Dalam Seminar dan Talkshow MES Jawa Barat yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK Jawa Barat, Sabtu (11/4), Menkop Ferry menekankan bahwa arah pengembangan ekonomi syariah harus lebih fokus pada sektor riil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, yang perlu terus didorong menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa,” ujar Menkop.

Turut Hadir Ketua Umum MES Jawa Barat Harry Maksum, Asisten Kepala BI Jawa Barat Arnolpi Hadi, Kepala divisi P3UJK OJK Jawa Barat muhammad Ikhsa, Direktur Utama Bank BJB Syariah Arief Setyahadi dan Para Ketua MES daerah se Jawa Barat.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan MES dalam periode 25 tahun yang lalu terutama dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal menjadi modal besar untuk membangun ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan potensi market domestik yang sangat besar karena populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya dapat menjadi batu loncatan bagi MES lebih berkembang lagi untuk periode 25 tahun ke depan.

“Sekarang yang diperlukan adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan dari badan usaha, pemerintah, masyarakat dan komunitas. Harapan kami, sektor riil menjadi catatan utama dan menjadi program MES Jawa Barat dan juga menjadi prioritas bagi MES Nasional,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, KDKMP dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat dikolaborasikan dengan MES Nasional karena KDKMP memiliki berbagai gerai yang langsung menyentuh sektor riil. Saat ini KDKMP yang telah memiliki bangunan fisik dan siap beroperasi sekitar 4.200 unit dan yang sedang dibangun sekitar 32.000 unit.

“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah sebab di dalamnya ada usaha pembiayaan mikro, gerai ritel modern, klinik, apotek dan lain sebagainya yang bisa disinergikan bersama,” ulas Menkop.

Ia kembali menyebutkan bahwa KDKMP memiliki tiga fungsi utama yaitu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat termasuk barang subsidi pemerintah, menjadi offtaker produk desa, serta menyalurkan program pemerintah pusat. Dengan fungsi ini, koperasi diyakini mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung program nasional.

Dengan ketiga fungsi tersebut, Menkop mendorong MES Jawa Barat dapat terlibat aktif untuk bersinergi dengan KDKMP melalui penguatan pembiayaan mikro dan juga mengisi gerai ritel modern dengan produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa. Ia memastikan bahwa KDKMP siap menampung seluruh produk masyarakat untuk didistribusikan melalui Koperasi setelah dikurasi dan diinkubasi.

Ia menilai integrasi antara KDKMP dan ekonomi syariah akan membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat. Produk-produk desa dapat dipasarkan secara lebih luas dengan dukungan pembiayaan syariah yang produktif.

Selain itu, Menkop Ferry mendorong agar lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah dapat diterapkan di koperasi desa dengan dibantu prosesnya melalui MES Jawa Barat. Hal ini akan memperkuat akses permodalan bagi UMKM dan industri kecil terutama di Jawa Barat.

“Kami berharap perbankan syariah di Jawa Barat membuat model pembiayaan mikro yang bisa digunakan koperasi desa. Dengan begitu, kegiatan ekonomi riil bisa tumbuh berkelanjutan,” jelasnya.

Ferry juga menekankan bahwa MES Jawa Barat tidak hanya harus sukses di sektor keuangan syariah dan industri halal, tetapi juga harus mampu dalam membangun industri kecil dan pabrik besar yang berorientasi pada sektor riil. Ia menegaskan, KDKMP harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi syariah untuk 25 tahun ke depan.

Dengan dukungan MES Jawa Barat, KDKMP diharapkan menjadi pusat distribusi produk halal dan syariah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis syariah terutama di Jawa Barat.

“Semoga MES Jawa Barat tambah solid dan berkembang, dan MES nasional bisa semakin kuat serta membanggakan kita semua,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum MES Jawa Barat Harry Maksum menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting untuk pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat. Selain sektor riil yang perlu terus diperkuat, MES juga perlu menjadi ganda terdepan dalam isu-isu lingkungan.

Hal ini didasarkan pada kejadian bencana di Cisarua, Sumatera dan berbagai daerah di Indonesia lainnya yang menghancurkan permukiman sehingga menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu isu lingkungan harus menjadi perhatian bersama dari semua pihak termasuk oleh MES Jawa Barat.

