Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, mengatakan libur sekolah merupakan momentum strategis yang tidak hanya mendorong peningkatan aktivitas wisata, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pergerakan ekonomi nasional.

“Kami berharap BINA Holiday & Back to School dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan konsumsi masyarakat Indonesia sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target perjalanan wisatawan nusantara sebesar 1,176 miliar perjalanan dan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16-17 juta,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa dalam acara HIPPINDO 10th Anniversary dan Opening Ceremony BINA Holiday & Back to School, Senin (8/6/2026), di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Wisata dan belanja memiliki keterkaitan yang erat dalam mendorong perputaran ekonomi daerah. Ketika masyarakat melakukan perjalanan wisata, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, hingga pelaku ekonomi kreatif di destinasi.

Gerakan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Holiday yang bersinergi dengan Jakarta Great Sale dan Solo Great Sale berlangsung pada 8 Juni hingga 12 Juli 2026. Program ini menawarkan beragam promosi menarik, mulai dari diskon hingga 50 persen, berbagai aktivasi di pusat perbelanjaan, hingga wisata belanja di sejumlah daerah yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung.

Adapun jumlah gerai dan mall yang terlibat sebanyak 800 brand/merek, 80.000 gerai, dan setidaknya 414 anggota mall/ pusat perbelanjaan di 24 provinsi. Program ini berlangsung di kota-kota besar diantaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, serta berbagai kota lainnya.

Program tersebut diyakini menjadi langkah strategis untuk mendorong konsumsi domestik, memperkuat sektor perdagangan, serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang saling terkait.

“Kami optimistis program ini dapat mengakselerasi aktivitas ekonomi nasional dan menghasilkan transaksi hingga Rp30 triliun,” ujar Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Kepercayaan tersebut didukung capaian penyelenggaraan sebelumnya. Pada BINA Lebaran 2026, program ini berhasil membukukan transaksi sebesar Rp54,9 triliun, melampaui target awal sebesar Rp53,38 triliun.

Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, mengatakan BINA Holiday & Back to School 2026 menjadi bagian dari perayaan satu dekade HIPPINDO dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor ritel.

“BINA Holiday & Back to School 2026 merupakan wujud nyata semangat kolaborasi untuk mendorong masyarakat berbelanja dan berwisata di Indonesia,” kata Budihardjo.

Sementara itu, Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung pelaksanaan program BINA melalui berbagai kegiatan promosi dan aktivasi di pusat-pusat perbelanjaan di berbagai daerah.

*Liburan Cara Baru*
Selain menghadirkan program promosi dan aktivasi belanja, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah.

Stimulus tersebut meliputi diskon transportasi kereta api, angkutan laut melalui PT Pelni, dan angkutan penyeberangan ASDP. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp190,5 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3.074.899 orang.

Pemerintah juga memberikan stimulus transportasi udara melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Pada periode liburan sekolah, 24 Juni hingga 5 Juli 2026, dialokasikan anggaran sekitar Rp472,7 miliar dengan target penerima manfaat sebanyak 2,3 juta penumpang.

Pada kesempatan terpisah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan sejumlah inisiatif yang digagas oleh Kementerian pariwisata dalam memanfaatkan momentum libur sekolah tahun ini.

Sebelumnya Kementerian Pariwisata telah berkolaborasi dengan HIPPINDO dalam penyelenggaraan BBWI Travel Fair x BINA 2026 yang berlangsung pada 15–17 Mei 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. Kemudian akan dilanjutkan dengan program BBWI x BINA Cerita Liburan Sekolah, pada 15–17 Juni 2026 di Mall Tunjungan Plaza 6, Surabaya.

Melalui rangkaian inisiatif ini, liburan sekolah tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan, tetapi juga sebagai gerakan bersama untuk menikmati Indonesia.

“Setiap keluarga yang berwisata, berbelanja produk lokal, menikmati kuliner, atau mengunjungi pusat-pusat aktivitas masyarakat, ikut memberikan kontribusi nyata bagi pelaku pariwisata, ritel, UMKM, dan ekonomi daerah,” ujar Menteri Pariwisata.

