Ajang ini menjadi platform bagi pelaku industri keuangan digital, regulator, pemerintah, akademisi, dan investor untuk menjajaki kolaborasi strategis yang memperkuat daya saing fintech Indonesia.

Pandu Sjahrir, Ketua Umum AFTECH, menyebut Mandiri BFN Fest 2025 sebagai momentum penting penguatan ekosistem fintech nasional. Menurutnya, acara ini menjadi kelanjutan dialog strategis pada FEKDI dan IFSE 2025, sekaligus bentuk konkret komitmen industri terhadap perluasan literasi dan inklusi keuangan digital.

Ia percaya, bahwa eksistensi fintech bukan hanya untuk inovasi. Posisi fintech untuk memastikan inovasi tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor riil.

“Mandiri BFN Fest menjadi ruang kolaborasi terbesar untuk memperluas edukasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan layanan fintech berkembang secara aman, bertanggung jawab, dan berdampak bagi ekonomi,” ungkap Pandu dikutip Rabu, 10 Desember 2025.

Ia juga mengapresiasi dukungan regulator, Bank Mandiri, serta seluruh mitra lokal dan global yang memperkuat akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan inklusif.

“Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi untuk memperluas akses layanan keuangan yang lebih murah, tepat guna dan aman, serta memastikan inovasi fintech memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor riil,” tambah Pandu.

Bank Mandiri, sebagai mitra strategis pemerintah dalam transformasi digital, menilai BFN Fest sebagai sarana memperkuat sinergi antara perbankan, fintech, dan regulator. Hal itu diungkapkan oleh Adhika Vista, Corporate Secretary Bank Mandiri.

Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan fokus perseroan memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kapabilitas teknologi dan jaringan layanan yang terintegrasi, Bank Mandiri turut mendorong digitalisasi UMKM, pembiayaan produktif, serta inovasi layanan pembayaran.

“Dengan ekosistem yang semakin terintegrasi, kami berharap festival ini melahirkan lebih banyak kerja sama yang mendorong pertumbuhan ekonomi, digitalisasi UMKM, perluasan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Adhika.

Adhika mengaku bangga dapat menjadi bagian dari BFN Fest tahun ini. Bank Mandiri meyakini, BFN Fest bisa menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menghadirkan nilai tambah kepada masyarakat.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangna (OJK) menekankan pentingnya perlindungan konsumen di tengah percepatan digitalisasi. Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, mengungkapkan bahwa hingga November 2025, Anti-Scam Center menerima lebih dari 370 ribu laporan dengan potensi kerugian Rp8,2 triliun.

Hal ini menandakan urgensi edukasi dan penguatan integritas ekosistem digital. Untuk itu, Rizal menegaskan bahwa inovasi perlu dibarengi penguatan kepercayaan publik.

“Dan terakhir, yang sangat penting adalah sinergi dan kolaborasi, baik antar otoritas, kementerian/lembaga, maupun antara sektor publik dan privat. Jadi kita bersama-sama melakukan sinergi sehingga kita bisa melakukan menangkal efek yang tidak baik untuk perlindungan konsumen,” tutup Rizal.

Sekadar informasi tambahan, BFN Fest 2025 menghadirkan konferensi, expo, networking session, dan berbagai side event. Ditargetkan lebih dari 5.000 pengunjung serta hampir 100 narasumber dari 26 negara hadir dalam event tersebut.

Selain itu, BFN Fest 2025 juga diikuti 90 kontributor dan 90 mitra asosiasi dari dalam dan luar negeri, menghadirkan lebih dari 90 program literasi dan membuka lebih dari 160 peluang kerja.

“Kami akan menyampaikan kebijakan dan strategi Kementerian Ekraf dalam memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif,” kata Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya pada Selasa, 18 November 2025.

Menteri Ekraf Teuku Riefky turut menegaskan bahwa kehadiran Kementerian Ekraf merupakan bentuk komitmen dalam memberikan layanan publik yang transparan dan inklusif. Sebagai kementerian yang untuk pertama kalinya hadir dalam sejarah 80 tahun Indonesia merdeka untuk menaungi industri kreatif nasional, Kementerian Ekraf mencatat capaian signifikan sepanjang tahun pertama.

