Peresmian yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Dalam peresmian ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota,
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi harus menjadi instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memutus rantai kemiskinan di desa. Presiden juga menekankan bahwa negara harus hadir memastikan masyarakat kecil mendapatkan akses pembiayaan, distribusi, dan pasar secara adil.

“Koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil. Kalau koperasi kuat, desa kuat. Kalau desa kuat, bangsa juga akan kuat,” ujar Presiden Prabowo dalam peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto yang turut hadir dalam kegiatan ini menyatakan kesiapan LPDB Koperasi untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar mampu tumbuh sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Menurut Krisdianto, peluncuran operasionalisasi ribuan KDKMP merupakan momentum besar kebangkitan koperasi Indonesia yang harus diikuti dengan penguatan akses permodalan, tata kelola, serta pendampingan usaha yang berkesinambungan.

“LPDB Koperasi hadir sebagai instrumen pembiayaan negara untuk mendukung penguatan koperasi. Kami ingin koperasi tidak hanya berdiri, tetapi benar-benar hidup, produktif, dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Krisdianto di sela kegiatan peresmian di Nganjuk.

Ia menambahkan, LPDB Koperasi akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Koperasi dan seluruh pemangku kepentingan agar program strategis nasional ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.

“KDKMP memiliki potensi besar menjadi agregator ekonomi rakyat di desa, mulai dari sektor pangan, perdagangan, simpan pinjam, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat. Karena itu, penguatan pembiayaan yang tepat sasaran menjadi faktor penting agar koperasi mampu tumbuh sehat dan profesional,” katanya.

Krisdianto juga menegaskan bahwa LPDB Koperasi akan mengedepankan prinsip pembiayaan yang terjangkau, terukur, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi anggota koperasi serta masyarakat.

Peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dari desa, sekaligus memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.

Dengan dukungan pembiayaan dan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, pemerintah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, selain memberikan akses permodalan bagi koperasi, LPDB juga menjalankan program Inkubator yang bekerja sama dengan 15 lembaga inkubator dari seluruh Indonesia.

Program inkubasi LPDB Koperasi tahun 2026 akan difokuskan pada berbagai sektor strategis, antara lain sektor pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan pasar.

Melalui program ini, LPDB Koperasi optimistis dapat menciptakan koperasi-koperasi unggulan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional.

*15 Lembaga Inkubator Terpilih*

Adapun sebanyak 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Provinsi Papua, serta Gampiri Interaksi Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah dan Inkubator Baji Tallasa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian, dari kawasan Kalimantan, terpilih PPIIBT Universitas Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat dan Wetland Box di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di wilayah barat Indonesia, partisipasi inkubator juga cukup dominan, di antaranya Link Productive dari Provinsi Banten, serta sejumlah inkubator dari Provinsi Jawa Barat seperti Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, dan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.

Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sementara Provinsi D.I. Yogyakarta diwakili oleh Inkubator Amikom Business Park.

Selanjutnya, dari Provinsi Jawa Timur terdapat Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA yang turut memperkuat ekosistem inkubasi di wilayah tersebut.

Adapun dari Provinsi Bali, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia juga menjadi bagian dari program ini. (Ikhsan)

Menteri Dody menyampaikan bahwa pemerintah hadir secara nyata dan komprehensif dalam merespons keluhan masyarakat yang telah menjadi perhatian publik nasional.

“Saya kesini sesuai arahan Bapak Presiden. Saya ditelpon Bapak Seskab, karena Bapak Presiden memberikan atensi. Viral ini beliau tahu, dan pemerintah harus hadir secara komprehensif,” kata Menteri Dody.

Lebih lanjut Menteri Dody menegaskan komitmen Kementerian PU untuk bertindak cepat dan terukur dalam menangani permasalahan tersebut, baik dari sisi penanganan darurat maupun solusi jangka panjang.

Menurut Menteri Dody, sebagai langkah awal Kementerian PU akan memfokuskan penanganan pada pengendalian luapan air sungai yang kerap menyebabkan banjir dan memperparah kerusakan infrastruktur.

