Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat peran strategis jalan dan jembatan sebagai penggerak utama aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Berdasarkan laporan per 22 Februari 2026, penanganan jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak menunjukkan progres signifikan. Seluruh 99 ruas jalan nasional telah kembali fungsional melalui penanganan darurat dan rekayasa lalu lintas pada titik-titik kritis.

Di Provinsi Aceh, 38 ruas jalan nasional telah fungsional, dengan dua ruas masih memanfaatkan jalur alternatif akibat kerusakan jembatan. Dari 1.637 ruas jalan daerah terdampak, 1.194 ruas telah fungsional, 327 ruas fungsional terbatas, dan 116 ruas dalam proses penanganan lanjutan. Pada sektor jembatan, 17 jembatan nasional telah kembali berfungsi melalui berbagai penanganan darurat seperti pemasangan Bailey, penimbunan oprit, box culvert, serta pemanfaatan jalur alternatif.

Di Sumatera Utara, 29 dari 30 ruas jalan nasional telah fungsional dan 1 ruas berstatus fungsional terbatas. Koridor Subolga-Batangtoru kembali tersambung melalui pemasangan jembatan Bailey dengan sistem buka-tutup demi keselamatan pengguna jalan. Dari 616 ruas jalan daerah terdampak, 607 ruas telah fungsional dan 9 ruas masih dalam proses penanganan.

Sementara itu, di Sumatera Barat, seluruh 31 ruas jalan nasional telah fungsional. Penanganan permanen tengah disiapkan di kawasan Lembah Anai sepanjang ±850 meter melalui pemasangan bore pile, dinding penahan tanah, serta perkuatan lereng dengan target penyelesaian 31 Juli 2026. Untuk jalan daerah, 149 dari 177 titik kerusakan telah fungsional dan sisanya dalam tahap penanganan.

Kementerian PU memastikan bahwa selain penanganan darurat, langkah penanganan permanen terus disiapkan gunameningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana di masa mendatang. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dilakukan secara berkelanjutan untuk mempercepat penyelesaian titik-titik kritis serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. (Ichan)

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menegaskan pentingnya penyelesaian infrastruktur pendukung berupa jembatan penghubung antar desa di sekitar bendungan guna memastikan akses masyarakat tetap terjaga saat bendungan terisi penuh.

“Masih ada kewajiban dari pengelola bendungan untuk membuat jembatan yang menghubungkan beberapa desa sebagai akses keluar. Hal ini penting karena apabila bendungan terisi penuh, akses masyarakat berpotensi terputus. Jembatan tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2026 agar pengisian penuh dapat dilakukan,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menyampaikan bahwa kehadiran Bendungan Lausimeme diharapkan mampu memberikan manfaat besar, khususnya dalam mengurangi potensi genangan banjir di wilayah Kota Medan. Selain sebagai pengendali banjir, bendungan ini juga dirancang untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber irigasi dan penyedia air baku bagi masyarakat.

Bendungan Lausimeme dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan dan merupakan bendungan bertipe urugan batu dengan inti tegak setinggi 73,5 meter dari dasar sungai, panjang puncak 205 meter, serta memiliki luas area genangan mencapai 125,84 hektar.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 21,07 juta meter kubik. Keberadaan bendungan ini berperan penting dalam mereduksi debit puncak banjir hingga 289 meter kubik per detik melalui sistem pintu early release, khususnya dari hulu Sungai Percut dan Sungai Deli saat musim hujan.

Selain itu, Bendungan Lausimeme akan menjadi sumber air baku untuk Kota Medan melalui Tirtanadi serta Kabupaten Deli Serdang melalui Tirta Deli dengan total kapasitas sebesar 2.850 liter per detik.

