Komitmen dukungan ini dituangkan dalam beberapa hal termasuk pendampingan, pengembangan SDM hingga fasilitasi pembiayaan bergulir koperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan tingkat suku bunga yang rendah.

“Selain menjalankan tugas yang menjadi program prioritas nasional (KDKMP), Kemenkop juga tetap membina koperasi yang sudah ada, seperti salah satunya termasuk koperasi di lingkungan TNI AU ini (Inkopau),” kata Menkop Ferry dalam sambutannya pada acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) di Aula Balai Prajurit Graha Bimasakti TNI AU Triloka, Jakarta, Rabu (6/5).

Turut hadir mendampingi Menkop, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus. Hadir juga Aspers Kasau, Marsekal Muda TNI Yosta Riza, Ketua Umum Inkopau Marsekal Pertama TNI, Marsekal Pertama TNI AR. Panca Putra dan Ketua Pengawas Inkopau Marsekal Pertama TNI Ade Teguh Budianto.

Menkop menjelaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan koperasi di Indonesia sangat tinggi di mana Presiden Prabowo mencetuskan untuk membangun 83.000 KDKMP. Akselerasi pembangunan KDKMP tidak lepas dari peran TNI yang juga menjalin kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menkop memastikan bahwa Koperasi Inkopau layak dijadikan mitra bagi pengembangan kapasitas SDM khususnya dalam program KDKMP. Hal ini didasarkan pada catatan capaian kinerja Inkopau untuk tahun buku 2025 yang sangat impresif.

“Kami akan mendukung penuh kegiatan usaha dari Inkopau, kalau perlu kita bantu meminta penyesuaian peraturan Kementerian Keuangan agar inkopau bisa lebih punya porsi yang memungkinkan untuk melakukan terobosan-terobosan terhadap pemanfaatan asset dan pengembangan usahanya,” ujar Menkop Ferry.

Ia turut mengapresiasi pengurus Inkopau yang masih aktif dan berkomitmen menjalankan usahanya di tengah tanggung jawab menjaga keamanan Nagara. Menurutnya, dukungan dari TNI AU menjadi bukti nyata bahwa koperasi bisa lebih kuat dan modern sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden ingin praktik dan sistem arah ekonomi kita kembali ke konstitusi di situlah koperasi menjadi badan usaha yang paling relevan,” ulas Menkop Ferry.

Ketua Umum Inkopau, Marsekal Pertama TNI AR. Panca Putra, menyampaikan bahwa dukungan moril dari Kemenkop sangat berarti bagi Inkopau dalam penguatan basis usahanya. Dalam catatan usahanya, Inkopau berhasil merealisasikan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2025 mencapai Rp33,5 miliar atau 110 persen dari rencana awal.

Ia menegaskan optimisme menghadapi tahun 2026 meski ada tantangan global. Rencana kerja tahun 2026 menargetkan SHU Rp23 miliar, dengan strategi merintis usaha baru seperti olahraga, restoran, waralaba, dan agro usaha. Panca yakin target tersebut bisa tercapai dengan kerjasama yang solid.

“Kami harus optimis dan yakin bahwa SHU tahun 2026 yang akan datang bisa tercapai dan melampaui target,” katanya.

Sementara itu Aspers Kasau Marsekal Muda TNI Yosta Riza menekankan pentingnya kesejahteraan prajurit sebagai tujuan utama koperasi. Ia mengapresiasi capaian Inkopau khususnya peningkatan SHU 2025 yang menunjukkan kerja keras pengurus. Menurutnya, penguatan kinerja usaha harus berjalan seiring dengan peningkatan layanan.

Yosta menambahkan bahwa pengelolaan koperasi harus ditingkatkan dengan inovasi dan profesionalisme. Kekuatan koperasi ada pada kemampuan saling memperkuat dan mengelola potensi dengan lebih solid. Ia menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan.

“RAT ini harus memperkuat koperasi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan kesejahteraan TNI AU,” katanya. (Ikhsan)

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, menyampaikan sektor pariwisata sedang mengalami pergeseran paradigma. Wisatawan kini tidak hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga pengalaman yang autentik, aman, dan berkesan.

“Tantangan kita tidak lagi sebatas menghadirkan destinasi yang indah, tetapi memastikan wisatawan memperoleh pengalaman yang aman, nyaman, dan berkualitas. Isu keselamatan kini menjadi faktor penting dalam daya saing pariwisata,” ujar Martini di Jakarta, Rabu (30/4/2026).