“Jangan sampai kita tidak peduli dengan lingkungan karena ini juga menjadi salah satu bagian dari ekosistem ekonomi syariah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa terdapat salah satu contoh praktek baik yang dilakukan oleh KDKMP di Jawa Barat yaitu di daerah Cianjur Selatan yang mulai fokus pada isu lingkungan. Oleh karena itu ia mengusulkan agar dalam struktur organisasi MES Nasional dibentuk Komite Ekonomi Hijau dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

“Mudah-mudahan program yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dari Pak Menteri (Ferry Juliantono) dan juga dukungan dari CSR-CSR untuk menanam lebih banyak pohon serta pemberdayaan ekonomi umat,” katanya. (Ikhsan)

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh jajaran dalam menghadapi tantangan besar ini. Menurutnya fase operasionalisasi Kopdes tersebut menjadi penantu bagi suksesnya program strategis pemerintah sehingga diperlukan konsentrasi dan sinergi yang optimal.

“Saya atas nama pribadi dan mewakili pimpinan dari Kementerian Koperasi, mohon maaf lahir batin jika ada ucapan dan sikap yang kurang berkenan. Mari kita satukan kekuatan dan fokus kembali pada pekerjaan kita,” ujar Menkop dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal Keluarga Besar Kemenkop bertajuk Mempererat Silaturahmi, Menguatkan Sinergi di Jakarta, Senin (30/3).

Hadir juga dalam acara tersebut Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi seluruh jajaran Deputi Kemenkop, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdiyanto dan segenap direksi.

Menkop Ferry menekankan bahwa tugas Kemenkop bukan hanya menyiapkan operasionalisasi Kopdes saja, tetapi juga mengurus berbagai hal terkait koperasi secara umum. Namun, Kopdes Merah Putih menjadi prioritas utama karena merupakan program strategis nasional.

Menurutnya, progres pembangunan Kopdes sudah menunjukkan hasil nyata sehingga masyarakat di berbagai daerah yang melakukan mudik melihat langsung progres dari program Kopdes/Kel Merah Putih tersebut.

Ia menegaskan bahwa memasuki tahap paling menentukan sehingga keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada fase ini. Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk kembali fokus setelah libur lebaran.

“Kita harus mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk menghadapi fase tersulit dan terberat yaitu operasionalisasi Kopdes Merah Putih,” tegasnya.

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap program Kopdes/ Kel Merah Putih ini. Dalam rapat terbatas di kediamannya beberapa waktu lalu, Presiden secara langsung menyampaikan bahwa program ini menjadi tumpuan utama untuk mensejahterakan masyarakat di desa-desa yang relatif selama ini kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Dengan beban dan tanggung jawab yang begitu besar yang harus dilaksanakan demi kesuksesan program ini, Menkop berharap seluruh pegawai di Kemenkop ataupun di LPDB Koperasi tetap mengutamakan kesehatan.

Ia juga berharap masyarakat turut mengawal dan mendukung proses operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih tersebut. Menurutnya, dukungan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan.

“Perubahan yang diinginkan Presiden hanya bisa terwujud jika masyarakat ikut serta,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menekankan bahwa momentum Idul Fitri menjadi titik awal semangat baru bagi seluruh jajaran Kemenkop untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi dalam mensukseskan program Kopdes/Kel Merah Putih.

Farida menilai bahwa energi baru dari libur lebaran akan menjadi modal utama ASN dalam menghadapi tantangan operasionalisasi Kopdes Merah Putih.

“Recharge sudah dilakukan, kini saatnya menyambut tantangan baru. Kita yakin operasional Kopdes bisa berjalan maksimal dan optimal, sehingga cita-cita Presiden benar-benar dirasakan masyarakat desa,” ujarnya.

Ia mengharapkan masukan yang konstruktif dari seluruh pihak baik masyarakat hingga media massa terutama dalam persiapan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih.