Dalam kolaborasi tersebut, Kementerian Pariwisata memperkenalkan kampanye “Liburan Cara Baru”, sebuah pendekatan yang mendorong masyarakat untuk menikmati perjalanan wisata di dalam negeri dengan cara yang lebih relevan, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan keluarga masa kini.

Pilihan wisata yang ditawarkan mencakup short escape, wisata edukasi anak, perjalanan darat antarkota, eksplorasi desa wisata, hingga pengalaman budaya dan kuliner lokal bersama keluarga.

Untuk memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan, Kementerian Pariwisata juga menghadirkan MaIA, platform digital berbasis kecerdasan buatan (AI) di indonesia.travel yang dapat membantu pengguna menemukan inspirasi destinasi, rekomendasi agenda perjalanan, serta berbagai ide wisata yang sesuai dengan minat dan kebutuhan keluarga.

Masih dalam indonesia.travel, Kementerian Pariwisata juga mengumpulkan berbagai paket wisata libur sekolah dari industri pariwisata, mulai dari travel agent, tour operator, OTA, hingga pelaku usaha terkait, untuk dipublikasikan dalam platform digital tersebut sebagai pilihan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia.

“Pendekatan Liburan Cara Baru diharapkan dapat membuka perspektif baru bahwa liburan yang bermakna tidak selalu harus dilakukan ke tempat yang jauh atau membutuhkan biaya besar. Indonesia memiliki begitu banyak pilihan destinasi yang menarik, edukatif, dan berkualitas untuk dinikmati bersama keluarga,” ucap Menteri Pariwisata.

Selain itu, Menteri Pariwisata juga berharap kolaborasi serupa bersama stakeholder pariwisata seperti, BINA Holiday & Back to School dengan HIPPINDO, dapat semakin banyak dilaksanakan terutama di puncak musim-musim liburan.

“Program seperti BINA diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata belanja dan meningkatkan minat wisatawan mancanegara termasuk dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam untuk berlibur atau memperpanjang masa liburannya ke Indonesia,” ungkap Menteri Widiyanti. (Ikhsan)

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pariwisata Nomor SE/3/HK.01.03/MP/2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Libur Sekolah Tahun 2026 yang ditandatangani pada 4 Juni 2026.

Menpar Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), mengatakan periode libur sekolah merupakan salah satu momentum meningkatnya mobilitas masyarakat untuk berwisata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kepadatan tidak hanya di destinasi wisata, tetapi juga pada sarana transportasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Menpar, tingginya pergerakan wisatawan tersebut juga dapat disertai berbagai potensi risiko yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, serta langkah mitigasi dari seluruh pemangku kepentingan. Risiko tersebut mencakup aspek keselamatan, potensi bencana alam, perubahan cuaca ekstrem, hingga kedisiplinan wisatawan selama beraktivitas di destinasi.

“Penyelenggara transportasi dan pengelola destinasi diharapkan memastikan seluruh moda transportasi, anjungan, hingga wahana permainan telah memenuhi standar kelayakan dan prosedur keselamatan sehingga dapat beroperasi dengan baik. Begitu pula masyarakat yang berwisata agar senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku di destinasi wisata,” kata Menpar.

Melalui surat edaran tersebut, Menpar mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) di destinasi wisata. Pemerintah daerah juga diminta melakukan pengawasan guna memastikan operasional berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta menyediakan area peristirahatan bagi pengemudi dan operator transportasi wisata.

Selain itu, pengelola destinasi wisata diimbau untuk menjalankan SOP, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta standar usaha pariwisata secara konsisten dan ketat. Pengelola juga diminta melakukan uji kelayakan dan perawatan fasilitas maupun wahana secara berkala, terutama pada wahana yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penghitungan daya tampung destinasi juga perlu dilakukan secara cermat guna menjaga kenyamanan dan kualitas pengalaman wisatawan.

Di sisi lain, wisatawan diimbau untuk secara aktif mencari informasi mengenai kondisi destinasi dan potensi risiko dari aktivitas wisata yang akan dilakukan, terutama untuk kegiatan wisata yang memiliki tingkat risiko tinggi.