Bendungan ini juga dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) berkapasitas 1 MW. Dengan berbagai fungsi strategis tersebut, Bendungan Lausimeme diharapkan mampu mendukung ketahanan air, ketahanan energi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Utara secara berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan akan terus mengawal penyelesaian infrastruktur pendukung bendungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, baik dalam aspek pengendalian banjir, ketahanan air, maupun peningkatan konektivitas wilayah. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, Kementerian PU memiliki balai teknis yang terserbar di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dapat bergerak cepat ketika terjadi bencana. Balai teknis tersebut menjadi garda terdepan yang cepat tanggap ke lokasi terdampak untuk melaksanakan penanganan awal.

“Per 15 Januari 2026, apa yang sudah ditangani Kementerian PU di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akan terus kita perbarui. Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu. Hal ini juga berlaku di seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di tempat lain. Di setiap bencana, kita upayakan hadir secepat mungkin,” ujar Menteri Dody Hanggodo dalam Media Briefing yang dilaksanakan di Kementerian PU, Jumat (16/1/2026).

Dalam fase 30 hari pertama pascabencana, penanganan dilakukan dalam status tanggap darurat dengan koordinasi dan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus utama adalah membuka kembali akses jalan dan jembatan agar konektivitas dan arus logistik, termasuk distribusi pangan, BBM, dan LPG, dapat kembali berjalan lancar.

Untuk mendukung penanganan tersebut, Kementerian PU telah mengerahkan sekitar 1.332 personel pada tahap awal termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU. Kementerian PU juga didukung oleh TNI, Polri, serta masyarakat setempat dengan jumlah sekitar 1.366 orang. Selain penanganan teknis, Kementerian PU juga menerapkan pola padat karya sejak pertengahan Desember 2025. Langkah ini dilakukan agar masyarakat terdampak dapat tetap produktif dan memperoleh penghasilan, sekaligus mempercepat proses pemulihan infrastruktur dasar di lapangan.

“Sejak pertengahan Desember 2025, kami menggunakan pola padat karya. Kalau masyarakat dibiarkan diam dan bersedih terlalu lama, pemulihan akan terhambat. Sehingga Kementerian PU bersama dengan TNI, Polri dan masyarakat yang dipekerjakan secara padat karya mulai bekerja selama 24 jam. Kita semua berharap perekonomian segera bergulir lagi, masyarakat harus segera punya income lagi. Dan kami harap dengan program padat karya yang kita gulirkan dapat membantu masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo bahwa Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus berbasis build back better,” kata Menteri Dody.

Di samping itu, Kementerian PU juga telah menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung guna mempercepat penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI/Polri dan masyarakat dalam rangka mempercepat pemulihan infrastruktur dan mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat pascabencana. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus bergerak cepat dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung penanganan bencana di Pulau Sumatera, khususnya pada sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

“Kami bergerak cepat untuk memastikan konektivitas tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian terpenuhi,” kata Menteri Dody.

Penambahan alat berat tersebut difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan, serta mendukung distribusi logistik di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Provinsi Aceh, tambahan alat berat meliputi 13 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 4 unit wheel loader, dan 5 unit dump truck, yang ditempatkan pada wilayah terdampak antara lain di Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya serta Aceh Tamiang.

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, ditambahkan 15 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit wheel loader, 2 unit dump truck, 1 unit bulldozer, dan 1 unit pickup untuk mendukung penanganan di antaranya pada ruas Tarutung–Sibolga. Di Provinsi Sumatera Barat, dilakukan penyesuaian kebutuhan lapangan dengan pengurangan 6 unit excavator serta penambahan 1 unit mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Selain alat berat, Kementerian PU juga memperkuat dukungan infrastruktur darurat melalui penambahan Jembatan Bailey. Saat ini Jembatan Bailey yang disiagakan menjadi 16 unit yang tersebar di Aceh dari 11 unit menjadi 14 unit.

Di Sumatera Utara, Jembatan Bailey tersedia 2 unit yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sementara itu di Sumatera Barat tidak terdapat Jembatan Bailey yang terpasang, setelah sebelumnya seluruh jembatan darurat telah ditarik seiring pulihnya akses.

