Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Hasil monitoring lapangan menunjukkan pekerjaan pondasi dan struktur pada mayoritas bangunan utama telah rampung. Sejumlah fasilitas pendidikan, rumah ibadah, asrama, serta bangunan penunjang saat ini memasuki tahap pekerjaan arsitektur dan instalasi MEP secara bertahap.

Di sisi kawasan, pembangunan fasilitas penunjang termasuk lapangan dan area olahraga juga terus berjalan. Sebagian pekerjaan telah memasuki tahap akhir, sementara beberapa area lainnya masih dalam proses penyelesaian sesuai tahapan konstruksi.

Untuk menjaga percepatan penyelesaian, Kementerian PU menerapkan berbagai langkah strategis, antara lain optimalisasi metode pelaksanaan melalui penggunaan metal deck dan wiremesh pada struktur plat lantai, penambahan alat berat, serta penguatan pasokan beton melalui dukungan batching plant di lokasi proyek.

Pemenuhan material dan peralatan konstruksi utama juga terus dioptimalkan guna menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta memastikan target pembangunan dapat dicapai sesuai jadwal.

Kementerian PU menargetkan penyelesaian struktur dan rangka atap pada Mei 2026, dilanjutkan pekerjaan fasad, arsitektur, MEP, dan penataan kawasan secara bertahap hingga pertengahan Juni 2026.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proyek berjalan sesuai target waktu, mutu, dan fungsi layanan pendidikan yang direncanakan.

Kementerian PU berkomitmen memastikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ogan Ilir dapat segera difungsikan guna mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan. (Ikhsan)

Menteri Dody menyampaikan bahwa pembangunan flyover akan dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya terkait penyediaan lahan.

“Kita akan kerjakan bersama-sama dengan Pak Bupati. Saya minta lahannya yang diperlukan untuk membangun sekitar 1,1 kilometer flyover ini disiapkan,” kata Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, desain flyover harus direncanakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan lalu lintas jangka panjang, misalnya mampu mengakomodasi kebutuhan traffic kendaraan hingga 20 tahun mendatang.

“Kalau hanya dua jalur, lima tahun bisa penuh lagi. Kemacetan di flyover jauh lebih berbahaya dibandingkan di jalan biasa. Karena itu, kita harus hitung matang agar aman dan fungsional dalam jangka panjang,” tegas Menteri Dody.

Simpang Mangli dinilai sebagai titik strategis yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan kawasan menuju arah industrialisasi sesuai visi Pemerintah Kabupaten Jember. Pembangunan flyover diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar arus kendaraan di kawasan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU akan memulai tahapan pemetaan lokasi, penyusunan Detailed Engineering Design (DED) serta pekerjaan konstruksi. Pembangunan direncanakan dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2026, dengan target penyelesaian konstruksi diproyeksikan sekitar tiga tahun, menyesuaikan hasil perencanaan teknis dan kesiapan lahan.

“Estimasi kebutuhan anggaran masih dalam tahap perhitungan dan akan disesuaikan dengan hasil DED serta kesiapan lahan. Mudah-mudahan 2026 sudah bisa mulai pekerjaan,” ujar Menteri Dody.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi atas respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung infrastruktur di daerah. Bupati Jember menilai kehadiran Menteri Dody menjadi bukti komitmen dalam membantu percepatan pembangunan di daerah.

“Pemerintah Kabupaten Jember optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Muhammad Fawait. (Ichan)

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody menegaskan komitmen Kementerian PU untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak, mengingat pergerakan tanah di Desa Padasari berpotensi membahayakan warga.

“Sudah ada kajian Badan Geologi dari Kementerian ESDM di Bandung yang menyatakan kawasan ini sudah tidak layak untuk menjadi permukiman. Jadi mungkin yang tepat adalah memindahkan ke tempat yang aman,” kata Menteri Dody.

Pembangunan huntara akan dilaksanakan setelah ada usulan resmi pemerintah daerah serta penyelesaian administrasi penetapan lokasi dan calon penerima manfaat.

“Pak Bupati menyampaikan ada lahan seluas 12 hektare. Nanti minta tolong sama kita dan BNPB. Untuk pembangunannya mungkin huntara dulu sekitar 900 sampai seribuan unit, kita tunggu arahan Pak Bupati. Nanti dari arahan itu akan dibuat desainnya, kalau sudah oke kita approve,” tutur Menteri Dody.