Melalui skema Tugas Pembantuan, Kemenpar melaksanakan Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata di 38 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, khususnya dalam mitigasi risiko di destinasi wisata serta kemampuan respons terhadap kondisi darurat di lapangan.

Langkah strategis ini juga diambil untuk memastikan keseragaman prosedur keselamatan bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Martini menegaskan keberhasilan program ini memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pariwisata provinsi sebagai penggerak utama di daerah.

“Kami mengharapkan peran aktif seluruh kepala dinas pariwisata sebagai inisiator di wilayah masing-masing. Keselamatan wisata bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama,” katanya.

Program pelatihan ini juga menjadi wadah pembinaan SDM yang memahami prinsip keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Upaya tersebut diharapkan mendorong profesionalisasi layanan wisata sekaligus memperkuat citra positif pariwisata Indonesia sebagai destinasi yang aman dan berkualitas.

Selain peningkatan kualitas pelatihan, Kemenpar menekankan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan program, baik dari aspek teknis maupun administratif, agar setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan destinasi.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Ika Kusuma Permana Sari, menambahkan kesiapan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi program di lapangan.

“Kami ingin memastikan setiap daerah siap menjalankan program ini secara optimal sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan keamanan destinasi wisata,” ujar Ika.

Kemenpar optimistis, melalui penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah, Program Keselamatan Wisata 2026 dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan rasa aman bagi setiap wisatawan. (Ikhsan)

Program padat karya ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, program padat karya seperti P3TGAI memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Menteri Dody.

Selain memberikan dampak ekonomi, program ini juga dirancang untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui pola swakelola.

“Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pembangunan,” ujar Menteri Dody.

Melalui skema tersebut, dana pembangunan berputar langsung di tingkat desa sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur irigasi yang dibangun.

Seiring dengan perluasan program di tahun 2026, kebutuhan TPM menjadi krusial untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif di lapangan.

TPM akan mendampingi kelompok petani seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi sederhana, hingga pengelolaan administrasi kegiatan.

Selain itu, TPM juga berperan dalam menjaga kualitas pekerjaan di lapangan, membantu penyusunan laporan, serta memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat agar pengelolaan irigasi menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Salah satu unit pelaksana teknis Kementerian PU, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, telah membuka pendaftaran TPM secara daring mulai 2 April hingga 5 April 2026.

Proses seleksi meliputi tahapan administrasi, tes tertulis, dan wawancara, dengan pengumuman hasil akhir direncanakan pada 17 April 2026.

Seleksi terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan prioritas bagi yang memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan irigasi.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi P3TGAI atau melalui tautan https://bit.ly/P3TGAI2026BBWSPOMJEN dengan melengkapi dokumen administratif yang dipersyaratkan.

Melalui program ini, Kementerian PU tidak hanya membangun infrastruktur irigasi yang andal, tetapi juga menciptakan peluang kerja, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperkuat peran petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional. (Ikhsan)

Kegiatan tersebut diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media nasional, baik media cetak, daring, radio, maupun televisi. Sejumlah media yang hadir antara lain Antara, Kompas, Tirto, Republika, Forum Keadilan, Media Indonesia, IDNTimes, JPNN, Hukum Online, Kompas TV, RRI, SINDO TV, dan TVRI, termasuk media-media yang tergabung dalam AMKI.

Kehadiran pengurus AMKI menegaskan peran media konvergensi sebagai mitra strategis MK dalam penyebaran informasi publik dan penguatan jurnalisme konstitusional.

Rangkaian kegiatan diawali dengan program peningkatan wawasan kebangsaan bagi jurnalis pada Kamis (11/12) melalui sesi luar ruang. Agenda dilanjutkan pada Jumat dengan diskusi bertema Peran Media dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi, yang membahas posisi media dalam mengawal proses peradilan konstitusi secara transparan dan akuntabel.

Ketua MK Suhartoyo membuka kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa tugas utama MK adalah mengadili permohonan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, menurutnya, pemahaman yang memadai dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk jurnalis, menjadi penting agar proses peradilan dapat dipahami secara utuh oleh publik.

