“Oleh karenanya, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa ketika terjadi kegagalan perusahaan asuransi, dampaknya dapat dikelola secara tertib tanpa merugikan pemegang polis dan tanpa mengganggu stabilitas industri,” ujarnya pada acara Diskusi dan Buka Puasa Bersama Jurnalis yang diselenggarakan oleh Financial Editor’s Club, di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Diketahui, secara global, kegagalan perusahaan asuransi merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam dinamika industri keuangan. Dalam periode 2011 hingga 2024, tercatat sekitar 428 kegagalan perusahaan asuransi di berbagai negara, dengan mayoritas terjadi pada asuransi umum.

“Sementara itu di Indonesia, dalam periode 2011 hingga 2025, terdapat 25 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, dan sekitar 17 di antaranya dapat dikategorikan sebagai kegagalan perusahaan,” tambahnya.

Oleh karenanya dia menegaskan, bahwa peran strategis Program Penjaminan Polis (PPP) dalam memperkuat industri asuransi sangat diperlukan, karena dengan adanya skema penjaminan polis, kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani secara cepat dan tepat , tanpa mengganggu stabilitas industri secara keseluruhan.

“Di Indonesia, PPP memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri asuransi. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pemegang polis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap industri asuransi.” Jelasnya.

Adapun, perkembangan persiapan LPS dalam menyelenggarakan PPP pada 2026 ini antara lain telah membentuk kerangka regulasi dan operasional, pendaftaran keanggotaan PPP dan pelaksanaan simulasi, dengan bekerja sama dengan para ahli dan praktisi industri.

“Jika dipercepat aktivasi nya pada tahun 2027, LPS telah siap menerapkan,” pungkasnya. (Ikhsan)

“Momentum ini tidak hanya sekedar seremonial pergantian pejabat, saat ini industri jasa keuangan masih harus menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global. Oleh karenanya kami senantiasa bersiap diri dan menambah kekuatan dengan melantik pejabat baru,” ujarnya di Kantor LPS, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Selain itu Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution menambahkan, pelantikan pejabat baru di LPS juga merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi Program Penjaminan Polis (PPP) yang kemungkinan berlaku lebih cepat.

“LPS memastikan siap menyelenggarakan PPP jika kebijakan itu diimplementasikan pada 2027, lebih cepat dari semestinya pada 2028. Berdasar pengalaman LPS dalam program penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jadi meningkat, dana pihak ketiga juga naik,” jelasnya.

Adapun pejabat baru LPS yang dilantik pada hari ini antara lain, Direktur Eksekutif Teknologi Informasi Monang Siringoringo, Direktur Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga Nur Budiantoro, Direktur Group Pengelolaan Data Bank The Daniel, Direktur Group Regulasi Lembaga Vitri Pascauli, Plt. Direktur Group Layanan Umum Haydin Haritzon, dan Plt. Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi Aroma Patria Perdana.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama juga dilantik 9 orang Kepala Divisi dan 25 orang Kepala Tim, yaitu diantaranya, Plt. Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan KPW II Surabaya Bayu Permana Jati, Kepala Divisi Hukum Pendukung Firman Kusbianto, Plt. Kepala Divisi Kehumasan Rhein Valleno Oktoriansyah, Plt. Kepala Divisi Logistik dan Rumah Tangga Tri Hartanto, Plt. Kepala Divisi Pelaksanaan Resolusi Bank I Andreas Suryo Adhitama, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Likuiditas dan Setelmen Nidya Rose Wahyuni, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Rencana Resolusi Bank Steffanie Berlian Simatupang, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan SCV Polis Achmad Rasyad Rangkuti dan Plt. Kepala Divisi Pengolahan Data Hanna Mutia Agista. (Ikhsan)

TBP simpanan Rupiah pada bank umum ditetapkan sebesar 3,50%, sementara TBP simpanan Rupiah pada BPR sebesar 6,00%. Adapun TBP simpanan valuta asing di bank umum ditetapkan sebesar 2,00%. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

Pelaksana Tugas (Pgs.) Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, Ferdinan D. Purba, menjelaskan bahwa penetapan TBP dilakukan secara kredibel dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan perbankan.

“Keputusan penetapan TBP LPS mempertimbangkan antara lain tren penurunan suku bunga pasar (SBP) simpanan, pertumbuhan positif simpanan perbankan dengan kondisi likuiditas yang memadai, tingkat cakupan penjaminan simpanan yang jauh di atas mandat Undang-Undang, serta prospek dan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah risiko makroekonomi global dan nasional,” ujar Ferdinan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Ia berharap perbankan senantiasa memperhatikan TBP LPS dalam rangka penghimpunan dana dari masyarakat, guna memastikan simpanan nasabah tetap terjamin.