Kementerian PU memastikan seluruh sumber daya yang dimobilisasi akan terus dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, membuka kembali konektivitas wilayah, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. (*)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan darurat menjadi prioritas utama agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali berjalan.

“Dalam kondisi darurat seperti ini, fokus kami adalah membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai, dan memastikan masyarakat tidak terisolasi. Kementerian PU bergerak cepat dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas sektor agar penanganan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,”kata Menteri Dody.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh Asyari menyampaikan bahwa kondisi tebing Sungai Krueng Tiro pascabencana mengalami penurunan stabilitas akibat derasnya aliran dan erosi. Oleh karena itu, penanganan darurat dan bertahap segera dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas, khususnya pada permukiman warga yang berada di sepanjang bantaran sungai.

“BWS Sumatera I segera melakukan penanganan perkuatan tebing Sungai Krueng Tiro di Desa Tiba Mesjid sebagai upaya mitigasi risiko abrasi dan longsor. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas alur sungai sekaligus melindungi masyarakat dari potensi ancaman bencana susulan,” ujar Asyari.

Penanganan yang dilakukan meliputi penataan alur sungai, penguatan tebing menggunakan material yang sesuai dengan kondisi lapangan, serta pengendalian aliran untuk mengurangi kecepatan arus air. Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, keselamatan kerja, dan kondisi cuaca di lapangan.

Kementerian PU menegaskan bahwa pemulihan fungsi sungai dan perlindungan kawasan sekitar menjadi bagian penting dari upaya penanganan pascabencana, khususnya di wilayah yang rawan banjir dan erosi. Penanganan Sungai Krueng Tiro diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan lingkungan serta menjaga keberlanjutan fungsi sungai sebagai sistem pengendali air.

Dengan adanya langkah penanganan ini, Kementerian PU berharap aliran Sungai Krueng Tiro menjadi lebih stabil, risiko bencana dapat ditekan, serta keamanan dan kenyamanan warga Desa Tiba Mesjid dan sekitarnya tetap terjaga. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sektor sumber daya air menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan bencana di Aceh.

“Kami memprioritaskan normalisasi sungai, pengamanan tanggul, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Penanganan di bidang sumber daya air ini sangat krusial untuk melindungi keselamatan warga sekaligus mempercepat pemulihan wilayah,” ujar Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, penanganan bencana di Aceh dilakukan secara paralel dengan pemulihan infrastruktur lainnya. “Atas arahan Bapak Presiden, seluruh jajaran Kementerian PU bergerak cepat dan terkoordinasi. Kami memastikan infrastruktur sumber daya air dapat kembali berfungsi optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mencegah bencana lanjutan,” tambah Menteri Dody.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian PU mengupayakan penyediaan air baku melalui rencana pembangunan 24 titik sumur bor sesuai arahan BPBD setempat. Untuk mendukung penanganan tersebut, 6 unit mesin bor telah dimobilisasi, dan 2 unit mesin bor tersebut telah berada di Aceh Tamiang, 2 unit dari Banda Aceh, 1 unit dari Aceh Utara, serta 1 unit mobil bor (KOKEN) dari Aceh Barat Daya. Seluruh peralatan tersebut akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.

Selain penyediaan air bersih, Kementerian PU melalui unit teknis bidang sumber daya air juga melakukan normalisasi sungai dan penanganan darurat pada sejumlah alur sungai yang terdampak banjir bandang dan sedimentasi di wilayah Aceh. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kapasitas tampung sungai serta mengurangi potensi banjir susulan.

Selain Aceh Tamiang, dukungan bidang sumber daya air juga disalurkan ke beberapa kabupaten lain di Aceh. Di Kabupaten Pidie, Kementerian PU mengerahkan 1 mobil tangki air dan 5 hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sementara di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya, disiapkan satu mobil tangki air dengan total 13 hidran umum.

