Menkop menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di Atuka merupakan bentuk tanggung jawab untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada warga Papua, khususnya masyarakat di Kampung Atuka.

Menkop menyatakan kekagumannya atas bangunan koperasi yang dibangun secara mandiri oleh Pemkab Mimika. Untuk mendukung operasional ke depan, ia mengatakan bahwa pendanaan tidak lagi dibebankan pada APBD.

Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menyiapkan untuk membantu pendampingan manajemen serta akses pembiayaan dan permodalan.

Selain itu, Menkop juga mendorong pembangunan pusat distribusi yang dikelola BUMD serta perizinan stasiun pengisian bahan bakar solar khusus nelayan di wilayah pesisir Papua Tengah.

Di akhir sambutannya, Menkop menyatakan bahwa Mimika dan Papua Tengah siap menjadi daerah percontohan bagi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia berharap seluruh warga Kampung Atuka dapat bergabung menjadi anggota koperasi agar manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat lokal.

“Koperasi ini bukan milik pemerintah pusat, ini adalah milik masyarakat Papua, milik masyarakat Atuka. Tugas kami membantu supaya ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan sejahtera,” ucapnya.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, memberikan apresiasi mendalam atas kehadiran Menkop beserta jajaran di Kampung Atuka, Kabupaten Mimika.

Kehadiran Menkop dipandang sebagai bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Wagub menyebut peristiwa ini sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, seorang menteri menginjakkan kaki langsung di kampung tersebut.

“Saya katakan bahwa baru pertama kali negara hadir di Kampung Atuka. Masyarakat Atuka yang menjemput kita dengan gembira luar biasa adalah bagian dari Negara Republik Indonesia,” ujar Deinas Geley dengan penuh haru.

Wagub Deinas menegaskan bahwa pembangunan Provinsi Papua Tengah tidak boleh hanya bergantung pada investasi skala besar, melainkan harus berpijak pada kekuatan ekonomi rakyat melalui koperasi.

Hal ini selaras dengan visi pembangunan “Papua Tengah Emas” yang berdaulat secara ekonomi. (Ikhsan)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penguatan jaringan irigasi DI Semangga menjadi prioritas untuk memastikan air dapat mengalir merata ke seluruh lahan pertanian.

“Saya ke sini sengaja untuk bertemu langsung dengan para petani Merauke, mendengarkan keluhan mereka dan memberikan respons yang cepat. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah program utama. Tugas PU adalah memastikan air dan jalan dapat mendukung itu semua,” kata Menteri Dody saat berdialog dengan petani Kabupaten Merauke, Senin (9/2/2026).

Daerah Irigasi Semangga merupakan salah satu kawasan strategis pertanian di Merauke yang dikembangkan sebagai sistem irigasi rawa pasang surut untuk meningkatkan produktivitas lahan padi. Berdasarkan data teknis, DI Semangga memiliki luas fungsional sekitar 5.100 hektare.

Di kawasan tersebut telah terbangun berbagai sarana dan prasarana pendukung irigasi, antara lain 13 unit pintu air primer, 13 unit pintu air sekunder, saluran primer sepanjang 76,9 km, serta saluran sekunder sepanjang 227,17 km.

Saat ini, distribusi air di kawasan Semangga telah menjangkau sekitar 65% area layanan. Untuk mengoptimalkan sisa 35%, Menteri Dody menginstruksikan BWS Papua Merauke agar segera menyiapkan desain teknis penyempurnaan jaringan, termasuk pembenahan pintu-pintu air agar tata kelola air menjadi lebih presisi, khususnya pada musim tanam dan panen.

“Kita ingin seluruh Semangga bisa tanam tiga kali setahun. Jangan sampai saat panen, air justru tinggi dan merugikan petani. Sekarang tidak boleh ada tambahan biaya lagi bagi petani. Biaya harus serendah-rendahnya, keuntungan petani harus setinggi-tingginya,” tutur Menteri Dody.

Selain penguatan irigasi, Kementerian PU juga mendukung peningkatan jalan usaha tani dan jembatan sebagai akses distribusi hasil panen. Menteri Dody menyampaikan bahwa kondisi jalan yang sempit dan kurang memadai saat ini menyebabkan petani menanggung tambahan biaya angkut hingga Rp15.000–Rp20.000 per karung saat panen.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jalan Daerah, Kementerian PU akan melakukan pendataan dan penanganan secara bertahap pada 2026–2027 untuk memastikan akses jalan dan jembatan di kawasan pertanian Semangga dapat berfungsi optimal.

“Kita perbaiki jalannya agar standar lebarnya sama sampai ke dalam kawasan. Kalau perlu tambahan jembatan, kita siapkan desainnya dan kita selesaikan bertahap. Harapannya, akses petani lancar dan biaya logistik turun,” ujar Menteri Dody.

Dengan pengembangan sistem irigasi rawa dan peningkatan infrastruktur pendukung, DI Semangga diharapkan menjadi salah satu lumbung pangan di Papua Selatan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kementerian PU berkomitmen untuk terus hadir mendukung petani melalui penyediaan air yang andal dan infrastruktur konektivitas yang berkualitas, sehingga sektor pertanian benar-benar menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat. (Ichan)