“Ini sudah hampir 80%. Total luas areanya 6,8 hektare. Kita sedang berupaya agar bisa selesai akhir Juni karena sebenarnya tinggal sedikit pekerjaan di bagian belakang,” kata Menteri Dody.

Dalam peninjauannya, Menteri Dody memastikan aspek keamanan kawasan juga menjadi perhatian. Mengingat lokasi sekolah yang berada di dekat sungai. Langkah mitigasi telah dilakukan untuk melindungi bangunan sekolah dan fasilitas pendukung dari potensi banjir.

“Ada beberapa treatment khusus yang dilakukan. Sudah dipasang bronjong dan nanti akan ditambah lagi dinding penahan air. Jadi kalau misalnya terjadi banjir besar dan air tetap melimpas, masih ada perlindungan tambahan sehingga tidak menghantam bangunan, termasuk rusun guru,” ujar Menteri Dody.

Untuk mengejar target penyelesaian, Kementerian PU bersama penyedia jasa telah menyiapkan sejumlah langkah percepatan, seperti penambahan tenaga kerja, percepatan pengiriman material utama, serta pelaksanaan pekerjaan secara paralel pada pekerjaan arsitektur, MEP, dan penataan kawasan.

“Memang masalah disini kan yang utama sebenarnya pekerja, makanya saya minta kepada penyedia jasa untuk menambah pekerjanya. Kalau sudah posisi seperti ini tidak bisa hanya 600 atau 700 orang. Paling tidak 900 sampai 1.000 orang sehingga progresnya bisa terlihat melompat. Nanti akan dimonitor oleh teman-teman Cipta Karya dan Prasarana Strategis,” kata Menteri Dody.

Kawasan Sekolah Rakyat Banyuwangi ini dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang, meliputi gedung SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, guest house, dapur, rumah pompa, rumah genset, lapangan basket, lapangan upacara, hingga lapangan sepak bola berstandar penuh. Nilai kontrak pembangunan SR ini sebesar Rp219,59 miliar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis Jawa Timur melalui penyedia jasa Nindya – Modern KSO.

“Semua Sekolah Rakyat yang dibangun oleh Bapak Presiden standarnya adalah sekolah internasional. Beliau ingin memuliakan adik-adik kita dari keluarga prasejahtera dengan menyediakan sekolah yang megah dan berkualitas. Mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga asrama, makan, seragam, sepatu, hingga laptop. Harapannya adalah memutus rantai kemiskinan ekstrem dan menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Dody.

Secara nasional, Kementerian PU tengah menyelesaikan pembangunan 93 Sekolah Rakyat yang ditargetkan dapat berfungsi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Program tersebut merupakan bagian dari target pemerintah untuk menghadirkan satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten secara bertahap hingga mencapai sekitar 500 sekolah pada tahun 2029.

“Kita berharap 93 Sekolah Rakyat yang sedang dibangun saat ini dapat fungsional seluruhnya pada tahun ajaran baru Juli 2026. Ini akan menjadi awal beroperasinya Sekolah Rakyat yang dibangun secara penuh oleh Kementerian PU untuk mendukung pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia,” tandas Menteri Dody.(ikhsan)

“Saya menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengambil langkah bersejarah, strategis dan visioner,” kata Menkop Ferry Juliantono saat acara launching Program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Semarang, Jumat (5/6).

Ia menyampaikan bahwa Provinsi Jateng menjadi provinsi yang bersejarah bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Sebab dari Jawa Tengah, koperasi pertama kali berdiri yaitu di Banyumas. Atas inisiatif program Insersi Pendidikan Perkoperasian tersebut, Menkop bertekad untuk mendorong provinsi lainnya dapat meniru upaya dari Pemprov Jateng.

“Harapannya agar provinsi-provinsi lain bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah,” kata Menkop Ferry.

Menkop berharap melalui program ini dapat menjadi model pengembangan pendidikan perkoperasian yang sistematis dan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Dengan begitu kedepannya generasi muda Indonesia dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam rangka mendukung peningkatan SDM koperasi.

“Melalui program insersi ini, kita ingin kurikulum koperasi secara utuh dapat diajarkan di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,” katanya.

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian ini menyasar lebih dari 6,3 juta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai koperasi tanpa menambah beban kurikulum. Program ini juga digadang-gadang menjadi model nasional dan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Menkop menegaskan bahwa sistem ekonomi nasional yang saat ini lebih condong ke sistem ekonomi kapitalistik secara perlahan-lahan didorong untuk kembali ke sistem ekonomi pancasila dengan menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui pemahaman yang benar terkait koperasi bagi kalangan muda melalui sistem pendidikan insersi tersebut.

Menkop Ferry juga menyinggung Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih memberlakukan aturan lama yaitu UU No 25 tahun 1992. Undang-undang ini perlu diperbaharui dalam rangka mewujudkan iklim koperasi yang berdaya saing tinggi serta sesuai dengan kondisi terkini.

