Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, saat ini proyek masih berada pada tahap penyusunan perencanaan teknis yang ditargetkan rampung pada tahun ini.

“Progres proyek saat ini masih dalam tahap penyusunan perencanaan teknis, dengan Progres mendekati 80 persen. Kami terus mempercepat proses agar tahapan perencanaan dapat selesai tahun ini,” ujar Menteri Dody dalam acara Media Briefing di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Pembangunan Jalan Tol Serpong–Bogor via Parung memiliki nilai investasi sebesar Rp12,35 triliun dan dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tanpa dukungan APBN. Kehadiran jalan tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Bogor menuju Tangerang menjadi sekitar 45 menit.

Dari sisi teknis, jalan tol akan dilengkapi dua junction utama, yakni Junction Salabenda dan Junction Serpong, serta tiga simpang susun di Pondok Udik, Putat Nutug, dan Rumpin.

Pembangunan jalan tol akan dilaksanakan oleh PT Bogor Serpong Infra Selaras, konsorsium yang terdiri atas PT Jasa Marga, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya Infrastruktur, dan PT Persada Utama Infra, dengan masa konsesi selama 40 tahun.

Adapun ruas Jalan Tol Serpong–Bogor via Parung terbagi menjadi empat seksi, yakni Seksi I Salabenda–Pondok Udik sepanjang 3,97 kilometer, Seksi II Pondok Udik–Putat Nutug sepanjang 9,27 kilometer, Seksi III Putat Nutug–Rumpin sepanjang 8,23 kilometer, dan Seksi IV Rumpin–Serpong sepanjang 10,56 kilometer.

Kementerian PU menegaskan pembangunan jalan tol akan dilaksanakan sesuai standar teknis dan regulasi yang berlaku, termasuk aspek geometrik jalan, keselamatan konstruksi, dan pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol.

Keberadaan Jalan Tol Serpong–Bogor via Parung diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pemerataan pembangunan di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Infrastruktur konektivitas ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi investasi dan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui pengurangan biaya logistik, percepatan distribusi barang dan jasa, serta peningkatan produktivitas kawasan. (Ikhsan)

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Hasil monitoring lapangan menunjukkan pekerjaan pondasi dan struktur pada mayoritas bangunan utama telah rampung. Sejumlah fasilitas pendidikan, rumah ibadah, asrama, serta bangunan penunjang saat ini memasuki tahap pekerjaan arsitektur dan instalasi MEP secara bertahap.

Di sisi kawasan, pembangunan fasilitas penunjang termasuk lapangan dan area olahraga juga terus berjalan. Sebagian pekerjaan telah memasuki tahap akhir, sementara beberapa area lainnya masih dalam proses penyelesaian sesuai tahapan konstruksi.

Untuk menjaga percepatan penyelesaian, Kementerian PU menerapkan berbagai langkah strategis, antara lain optimalisasi metode pelaksanaan melalui penggunaan metal deck dan wiremesh pada struktur plat lantai, penambahan alat berat, serta penguatan pasokan beton melalui dukungan batching plant di lokasi proyek.

Pemenuhan material dan peralatan konstruksi utama juga terus dioptimalkan guna menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta memastikan target pembangunan dapat dicapai sesuai jadwal.

Kementerian PU menargetkan penyelesaian struktur dan rangka atap pada Mei 2026, dilanjutkan pekerjaan fasad, arsitektur, MEP, dan penataan kawasan secara bertahap hingga pertengahan Juni 2026.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proyek berjalan sesuai target waktu, mutu, dan fungsi layanan pendidikan yang direncanakan.

Kementerian PU berkomitmen memastikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ogan Ilir dapat segera difungsikan guna mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan. (Ikhsan)

Kehadiran Underpass Bitung diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi logistik menuju kawasan industri dan kompleks pergudangan di wilayah Bitung dan sekitarnya.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan underpass menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar arus transportasi di kawasan strategis.

“Diharapkan juga dapat memperlancar mobilitas perekonomian masyarakat yang melewati jalan nasional,” kata Menteri Dody.

Keberadaan Underpass Bitung telah lama dinantikan masyarakat karena kawasan tersebut menjadi salah satu simpul kepadatan lalu lintas akibat pertemuan arus kendaraan dari arah Serang, Jakarta, dan Curug. Kepadatan lalu lintas kerap terjadi terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, termasuk antrean kendaraan menuju akses Tol Tangerang–Merak.