Di Kabupaten Gayo Lues, penguatan layanan air bersih dan sanitasi dilakukan melalui pengerahan 2 mobil tangki air, 10 hidran umum, serta fasilitas sanitasi pendukung. Kabupaten Aceh Tenggara menerima dukungan berupa dua mobil tangki air, 15 hidran umum, serta 1 unit vacuum untuk penanganan sanitasi darurat.

Adapun di Kabupaten Aceh Timur, Kementerian PU menyalurkan bantuan air bersih melalui satu mobil tangki air dengan distribusi hidran umum berkapasitas 2.000 liter ke lima desa terdampak, yakni Alue Buloh 1, Matang Rayeuk, Matang Seupeng, Bantaian, dan Titi Baroeh.

Seluruh langkah penanganan bidang sumber daya air tersebut terus dilakukan secara intensif oleh Kementerian PU guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi serta risiko bencana susulan dapat diminimalkan. “Dengan percepatan penanganan ini, diharapkan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat di Provinsi Aceh dapat segera pulih secara berkelanjutan,” tandas Menteri Dody. (Ichan)

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan Kokola bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Dompet Dhuafa, Kapal Forum Zakat (FOZ), distributor Kokola wilayah Aceh dan Sumatera Barat, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

PR & Communication Manager Kokola Group Andi Fian Octavia mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Duka Sumatera adalah duka kita bersama. Melalui program CSR ini, Kokola berharap dapat membantu para korban untuk tersenyum kembali serta semoga dapat mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” ujar Andi Fian Octavia dalam keterangannya, Selasa.

Ia menambahkan bantuan berupa biskuit dipilih karena mudah didistribusikan dan dapat langsung dikonsumsi oleh para korban, terutama anak-anak dan keluarga yang berada di pengungsian.

Kokola juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menguatkan dan mendoakan keselamatan bagi para korban bencana.

“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit,” kata Andi Fian.

Program bantuan ini, tambah dia, merupakan bagian dari komitmen Kokola Group untuk terus hadir dan berkontribusi dalam upaya kemanusiaan, khususnya saat terjadi bencana di berbagai daerah di Indonesia.

Biskuit Kokola tersedia di  TikTok Live @Biskuitkokola, Alfamart, Indomart dan Informasi terkait produk dari Biskuit Kokola, dapat mengujungi Website di www.kokola.co.id, TikTok BiskuitKokola, Instagram @biskuitkokola, Facebook Biskuit Kokola, dan X @biskuit_kokola. (Ichan)

Yang pasti, bukan salah Tuhan. Bukan juga salah alam. Anak kecil tahu: “banjir terjadi akibat ulah manusia”. Ini pengetahuan dasar. Gak perlu bantahan para pejabat dan penjelasan para ahli lingkungan. Beda dengan gempa dan sunami, tak ada kemampuan manusia untuk terlibat.

Lalu, siapa dibalik bencana sumatera ini? Kita semua tahu jawabannya. Pihak yang terlibat adalah pemilik perusahaan yang menebang hutan. Legal, maupun ilegal. Pemilik perusahaan tidak sendirian. Mereka tak akan mampu menebang hutan, juga tak akan bisa membuka lahan tambang tanpa melibatkan para pejabat di institusi pemerintahan. Juga aparat. Kita sering menyebutnya oknum. Tapi, keterlibatan ini seringkali bersifat struktural dan sistematis (terencana). Jika hanya “oknum”, mengapa penebangan hutan dan pembukaan lahan tambang selalu terstruktur, dilakukan secara masif (di berbagai wilayah) dan terencana? Masih tepatkah menyebut oknum?.

Seorang kepala dinas ESDM dari salah satu wilayah tambang pernah saya tanya: ada berapa perusahaan tambang di wilayah ini yang punya IUP (Ijin Usaha Pertambangan)? Dia jawab: sekitar 300. Tapi, ada lebih dari 1000 penambang di sini yang tidak punya IUP, katanya. Maksudnya ilegal, tanyaku. Betul, jawabnya.