Oleh karena itu Kemenkop bersama stakeholder lainnya berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan RUU Perkoperasian di DPR agar dapat segera dilaksanakan dan disahkan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan koperasi adalah amanat konstitusi sekaligus sokoguru perekonomian nasional. Menurutnya program ini mengintegrasikan materi koperasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada sehingga tanpa harus menambah mata pelajaran baru.

“Hari ini kita sedang menanam benih peradaban ekonomi masa depan. Kita sedang menyiapkan jutaan anak-anak Jawa Tengah agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, bergotong royong, dan mampu membangun kesejahteraan bersama melalui koperasi,” kata Ahmad Luthfi.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng Eddy S. Bramiyanto menambahkan proses penyusunan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian ini dilaksanakan secara bertahap dan kolaboratif sejak Triwulan IV Tahun 2025. Komunikasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya terus dilakukan agar program ini efektif dilaksanakan.

“Melalui sinergi yang kuat, Jawa Tengah diharapkan menjadi pelopor pendidikan perkoperasian yang terintegrasi dalam pembelajaran guna membentuk generasi yang berkarakter gotong royong, berjiwa kewirausahaan, dan memahami ekonomi kerakyatan,” ucapnya. (Ikhsan)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen Suharti mengatakan kenaikan anggaran yang diterima pihaknya tahun ini ditujukan untuk mendukung program direktif Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, anggaran pendidikan posisi sekarang sedang dalam proses untuk penambahan anggaran untuk program direktif Presiden, sedang dalam pembahasan. Jadi tentu ini juga akan menambah kran anggaran Kemendikdasmen dan tidak akan terganggu dengan anggaran yang sudah dialokasikan untuk MBG,” kata Suharti usai membuka kegiatan acara Dialog Kebijakan Kemendikdasmen di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Lebih lanjut, ia menjelaskan kenaikan anggaran pendidikan tersebut akan digunakan untuk menambah jumlah penerima manfaat beberapa program prioritas Kemendikdasmen yang mendapat arahan langsung dari Presiden, di antaranya digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran papan interaktif digital (PID), revitalisasi satuan pendidikan, hingga penyaluran tunjangan kesejahteraan bagi guru.

“Sedang dalam proses untuk penambahan anggaran untuk program direktif Presiden, seperti yang Pak Presiden sampaikan untuk revitalisasi sekolah akan ada penambahan 60 ribu satuan pendidikan, kemudian penyediaan IFP atau PID jadi 3 IFP per sekolah ini semua sedang dalam proses pembahasan,” katanya.

Sebelumnya pada Kamis (19/2), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Ia memastikan seluruh program strategis pendidikan tetap berjalan dan bahkan terus diperluas.

“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Ia menekankan bahwa MBG tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari Program Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat, yang mencakup kebiasaan hidup sehat, beribadah, gemar belajar, hingga bermasyarakat.

“Kebijakan MBG merupakan bagian tak terpisahkan dari program Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat. Makan bergizi bukan hanya soal nutrisi, tetapi bagian dari pembentukan karakter,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdi menyampaikan apresiasi atas konsistensi Swara Pendidikan yang terus memberikan kontribusi melalui pemberitaan seputar dunia pendidikan di Kota Depok. Ia mengaku telah mengikuti perjalanan dan perkembangan media tersebut sejak lama.

“Saya kenal Pimred Bang Agus JP, beliau luar biasa. Porsi pemberitaan Swara Pendidikan sangat besar dan konsisten mengangkat isu-isu pendidikan. Peluang silaturahmi dengan dunia pendidikan juga sangat luas. Saya pikir tepat sekali memilih segmentasi pendidikan, mulai dari kampus hingga sekolah, dari TK sampai SMA,” ungkap Rusdi.

Rusdi juga mengenang pengalamannya saat bertugas di harian Republika. Menurutnya, pemberitaan pendidikan bukan hal yang asing baginya.

“Dulu saya di Republika, saat itu ada rubrik khusus pendidikan ditambah satu segmen kampus. Saya juga satu kantor dengan Cak Pri dari Swara Pendidikan. Jadi saya sangat mengapresiasi dan bangga dengan Swara Pendidikan serta para wartawannya yang juga menjadi anggota PWI,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Rusdi turut memberikan motivasi kepada jajaran redaksi Swara Pendidikan, khususnya Pemimpin Redaksi Agus Sutaman, yang saat ini telah lolos verifikasi administrasi dan faktual Dewan Pers.

“Sebagian wartawan Swara Pendidikan juga merupakan anggota PWI Kota Depok. Bang Agus juga sudah terverifikasi Dewan Pers. Tinggal satu langkah lagi menuju verifikasi utama. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan bisa tercapai,” harapnya.

Rusdi menegaskan bahwa PWI Kota Depok siap memberikan dukungan kepada media yang konsisten mengembangkan literasi dan informasi pendidikan.

“Saya ucapkan selamat atas verifikasi dari Dewan Pers. Semoga Swara Pendidikan semakin maju dan terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Kota Depok,” tutup Rusdi, disambut tepuk tangan jajaran redaksi dan tamu undangan. (Ichan)