Dalam kesempatan yang sama, LPS juga memaparkan perkembangan industri perbankan nasional. Fungsi intermediasi perbankan dinilai tetap terjaga, didukung oleh kondisi permodalan dan likuiditas yang kuat serta tingkat risiko kredit yang terkendali. Hingga Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% (year on year/yoy), terutama ditopang oleh peningkatan penyaluran kredit investasi. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,83% (yoy), didorong oleh meningkatnya aktivitas belanja pemerintah dan korporasi.

Ketahanan permodalan industri perbankan juga berada pada level yang tinggi sebagai upaya mitigasi risiko kredit dan risiko pasar. Rasio Kecukupan Modal (KPMM) tercatat sebesar 26,05% per November 2025. Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan nasional tetap memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 28,57% per Desember 2025, jauh di atas ambang batas 10%.

Program penjaminan LPS dengan nilai simpanan dijamin maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank mencakup 99,94% dari total rekening bank umum dan 99,97% rekening BPR. Cakupan tersebut jauh melampaui mandat Undang-Undang yang mensyaratkan minimal 90%.

Ferdinan juga mengimbau perbankan agar secara transparan dan terbuka menyampaikan informasi mengenai besaran TBP LPS kepada nasabah penyimpan, baik melalui penempatan informasi di lokasi yang mudah diakses maupun melalui berbagai kanal komunikasi bank.

“Dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah dan menjaga kepercayaan deposan, LPS mengimbau agar bank selalu menginformasikan TBP kepada nasabah. TBP merupakan bagian dari tiga syarat penjaminan LPS yang dikenal dengan 3T, yaitu simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank, nasabah tidak menerima bunga melebihi TBP LPS, serta nasabah tidak terindikasi dan/atau terbukti melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank,” tutup Ferdinan.

Kinerja LPS Tahun 2025
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, memaparkan kinerja LPS sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh bank di Indonesia, baik bank umum maupun BPR, tanpa terkecuali merupakan peserta program penjaminan LPS.

Sejak berdiri hingga saat ini, LPS telah menjalankan resolusi bank dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Resolusi tersebut meliputi likuidasi terhadap 1 bank umum, 130 BPR, dan 16 BPRS, serta penempatan modal sementara pada 1 bank umum dan konversi modal (bail-in) pada 1 BPR. Seluruh proses resolusi dilakukan secara cepat dan efektif.

“Pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan dari waktu ke waktu semakin cepat. Saat ini, rata-rata pembayaran klaim pertama kali sejak pencabutan izin usaha bank telah mencapai 5 hari kerja, jauh lebih cepat dibandingkan lima tahun lalu yang membutuhkan hingga 14 hari kerja,” jelas Farid.

Dari sisi keuangan, kinerja neraca LPS menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Total aset LPS pada tahun 2025 meningkat 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp276,2 triliun (unaudited). LPS juga membukukan surplus sebesar Rp33,8 triliun atau naik 13,8% secara tahunan. Sementara itu, Cadangan Penjaminan

LPS meningkat 13,3% menjadi Rp213,4 triliun
Selain menjalankan fungsi penjaminan, LPS juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pembayaran pajak sebesar Rp3 triliun pada tahun 2025, meningkat 15,3% dibandingkan tahun 2024. LPS juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp51,4 triliun, naik 8,4% dari tahun sebelumnya. Melalui program LPS Peduli, LPS turut menyalurkan bantuan tanggap bencana, termasuk untuk bencana banjir di Sumatera, dengan total nilai bantuan mencapai Rp1,4 miliar.

Program Strategis 2026
Dalam konferensi pers tersebut, LPS juga memaparkan sejumlah program strategis yang akan dijalankan pada tahun 2026. Program-program tersebut meliputi percepatan persiapan program penjaminan polis yang ditargetkan dapat diimplementasikan pada tahun 2027, pengembangan program IT BPR, serta berbagai inisiatif peningkatan literasi keuangan dan penjaminan.

Program literasi tersebut diarahkan untuk menurunkan jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening bank (unbanked), dan akan dilaksanakan secara inklusif, intensif, serta kolaboratif bersama lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), kementerian/lembaga terkait, serta pelaku industri jasa keuangan.
Menutup konferensi pers, Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi LPS.

“Tahun 2026 merupakan the Great Leap bagi LPS. Kami akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjadikan LPS sebagai lembaga resolusi yang terdepan dan terpercaya di kawasan regional, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Achmad Ichsan)