Pasalnya, ke-15 KK mendapat tekanan dan intimidasi oleh Surat Walikota Jakarta Pusat Arifin tanggal 20 April 2026, Nomor: e-0172/HK.02.00 Perihal Surat Peringatan (Pertama) agar 15-KK segera mengosongkan rumah tanpa melalui mediasi atau perundingan.

“Tindakan Walikota Jakarta Pusat Arifin memaksa warga mengosongkan rumahnya atau melakukan penggusuran secara paksa dapat dikatagorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (abuse of power) yang melampaui batas aturan, bersifat subjektif dan dapat dikatagorikan pelanggaran HAM Berat dengan cara Forced Eviction (Penggusuran secara paksa),” ujar kuasa hukum warga 15-KK Syech Rusmin Effendy, SH, MH, kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut Rusmin, 15-KK warga yang menempati Perumahan Pam Baru adalah mantan PNS—sekarang ASN Pemda DKI yang dialih tugaskan menjadi karyawan Pam Jaya selaku BUMD Pemda DKI.

“Mereka menempati Perumahan Pam baru sejak tahun 1980, masing-masing mendapatkan Surat Izin Penghuni (SIP) dan Surat Perjanjian Penempatan Rumah Dinbas Pam Jaya. Jadi, bukan warga liar yang tidak memiliki legalitas,“ kata dia.

Sebelumnya, lanjut Rusmin, Walikota Jakarta Pusat Arifin melalui Surat Nomor: e-0137/HK.02.00 tanggal 10 April 2026 menjelaskan bahwa, 15-KK yang menempati Perumahan Pam Baru berada di Jalan Penjernihan II RT 008 RW 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang.

“Kalau Alamat tersebut, jelas bahwa salah lokasi, karena 15 KK berada di lingkungan RT 15 RW 006. Ini membuktikan betapa bobroknya administrasi pemerintahan dan mengklaim memiliki kepemilikan SHGB No. 1669 dengan luas 35.064 M2, padahal luas lahan yang ditempati hanya sekitar 1.500M2,” tegas dia.

Pelanggaran HAM
Rusmin juga menegaskan, pihaknya sudah membalas Surat Walikota Jakarta Pusat Arifin Nomor: 023/SRT/IV/2026, Perihal Upaya Administrasi tertanggal 23 April lalu, bahwa Tindakan Walikota yang melakukan Forced Eviction (penggusuran secara paksa) dapat dikatagorikan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 40 menegaskan bahwa; “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

Selain itu, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dalam Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa; “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk Kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan Kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita, sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.,”

Di sisi lain, lanjut Rusmin, Pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan bahwa; “Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya.”

Rusmin juga mengimbau agar Walikota Jakarta Pusat Arifin menghentikan cara-cara mengintimidasi warga, melakukan musyawarah dan mufakat sehingga mendapatkan titik temu yang win-win solution.

“Sampai saat ini, belum ada niat baik dari Walikota Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi atau perundingan, sehingga kami akan mempersiapkan upaya hukum lanjutan, melakukan gugatan ke PTUN dalam rangka membela hak-hak warga Masyarakat,” ujar Rusmin. (Ikhsan)

Hal itu dibuktikan dengan keseriusan BSN yang langsung memposisikan dirinya sebagai “Banknya Para Developer”.

Didukung dengan fakta sebagai bank pemegang market share FLPP terbesar ke-2 di Indonesia, Bank hasil spin-off dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini semakin mantap menjalankan sektor pembiayaan perumahan yang selama ini menjadi core business mereka.

“Selama 20 tahun beroperasi, BSN (Dulu merupakan Unit Usaha Syariah BTN) telah menyalurkan pembiayaan kepada sekitar 450.000 nasabah melalui pembiayaan konsumer maupun pembiayaan komersial,” kata Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor saat memberikan sambutan dalam acara BSN Developer Gathering 2026, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Alex, pertumbuhan positif yang dicatatkan BSN juga terus berlanjut pada sepanjang tahun 2025, di mana BSN berhasil mencatatkan pertumbuhan aset sekitar 20,51% dan pertumbuhan pembiayaan mencapai sekitar 25,02% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Capaian ini merupakan hasil kolaborasi  yang solid antara BSN dan seluruh mitra strategis terutama para developer,” tutur Alex.

Sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan terbaik, BSN lanjut Alex, hingga akhir tahun  2025 telah memiliki 118 outlet layanan perbankan, yang terdiri atas 36 Kantor Cabang dan 82 Kantor Cabang Pembantu, serta didukung oleh 589 Kantor Layanan Syariah.

“Seluruh jaringan ini kami siapkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dan  layanan perbankan untuk para nasabah dan developer sebagai mitra kami,” ujarnya.

Dia menambahkan, memasuki tahun 2026, BSN juga menargetkan penguatan ekosistem pembiayaan perumahan syariah secara end-to-end, mulai dari pembiayaan lahan, konstruksi, hingga kepemilikan rumah oleh masyarakat.

Hal itu tak lepas dari misi perseroan dalam mengambil peran aktif sebagai salah satu pilar pendukung program strategis pemerintah termasuk mensukseskan Program Tiga Juta Rumah yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Sepanjang tahun ini kami memiliki beberapa program unggulan yang bisa dimanfaatkan para nasabah maupun kalangan developer sebagai mitra kami diantaranya, BSN Yasa Griya, BSN Modal Kerja Back to Back dan BSN IMBT (Ijarah Muntahiya Bittamlik) untuk pembiayaan komersil,” ungkap Alex.

Sementara untuk pembiayaan Konsumer, BSN terus berkomitmen mendukung KPR Subsidi dengan target penyaluran tahun 2026 ditingkatkan menjadi 73.700 unit atau sekitar 23% dari market share. Sedangkan untuk KPR Non Subsidi, BSN menawarkan margin Promo, mulai 2,65% untuk selected developer.

“Selain itu  kami juga meluncurkan program KPR Ikhtiar Haji, yaitu program KPR BSN dengan benefit porsi Haji atau paket Umroh yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik dan akselerasi penjualan proyek perumahan Developer dan KPR Golden Deal yang  menghadirkan kesempatan kepada Nasabah para Top 10 Developer Realisasi Tertinggi atau Terpilih untuk mendapatkan e-voucher emas,” papar Alex.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer Banking BSN, Mochamad Yut Penta menambahkan salah satu program mereka yang kini tengah digemari nasabah adalah Program BSN Cicil Emas yang menawarkan margin mulai 9,00% dan jangka waktu  sampai dengan 5 tahun.

Selain itu, terdapat program KPR bundling emas atau BSN Home & Gold, yaitu pembiayaan KPR dan emas dengan ketentuan DP yang  berbeda dari skema regular.

“Kami juga menawarkan program BSN Bonus Emas yang didukung melalui kerja sama dengan developer  berupa gimmick pembiayaan emas, di mana nasabah yang membayar angsuran  KPR secara lancar selama 1 tahun berhak memperoleh emas dengan cicilan yang  difasilitasi oleh developer” jelas Penta.

Untuk mempermudah para nasabah mengakses seluruh layanan perbankan BSN secara cepat, aman dan mudah, BSN juga telah menyiapakan Super App Bale Syariah by BSN yang rencananya secara resmi akan diluncurkan pada Minggu ini.

“Bale Syariah by BSN merupakan aplikasi perbankan digital syariah yang memudahkan nasabah bertransaksi  secara aman, cepat, dan sesuai prinsip syariah. Aplikasi ini mudah diunduh melalui  smartphone, memiliki proses registrasi yang praktis, serta memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi dengan mudah dan efisien kapan saja dan di mana saja,” pungkasnya.