Area pekerjaan Underpass Bitung berada di ruas nasional atau jalan arteri primer nasional Batas Kabupaten Serang/Tangerang – Batas Kota Tangerang yang merupakan bagian dari koridor Lintas Utara Pulau Jawa (Pantura). Ruas tersebut memiliki peran penting sebagai jalur penghubung mobilitas masyarakat, kendaraan logistik, dan akses menuju kawasan industri di Tangerang dan sekitarnya.

Pembangunan Underpass Bitung dilaksanakan pada Jalan Pantura STA 0+125 – STA 0+475 dengan panjang underpass mencapai 350 meter. Konstruksi underpass menggunakan desain single cell dua lajur satu arah untuk arus Tangerang menuju Serang.

Penyesuaian desain dari konsep awal double cell menjadi single cell dilakukan untuk menjaga keamanan utilitas strategis nasional berupa jalur pipa PT Pertamina Gas (Pertagas) yang berada di sekitar lokasi underpass sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan konstruksi.

Selain pembangunan terowongan utama pada underpass, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten juga melakukan pelebaran jalan di sejumlah titik guna meningkatkan kapasitas lalu lintas dan mengurangi bottleneck kendaraan.

Pada Segmen 1 setelah underpass menuju entry ramp Tol Bitung sepanjang 150 meter, dilakukan pelebaran dari dua lajur menjadi tiga lajur untuk arah Serang menuju Tangerang. Selanjutnya pada Segmen 2 di bawah kolong Tol Tangerang–Merak sepanjang 125 meter dilakukan pelebaran dari satu lajur menjadi dua lajur. Sementara, pada Segmen 3 setelah kolong tol hingga taper exit ramp Tol Bitung sepanjang 200 meter dilakukan pelebaran dari dua lajur menjadi tiga lajur termasuk taper kendaraan.

Penataan traffic flow tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas jalan dan memperlancar pergerakan kendaraan pada kawasan yang selama ini menjadi titik perlambatan lalu lintas.

Hingga saat ini, progres konstruksi Underpass Bitung telah mencapai 27,32% dan ditargetkan selesai pada 2027. Pembangunan Underpass Bitung telah didukung berbagai dokumen teknis dan perencanaan, antara lain feasibility study sejak tahun 2018 yang telah direviu pada 2024, dokumen lingkungan, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) hingga review Detail Engineering Design (DED).

Pembangunan Underpass Bitung membutuhkan lahan seluas 11.257 m² dengan progres pembebasan lahan mencapai 9.094 m². Sementara itu, sisa lahan milik PT Pertamina Gas seluas 2.163 m² yang berada di sekitar lokasi underpass telah memperoleh izin prinsip.

Selama proses konstruksi, masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan dan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan. (Ikhsan)

Berdasarkan informasi lapangan, kerusakan terjadi pada dua titik di sekitar alur Sungai Pining, Sub DAS Tamiang, wilayah Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

Sebagai langkah awal, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah daerah setempat, khususnya dalam penanganan aspek aliran sungai yang menyebabkan abrasi pada badan jalan.

Upaya yang tengah disiapkan antara lain pengalihan sementara aliran sungai pada titik terdampak guna mengurangi tekanan arus terhadap badan jalan serta mendukung pemulihan akses masyarakat. Secara paralel, mobilisasi alat berat juga tengah dilakukan menuju lokasi penanganan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan akses masyarakat dan jalur logistik dapat segera pulih.

“Yang paling utama bagi kami adalah menjaga akses tetap terbuka. Jalur masuk untuk kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak boleh terputus. Masyarakat tidak boleh mengalami kesulitan akibat terhambatnya distribusi,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU memahami pentingnya jalur tersebut bagi aktivitas masyarakat, termasuk distribusi logistik, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi warga sehari-hari. Karena itu, seluruh pihak terkait terus berkoordinasi agar akses darurat dapat segera dipulihkan.

Selanjutnya, setelah kondisi darurat tertangani, penanganan lanjutan akan disiapkan secara terpadu sesuai kebutuhan teknis di lapangan dan kewenangan masing-masing instansi.

Kementerian PU akan terus memantau perkembangan penanganan serta memberikan dukungan teknis yang diperlukan agar mobilitas masyarakat dapat kembali normal secepatnya. (Ikhsan)

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Pekerjaan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri PU Dody Hanggodo untuk mempercepat dukungan infrastruktur bagi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Brebes. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi BBPJN Jawa Tengah–DI Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa konektivitas jalan dan jembatan merupakan infrastruktur dasar yang memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas masyarakat serta mendukung kelancaran pembangunan layanan dasar, termasuk pendidikan.

