Pembangunan ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascaerupsi dan banjir lahar Gunung Marapi tahun 2024, sekaligus penguatan sistem mitigasi dan penanganan lahar pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan sabo dam merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kebencanaan. Seluruh pekerjaan dilaksanakan mengacu pada master plan pengendalian sedimen Gunung Marapi yang telah disusun secara komprehensif.

“Bencana tidak bisa lagi dipandang sebagai pekerjaan sektoral semata. Ini harus dibaca sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Dalam arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ketahanan energi, pangan, dan air menjadi fondasi utama pembangunan bangsa,” kata Menteri Dody.

Secara keseluruhan, Kementerian PU merencanakan pembangunan 56 unit sabo dam di 24 sungai di kawasan Gunung Marapi secara bertahap sebagai bagian dari penanganan jangka panjang banjir lahar dingin. Pada Tahap I (TA 2025–2027), akan dibangun 8 sabo dam dan 1 series river training works, meliputi 5 unit di Kabupaten Tanah Datar dan 3 unit di Kabupaten Agam, serta pekerjaan river training works di Sungai/Batang Pagu-Pagu, Kabupaten Tanah Datar.

Delapan sabo dam tahap awal ini memiliki total kapasitas tampungan sedimen sekitar 440.000 m³ dan ditargetkan selesai pada akhir 2027, dengan dukungan percepatan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Salah satu sabo dam di Sungai Batang Malana bertipe oprit dengan lebar 48,4 meter dan tinggi 8 meter, serta kapasitas tampung 12.950 m³ sedimen.

Menteri Dody juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, masyarakat setempat tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus berperan aktif dalam proses pembangunan. Kami akan mengutamakan penggunaan material dan tenaga kerja lokal agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Menteri Dody.

Pembangunan sabo dam ini diharapkan dapat melindungi lahan pertanian seluas kurang lebih 9,56 hektare, permukiman dengan total sekitar 37.200 penduduk, serta menjaga jalan nasional sepanjang kurang lebih 2,1 km agar tetap berfungsi dan tidak terputus akibat aliran lahar.

Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan program lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2026-2029, termasuk pembangunan 10 unit sabo dam dan 22 unit check dam di Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman, dan Kota Padang. Seluruh langkah tersebut dilaksanakan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan. (Ichan)

Percepatan pekerjaan telah dimulai melalui penyelidikan tanah dan pengeboran (soil investigation) untuk memastikan desain konstruksi yang aman dan efektif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan pada 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo bersama Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau langsung lokasi penanganan bencana banjir kawasan Aek Tukka dan Aek Gala-Gala di Tapanuli Tengah, Kamis (26/2/2026).

Saat ini penanganan Aek Tukka masih bersifat darurat melalui pembangunan tanggul sungai, baik dengan metode pancang (sheet pile) pada kawasan padat permukiman maupun tanggul tanah. Namun, Menteri Dody menekankan pentingnya percepatan pembangunan sabo dam sebagai solusi permanen.

“Khusus di sini (Aek Tukka) saya minta dipercepat pembangunan sabo dam-nya. Paling tidak tahun ini harus sudah ada yang selesai. Karena kalau terjadi hujan deras 4–5 jam, saya khawatir tanggul darurat ini tidak akan mampu menahan material dari hulu. Karena itu dam harus segera dibangun agar sedimen, pasir, kayu, dan batu bisa tertahan di atas, sementara air tetap mengalir,” kata Menteri Dody.

Sebagai tahap awal, pada 2026 akan dibangun empat sabo dam di DAS Aek Tukka, yakni Sabo Dam (TK-D.1) di Desa Bona Lumban, Sabo Dam (TK-D.2) di Desa Hutan Nabolon, Sabo Dam Oprit (TK-D.3) di Desa Sigala-gala, dan Sabo Dam (TK-D.4) di Desa Tukka.

Keempat sabo dam tersebut dirancang memiliki bentang antara 15–50 meter dengan tinggi 3–6 meter serta total kapasitas tampungan mencapai 205.000 m3 untuk menahan sedimen dan material lainnya dari hulu.

“Kalau air saja tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika air membawa batu, kayu, dan pasir dalam jumlah besar. Itu yang harus kita tahan di dam,” ujar Menteri Dody.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi menyampaikan bahwa pembangunan sabo dam ini merupakan bagian dari rencana pengendalian sungai secara menyeluruh di wilayah Tapanuli.