“Saya berharap surat edaran ini dapat menjadi rujukan operasional bagi seluruh daerah sehingga kesiapan destinasi wisata dapat terjaga secara optimal. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisata merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pelaku usaha pariwisata, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari wisatawan. Dengan demikian, momentum libur sekolah dapat berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua,” ujar Menpar. (Ikhsan)

Hingga 25 Mei 2026, rata-rata progres fisik pembangunan pada 93 lokasi telah mencapai 62,63% dengan progres keuangan sebesar 41,76%. Menteri Dody mengatakan Kementerian PU terus berupaya memenuhi target penyelesaian pembangunan SR Tahap II sebanyak 93 titik.

“Setelah dicek keseluruhan dari kesiapan lahan dan lainnya, Insyaallah kami targetkan selesai Juni 2026. Kami akan terus mengejar agar 93 titik ini dapat fungsional seluruhnya untuk mendukung tahun ajaran baru pada Juli 2026,” kata Menteri Dody.

Untuk mempercepat penyelesaian, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan SR, menambah tenaga kerja dan jam kerja menjadi tiga shift, melakukan inovasi metode konstruksi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Tercatat hingga 25 Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat telah menyerap 71.579 tenaga kerja.

Menteri Dody menambahkan, untuk mengatasi tantangan keterbatasan arus kas sebagian penyedia jasa konstruksi, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Danantara dan perbankan Himbara untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan pekerjaan.

“Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara. Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada SR di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar,” ujar Menteri Dody.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan infrastruktur pembelajaran digital melalui kerja sama Kementerian PU, Kemensos, dan Komdigi. Dukungan tersebut meliputi penyediaan jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi, termasuk rencana penyediaan jaringan fiber optic pada lokasi Sekolah Rakyat Tahap II.

*Persiapan Pembangunan SR Tahap III*
Selain percepatan Tahap II, Kementerian PU juga mulai menyiapkan pembangunan SR Tahap III, terdiri dari: Tahap IIIA sebanyak 7 lokasi telah memasuki proses lelang; Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi dalam tahap persiapan lelang, sedangkan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi masih memerlukan pemenuhan readiness criteria.

“Kami berharap readiness criteria dan masalah lahan seperti status kepemilikan, pematangan lahan, AMDAL dan seterusnya pada 89 titik lokasi Tahap IIIC dapat segera diselesaikan bersama pemerintah daerah, dijembatani oleh KSP dan Kemendagri. Sehingga dapat segera dilakukan lelang, dan pembangunan dapat selesai paling lambat Juni 2027. Sehingga siswa-siswi yang saat ini ada di SR rintisan 2025/2026 bisa pindah ke SR permanen pada tahun ajaran baru Juli 2027,” kata Menteri Dody.

Di akhir rapat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

“Kementerian PU telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Tantangan di lapangan memang besar, tetapi Pak Menteri PU turun langsung dan terus melakukan percepatan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun ajaran baru,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.(ikhsan)

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Hasil monitoring lapangan menunjukkan pekerjaan pondasi dan struktur pada mayoritas bangunan utama telah rampung. Sejumlah fasilitas pendidikan, rumah ibadah, asrama, serta bangunan penunjang saat ini memasuki tahap pekerjaan arsitektur dan instalasi MEP secara bertahap.

Di sisi kawasan, pembangunan fasilitas penunjang termasuk lapangan dan area olahraga juga terus berjalan. Sebagian pekerjaan telah memasuki tahap akhir, sementara beberapa area lainnya masih dalam proses penyelesaian sesuai tahapan konstruksi.

Untuk menjaga percepatan penyelesaian, Kementerian PU menerapkan berbagai langkah strategis, antara lain optimalisasi metode pelaksanaan melalui penggunaan metal deck dan wiremesh pada struktur plat lantai, penambahan alat berat, serta penguatan pasokan beton melalui dukungan batching plant di lokasi proyek.

Pemenuhan material dan peralatan konstruksi utama juga terus dioptimalkan guna menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta memastikan target pembangunan dapat dicapai sesuai jadwal.

Kementerian PU menargetkan penyelesaian struktur dan rangka atap pada Mei 2026, dilanjutkan pekerjaan fasad, arsitektur, MEP, dan penataan kawasan secara bertahap hingga pertengahan Juni 2026.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proyek berjalan sesuai target waktu, mutu, dan fungsi layanan pendidikan yang direncanakan.