“Kementerian PU terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk kolaborasi antar unit organisasi, diantaranya untuk mengatasi keterbatasan akses dalam mobilisasi material pembangunan. Segala daya dan upaya akan kita lakukan untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat untuk adik-adik kita, dapat selesai dengan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat biaya,” ujar Menteri Dody.

Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Brebes merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan ditargetkan dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru 2026. Untuk mendukung target tersebut, pekerjaan pemasangan Jembatan Bailey telah dimulai sejak 27 April 2026.

Hingga saat ini, progres menunjukkan pengecoran abutmen 2 telah mencapai 100 persen, sementara abutmen 1 mencapai 75 persen dan ditargetkan segera rampung. Selain itu, proses perakitan alat pancang juga tengah berlangsung.

Secara teknis, Jembatan Bailey yang dipasang memiliki panjang 90 meter, lebar 4 meter, dan kapasitas beban hingga 25 ton. Infrastruktur ini bersifat sementara, namun dirancang untuk mendukung mobilitas kendaraan serta distribusi material selama proses pembangunan berlangsung.

Untuk mendukung percepatan pekerjaan di lapangan, sejumlah peralatan dan material telah disiapkan, antara lain 2 unit excavator, 1 unit tandem roller, 2 set alat pancang, 26 batang pipa pancang baja, serta komponen Jembatan Bailey lengkap beserta tenaga kerja pemasangannya.

Dengan percepatan pemasangan Jembatan Bailey ini, Kementerian PU berharap akses menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar sehingga proses konstruksi dapat diselesaikan sesuai target.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur prioritas melalui sinergi antarunit kerja dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. (Ikhsan)

Melalui pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, Kementerian PU melakukan penanganan jaringan irigasi di delapan kabupaten di Bali, yakni Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keandalan layanan air bagi lahan pertanian.

Penanganan jaringan irigasi di Bali dilaksanakan melalui beberapa paket pekerjaan. Pada Paket 1, dilakukan rehabilitasi dan peningkatan pada 58 daerah irigasi dengan total panjang 69,27 kilometer yang melayani area seluas 3.088 hektare.

Selain itu, Paket 2 mencakup penanganan pada 10 daerah irigasi sepanjang 10 kilometer, serta tahap lanjutan berupa rehabilitasi jaringan dan saluran tersier di 42 daerah irigasi dengan panjang 28,52 kilometer.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa penguatan infrastruktur irigasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

“Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Menteri Dody.

Dampak peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini mulai dirasakan di berbagai wilayah. Di Kabupaten Jembrana, misalnya, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi mendorong kenaikan indeks pertanaman dari 150 menjadi 200, yang menunjukkan meningkatnya intensitas tanam dan pemanfaatan lahan pertanian.

Peningkatan serupa juga terjadi di Kabupaten Buleleng, di mana perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan tersier mendorong peningkatan frekuensi tanam hingga dua kali lipat, dengan indeks pertanaman meningkat dari 100 menjadi 200.

Pelaksanaan program ini di Provinsi Bali dilakukan oleh Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai Bali Penida.

Penanganan jaringan irigasi di wilayah lainnya di Bali juga terus dilakukan guna memperkuat peran daerah sebagai penopang produksi pangan nasional.

Penguatan jaringan irigasi ini memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani, termasuk pada musim kemarau, sehingga mendukung peningkatan produksi serta efisiensi usaha tani.

Pengembangan infrastruktur ini juga tetap selaras dengan sistem Subak yang menjadi kearifan lokal dalam pengelolaan air di Bali. Dengan dukungan jaringan irigasi yang lebih andal dan efisien, sistem Subak diharapkan semakin kuat dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Kementerian PU akan terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur irigasi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan masyarakat. (Ikhsan)

Dalam tujuh tahun terakhir, kerugian akibat banjir di wilayah Citarum Hilir tercatat mencapai Rp5,6 triliun atau rata-rata sekitar Rp800 miliar per tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya solusi struktural jangka panjang untuk mengurangi risiko dan dampak banjir berulang.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan penyelesaian pembangunan bendungan menjadi penting untuk menekan risiko banjir di wilayah tersebut.

“Saya berharap bisa selesai paling tidak 2027–2028. Dengan mata kepala, saya sendiri melihat kalau itu tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi,” kata Menteri Dody dalam jumpa pers di kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

Penyelesaian Bendungan Cijurey dan Cibeet diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 80% untuk periode ulang 5 tahunan, serta menekan potensi kerugian hingga Rp16 triliun dalam periode 25 tahun.