“Kami menyiapkan sabo plan untuk memperlambat arus air dan mengendalikan sedimen. Total kebutuhan untuk penanganan sungai-sungai di wilayah Tapanuli mencapai 30 sabo dam dan 6 sand pocket. Seluruh sungai kita sentuh. Atensi Bapak Menteri untuk Tukka, sesuai arahan, pada 2026 sudah ada yang selesai,” ujar Ferry.

Secara bertahap, penanganan sungai-sungai besar di Sumatera Utara dan provinsi lainnya dilakukan dalam kurun waktu hingga empat tahun. Namun khusus Sungai Aek Tukka, Ferry menyampaikan bahwa Menteri Dody meminta agar pekerjaan prioritas dapat diselesaikan pada 2026.

“Fokus utama kita di sini. Supaya masyarakat di kanan-kiri sungai tidak lagi terdampak banjir meski hujan deras turun. Itu tugas utama yang harus kita tuntaskan,” tutur Ferry.

Melalui percepatan pembangunan sabo dam permanen ini, Kementerian PU memastikan penanganan di Aek Tukka tidak hanya bersifat darurat, tetapi menjadi bagian dari sistem pengendalian sedimen dan mitigasi banjir yang lebih kuat dan berkelanjutan. (Ichan)

Hunian tersebut disiapkan sebagai fasilitas pendukung bagi jajaran Kementerian PU yang bertugas dalam penanganan kebencanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur di lapangan. Konstruksi hunian ini dilaksanakan melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.

Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody didampingi Kasatgas Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Arie Setiadi Moerwanto serta Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah.

Hunian dibangun dengan konsep modular guna mendukung kecepatan pelaksanaan serta efisiensi konstruksi, sekaligus memastikan standar kelayakan dan keselamatan bagi personel yang bertugas.

“Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa kita pakai selama ini dimana-mana, dan sudah terbukti secara kualitas serta tahan lama,” kata Menteri Dody.

Fasilitas yang disediakan meliputi bangunan dormitory dan office dengan kapasitas 84 orang di Hunian ASN Aceh Tamiang dan 36 orang di Hunian ASN di Kota Langsa. Hunian dilengkapi dengan ruang tidur, ruang kerja, ruang rapat, pantry, sanitasi, musholla serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang aktivitas koordinasi dan lapangan.

Menteri Dody menegaskan bahwa keberadaan hunian tersebut merupakan bagian dari penguatan dukungan logistik dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Aceh.

“Kami ingin memastikan seluruh jajaran yang bertugas, terutama di bidang penanganan kebencanaan, dapat bekerja maksimal. Dukungan fasilitas ini penting agar koordinasi dan respons di lapangan semakin efektif,” ujar Menteri Dody.

Hunian dibangun di lokasi strategis guna mendukung mobilitas personel dalam menjalankan tugas pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Aceh dan sekitarnya.

Melalui penyediaan dukungan operasional ini, Kementerian PU memastikan upaya percepatan pembangunan dan penanganan pascabencana dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. (Ichan)

SPAM Langkahan eksisting berkapasitas 20 liter/detik berlokasi di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, dengan sumber air baku Sungai Krueng Jambo Aye. Sistem ini melayani Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Tanah Jambo Aye dengan sekitar 3.600 sambungan rumah (SR).

Pascabanjir dan sedimentasi, instalasi pengolahan air (IPA) mengalami over capacity serta gangguan pada intake dan pipa sadap akibat perubahan morfologi sungai. Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan dan Prasarana Kawasan Aceh (BPBPK) melakukan penanganan darurat guna memulihkan layanan air bersih bagi masyarakat.

“Jadi, beberapa bulan lalu saya ke sini masih belum seperti ini. Untuk sekarang, intake-nya sudah mulai dibangun walaupun masih darurat. Dan air sudah mulai mengalir ke masyarakat, meskipun memang belum sempurna,” kata Menteri Dody

Saat ini layanan air telah kembali menjangkau sekitar 1.500 SR di tiga desa. Dalam waktu dekat, cakupan layanan ditargetkan bertambah ke tujuh desa lainnya ke arah Jambo Aye. Secara bertahap, pelayanan akan dipulihkan hingga mendekati kapasitas semula, yaitu sekitar 3.600 KK.