Dengan pendekatan hexahelix, Kementerian Ekraf mencatatkan investasi Ekraf pada semester pertama 2025 telah mencapai 66 persen dari target atau 9 persen dari total realisasi investasi nasional. Kinerja ekspor mencapai sekitar 50 persen dari target atau 9,5 persen dari total ekspor nasional, sementara penyerapan tenaga kerja melampaui target hingga 107 persen atau dua juta pekerja di atas proyeksi serta kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional mencapai 104 persen dari target atau setara dengan 7 persen.

Menteri Ekraf Teuku Riefky menjelaskan bahwa capaian tersebut bukan hanya sebagai landasan untuk memperkuat tata kelola informasi publik tetapi sebagai bentuk keterbukaan informasi. Menteri Ekraf Teuku Riefky juga menegaskan kesiapan Kementerian Ekraf dalam membangun sistem informasi yang kredibel dan mudah diakses.

“Melihat data, semangat pemda, serta respons publik terhadap sektor Ekraf, kami berkomitmen mewujudkan tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif melalui regulasi, maklumat, dan standar layanan sebagai bagian dari penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” jelas Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Untuk memastikan kualitas informasi yang dipublikasikan, Kementerian Ekraf berupaya menjaga agar seluruh data terverifikasi, mutakhir, faktual, ramah bagi kelompok rentan, dan disampaikan melalui saluran resmi Kementerian Ekraf. Sebagai adaptasi terhadap perkembangan teknologi, Kementerian Ekraf menghadirkan berbagai inovasi layanan publik, seperti chatbot berbasis AI berpersona EMIKA, layanan virtual dan video bahasa isyarat, fitur aksesibilitas pada portal PPID untuk formulir permohonan informasi dan pengaduan, huruf braille pada maklumat layanan, pelatihan bahasa isyarat bagi petugas, serta penyediaan sarana layanan ramah kelompok rentan.

Sekretaris Menteri/Utama Dessy Ruhati mengatakan bahwa penyusunan kebijakan keterbukaan informasi publik mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dan diselaraskan dengan fungsi organisasi Ekraf yang meliputi kebijakan, program, fasilitasi, data, pengawasan, dan layanan publik. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala mencakup profil dan kelembagaan, dokumen perencanaan seperti Renstra (Rencana Strategis), Renja (Rencana Kerja), RKT (Rencana Kerja Tahunan), RKB (Rencana Kebutuhan Barang), IKU (Indikator Kinerja Utama), IKSP (Indikator Kinerja Sasaran Program), dan IKSK (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan), serta data anggaran dan layanan publik.

“Untuk Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), klasifikasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi dan ketentuan UU KIP, termasuk data pribadi, dokumen kebijakan yang belum final, kontrak yang memuat rahasia dagang, serta informasi terkait penegakan hukum dan keamanan sistem. Kami memastikan seluruh informasi publik yang dapat dibuka tersedia melalui website dan aplikasi resmi Kementerian Ekraf. Selain itu, kami memberikan fasilitasi gratis pendaftaran HAKI yang jumlahnya mencapai hampir 1.000 sertifikat setiap tahun,” tuturnya.

Ketua KIP Donny Yoesgiantoro mengapresiasi kehadiran Menteri Ekraf dalam forum ini, menurutnya kehadiran tersebut sebagai bentuk konsistensi dan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

“Kami hanya menitikberatkan pada beberapa hal, kami melihat itu adanya konsistensi, kami mengharapkan kehadiran unsur pimpinan, karena menurut kami keterbukaan informasi publik itu masalah komitmen dan komitmen tersebut dapat terlihat dari pimpinan badan publik,” ujarnya.

Uji publik dipimpin oleh Komisioner KIP Gede Narayana, serta melibatkan perwakilan Universitas Pertahanan RI Deddy Ghazi Elsyaf, dan praktisi keterbukaan informasi Arbain. Menteri Ekraf Teuku Riefky hadir bersama Plt. Kepala Biro Komunikasi Kiagoos Irvan Faisal dan Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi, Media & Pelayanan Publik Renanda Bachtar. (Ican)