“Untuk sebuah program yang sedang berjalan tentu ada kekurangan, ada kelebihan, ada informasi yang mungkin bisa baru sampai di pertengahan. Maka mari kita sama-sama bisa menawal program ini sesuai dengan regulasi yang ada,” katanya. (Ikhsan)

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang UMKM dan Kewirausahaan di Yogyakarta, Kamis (5/2), Menteri UMKM secara khusus mendorong para kepala dinas yang membidangi UMKM di seluruh Indonesia untuk bergerak dalam satu visi dan irama bersama pemerintah pusat.

Pemerintah daerah didorong aktif membangun sinergi dengan perbankan dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah masing-masing guna menciptakan ekosistem pembiayaan dan pendampingan yang semakin berpihak kepada pengusaha UMKM.

“Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas dan benar-benar menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri UMKM.

Menteri Maman menjelaskan dari sisi pembiayaan, sesuai arahan Presiden, kredit perbankan perlu diprioritaskan untuk sektor UMKM. Ia meyakini peningkatan akses pembiayaan akan memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian.

“Kita ingin UMKM benar-benar menjadi mesin pertumbuhan. Jika porsi pembiayaan ke UMKM dapat ditingkatkan secara bertahap, misalnya menuju kisaran 20 hingga 30 persen dari total kredit, dampaknya terhadap ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan konsumsi domestik akan sangat besar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke tingkat yang lebih tinggi membutuhkan perubahan pendekatan dalam kebijakan pembiayaan. Selama ini, dominasi kredit pada sektor usaha besar belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai harapan.

Karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan perbankan menjadi langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi pengusaha UMKM di daerah.

Selain pembiayaan, Menteri UMKM juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem digital sebagai fondasi kemudahan berusaha. Dalam waktu dekat, Kementerian UMKM akan menghadirkan platform SAPA UMKM sebagai pusat layanan terintegrasi bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

Melalui SAPA UMKM, pengusaha UMKM dapat mengakses berbagai kebutuhan pengembangan usaha dalam satu pintu, mulai dari akses pembiayaan dan informasi permodalan, pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga perluasan kemitraan usaha.

“SAPA UMKM kami siapkan sebagai ekosistem layanan terpadu. Pengusaha UMKM yang ingin berkembang tidak perlu lagi mencari informasi secara terpisah, karena seluruh kebutuhan peningkatan kapasitas, pembiayaan, hingga kemitraan dapat diakses melalui satu platform,” kata Menteri UMKM.

Ia menegaskan bahwa SAPA UMKM juga menjadi instrumen kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menggunakan sistem dan alat yang sama dalam mendampingi proses tumbuh kembang UMKM secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

“Kita membutuhkan satu kesepahaman dan satu sistem bersama dalam membina UMKM. Dari sisi Kementerian UMKM, SAPA UMKM menjadi tools strategis untuk memastikan pendampingan usaha berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia,” katanya.

Melalui langkah bersama ini, pemerintah berharap UMKM Indonesia semakin kuat, berdaya saing, terdigitalisasi, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada 2026, fokus Kementerian UMKM diarahkan pada penguatan basis data terintegrasi, pengembangan ekosistem kewirausahaan, peningkatan kemudahan berusaha melalui regulasi dan sertifikasi, serta pembangunan jejaring dan rantai pasok yang terhubung dengan program prioritas Presiden.

Adapun program prioritas Kementerian UMKM pada 2026 meliputi pengembangan platform SAPA UMKM, dukungan kartu usaha afirmatif, penguatan kartu usaha produktif, alokasi 30 persen infrastruktur publik bagi UMKM, serta percepatan dan penyederhanaan perizinan berusaha bagi pengusaha UMKM. (Ikhsan)

“Tentu kehadiran AMKI InsyaAllah bisa membawa sesuatu yang konstruktif buat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, kami menyambut baik hadirnya Asosiasi Media Konvergensi Indonesia sebagai wadah kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan penguatan etika profesi di tengah dinamika digital,” ujar Muhamad Matsani, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol Provinsi DKI).

Hal tersebut disampaikan Matsani dalam sambutannya di acara pelantikan pengurus AMKI Jakarta, Sabtu (29/11/2025) di Hotel Grandhika, Jakarta.

Pihaknya berharap AMKI bisa berperan aktif dalam mendorong profesionalisme jurnalis digital. Menghasilkan konten yang menyejukkan. Menumbuhkan toleransi serta memperkuat semangat persatuan

“Serta mengembangkan literasi digital masyarakat. Karena kalau Jakarta menjadi kota global tentu kita dituntut untuk menguasai teknologi,” ujar Matsani.