Bendungan Cijurey yang berlokasi di Kabupaten Bogor memiliki kapasitas tampung sekitar 14,37 juta m³ dengan tinggi bendungan 78 meter dan panjang 614 meter. Bendungan ini diproyeksikan mampu mereduksi banjir sebesar 59,33% atau setara 172,94 m³/detik dengan luas area terdampak sekitar 72 hektare, serta mendukung layanan irigasi seluas 2.047 hektare di wilayah Kecamatan Cariu, Sukamakmur, dan Tanjungsari.

Hingga 10 April 2026, progres fisik Bendungan Cijurey telah mencapai 37,20% dengan realisasi keuangan sebesar 32,84%.

Sementara itu, Bendungan Cibeet dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir DAS Citarum Hilir yang terintegrasi bersama Bendungan Cijurey dan Bendungan Cipamingkis.

Bendungan Cibeet memiliki kapasitas tampung sekitar 83,28 juta m³ dan diproyeksikan mampu mereduksi banjir pada area terdampak seluas 5.822 hektare atau setara pengurangan debit banjir sebesar 297,97 m³/detik.

Selain fungsi pengendalian banjir, Bendungan Cibeet juga mendukung ketahanan air, energi, dan pangan melalui layanan Daerah Irigasi Tarum Barat seluas 7.800 hektare serta pengembangan irigasi baru sekitar 1.036,97 hektare di wilayah Jawa Barat.

Namun demikian, pembangunan Bendungan Cibeet masih menghadapi tantangan pembebasan lahan. Hingga April 2026, realisasi pembebasan lahan baru mencapai sekitar 7,9% dari total kebutuhan 1.700,26 hektare.

Kementerian PU terus mempercepat penyelesaian kedua proyek tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan pembebasan lahan, serta optimalisasi pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Pembangunan Bendungan Cijurey dan Cibeet merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan solusi komprehensif terhadap persoalan banjir yang berulang di kawasan Karawang dan Bekasi.(ikhsan)

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur jalan tol dan jalan nasional menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran dan keselamatan selama periode Lebaran.

“Pemerintah terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan jalan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun volume lalu lintas meningkat, tingkat fatalitas kecelakaan menurun. Ini menjadi indikator penting bahwa upaya peningkatan keselamatan berjalan efektif,” kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/4).

Selain aspek keselamatan, evaluasi juga menyoroti pentingnya pengelolaan titikk layanan pengguna jalan, khususnya rest area. Rest Area KM 57 dan KM 62 pada ruas Tol Jakarta-Cikampek menjadi fokus penataan ulang secara terpadu karena dinilai berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas di sekitar ruas Tol MBZ dan Japek eksisting.

“Rest area KM 57 dan KM 62 sudah kami evaluasi. Ke depan akan ditata ulang bersama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri agar pengelolaannya lebih optimal, terutama dalam mengantisipasi kepadatan saat periode puncak,” tambah Menteri Dody.

Di sisi lain, pengoperasian ruas tol fungsional secara fleksibel dan situasional terbukti menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Berdasarkan data evaluasi, selama periode Lebaran 2026, ruas tol fungsional berhasil melayani total 1.056.784 kendaraan, menunjukkan tingginya pemanfaatan oleh masyarakat.

Sebanyak 10 ruas tol fungsional sepanjang 291,13 km dioperasikan menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan, baik di Pulau Jawa maupun Sumatera, dan berperan penting dalam mengurai kepadatan pada ruas tol utama serta mendukung konektivitas kawasan strategis.

Di Pulau Sumatera, ruas Sigli–Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 24,67 km mencatat 82.663 kendaraan, sementara ruas Palembang–Betung sepanjang sekitar 53,20 km melayani 87.079 kendaraan dan berperan sebagai jalur alternatif utama lintas timur Sumatera.

Sementara di Pulau Jawa, ruas Probolinggo–Banyuwangi menjadi yang paling dominan dengan volume mencapai 390.245 kendaraan. Disusul ruas Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo dengan 131.949 kendaraan, yang mencerminkan tingginya mobilitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Ruas Jakarta–Cikampek II Selatan yang difungsikan untuk arus balik juga mencatat 69.114 kendaraan dan terbukti membantu mengurangi beban lalu lintas pada ruas tol eksisting. Sejumlah ruas lain seperti Yogyakarta–Bawen Seksi 6, Serang–Panimbang, dan Ciawi–Sukabumi juga turut berkontribusi mengurai kepadatan lalu lintas.