Inilah gambaran praktek tambang di wilayah hutan Indonesia. Jumlah tambang ilegal lebih banyak dari tambang legal. Bisa tiga hingga empat kali lipat. Yang legal saja seringkali bermasalah terkait data, prosedur, syarat dan tanggung jawab reklamasinya, apalagi yang ilegal.

Ilegal mining ini berlaku di tambang batubara, emas, nikel, dan timah. Emoat tambang ini yang paling seksi. Selain sejumlah tambang lain seperti tembaga, bauksit, galian C, dll. Hutan lindung dan hutan konservasi rusak parah karena ekoploitasi tambang-tambang ini.

Dan yang tidak kalah dahsyatnya adalah transformasi hutan ke sawit dan sejenisnya. Jumlahnya puluhan juta hektar.

Hasil dari praktek deforestasi, penambangan ilegal dan tambang legal ber-IUP, yang banyak dimanipulasi ini telah mengakibatkan bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia. Tidak terhitung lagi berapa ratus ribu nyawa telah hilang, rumah hanyut, infrastruktur dan jalan rusak. Data bencana lengkap dengan kerugian, kerusakan dan kematian di berbagai wilayah bisa di-googling. Sumatera hanya salah satunya. Sebelumnya, bencana menjadi rutinitas tahunan, bahkan bulanan.

Banjir dan longsor yang diikuti dengan kematian warga yang tinggal di sekitar hutan sudah seperti ritual. Bahkan beberapa kali terjadi setiap tahunnya. Dari skala kecil hingga besar. Dampaknya mematikan, memiskinkan, menguras uang negara dan merusak segalanya.

“Setiap bencana selalu mendatangkan empati, tapi bukan solusi.” Penebangan hutan jalan terus, penambangan ilegal semakin liar dan vulgas.

Setiap bencara datang selalu disambut dengan ucapan duka, bantuan dan doa. Ini tidak salah dan harus terus dilanjutkan. Tapi, ucapan dan bantuan bukan solusi. Itu semua tak akan mampu menghentikan bencana banjir. Minggu depan, bulan depan dan tahun depan bencara rutin akan terus datang dan mengambil puluhan hingga ribuan nyawa manusia. Itulah Indonesia.

Mereka yang mati bukan para penebang hutang, bukan keluarga pemilik tambang, bukan saudaranya menteri kehutanan, ESDM dan menteri lingkungan hidup. Mereka juga bukan dari keluarga aparat yang mencari tambahan rizki di luar gaji. Mereka bukan juga keluarga bupati, gubernur, kepala dinas, para pejabat dan pimpinan partai. Bukan. Mereka yang mati adalah warga miskin yang hidup di pinggiran hutan dan sungai. Mereka telah lama terpinggirkan oleh kebijakan negara, mati juga diterjang banjir.

Sampai kapan negara membiarkan bencana ini? Semua orang tahu perusahaan mana saja yang harus bertanggun jawab? Rakyat juga tahu institusi mana yang kongkalikong, terlibat dan jadi back up perusahaan-perusahaan itu.

Kabarnya, presiden telah mengantongi identitas sejumlah perusahaan dan nama-nama pejabat yang terlibat. Kita tunggu ekskusinya.

Bencana banjir bukan ulah satu orang. Tapi ulah sejumlah kelompok usaha yang kolaborasi dengan “oknum” kekuasaan dan aparat. Gak bisa dikerjakan sendiri tanpa sinergi pemilik modal dan para pejabat di tingkat elit maupun daerah. Dikerjakan secara sistematis dan terstruktur.