Sebelumnya terdapat 3 calon lahan relokasi yang berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Berdasarkan hasil kajian, lahan di Desa Capar seluas sekitar 12 hektare direkomendasikan sebagai lokasi pembangunan hunian sementara.

Huntara yang akan dibangun Kementerian PU ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga minggu sejak pekerjaan dimulai. Pemerintah berharap sebelum Lebaran masyarakat sudah dapat menempati hunian sementara tersebut.

“Huntara PU biasanya dikerjakan sekitar tiga mingguan. Harapannya sebelum Lebaran sudah bisa ditempati. Lengkap dengan fasilitas umum, kamar mandi, dan sarana pendukung lainnya. Kurang lebih seperti yang pernah kita bangun di Sumatera Utara dan Aceh, lengkap dengan tempat tidur, lemari, dan kipas angin,” jelas Menteri Dody.

Untuk tahap awal, fokus penanganan adalah penyediaan hunian sementara guna memastikan warga segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Sementara itu, pembangunan hunian tetap akan dibahas lebih lanjut sesuai persyaratan teknis dan rekomendasi geologi.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dody juga meninjau langsung calon lokasi huntara di Desa Capar serta berdialog dengan masyarakat terdampak. Pemerintah daerah menyatakan akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi penetapan lokasi dan data calon penerima huntara agar proses pembangunan dapat segera dimulai. (ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” kata Menteri Dody.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh dilaksanakan pada dua paket pekerjaan, yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2, dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun. Biaya pembangunannya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (KSO) untuk paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk untuk paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2.

Paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe dengan progres fisik keseluruhan mencapai 2,81% (data per 30 Januari 2026). Pekerjaan konstruksi Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dilaksanakan selama 240 hari kalender, dimulai 28 November 2025 dan ditargetkan selesai 25 Juli 2026 dengan nilai kontrak Rp782,29 miliar.

Selanjutnya untuk Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 mencakup Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil dengan progres keseluruhan 1,70%. Paket Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 memiliki nilai kontrak sebesar Rp757,05 miliar dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender, dimulai 18 Desember 2025 dan ditargetkan selesai 14 Agustus 2026.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh merupakan bagian dari lanjutan komitmen pemerintah setelah menyelesaikan 164 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I yang tuntas pada 2025. Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

Setiap lokasi sekolah dilengkapi fasilitas asrama siswa dan guru serta ruang pembelajaran terpadu seperti ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan dan pusat pembelajaran digital. Selain itu juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan siswa, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, dan area hijau.

Bangunan Sekolah Rakyat didesain tidak hanya mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, tetapi juga memperhatikan mitigasi risiko bencana. Melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh, Kementerian PU menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia dan memperkuat ketangguhan sosial dan ekonomi.

Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), terdiri dari 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Hingga 23 Januari 2026, progres fisik secara nasional mencapai 4,56%, dengan sisa waktu pelaksanaan hingga Juni–Agustus 2026, sehingga diharapkan seluruh Sekolah Rakyat Tahap II dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026/2027. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntara menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak dan aman.

“Kita juga sedang membangun huntara, total ada 1.606 unit. Targetnya sebelum masuk bulan Ramadhan selesai semua, itu sesuai arahan dari BNPB,” kata Menteri Dody saat Rakor Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Pembangunan huntara tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera Utara yakni Tapanuli Selatan sebanyak 431 unit serta di Provinsi Aceh meliputi 480 unit di Kabupaten Bener Meriah, 400 unit di Kabupaten Aceh Utara, 211 unit di Pidie Jaya dan 84 unit di Aceh Tamiang yang saat ini sudah selesai. Seluruh pembangunan dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan kecepatan, kualitas, dan keselamatan.

Dari sisi teknis, bangunan huntara menggunakan sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan yang dirancang kuat, cepat dibangun, serta tetap memberikan kenyamanan bagi penghuni. Sistem ini juga memungkinkan proses pembangunan dilakukan secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas bangunan.

“Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa kita pakai selama ini di mana-mana, dan sudah terbukti secara kualitas serta tahan lama,” ujar Menteri Dody.