Penghargaan Developer Terbaik

Acara BSN Developer Gathering 2026 menurut rencana akan diselenggarakan di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang. Dalam acara tersebut, BSN memberikan apresiasi kepada para developer yang telah berjasa dalam membantu BSN mempercepat pembangunan ekosistem perumahan di Indonesia.

Pada acara BSN Developer Gathering di Jakarta, Penghargaan diberikan kepada 18 pemenang untuk tiga kategori yakni Developer Award Commercial, Developer Award KPR Non Subsidi dan Developer Award KPR Subsidi untuk wilayah Jabodetabek. Berikut para pemenangnya:

I. Developer Award Commercial
PT Alam Indah Selaras
PT Hekta Karya
PT Royal Sakti Mandiri
PT Sakura Lestari Internasional
PT Tarumanagera Properti Indonesia
PT Kreasi Prima Nusantara

II. Developer Award Non Subsidi:

1. PT Widia Persada
2. Gred Group
3. Sakura Land
4. Greenpark Group
5. PT Hekta Karya
6. PT Klik rumah Indonesia

III. Developer Award KPR Subsidi

PT Pesona Kahuripan Group
PT Kawah Anugerah Properti
PT Bangun Famili Sejahtera
Vista Land Group
PT Kreasi Prima Nusantara
PT Royal Sakti Mandiri

II. Developer Award Non Subsidi:

1. PT Widia Persada
2. Gred Group
3. Sakura Land
4. Greenpark Group
5. PT Hekta Karya
6. PT Klik rumah Indonesia

Data KPR FLPP Sejahtera per 21 November 2025 tercatat 223.279 unit rumah dengan nilai Rp 27,72 triliun. Jumlah ini menunjukkan tren pertumbuhan positif hingga akhir 2025.

Diprediksi total penyaluran FLPP akhir November ini akan melebihi capaian tertinggi di 2023 sebanyak 229.00 unit rumah. Tercatat di 2022 mencapai Rp 226.000 unit rumah dengan nilai Rp 25,15 triliun.

Kemudian pada 2023 tercatat 229.000 unit rumah dengan nilai Rp 26,32 triliun. Sedangkan di 2024 mencapai 200.300 unit rumah dengan nilai subsidi Rp 24,6 triliun.

“Tahun ini merupakan pencapaian luar biasa dalam penyaluran rumah subsidi. Jika dibandingkan realisasi pada 2023 dan 2024 dengan realisasi pada 2024-2025, ada peningkatan 10,99 persen,” jelas Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Sabtu (22/11/2025).

Heru melaporkan, dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sudah dicairkan untuk FLPP ada di angka 237.849 unit. Sedangkan untuk KPR Tapera ada 1.306 unit. Sehingga totalnya yang sudah cair dan sudah realisasi ada di angka 239.165 unit.

Di sisi lain, keyakinan tersebut juga didasarkan pada data yang ada di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan atau SiKasep.

Data SiKasep menunjukkan bahwa hingga saat ini, permintaan dari masyarakat terus meningkat. Dari 300.910 MBR yang mendaftar di SiKasep, terdapat 265.219 data yang lolos subsidi checking dan 226.477 MBR yang sudah di-follow up oleh perbankan.

“Masih terdapat 38.742 data yang belum di follow up oleh bank penyalur. Kami berharap agar segera ditindaklanjuti oleh perbankan demi percepatan pemilikan rumah bagi MBR,” Heru.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan jadi alasan utama debitur tak bisa mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk KPR subsidi.

Kesimpulan itu didapat setelah OJK mengecek data 103.261 permohonan kredit oleh calon debitur perumahan kepada bank penyalur.

“Hasilnya adalah yang dari klarifikasi oleh BP Tapera juga dari beberapa bank lainnya, bahwa 42,9 persen dari yang tidak disetujui yang merupakan jumlah terbesar dari kelompok ini, terjadi diakibatkan karena ketidaklengkapan dalam proses pengajuan untuk FLPP itu. Sehingga juga tidak masuk ke dalam bagian yang bisa diberikan,” bebernya beberapa waktu lalu.