Kementerian PU berkomitmen memastikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ogan Ilir dapat segera difungsikan guna mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan. (Ikhsan)

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi jembatan aman dalam mendukung mobilisasi kendaraan konstruksi dengan beban berat selama proses pembangunan berlangsung.

Menteri Dody menegaskan penguatan struktur jembatan perlu dilakukan mengingat kendaraan yang melintas merupakan kendaraan kelas berat dengan beban tinggi untuk kebutuhan konstruksi.

“Memang benar, jembatan ini harus diperkuat karena yang akan lewat kendaraan-kendaraan kelas berat. Alhamdulillah sudah mulai diperkuat dan mudah-mudahan dalam beberapa hari sudah siap,” kata Menteri Dody.

Menteri Dody juga meminta agar kondisi struktur jembatan dipantau secara rutin guna memastikan keamanan operasional selama proses pembangunan berlangsung.

“Kalau ada perubahan struktur atau pergerakan struktur, di-stop dulu, diperbaiki lagi, baru kemudian dipergunakan kembali. Ini seperti yang kita kerjakan juga di Aceh dan Sumatera Utara untuk jembatan-jembatan darurat sambil menunggu pekerjaan permanennya selesai,” ujar Menteri Dody.

Jembatan Bailey sepanjang 90 meter dengan lebar 4 meter tersebut memiliki kapasitas beban hingga 25 ton dan dibangun untuk mendukung akses menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Brebes. Pembangunan jembatan dilaksanakan melalui kolaborasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Keberadaan jembatan tersebut mendukung mobilisasi lebih dari 2.000 ton struktur rangka baja serta lalu lintas truk mixer untuk pekerjaan pengecoran selama proses konstruksi berlangsung.

Menteri Dody juga menegaskan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi fokus bersama seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PU sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.

“Mudah-mudahan dengan penguatan jembatan ini, progres Sekolah Rakyat di Brebes bisa kembali kita kejar dan tetap selesai sesuai target Juni. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Direktorat Jenderal Bina Marga dan Prasarana Strategis telah bekerja sama,” tandas Menteri Dody.

Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Brebes dilaksanakan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp244,69 miliar. Lingkup pekerjaannya mencakup pembangunan kawasan pendidikan terpadu dengan total luas bangunan mencapai 27.372 m² yang terdiri atas gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, masjid, ruang serbaguna, dan sarana olahraga. (Ikhsan)

Hingga saat ini, progres fisik pembangunan telah mencapai sekitar 45% dengan kualitas pekerjaan yang dinilai baik. Pekerjaan konstruksi didukung oleh 571 tenaga kerja yang terus dioptimalkan guna mempercepat penyelesaian.

“Progres di Surabaya ini bagus, sekitar 45% dan kualitasnya juga baik. Secara umum, pekerjaan pembangunan SR yang dikerjakan Waskita Karya dan mitra berjalan dengan baik. Di Kabupaten Sampang juga hampir 40%. Memang ada di lokasi lain yang masih tertinggal, tapi secara keseluruhan masih dalam kondisi terkendali dan terus dikejar,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pendidikan yang layak dan terintegrasi.

“Ini kan program prioritas Presiden untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan yang layak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Caranya ya dengan menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah yang proper dan baik, diasramakan, diberikan baju dan makanan bergizi,” tambahnya.

Sekolah Rakyat Tahap II di Kota Surabaya berlokasi di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, dan dibangun di atas lahan seluas sekitar 6,6 hektare dengan status lahan hak pakai Pemerintah Kota Surabaya. Proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor Waskita Karya–CAG KSO melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur.

Fasilitas yang dibangun mencakup ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa, serta dilengkapi asrama siswa, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, instalasi air bersih, hingga sarana olahraga seperti lapangan basket dan mini soccer.

Menteri Dody menekankan pentingnya menjaga komitmen penyelesaian pekerjaan agar percepatan pekerjaan konstruksi agar fasilitas dapat segera dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.

“Saya minta seluruh pihak harus menjaga komitmen agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Insyaallah kalau progres-nya sudah bagus seperti ini akan selesai sebelum 20 Juni. Sehingga pada 1 Juli, fasilitas ini sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar,” tegas Menteri Dody.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody juga mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi dan pengawasan di lapangan agar kualitas pekerjaan tetap terjaga dan tidak terjadi keterlambatan.

