Pertemuan ini membahas pengembangan platform digital anak berbasis budaya lokal, penguatan intellectual property (IP), serta tata kelola keamanan konten anak dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif digital yang berkelanjutan.

Dalam audiensi tersebut, Wamen Ekraf menegaskan pentingnya arah pengembangan IP lokal yang jelas dan terukur sejak awal. Menurutnya, keberlanjutan IP tidak hanya ditentukan pada kreativitas, tetapi juga kesiapan model bisnis.

“Aspek monetisasi perlu dipikirkan sejak awal agar pengembangannya dapat berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah jalan. Penguatan IP lokal dapat dilakukan secara bertahap, salah satunya melalui kolaborasi dengan IP yang telah dikenal, sembari membangun wadah yang kuat bagi lahirnya IP-IP baru,” ujar Irene Umar.

Dia menambahkan, pentingnya kualitas pengembangan dan tata kelola konten dalam platform digital anak.

“Pengembangan harus dilakukan secara matang dan efisien, tidak semata-mata mengejar ketertarikan awal. Konten untuk anak harus aman, terkurasi, dan melibatkan tenaga ahli, termasuk ahli budaya, agar pesan yang disampaikan tetap akurat dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Audiensi ini juga membahas pengembangan platform Nusa Tara dan IOTA Kids sebagai sarana edukasi dan edutainment bagi anak usia PAUD hingga sekolah dasar. Platform itu dirancang untuk mendukung Gerakan Literasi Sekolah dan implementasi Kurikulum Merdeka.

Chief Operating Officer PT IOTA Kreatif Media, Ratna Yoes menjelaskan, Nusa Tara dikembangkan sebagai platform pembelajaran interaktif yang memperkuat IP lokal anak melalui pendekatan cerita dan karakter yang dekat dengan keseharian anak.

“Melalui Nusa Tara, kami berharap dapat memperoleh dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif, khususnya dalam bentuk fasilitasi jejaring, eksposur, serta pelibatan dalam berbagai program dan event ekonomi kreatif, agar IP-IP lokal anak dapat tumbuh dan memiliki daya saing,” ujar Ratna.

Ia menambahkan, konten Nusa Tara dikemas melalui cerita rakyat yang dipadukan dengan karakter IP dan fitur interaktif. Platform ini juga diarahkan untuk menghasilkan data yang terukur sebagai dasar penguatan bisnis IP dan masukan bagi pengembangan industri kreatif anak ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Gim Kementerian Ekonomi Kreatif Luat Sihombing menilai inisiatif ini perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan teknis yang terstruktur agar dapat diimplementasikan secara optimal.

“Perlu ada perencanaan teknis yang jelas, termasuk segmentasi pengguna dan tahapan pengembangan, agar implementasinya berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Luat.

Menanggapi aspek keamanan konten, Chief Product Officer PT IOTA Kreatif Media Gunawan Wibisono menegaskan, perusahaan telah menerapkan standar ketat dalam pengelolaan konten anak.

“Kami menerapkan standar konten yang aman sejak tahap produksi hingga tayang. Setiap konten melalui proses kurasi berlapis dan dilengkapi fitur kontrol orang tua agar akses anak tetap terjaga,” jelas Gunawan.

Audiensi ini sejalan dengan komitmen Kementerian Ekonomi Kreatif dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital sebagai the new engine of growth, melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan IP lokal, serta pengembangan berbagai subsektor ekonomi kreatif, termasuk gim, aplikasi digital, konten interaktif, dan edutainment berbasis budaya yang aman, bernilai edukasi, dan berdaya saing. (Iksan)

Dalam pertemuan itu, Wamen Ekraf menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam membuka peluang kerja sama, khususnya melalui pengembangan jejaring akademik berbasis riset internasional.

