Pada fase tanggap darurat, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh memfokuskan upaya pada penyelesaian sisa volume sampah dan material pascabencana yang menghambat akses serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan.

Selain itu, dilakukan penyediaan layanan air limbah domestik dan limbah tinja dengan memobilisasi toilet portable, toilet mobile, serta toilet knock down untuk mendukung kebutuhan sanitasi darurat masyarakat terdampak.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa infrastruktur air dan sanitasi yang layak dan merata sangat penting dalam kondisi bencana seperti di Sumatera.

“Karena dalam kondisi bencana tidak hanya sebatas pemenuhan pangan saja, ketersediaan air dan infrastruktur juga sangat penting,” kata Menteri Dody.

Selanjutnya memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU merencanakan pemulihan infrastruktur sanitasi sekaligus meningkatkan infrastruktur pengelolaan sanitasi agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik kembali berfungsi secara normal dan berkelanjutan. Langkah ini mencakup pengadaan truk tinja, tangki septik beserta bioaktivator, serta pendampingan tata kelola dan penyusunan studi teknis apabila diperlukan.

Kementerian PU menyiapkan penanganan Tempat Pemrosesan Akhir Rantau di Kabupaten Aceh Tamiang meliputi perbaikan sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru, perbaikan jalan akses, serta pengadaan alat berat. Hingga 27 Desember 2025, progres yang telah dilakukan antara lain pengangkutan sampah dan lumpur dari rumah sakit, pasar, dan kawasan permukiman ke area disposal, pembersihan jalan akses menuju TPA, serta pemesanan geotekstil untuk perkuatan sel landfill.

Di sektor air limbah, Kementerian PU juga melakukan penanganan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Aceh Tamiang mencakup perbaikan jalan akses, pembersihan IPLT eksisting, serta rehabilitasi unit bak pengolahan, termasuk bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland. Progres per 27 Desember 2025, telah dilaksanakan pembersihan jalan akses menuju IPLT dan pembersihan lumpur pada bak pengolahan sebagai langkah awal pemulihan fungsi layanan.

Selain itu, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 sebagai bagian dari inovasi peningkatan layanan sanitasi ke depan. (Ichan)

Menurutnya, pemulihan konektivitas merupakan prioritas utama karena banyak jalur strategis yang terputus, menghambat mobilitas warga dan distribusi bantuan. “Atas arahan Bapak Presiden, seluruh sumber daya Kementerian PU bergerak maksimal untuk memastikan akses darat dapat segera pulih. Kami terus bekerja karena ini menyangkut mobilitas warga, distribusi bantuan, dan aktivitas pemulihan di lapangan,” ungkap Dody Hanggodo pada Jumat (12/12/2025) lalu.

Hingga 12 Desember 2025, sejumlah ruas jalan nasional di Aceh masih terputus, dan Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus melakukan penanganan.

Berikut adalah detail penanganan pada lima ruas jalan yang terdampak: Jembatan Krueng Tingkeum di Lintas Bireuen-Aceh Utara yang putus, kini sedang dipasang jembatan bailey dengan progres pendorongan mencapai 15 meter.

Jembatan sementara diperkirakan bisa berfungsi pada 14 Desember 2025, dan pemasangan bailey di jembatan eksisting ditargetkan selesai pada 20 Desember 2025.

Jembatan Teupin Mane di Ruas Bireuen–Bener Meriah yang putus, sedang dilakukan pemasangan bailey, dan diperkirakan selesai pada 15 Desember 2025.

Koridor Bireuen–Aceh Tengah mengalami hambatan akibat enam jembatan yang putus. Penanganan intensif terus dilakukan, dengan target pemulihan koridor pada 30 Desember 2025.

Ruas Blangkejeren–Aceh Tenggara juga terdampak, dengan dua titik badan jalan yang amblas. Penimbunan dan perbaikan jalan diperkirakan selesai pada 28 Desember 2025. Ruas Kutacane juga sedang dalam perbaikan dengan pemasangan bailey dan penimbunan oprit, dengan target fungsional pada 30 Desember 2025.

Ruas-ruas Jalan yang Sudah Terhubung Kembali

Beberapa jalur strategis di Aceh sudah kembali dapat dilalui. Ruas Banda Aceh–Meureudu dan Meureudu–Pidie Jaya–Bireuen telah berfungsi kembali sejak 12 Desember 2025 setelah penimbunan oprit jembatan selesai.

Selain itu, jalan dari Lhokseumawe hingga Kota Langsa juga sudah dapat dilalui setelah pembersihan sedimen selesai. Jalur Langsa–Kuala Simpang juga telah dibuka sejak 9 Desember 2025, dan akses Kuala Simpang–Perbatasan Sumut kini sudah fungsional untuk semua jenis kendaraan. Jalur Genting Gerbang–Celala–Aceh Tengah telah terhubung untuk roda dua, dan akses untuk roda empat diperkirakan akan dibuka pada 17 Desember 2025.