“Untuk yang masih tertinggal harus segera dikejar dengan langkah konkret di lapangan, termasuk penambahan tenaga kerja dan penguatan pengawasan,” pesan Menteri Dody.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah agar dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (Ikhsan)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” kata Menteri Dody.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh dilaksanakan pada dua paket pekerjaan, yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2, dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun. Biaya pembangunannya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (KSO) untuk paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk untuk paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2.

Paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe dengan progres fisik keseluruhan mencapai 2,81% (data per 30 Januari 2026). Pekerjaan konstruksi Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dilaksanakan selama 240 hari kalender, dimulai 28 November 2025 dan ditargetkan selesai 25 Juli 2026 dengan nilai kontrak Rp782,29 miliar.

Selanjutnya untuk Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 mencakup Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil dengan progres keseluruhan 1,70%. Paket Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 memiliki nilai kontrak sebesar Rp757,05 miliar dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender, dimulai 18 Desember 2025 dan ditargetkan selesai 14 Agustus 2026.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh merupakan bagian dari lanjutan komitmen pemerintah setelah menyelesaikan 164 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I yang tuntas pada 2025. Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

Setiap lokasi sekolah dilengkapi fasilitas asrama siswa dan guru serta ruang pembelajaran terpadu seperti ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan dan pusat pembelajaran digital. Selain itu juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan siswa, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, dan area hijau.

Bangunan Sekolah Rakyat didesain tidak hanya mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, tetapi juga memperhatikan mitigasi risiko bencana. Melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh, Kementerian PU menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia dan memperkuat ketangguhan sosial dan ekonomi.

Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), terdiri dari 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Hingga 23 Januari 2026, progres fisik secara nasional mencapai 4,56%, dengan sisa waktu pelaksanaan hingga Juni–Agustus 2026, sehingga diharapkan seluruh Sekolah Rakyat Tahap II dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026/2027. (Ichan)

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menyampaikan, lokasi SR Tanjung Alam merupakan lokasi baru yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menggantikan lokasi sebelumnya. Namun, kondisi lahan memiliki tantangan tersendiri sehingga memerlukan penanganan awal sebelum pembangunan dilakukan.

“Ini kan lokasinya baru diusulkan oleh Pak Bupati untuk menggantikan yang lama. Kemiringannya memang cukup terjal, jadi harus dibereskan dulu. Memang masih ada kendala urusan penyediaan air minum dan PLN, tapi kalau itu bisa kita bantu sama-sama,”ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menekankan bahwa aspek paling utama saat ini adalah penyelesaian administrasi lahan, khususnya pendaftaran dan sertifikasi. Hal ini penting mengingat tingkat kemiringan lahan yang cukup signifikan sehingga perencanaan teknis harus dilakukan secara matang.

“Yang paling utama sekarang adalah pendaftaran lahan, karena kemiringannya cukup tajam dan signifikan. Sampai saat ini kita belum menerima sertifikat dari Pak Bupati. Sementara itu, kita akan meminta tim Kementerian PU untuk mulai bekerja, mulai dari desain dan persiapan teknis lainnya,” tambah Menteri Dody.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pengusulan lokasi baru ini merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Sekolah Rakyat.

“Ini tentu karena kebutuhan masyarakat dan arahan Presiden untuk membangun Sekolah Rakyat. Lokasi sebelumnya kurang, karena minimal harus 10 hektare, sedangkan di sini ada 13,3 hektare, jadi ini lebih memungkinkan. Memang kondisi tanah miring, jadi tugas kami nanti melakukan land clearing dan menyiapkan administrasi untuk segera kami sampaikan ke Kementerian PU dan Kementerian Sosial,” jelas Bupati Eka.

Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Kementerian PU terhadap pembangunan di Tanah Datar. Menurutnya, kunjungan Menteri PU menjadi harapan besar bagi masyarakat setempat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Menteri PU. Ini luar biasa bagi masyarakat Tanjung Alam dan Tanah Datar. Hari ini tertopang harapan besar masyarakat kepada Kementerian PU mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur ke depan. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, dan kami sebagai warga Tanah Datar sangat merasakan perhatian pemerintah,” tutup Anton Yondra.(Ichan)