“Sekarang telah melayani sekitar 1.500-an SR. Jadi selain kita menangani masalah SPAM, kita juga harus menangani masalah sambungan ke rumah-rumahnya. Sebab banyak yang tertutup lumpur, ada yang bocor, ada yang harus dipotong dan diganti. Untuk saat ini memang baru menjangkau 3 desa, namun rencananya dalam waktu dekat ada 7 desa lagi. Kita upayakan secepatnya supaya layanannya bisa kembali lagi seperti semula,” ujar Menteri Dody.

Terkait kualitas air, Menteri Dody juga meminta penyempurnaan mengimbau penyempurnaan proses pengolahan agar kualitas layanan semakin optimal.

“Kualitas sebenarnya sudah bagus, tapi menurut saya pribadi masih agak keruh. Jadi saya minta Kepala Balai Cipta Karya untuk menambah beberapa filter dan chemical supaya kualitasnya lebih baik lagi. Walaupun masih kondisi tanggap darurat, air yang kita salurkan ke masyarakat harus dapat membantu melayani kebutuhan sehari-hari,” tegas Menteri Dody.

Sebagai langkah strategis jangka menengah, Kementerian PU juga akan memulai pembangunan SPAM IKK Langkahan baru berkapasitas 50 liter/detik untuk memperkuat sistem eksisting yang telah melampaui kapasitas optimal. Konstruksi direncanakan dimulai pada awal Tahun Anggaran 2026.

“Sementara waktu, kita akan menambah lagi SPAM di sampingnya dengan kapasitas 50 liter per detik. Mudah-mudahan kita upayakan sebelum akhir tahun bisa selesai. Untuk yang eksisting tetap kita manfaatkan, kapasitasnya 20 liter per detik. Ditambah 50 liter per detik, mudah-mudahan seluruh masyarakat di daerah ini bisa terlayani kebutuhan air bersihnya selama 24 jam,” jelas Menteri Dody.

SPAM baru tersebut direncanakan berlokasi bersebelahan dengan SPAM Langkahan eksisting dan didesain compact, modern, serta efisien agar memudahkan operasional dan pemeliharaan oleh PDAM Tirta Pase selaku operator. Lingkup pembangunan meliputi IPA baja kapasitas 50 liter/detik, bangunan intake, pipa transmisi dan distribusi utama, reservoir beton 600 m³, rumah pompa, rumah genset, rumah bahan kimia, bangunan kantor, bangunan SDB, serta booster untuk menjaga tekanan distribusi.

Melalui pemulihan SPAM Langkahan eksisting dan pembangunan SPAM Langkahan baru dengan kapasitas lebih besar, Kementerian PU memastikan layanan air minum di Aceh Utara kembali andal sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dasar terhadap risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.(Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa progres penanganan pascabencana di wilayah Sumatera menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor. Pada sektor layanan dasar, progres air baku dan air bersih telah mencapai 71%, dengan 153 dari 176 unit SPAM (87%) kembali fungsional.

Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah 100% berfungsi kembali. Sementara itu, jalan daerah telah mencapai progres 93% dan jembatan daerah 63%.

Untuk sektor sumber daya air, 25 dari 31 daerah irigasi terdampak saat ini dalam penanganan dengan progres 81%. Seluruh TPA dan IPLT terdampak juga telah ditangani 100%. Adapun pembangunan 1.301 unit rumah hunian telah mencapai progres rata-rata 64% dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.

Menteri Dody menegaskan, kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 teridentifikasi sebesar Rp73,98 triliun, dengan alokasi Rp4,87 triliun untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebaran kebutuhan tersebut meliputi Aceh Rp39,59 triliun, Sumatera Utara Rp17,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp17,03 triliun.

“Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappenas, saat kami menganggarkan anggaran Rp73,98 triliun untuk empat tahun itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahun 2026 sebesar Rp4,3 triliun. Arahan pada saat itu karena tanggap darurat, maka bisa mengambil dari anggaran BNPB. Namun dari Rp4,3 triliun yang sudah kami anggarkan, memang sebagian sudah berjalan karena tidak bisa menunggu. Saya berharap ada anggaran khusus untuk Rp4,3 triliun karena per hari ini, Kementerian PU masih diminta menyiapkan hunian sementara,” tegas Menteri Dody.

Selain percepatan pembangunan fisik, Kementerian PU juga mengoptimalkan skema cash for work atau padat karya tunai (PKT) sebagai instrumen percepatan pemulihan sekaligus stabilisasi ekonomi masyarakat terdampak. Pola padat karya telah dilaksanakan sejak Desember 2025 dan terus diterapkan di seluruh daerah terdampak.