“Pembersihan muara sungai dari sedimentasi atau lumpur menjadi prioritas agar tidak balik lagi ke muara sungai. Sekitar 10 kilometer panjangnya segera dibuat desain dan dibangun tanggul,” terang Menteri Dody.

Selain itu, Menteri Dody juga menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menyusun perencanaan pembangunan Jembatan Way Bungur secara permanen agar dapat memberikan akses yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Lebih lanjut Menteri Dody menjelaskan bahwa persoalan di Desa Kali Pasir tidak hanya terkait pembangunan jembatan, namun juga berkaitan dengan kondisi sungai yang selama ini menjadi kendala. Menteri Dody menyebutkan proyek jembatan tersebut telah mangkrak selama bertahun-tahun akibat permasalahan hukum dan teknis.

“Ini sudah bertahun-tahun mangkrak, saya pikir hanya masalah jembatan, ternyata ada persoalan sungai juga. Jadi semuanya harus dibereskan,” terang Menteri Dody.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, yang telah menjadikan pembangunan Jembatan Way Bungur sebagai salah satu prioritas penanganan.

“Keberadaan jembatan ini sangat strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi warga. Kami sangat mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat,” kata Bupati Ella.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang andal, berkeadilan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. (Ichan)

Menurutnya, pemulihan konektivitas merupakan prioritas utama karena banyak jalur strategis yang terputus, menghambat mobilitas warga dan distribusi bantuan. “Atas arahan Bapak Presiden, seluruh sumber daya Kementerian PU bergerak maksimal untuk memastikan akses darat dapat segera pulih. Kami terus bekerja karena ini menyangkut mobilitas warga, distribusi bantuan, dan aktivitas pemulihan di lapangan,” ungkap Dody Hanggodo pada Jumat (12/12/2025) lalu.

Hingga 12 Desember 2025, sejumlah ruas jalan nasional di Aceh masih terputus, dan Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus melakukan penanganan.

Berikut adalah detail penanganan pada lima ruas jalan yang terdampak: Jembatan Krueng Tingkeum di Lintas Bireuen-Aceh Utara yang putus, kini sedang dipasang jembatan bailey dengan progres pendorongan mencapai 15 meter.

Jembatan sementara diperkirakan bisa berfungsi pada 14 Desember 2025, dan pemasangan bailey di jembatan eksisting ditargetkan selesai pada 20 Desember 2025.

Jembatan Teupin Mane di Ruas Bireuen–Bener Meriah yang putus, sedang dilakukan pemasangan bailey, dan diperkirakan selesai pada 15 Desember 2025.

Koridor Bireuen–Aceh Tengah mengalami hambatan akibat enam jembatan yang putus. Penanganan intensif terus dilakukan, dengan target pemulihan koridor pada 30 Desember 2025.

Ruas Blangkejeren–Aceh Tenggara juga terdampak, dengan dua titik badan jalan yang amblas. Penimbunan dan perbaikan jalan diperkirakan selesai pada 28 Desember 2025. Ruas Kutacane juga sedang dalam perbaikan dengan pemasangan bailey dan penimbunan oprit, dengan target fungsional pada 30 Desember 2025.

Ruas-ruas Jalan yang Sudah Terhubung Kembali

Beberapa jalur strategis di Aceh sudah kembali dapat dilalui. Ruas Banda Aceh–Meureudu dan Meureudu–Pidie Jaya–Bireuen telah berfungsi kembali sejak 12 Desember 2025 setelah penimbunan oprit jembatan selesai.

Selain itu, jalan dari Lhokseumawe hingga Kota Langsa juga sudah dapat dilalui setelah pembersihan sedimen selesai. Jalur Langsa–Kuala Simpang juga telah dibuka sejak 9 Desember 2025, dan akses Kuala Simpang–Perbatasan Sumut kini sudah fungsional untuk semua jenis kendaraan. Jalur Genting Gerbang–Celala–Aceh Tengah telah terhubung untuk roda dua, dan akses untuk roda empat diperkirakan akan dibuka pada 17 Desember 2025.