Salah satu lokasi pembangunan huntara yang selesai hari ini (10/1/2026) berada di Kabupaten Aceh Tamiang 1 sebanyak 84 unit. Huntara ini dirancang untuk menampung sekitar 336 jiwa atau 84 kepala keluarga (KK) dalam satu kawasan. Setiap blok huntara dapat menampung hingga 12 KK atau sekitar 48 jiwa.

Kawasan huntara Aceh Tamiang juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang kebutuhan dasar penghuninya, antara lain toilet komunal, instalasi listrik dan pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi. Fasilitas ini disiapkan agar masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan layak selama masa tinggal sementara. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas utama dalam penanganan pascabencana, karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, serta keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih. Fasilitas ibadah, layanan kesehatan, dan hunian sementara harus segera berfungsi normal agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman dan layak,” kata Menteri Dody.

Di Kecamatan Manyak Payed, pengeboran sumur bor di Masjid Simpang Lhee telah mencapai kedalaman 82 meter dan saat ini sudah memasuki tahap konstruksi serta mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Sementara itu, di Desa Meurandeh, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 88 meter dari rencana 90 meter dan sedang dipersiapkan untuk tahap reaming sebagai bagian dari konstruksi sumur permanen.

Pada Kantor Camat Kuala Simpang, pengeboran telah mencapai kedalaman 77 meter dari rencana 80 meter. Berdasarkan hasil kajian hidrogeologi, lokasi ini memiliki potensi akuifer pada kedalaman 23–35 meter serta di atas 150 meter, sehingga pekerjaan dilanjutkan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan sumber air. Lokasi ini termasuk dalam daftar prioritas yang dipersiapkan menuju tahap konstruksi.

Di Kecamatan Banda Mulia, pengeboran di Masjid Al Ikhlas Gampong Sukajadi telah mencapai kedalaman 72 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer berada pada rentang 39–78 meter. Sementara itu, pengeboran di TK Nurul Ikhlas Telaga Meuku II, Sidomulyo telah mencapai pilot hole sedalam 82 meter dari rencana 100 meter dan menunjukkan indikasi akuifer pada kedalaman yang sama, sehingga diproyeksikan segera memasuki tahapan konstruksi.

Adapun di Kecamatan Karang Baru, pengeboran di Kantor Datok Gampong Menanggini baru mencapai pilot hole sedalam 25 meter dari rencana 60 meter dan sementara terkendala akibat kerusakan gearbox alat bor.

Di lokasi lain, Pesantren Darul Mukhlisin telah mencapai pilot hole sedalam 72 meter dari target 100 meter, dengan beberapa lapisan potensi akuifer teridentifikasi pada kedalaman 8–19 meter, 28–39 meter, serta di atas 98 meter, dan saat ini menunggu pembuatan mata bor untuk melanjutkan pekerjaan.

Sementara itu, di Kecamatan Bendahara, pengeboran di Desa Matang Teupah telah mencapai pilot hole sedalam 73 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer pada kedalaman 39–78 meter dan 78–92 meter. Pekerjaan di lokasi ini masih menunggu pengiriman mud pump yang sedang dalam proses penjemputan dari Bireuen ke Aceh Tamiang.

Di Desa Bandar Khalifah, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 104 meter dari rencana 150 meter dan terus dilanjutkan secara bertahap.

Untuk memastikan ketepatan titik dan kedalaman pengeboran, Kementerian PU telah melaksanakan kegiatan survei geolistrik di sejumlah lokasi, meliputi Desa Gelung Kecamatan Seruway, Desa Meurandeh Kecamatan ManyakV Payed, Kecamatan Tenggulun (dua lokasi), Padang Linggis, Pante Cempa, Bandar Khalifah Hulu, dan Ronggoh.

Selain itu, pada hari ini juga telah dilaksanakan survei geolistrik tambahan untuk beberapa lokasi usulan, termasuk di Manyak Payed dan Kantor Kejaksaan Negeri, serta penambahan dua lokasi cadangan sebagai langkah antisipasi.

Sejumlah titik yang telah direncanakan untuk memasuki tahap persiapan konstruksi sumur meliputi Desa Meurandeh, Kantor Camat Kuala Simpang, TK Nurul Ikhlas Banda Mulia, dan Desa Matang Teupah, sembari menunggu kesiapan tim logging, reaming, dan penyempurnaan konstruksi sumur. (Ichan)

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan tanggul Ciliwung merupakan infrastruktur strategis yang harus dipercepat untuk mengurangi risiko banjir di pemukiman padat.