“Alhamdulillah Kementerian PU semakin menggencarkan padat karya untuk kawasan yang masih tanggap darurat sesuai arahan DPR RI. Semua pekerjaan pembersihan kawasan dilakukan menggunakan pola padat karya. Di Tamiang, masyarakat membersihkan lumpur dari rumahnya. Ada kubikasi minimum yang kita tentukan agar bisa dibayar, setelah itu akan ada excavator yang mengambil dan membawa ke TPA yang juga kita perbaiki supaya bisa menampung lumpur-lumpur tersebut,” jelas Menteri Dody.

Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket guna mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.

“Ada sekitar 100 sabo dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumatera Utara. Memang belum waktunya, tapi kami takut kejadian ini akan kembali berulang, sehingga kita lakukan percepatan pembangunan sabo dam dengan model design and build. Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan, tepatnya ada 108 sabo dam di tiga provinsi bisa kita bangun dan selesaikan,” ujar Menteri Dody.

Menutup rapat koordinasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatera.

“Kami mendorong pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di hunian sementara maupun hunian tetap. Satgas juga akan memaksimalkan percepatan pemulihan di beberapa daerah yang masih memerlukan atensi agar dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2026,” kata Wakil Ketua Dasco.

“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI juga menyetujui dana tanggap darurat akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian PU dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah. Kami juga sepakat melakukan percepatan permukiman secara serentak dengan melibatkan masyarakat melalui sistem pembayaran cash for work atau padat karya tunai,” tegasnya.

Kementerian PU berkomitmen terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat, adaptif, dan berkelanjutan. (Ichan)

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menegaskan pentingnya penyelesaian infrastruktur pendukung berupa jembatan penghubung antar desa di sekitar bendungan guna memastikan akses masyarakat tetap terjaga saat bendungan terisi penuh.

“Masih ada kewajiban dari pengelola bendungan untuk membuat jembatan yang menghubungkan beberapa desa sebagai akses keluar. Hal ini penting karena apabila bendungan terisi penuh, akses masyarakat berpotensi terputus. Jembatan tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2026 agar pengisian penuh dapat dilakukan,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menyampaikan bahwa kehadiran Bendungan Lausimeme diharapkan mampu memberikan manfaat besar, khususnya dalam mengurangi potensi genangan banjir di wilayah Kota Medan. Selain sebagai pengendali banjir, bendungan ini juga dirancang untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber irigasi dan penyedia air baku bagi masyarakat.

Bendungan Lausimeme dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan dan merupakan bendungan bertipe urugan batu dengan inti tegak setinggi 73,5 meter dari dasar sungai, panjang puncak 205 meter, serta memiliki luas area genangan mencapai 125,84 hektar.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 21,07 juta meter kubik. Keberadaan bendungan ini berperan penting dalam mereduksi debit puncak banjir hingga 289 meter kubik per detik melalui sistem pintu early release, khususnya dari hulu Sungai Percut dan Sungai Deli saat musim hujan.

Selain itu, Bendungan Lausimeme akan menjadi sumber air baku untuk Kota Medan melalui Tirtanadi serta Kabupaten Deli Serdang melalui Tirta Deli dengan total kapasitas sebesar 2.850 liter per detik.

Bendungan ini juga dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) berkapasitas 1 MW. Dengan berbagai fungsi strategis tersebut, Bendungan Lausimeme diharapkan mampu mendukung ketahanan air, ketahanan energi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Utara secara berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan akan terus mengawal penyelesaian infrastruktur pendukung bendungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, baik dalam aspek pengendalian banjir, ketahanan air, maupun peningkatan konektivitas wilayah. (Ichan)

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody menegaskan komitmen Kementerian PU untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak, mengingat pergerakan tanah di Desa Padasari berpotensi membahayakan warga.

“Sudah ada kajian Badan Geologi dari Kementerian ESDM di Bandung yang menyatakan kawasan ini sudah tidak layak untuk menjadi permukiman. Jadi mungkin yang tepat adalah memindahkan ke tempat yang aman,” kata Menteri Dody.

Pembangunan huntara akan dilaksanakan setelah ada usulan resmi pemerintah daerah serta penyelesaian administrasi penetapan lokasi dan calon penerima manfaat.