“Mustahil” mereka bisa dimintai tanggung jawab. Terlalu kuat. Punya ases kekuasaan. Bahkan sebagian merupakan bagian dari kekuasaan itu sendiri. Anda berkhayal jika masih berpikir ada pihak yang bisa dituntut untuk bertanggung jawab. Itu kategori khayalan tingkat tinggi. Kenapa? Karena hampir semua terlibat. Hampir semua terima setoran. Ada bagi-bagi hasil jarahan hutan dan tambang. Entah apapun istilah dan sandi yang mereka bikin. Bagi-bagi hasil itu pasti. Seberapanya, itu bergantung kesepakatan dan hasil nego. Bergantung posisi dan jabatan. “Tidak ada makan siang sendirian bro !”

Di atas wilayah yang terkena bancana banjir Sumatera itu, ada perusahaan-perusahaan yang nama-namanya mulai beredar. Itu milik siapa, masyarakat mudah mengenaliinya. Juga siapa-siapa komisarisnya, itu menjadi petunjuk untuk mengetahui para backing. Anda juga mudah mengetahuinya. Googling,

Jika anda berpikir lebih jauh lagi, bahwa bencana banjir akibat deforestasi ini tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan hampir seluruh wilayah Indonesia. Apakah bencana yang semakin rutin menyapa negara ini, lalu membuat negara sadar dan melakukan evaluasi nasional?

Anda berhak pesimis. Sebab, pesimisme anda punya alasan historis.

Jakarta, 19 Desenber 2025.

“Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 1.328 personel serta memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak,” kata Menteri Dody saat konferensi pers perkembangan penanggulangan pascabencana Sumatera, Jumat (19/12/2025) di Lanud Halim Perdanakusuma

Menteri Dody mengatakan bidang Bina Marga, penanganan difokuskan pada pemulihan jalan dan jembatan nasional. Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional terdampak, sebanyak 26 ruas telah fungsional, sementara sisanya masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan jembatan bailey. Di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Sementara di Sumatera Barat, 29 dari 30 ruas jalan nasional terdampak telah fungsional dan ditargetkan sepenuhnya pulih sebelum akhir Desember 2025 .

Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU melakukan normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Tercatat luasan lahan irigasi terdampak mencapai 108.622 hektar di Aceh, 101.822 hektar di Sumatera Utara, dan 84.971 hektare di Sumatera Barat, dengan penanganan darurat dan rehabilitasi bertahap untuk menjaga ketahanan pangan daerah .

Sementara itu, di bidang Cipta Karya, Kementerian PU memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penanganan 170 lebih SPAM, ratusan sarana sanitasi, serta pengiriman sarana pendukung seperti mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, dan instalasi pengolahan air (IPA) mobile ke 20 kabupaten/kota terdampak .

Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa seluruh jajaran terus disiagakan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. “Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal,” ujar Menteri Dody

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, BUMN, dan masyarakat setempat hingga seluruh infrastruktur terdampak tertangani secara menyeluruh. (Ichan)

“Data jumlah nasabah terdampak ini masih akan terus bergerak seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, relaksasi kredit kami berikan secara bertahap dan adaptif, sesuai kondisi terbaru di masing-masing wilayah terdampak,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).

Nixon menjelaskan, relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer. Adapun rinciannya, kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga 6 bulan, kategori terdampak sedang hingga 9 bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan.

Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025 lalu. Kemudian, kebijakan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi bank.

“Kami melakukan klasifikasi dampak secara menyeluruh agar kebijakan relaksasi benar-benar tepat sasaran. Setiap nasabah kredit konsumer mendapatkan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, bukan disamaratakan,” jelasnya.

Kebijakan ini menjadi implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana. Debitur kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan dengan melampirkan identitas diri, keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana.

Kemudian atas pengajuan tersebut, BTN melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Nixon memastikan, BTN terus memantau kondisi nasabah kredit konsumer terdampak dan berkoordinasi dengan OJK hingga pemerintah untuk memastikan kebijakan ini efektif dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan nasabah kredit konsumer terdampak tidak berjalan sendiri. BTN hadir melalui kebijakan relaksasi kredit dan pendampingan proses restrukturisasi agar pemulihan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujar dia.