“Pengendalian banjir membutuhkan sistem yang bekerja menyeluruh. Pembangunan tanggul Ciliwung menjadi prioritas agar masyarakat di sepanjang sungai mendapatkan perlindungan yang lebih baik,”ujar Menteri Dody.

Kepala melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–Cisadane David Partonggo Oloan Marpaung menjelaskan bahwa pembangunan tanggul dilakukan di beberapa ruas prioritas yang memiliki risiko luapan tertinggi.

“Panjang keseluruhan tanggul yang akan dikerjakan mencapai sekitar 33,69 km, dengan rincian 17,14 km sudah terbangun dalam periode 2013–2024 dan 200 m akan diselesaikan melalui pekerjaan lanjutan pada tahun 2025,”ujar David dalam paparannya beberapa waktu lalu di Bendungan Ciawi, Bogor

Selain capaian tersebut, BBWS Ciliwung-Cisadane juga menyiapkan paket pekerjaan tanggul baru yang akan dilaksanakan pada periode 2026–2029, mencakup beberapa kelurahan prioritas seperti Manggarai, Kampung Melayu, Bidaracina, Kebon Baru, Pengadegan, Rawajati, Pejaten Timur, hingga Tanjung Barat. Total panjang tanggul yang masuk dalam rencana konstruksi lanjutan mencapai 16,55 km sesuai tabel perencanaan yang telah disusun.

“Ruas-ruas ini berada di zona kritis yang selama ini sering terdampak luapan. Dengan pembangunan tanggul permanen, risiko genangan dapat ditekan secara signifikan,”tambah David.

Pengendalian banjir Sungai Ciliwung tidak hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi juga sistem monitoring modern. BBWS Ciliwung-Cisadane saat ini mengoperasikan Command Center Pengendalian Banjir yang dilengkapi CCTV pemantau sungai, dan Early Warning System yang digunakan untuk kesiapsiagaan jika terjadi banjir.

“Melalui sistem peringatan dini, kami dapat memproyeksikan potensi banjir, durasi genangan, hingga wilayah terdampak. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan saat terjadi peningkatan debit di Ciliwung,”tambah David.

Dengan percepatan pembangunan tanggul Ciliwung dan penguatan sistem monitoring banjir, Kementerian PU memastikan upaya pengendalian banjir di Jabodetabek dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat. (Ichan)

Pada peringatan Hakordia yang mengusung tema “Satukan Aksi, Jaga Integritas dan Infrastruktur Bangsa”, Menteri Dody menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya di lingkungan Generasi Muda (Genmud) PU.

“Peringatan Hakordia bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dalam membangun kesadaran antikorupsi melalui pendekatan yang relevan dengan anak muda,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menegaskan komitmen Kementerian PU dalam upaya pencegahan korupsi yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Ini adalah bukti nyata bahwa Bapak Presiden Prabowo tidak mentolerir segala bentuk penyelewengan,” tegas Menteri Dody.

Selama hampir delapan dekade, Kementerian PU telah membangun infrastruktur berkeadilan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Saat ini, Kementerian PU mengusung visi dan misi PU608 yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, sebagai upaya mendorong pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta penguatan ideologi bangsa melalui pembangunan infrastruktur yang berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody secara khusus berpesan kepada Genmud PU agar menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam bekerja.

“Kementerian PU sudah menjalankan PU608. Saya berharap Genmud PU juga menjalankannya dengan integritas, baik di setiap meja pengadaan, dalam keputusan kecil sehari-hari, maupun di pekerjaan lapangan meskipun berada di bawah tekanan,”kata Menteri Dody.

Menutup arahannya, Menteri Dody menyampaikan harapan besar kepada Genmud PU sebagai motor perubahan budaya integritas di lingkungan kementerian.

“Saya berharap Genmud PU dapat menjadi agen perubahan agar integritas terus tumbuh dan kepercayaan publik semakin meningkat. Saya optimis Genmud PU adalah generasi yang bersih, tegas, berani, dan selalu menempatkan Tuhan di hati masing-masing,” tandas Menteri Dody. (Ichan)