“Pak Bupati menyampaikan ada lahan seluas 12 hektare. Nanti minta tolong sama kita dan BNPB. Untuk pembangunannya mungkin huntara dulu sekitar 900 sampai seribuan unit, kita tunggu arahan Pak Bupati. Nanti dari arahan itu akan dibuat desainnya, kalau sudah oke kita approve,” tutur Menteri Dody.

Sebelumnya terdapat 3 calon lahan relokasi yang berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Berdasarkan hasil kajian, lahan di Desa Capar seluas sekitar 12 hektare direkomendasikan sebagai lokasi pembangunan hunian sementara.

Huntara yang akan dibangun Kementerian PU ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga minggu sejak pekerjaan dimulai. Pemerintah berharap sebelum Lebaran masyarakat sudah dapat menempati hunian sementara tersebut.

“Huntara PU biasanya dikerjakan sekitar tiga mingguan. Harapannya sebelum Lebaran sudah bisa ditempati. Lengkap dengan fasilitas umum, kamar mandi, dan sarana pendukung lainnya. Kurang lebih seperti yang pernah kita bangun di Sumatera Utara dan Aceh, lengkap dengan tempat tidur, lemari, dan kipas angin,” jelas Menteri Dody.

Untuk tahap awal, fokus penanganan adalah penyediaan hunian sementara guna memastikan warga segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Sementara itu, pembangunan hunian tetap akan dibahas lebih lanjut sesuai persyaratan teknis dan rekomendasi geologi.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dody juga meninjau langsung calon lokasi huntara di Desa Capar serta berdialog dengan masyarakat terdampak. Pemerintah daerah menyatakan akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi penetapan lokasi dan data calon penerima huntara agar proses pembangunan dapat segera dimulai. (ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penguatan jaringan irigasi DI Semangga menjadi prioritas untuk memastikan air dapat mengalir merata ke seluruh lahan pertanian.

“Saya ke sini sengaja untuk bertemu langsung dengan para petani Merauke, mendengarkan keluhan mereka dan memberikan respons yang cepat. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah program utama. Tugas PU adalah memastikan air dan jalan dapat mendukung itu semua,” kata Menteri Dody saat berdialog dengan petani Kabupaten Merauke, Senin (9/2/2026).

Daerah Irigasi Semangga merupakan salah satu kawasan strategis pertanian di Merauke yang dikembangkan sebagai sistem irigasi rawa pasang surut untuk meningkatkan produktivitas lahan padi. Berdasarkan data teknis, DI Semangga memiliki luas fungsional sekitar 5.100 hektare.

Di kawasan tersebut telah terbangun berbagai sarana dan prasarana pendukung irigasi, antara lain 13 unit pintu air primer, 13 unit pintu air sekunder, saluran primer sepanjang 76,9 km, serta saluran sekunder sepanjang 227,17 km.

Saat ini, distribusi air di kawasan Semangga telah menjangkau sekitar 65% area layanan. Untuk mengoptimalkan sisa 35%, Menteri Dody menginstruksikan BWS Papua Merauke agar segera menyiapkan desain teknis penyempurnaan jaringan, termasuk pembenahan pintu-pintu air agar tata kelola air menjadi lebih presisi, khususnya pada musim tanam dan panen.

“Kita ingin seluruh Semangga bisa tanam tiga kali setahun. Jangan sampai saat panen, air justru tinggi dan merugikan petani. Sekarang tidak boleh ada tambahan biaya lagi bagi petani. Biaya harus serendah-rendahnya, keuntungan petani harus setinggi-tingginya,” tutur Menteri Dody.

Selain penguatan irigasi, Kementerian PU juga mendukung peningkatan jalan usaha tani dan jembatan sebagai akses distribusi hasil panen. Menteri Dody menyampaikan bahwa kondisi jalan yang sempit dan kurang memadai saat ini menyebabkan petani menanggung tambahan biaya angkut hingga Rp15.000–Rp20.000 per karung saat panen.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jalan Daerah, Kementerian PU akan melakukan pendataan dan penanganan secara bertahap pada 2026–2027 untuk memastikan akses jalan dan jembatan di kawasan pertanian Semangga dapat berfungsi optimal.

“Kita perbaiki jalannya agar standar lebarnya sama sampai ke dalam kawasan. Kalau perlu tambahan jembatan, kita siapkan desainnya dan kita selesaikan bertahap. Harapannya, akses petani lancar dan biaya logistik turun,” ujar Menteri Dody.