“Kemudian menjadi partner pemerintah dalam mitigasi potensi konflik dan misinformasi,” imbuhnya.

Pelantikan pengurus AMKI Jakarta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor media, pejabat pemerintahan baik Kementerian PUPR, Kabag Mitra Karopenmas Divisi Humas Polri dan anggota AMKI yang datang dari berbagai daerah di Jakarta.

Adapun pengurus AMKI Jakarta periode 2025-2030 dilantik langsung oleh Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala.

Lebih lanjut Matsani menjelaskan, sebagai kota global dengan dinamika sosial yang sangat tinggi, tentunya Jakarta menjadi pusat arus informasi digital. Menjadi arus informasi juga yang bersifat nasional.

“Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, konvergensi media telah mengubah cara masyarakat untuk menerima, memproses dan merespon informasi,” jelas Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan ini kata Matsani, tentu membawa peluang yang sangat positif, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru. Terutama terkait dengan ketahanan informasi, stabilitas sosial dan kohesi kebangsaan.

“Dalam konteks tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik kami tentu memandang media sosial, media konvergensi sebagai mitra strategis dalam menjaga harmoni masyarakat. Membangun kedewasaan politik. Serta memperkuat wawasan kebangsaan di tengah keberagaman Jakarta,” ujarnya.

“Tentu media memiliki peran yang sangat penting sebagai gatekeeper yang memastikan bahwa informasi yang diterima publik bersifat akurat, edukatif, serta tidak memicu polarisasi atau konflik sosial. Tentu kehadiran AMKI InsyaAllah bisa membawa sesuatu yang konstruktif buat pemerintah provinsi DKI Jakarta,” imbuhnya.

Pihaknya kata Matsani, menyambut baik hadirnya Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) sebagai wadah kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan penguatan etika profesi di tengah dinamika digital.

Serta berharap Asosiasi ini bisa berperan aktif. Yang pertama dalam mendorong profesionalisme jurnalis digital. Yang kedua menghasilkan konten yang menyejukkan tentunya. Menumbuhkan toleransi, serta memperkuat semangat persatuan. Yang ketiga mengembangkan literasi digital masyarakat.

“Karena kalau Jakarta menjadi kota global, tentu kita dituntut untuk menguasai teknologi. Kemudian menjadi partner pemerintah dalam mitigasi potensi konflik dan misinformasi,” ujar Matsani.

Lebih lanjut ia mengatakan, pelantikan ini bukan sekedar seremonial tentunya. Tetapi merupakan komitmen bersama untuk membangun ekosistem media konvergensi yang sehat, bertanggung jawab dan berdaya saing.

“Tentunya kami Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta siap bersinergi dalam setiap upaya menjaga, ketentraman, ketertiban, dan persatuan warga Jakarta melalui informasi yang berkualitas,” tegasnya.

Matsani juga mengucapkan selamat bekerja kepada pengurus yang baru dilantik.

“Saya ucapkan selamat bekerja. Jadikan amanah itu sebagai ruang pengabdian untuk menghadirkan media yang mencerdaskan bangsa, memperkuat karakter kebangsaan serta menjaga harmoni di tengah kemajemukan,” ujar Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua AMKI Jakarta Heryanto mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

“AMKI Jakarta siap bekerja sama dengan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Serta menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

AMKI Jakarta, jelas Heryanto juga mengucapkan terima kasih kepada Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Muhamad Matsani, yang juga siap bermitra dengan AMKI Jakarta.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, bapak Muhamad Matsani yang hadir dalam pelantikan pengurus AMKI Jakarta,” ujar Haryanto.

Seperti diketahui, Pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jakarta periode 2025-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala, pada Sabtu (29/11/2025) di Hotel Grandhika, Jakarta. Heryanto menjabat sebagai Ketua AMKI Jakarta.

Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor media, pejabat pemerintahan baik Kementerian PUPR maupun perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Kabag Mitra Karopenmas Divisi Humas Polri dan anggota AMKI yang datang dari berbagai daerah di Jakarta. (Ichan)