“Kita bisa mengalami ketertinggalan apabila tidak mengikuti perkembangan. Padahal, Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mengadili permohonan yang berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara,” ujar Suhartoyo.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran jurnalis dalam ekosistem informasi peradilan, terutama di tengah masifnya digitalisasi. Pemanfaatan teknologi oleh media harus tetap berada dalam koridor etika jurnalistik dan perlindungan data pribadi agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Peluncuran MKLC dan MKRI AI

Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan dalam kesempatan tersebut meluncurkan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) dan MKRI AI. Peluncuran ini merupakan tindak lanjut program Prioritas Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pengembangan e-learning kelembagaan dan penguatan teknologi informasi peradilan.

Heru menjelaskan, MKLC dirancang sebagai platform pembelajaran daring yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat untuk memahami hukum acara dan kewenangan MK tanpa batas ruang dan waktu. Platform ini diharapkan dapat memperluas literasi konstitusi, khususnya terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peran MK dalam sistem ketatanegaraan.

Sementara itu, MKRI AI diperkenalkan sebagai sistem berbasis big data yang memuat seluruh putusan MK sejak awal berdiri, konten situs resmi MK, serta regulasi terbaru. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dan konsultasi hukum secara interaktif terkait proses berperkara dan putusan MK.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi bersama perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kalangan advokat. Forum ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyempurnakan pengembangan MKLC dan MKRI AI.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya menegaskan bahwa wartawan dan media memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas MK di era digital. Menurutnya, jurnalisme konstitusional penting untuk memastikan publik memahami proses persidangan dan putusan MK secara utuh dan berimbang.

Apresiasi

Terpisah, Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala menyampaikan apresiasi kepada MK atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi jurnalis merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemberitaan hukum dan konstitusi, khususnya di tengah ekosistem media digital.

Menurut Tundra, keterlibatan pengurus dan anggota AMKI dalam kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran penting bagi media konvergensi agar mampu menyajikan informasi persidangan MK secara akurat, berimbang, dan mudah dipahami publik.

“Kami mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang dialog dan pembelajaran bagi insan pers. Kegiatan ini memperkuat pemahaman teknis sekaligus tanggung jawab jurnalistik dalam menyampaikan isu-isu konstitusional kepada masyarakat,” ujar alumnus Lemhannas PPRA 51 itu.

Ia berharap sinergi antara MK dan media, termasuk yang tergabung dalam AMKI, dapat terus ditingkatkan guna menjamin hak masyarakat atas informasi publik yang kredibel serta mendukung terwujudnya peradilan konstitusi yang transparan dan terpercaya.

Kegiatan yang berlangsung di Kondominium Pantai Carita Utara, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu malam (6/12/2025), diikuti 50 anggota dan calon anggota PWI Depok. Raker tahun ini mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.”

Ketua panitia, M. Sofyan Hadi, menyatakan raker kali ini dikemas secara serius tetapi santai.

“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, raker PWI Depok 2025 lebih santai namun tetap serius. Dengan suasana kekeluargaan, diharapkan teman-teman semakin kompak dan solid,” ujar Sofyan.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, mengungkapkan sejumlah target kinerja pengurus pada 2026. Salah satunya adalah menjadikan PWI Depok sebagai lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW), mengikuti jejak PWI Daerah Khusus Jakarta.

“Selama ini UKW yang digelar di Depok diselenggarakan oleh PWI Pusat atau lembaga penguji lain seperti LPDS. Untuk program kerja 2026, kami arahkan agar PWI Depok menjadi lembaga penguji mandiri,” kata Rusdy.

Untuk menjadi pelaksana UKW mandiri, PWI Depok harus memiliki minimal 100 anggota, dengan sedikitnya 10 anggota berstatus wartawan bersertifikat UKW Utama. Adapun standar kompetensi wartawan yang ditetapkan Dewan Pers terdiri atas tiga level: Utama, Madya, dan Muda.

PWI Depok sebelumnya memiliki 85 anggota sebelum beberapa di antaranya pindah keanggotaan, pensiun, atau meninggal dunia.

Rusdy menambahkan, status sebagai lembaga penguji akan membuat penyelenggaraan UKW di Depok lebih intensif sehingga jumlah wartawan berkompetensi meningkat.

“Dengan menjadi lembaga penguji, profesionalitas rata-rata anggota PWI Depok juga akan meningkat,” ujar Rusdy, yang juga memimpin portal berita grup Republika.co.id tersebut.

Agenda utama raker adalah diskusi penyusunan program kerja 2026. Dipandu Koordinator Bidang Organisasi, Ridwan Ewako, raker menyepakati sejumlah pokok kegiatan yang mencakup bidang Kerohanian, Kesejahteraan, Hiburan, Olahraga, Advokasi, dan Organisasi. (Ichan)