Dengan pengembangan sistem irigasi rawa dan peningkatan infrastruktur pendukung, DI Semangga diharapkan menjadi salah satu lumbung pangan di Papua Selatan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kementerian PU berkomitmen untuk terus hadir mendukung petani melalui penyediaan air yang andal dan infrastruktur konektivitas yang berkualitas, sehingga sektor pertanian benar-benar menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat. (Ichan)

Menteri Dody menyampaikan bahwa pemerintah hadir secara nyata dan komprehensif dalam merespons keluhan masyarakat yang telah menjadi perhatian publik nasional.

“Saya kesini sesuai arahan Bapak Presiden. Saya ditelpon Bapak Seskab, karena Bapak Presiden memberikan atensi. Viral ini beliau tahu, dan pemerintah harus hadir secara komprehensif,” kata Menteri Dody.

Lebih lanjut Menteri Dody menegaskan komitmen Kementerian PU untuk bertindak cepat dan terukur dalam menangani permasalahan tersebut, baik dari sisi penanganan darurat maupun solusi jangka panjang.

Menurut Menteri Dody, sebagai langkah awal Kementerian PU akan memfokuskan penanganan pada pengendalian luapan air sungai yang kerap menyebabkan banjir dan memperparah kerusakan infrastruktur.

“Pembersihan muara sungai dari sedimentasi atau lumpur menjadi prioritas agar tidak balik lagi ke muara sungai. Sekitar 10 kilometer panjangnya segera dibuat desain dan dibangun tanggul,” terang Menteri Dody.

Selain itu, Menteri Dody juga menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menyusun perencanaan pembangunan Jembatan Way Bungur secara permanen agar dapat memberikan akses yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Lebih lanjut Menteri Dody menjelaskan bahwa persoalan di Desa Kali Pasir tidak hanya terkait pembangunan jembatan, namun juga berkaitan dengan kondisi sungai yang selama ini menjadi kendala. Menteri Dody menyebutkan proyek jembatan tersebut telah mangkrak selama bertahun-tahun akibat permasalahan hukum dan teknis.

“Ini sudah bertahun-tahun mangkrak, saya pikir hanya masalah jembatan, ternyata ada persoalan sungai juga. Jadi semuanya harus dibereskan,” terang Menteri Dody.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, yang telah menjadikan pembangunan Jembatan Way Bungur sebagai salah satu prioritas penanganan.

“Keberadaan jembatan ini sangat strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi warga. Kami sangat mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat,” kata Bupati Ella.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang andal, berkeadilan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. (Ichan)

Dampak bencana menyebabkan tanggul hulu kanan pelintas Gondoruso jebol sepanjang kurang lebih 50 meter, mengakibatkan akses jalan desa terputus serta merusak lahan pertanian warga seluas 2 hektare. Jembatan Limpas Gondoruso yang berada di bawah kewenangan provinsi terdampak langsung dan sempat mengganggu konektivitas antarwilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo telah menginstruksikan balai-balai teknis terdekat untuk membantu pemulihan infrastruktur, terumata akses bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan warga.

“Kementerian PU bergerak cepat dengan mengerahkan alat berat untuk memastikan akses warga, terutama anak-anak sekolah dan kegiatan ekonomi masyarakat, dapat segera pulih. Infrastruktur dasar harus segera kembali berfungsi agar aktivitas sosial dan ekonomi tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Pada Senin, 2 Februari 2026, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas mulai melakukan penanganan di lapangan mengingat kondisi cuaca cerah dan aliran sungai telah berangsur surut. Sebagai langkah percepatan, dilakukan mobilisasi alat berat berupa 2 unit excavator dan 1 unit dump truck dari BBWS Brantas, serta 1 unit excavator dan 1 unit dump truck dari BBPJN Jawa Timur–Bali.

Penanganan difokuskan pada kawasan sekitar Jembatan Limpas Gondoruso yang menjadi akses utama warga Dusun Liwek dan Dusun Glendang Petung. Ruang lingkup penanganan meliputi pembersihan alur sungai dari material lahar, perbaikan tanggul yang jebol, serta perbaikan oprit Jembatan Limpas Gondoruso yang putus.

Seluruh pekerjaan dilakukan secara terpadu dengan berkoordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Lalu lintas warga masih dapat berlangsung secara fungsional melalui jalur alternatif yang melintasi area persawahan. (Ichan)