“Kami memahami bagaimana rantai pasok kedua negara, Indonesia dan Tiongkok dapat terintegrasi bersama dan kemudian menguasai pasar global. Dengan keahlian talenta atau demografi didalamnya, tentu masing-masing harus bisa melihat peluang internasional sehingga posisi ekonomi kreatif selalu jadi ruang dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas,” ucap Wamen Ekraf Irene.

Wamen Ekraf berharap, pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun tujuan bersama antara Indonesia dan Tiongkok untuk menguatkan riset dan kajian ekonomi kreatif bersama Fudan University. Dengan demikian dukungan terhadap pengembangan kebijakan ekonomi kreatif berbasis data dan statistik terkait 17 subsektor ekraf bisa terpenuhi.

“Indonesia punya sumber daya dan keunggulan yang sangat besar sehingga Kementerian Ekraf harus membuat program yang sejalan dengan arah ekonomi kreatif nasional. Salah satunya, kami punya program Emak-Emak Matic supaya para ibu rumah tangga memahami teknologi baru dan kami melatih mereka jadi pemasar (afiliator) yang mumpuni serta bisa memulai berjualan online. Berarti, peningkatan kapasitas dan kemampuan digital mereka akan lebih terarah,” tambah Wamen Ekraf Irene.

Fudan University menjadi salah satu universitas riset terkemuka di Shanghai, Tiongkok yang berdiri sejak 1905. Menurut Times Higher Education (THE) World University Rangkings 2025, Fudan University berada dalam peringkat 36 dunia. Melalui Center for Southeast Asia & Common Market (SEACM), Fudan University aktif mendorong riset ekonomi regional, kerja sama internasional, dan pertukaran antara akademisi untuk studi kawasan dan kebijakan publik.

Perwakilan GENP Indonesia Working Group, CHEN Chao menyebut, Indonesia memiliki budaya lokal yang kuat. Dengan adanya pertemuan ini menjadi fasilitas pemahaman mendalam tentang pasar dan budaya masing-masing negara.

“Kami siap mendorong kemitraan strategis bersama Kementerian Ekraf karena komitmen Fudan University yaitu mencetak profesional muda serta entrepreneur global secara luas,” jelasnya.

Dalam audiensi ini, Wakil Menteri Ekraf Irene Umar turut didampingi Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan, Radi Manggala; Plt. Direktur Aplikasi, Wahyu Wicaksono; serta Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekraf, Siamwahyuni. Audiensi juga turut dihadiri Executive Director of SEACM 2, BAI Yun beserta perwakilan GENP Indonesia Working Group, William Hadi Tarjanto dan WANG Juan. (Achmad Ichsan)

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi-koperasi yang terdampak bencana agar aktif kembali.

“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat), baik koperasi existing maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Wamenkop Farida yang mewakili Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (7/1).

Hadir dalam Rakor tersebut Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Riza Patria, dan pimpinan K/L lainnya.

Berdasarkan data sementara, koperasi dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih terdampak bencana yaitu di Aceh terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih. Kemudian di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Lalu di Sumatra Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.

Wamenkop Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi salah satu prioritas. Skema padat karya akan diterapkan dalam proses pembangunannya aset fisik tersebut.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga.

Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif. Ia menekankan bahwa peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana.

“Pendampingan-pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi ini berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas integrasi bantuan lintas Kementerian/ Lembaga. Bantuan-bantuan sosial yang disalurkan akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi.

Melalui kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Ia optimistis bahwa langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Sumatra pasca bencana dapat dilakukan dengan baik.

“Prinsipnya adalah bagaimana semua Kementerian dan Lembaga berkolaborasi, berencana, dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatra,” ucapnya.

Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih), dan pendampingan usaha.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan. “Pendataan aset dan recovery aset akan kita dorong melalui pemda agar semakin produktif,” ujar Muhaimin.

Menko menambahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Sumatra khususnya yang terdampak bencana akan dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pemberdayaan Pasca Bencana yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga.

Dengan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, Muhaimin optimistis bahwa sinergi pemerintah, filantropi, dan swasta akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak. (Ichan)