“Kami akan terus mengevaluasi dan meningkatkan kesiapan infrastruktur, termasuk percepatan penyelesaian ruas-ruas tol strategis agar ke depan dapat beroperasi penuh,” tutur Menteri Dody.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

“Secara umum kami mengapresiasi kesiapan infrastruktur yang semakin baik. Hal ini berdampak pada kelancaran lalu lintas serta menurunnya tingkat fatalitas kecelakaan,” ujar Lasarus. (Ikhsan)

Program padat karya ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, program padat karya seperti P3TGAI memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Menteri Dody.

Selain memberikan dampak ekonomi, program ini juga dirancang untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui pola swakelola.

“Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pembangunan,” ujar Menteri Dody.

Melalui skema tersebut, dana pembangunan berputar langsung di tingkat desa sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur irigasi yang dibangun.

Seiring dengan perluasan program di tahun 2026, kebutuhan TPM menjadi krusial untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif di lapangan.

TPM akan mendampingi kelompok petani seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi sederhana, hingga pengelolaan administrasi kegiatan.

Selain itu, TPM juga berperan dalam menjaga kualitas pekerjaan di lapangan, membantu penyusunan laporan, serta memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat agar pengelolaan irigasi menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Salah satu unit pelaksana teknis Kementerian PU, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, telah membuka pendaftaran TPM secara daring mulai 2 April hingga 5 April 2026.

Proses seleksi meliputi tahapan administrasi, tes tertulis, dan wawancara, dengan pengumuman hasil akhir direncanakan pada 17 April 2026.

Seleksi terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan prioritas bagi yang memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan irigasi.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi P3TGAI atau melalui tautan https://bit.ly/P3TGAI2026BBWSPOMJEN dengan melengkapi dokumen administratif yang dipersyaratkan.

Melalui program ini, Kementerian PU tidak hanya membangun infrastruktur irigasi yang andal, tetapi juga menciptakan peluang kerja, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperkuat peran petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional. (Ikhsan)

Konreg yang mengusung tema “Pembangunan Infrastruktur PU dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Melanjutkan dukungan infrastruktur untuk swasembada pangan, energi, dan air yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat daya dukung lingkungan sesuai dengan Asta Cita melalui strategi Tri Asa Pembangunan PU608,” kata Menteri Dody saat pembukaan Konreg Kementerian PU Tahun 2027 di Auditorium Kementerian PU, Kamis (2/4/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kerangka kebijakan nasional Asta Cita.

Lebih lanjut, Menteri Dody menekankan bahwa Kementerian PU telah menetapkan parameter yang jelas agar pembangunan infrastruktur dapat diukur kontribusinya terhadap kinerja ekonomi nasional.

“Dalam memenuhi target Asta Cita Bapak Presiden, Kementerian PU berkomitmen menjalankan program strategis yang kita kenal sebagai PU608 dengan tiga catatan utama, yaitu efisiensi investasi dengan target ICOR di bawah 6, pengetasan kemiskinan menuju 5 persen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029,” ujar Menteri Dody.

“Ini menjadi parameter utama dalam memastikan pembangunan infrastruktur berkontribusi langsung terhadap kinerja ekonomi nasional,” lanjutnya.

Sejalan dengan arah tersebut, pada Tahun Anggaran 2026 Kementerian PU mengelola anggaran sebesar Rp118,5 triliun, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, serta layanan dasar permukiman sebagai fondasi pertumbuhan.

Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2027, pembangunan infrastruktur PU diarahkan pada penguatan swasembada pangan dan air melalui peningkatan kapasitas tampungan air dan keandalan irigasi, penguatan konektivitas untuk mendukung sistem logistik nasional, serta peningkatan kualitas layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Pendekatan tersebut diperkuat dengan target pembangunan yang lebih terukur, antara lain peningkatan kapasitas tampungan air hingga sekitar 58,84 m³ per kapita, peningkatan keandalan irigasi menjadi 27%, serta penurunan waktu tempuh pada lintas utama jalan nasional menjadi sekitar 1,8 jam per 100 kilometer.

Di sektor permukiman, akses air minum aman ditargetkan mencapai 33,46%, sanitasi aman sekitar 10,8%, serta peningkatan pengelolaan sampah hingga 24,5%.

Untuk memastikan pencapaian target tersebut, Kementerian PU menetapkan tiga strategi utama, yaitu melanjutkan dukungan infrastruktur untuk swasembada pangan, energi, dan air melalui strategi Tri Asa Pembangunan PU608, meningkatkan efisiensi belanja infrastruktur serta mendorong skema pembiayaan inovatif, serta memperkuat sinergi lintas sektor melalui pendekatan hexahelix.

Melalui Konsultasi Regional ini, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terbangun, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Ikhsan)