM.

Ali menjelaskan sebelumnya para petani hanya memanfaatkan buah, tempurung, dan air kelapa. Melalui pendampingan dan penguatan ekosistem bisnis oleh Kementerian UMKM, sabut kelapa yang sebelumnya dianggap limbah kini mampu diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang diminati pasar global.

Keberhasilan ekspor ke China, sebagai salah satu pasar terbesar produk sabut kelapa dunia, menjadi indikator bahwa produk pengusaha UMKM Indonesia mampu memenuhi standar pasar internasional. Indonesia sendiri berkontribusi lebih dari 20 persen terhadap perdagangan global produk kelapa dan turunannya.

Ke depan, koperasi pengelola RPB Minahasa Selatan akan terus meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Model pengembangan RPB juga diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain untuk memperkuat ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan.

“Ekspor perdana ini harus menjadi penggerak komitmen bersama dalam memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan produk manufaktur berbasis komoditas lokal oleh pengusaha UMKM,” kata Ali.

Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi pengelola, serta pengusaha UMKM. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.

Peluncuran ekspor perdana turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Tenaga Ahli Menteri UMKM Bidang Pengembangan Skema Pembiayaan Program UMKM Faisal Anwar, Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Iqbal Abbas, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Rumah Produksi Bersama merupakan salah satu program strategis Kementerian UMKM untuk mendorong pengembangan manufaktur skala usaha mikro dan kecil berbasis komoditas lokal. Hingga saat ini, terdapat 16 lokasi RPB yang mengelola 12 jenis komoditas unggulan di berbagai daerah.

Melalui RPB, Kementerian UMKM menyediakan fasilitas produksi, dukungan alat dan mesin, pendampingan teknologi dan manajemen, serta perluasan akses pasar. Pendekatan berbasis business to business dan penguatan rantai nilai diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pengusaha UMKM secara berkelanjutan. (Ikhsan)