Normalisasi sungai yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh secara bertahap berhasil mengembalikan fungsi alur Sungai Krueng Meureudu hingga ke muara, sehingga perahu nelayan kini kembali dapat melaut dengan aman tanpa terkendala pendangkalan sedimen.

Kementerian PU bergerak cepat untuk memastikan fungsi infrastruktur Sumber Daya Air kembali normal serta mengurangi risiko banjir susulan. Penanganan darurat difokuskan pada pembersihan sedimen, pengangkatan material kayu, normalisasi, serta perbaikan alur sungai di titik-titik kritis agar aliran air kembali lancar dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

Menteri PU Dody Hanggodo berharap percepatan penanganan infrastruktur pascabencana tidak hanya bertujuan mengurangi risiko bencana lanjutan, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kementerian PU berkomitmen terus hadir dalam penanganan bencana di Aceh untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama di masa-masa sulit pascabencana,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU melalui BWS Sumatera I Aceh telah melakukan pembersihan kayu dan pelebaran Sungai Krueng Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya. Penanganan dilakukan dengan mengurangi sedimentasi, meningkatkan kapasitas aliran sungai, serta melindungi infrastruktur jalan dan jembatan di sekitarnya, terutama pada wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi.

Saat ini, alur Sungai Krueng Meureudu telah terbuka sepanjang 5.7 km, mulai dari Jembatan Jalan Nasional ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya hingga ke muara (kuala). Dengan kondisi tersebut, sungai sudah mampu mengalirkan debit air hingga kala ulang 5 tahunan sehingga perahu nelayan yang sebelumnya tertahan akibat pendangkalan material banjir bandang kini sudah dapat keluar dari tambatan dan kembali menuju laut untuk melaut dan mencari nafkah.

Kementerian PU akan terus memantau kondisi sungai dan infrastruktur pendukung lainnya serta siap melakukan langkah lanjutan untuk penanganan jangka panjang. Dengan pulihnya fungsi Sungai Krueng Meureudu, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Pidie Jaya dapat kembali berjalan normal secara bertahap, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana serupa. (Ichan)

Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Bupati Bangka Selatan Reza Herdavid, Sekda Babel Fery Apriyanto, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdiyanto, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, serta Ketua Kopdes/Kel Merah Putih Anwar.

Dalam sambutannya, Menkop Ferry menegaskan bahwa dengan sinergi yang erat antara Kementerian Koperasi (Kemenkop), KKP dan PT Pertamina Patra Niaga di Desa Tukak, maka upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan nelayan di pesisir Desa Tukak dapat diwujudkan.

Menurutnya kehadiran SPBU Nelayan yang nantinya akan dikeloka oleh Kopdes Tukak diharapkan dapat meringankan biaya operasional nelayan sekaligus memudahkan akses terhadap biosolar.

“Semoga pembangunan SPBU Nelayan yang di desa Tukak ini bisa segera dimulai dan berjalan lancar sehingga bisa memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan anggota koperasi,” kata Menkop Ferry.

Ia menambahkan bahwa peletakan batu pertama SPBU Nelayan di Tukak disebut sebagai jawaban atas kebutuhan energi nelayan yang selama ini belum terakomodasi. Menkop Ferry optimis pembangunan SPBUN dan gerai Kopdes ini akan memberi multiplier effect bagi desa.

“SPBU Nelayan ini akan memberi manfaat besar bagi koperasi dan nelayan, terutama dalam menekan biaya dan memperkuat distribusi energi,” ujarnya.

Ia menegaskan kerja sama Kemenkop dengan KKP dan Pertamina Patra Niaga akan memperkuat integrasi program Kampung Nelayan dan Kopdes Merah Putih. Dengan begitu, produksi, pemasaran, dan distribusi dapat berjalan dalam satu rantai nilai berkelanjutan.

“Nota kesepahaman ini adalah kelanjutan kerja sama sebelumnya, sekaligus langkah strategis untuk menyatukan program Kampung Nelayan dan Kopdes agar saling menguatkan,” jelasnya.

Menkop Ferry juga menyinggung rencana pengadaan kapal melalui program KKP yang akan mendukung aktivitas nelayan. Hal ini diharapkan memperkuat daya saing masyarakat pesisir. Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat direplikasi di daerah lain terutama di wilayah pesisir agar terjadi peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

“Kolaborasi dan kerjasama ini menjadi role model dan akan terus kita lanjutkan supaya nanti pendirian SPBU Nelayan bisa kita replikasi di desa pesisir di seluruh Indonesia,” kata Menkop Ferry.

Menkop Ferry kembali menyinggung soal program pembangunan 80.000 Kopdes/ Kel Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya program ini menjadi instrumen penting bagi pembangunan ekonomi rakyat yang dimulai dari desa.

Hingga saat ini progres pembangunan aset fisik Kopdes/ Kel Merah Putih di seluruh Indonesia mencapai sekitar 21 ribuan unit. Sementara invetarisasi tanah desa/ Kelurahan yang siap dibangun gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya mencapai 41 ribuan titik tanah. Untuk selanjutnya tanah-tanah idle tersebut akan disampaikan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk diverifikasi dan dilanjutkan pembangunannya.

“Pembangunan dari desa merupakan inti dari salah satu Asta Cita Presiden. Koperasi Desa akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat yang mampu memperkuat rantai nilai dari produksi hingga distribusi,” katanya.

Wamen KKP Didit Herdiawan menekankan bahwa pembangunan SPBU Nelayan ini sejalan dengan misi Presiden untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan.

“Percepatan pembangunan fisik ini (SPBU Nelayan dan gerai, gudang serta sarana pendukung lainnya) adalah untuk kesejahteraan rakyat terutama di pesisir nelayan. Ini merupakan bagian dari cerminan misi Presiden untuk mewujudkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” kata Didit.

Didit menekankan pentingnya sinergi antar lembaga agar program berjalan berkelanjutan. Ia optimis penguatan offtaker dan agregator dari hulu ke hilir dapat terlaksana dengan baik. Ia berharap Koperasi Desa di Desa Tukak menjadi contoh kolaborasi yang berkesinambungan.

“Saya optimis bahwa program Presiden yang dikomandoi Kementerian Koperasi bisa berkolaborasi, bersinergi dan ke depan kegiatan Kopdes bisa berjalan baik,” ucap Didit.

Sementara itu Bupati Bangka Selatan Reza Herdavid menyampaikan apresiasi atas pembangunan SPBU Nelayan dan aset fisik di Deda Tukak. Fasilitas ini diyakini akan semakin memudahkan masyarakat khususnya para nelayan dalam mengakses biosolar.

“Atas nama rakyat Bangka Selatan, kami berterima kasih. Kehadiran SPBU Nelayan akan membawa banyak kebaikan,” katanya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pusat, termasuk kolaborasi dengan petani tambak dan pemanfaatan pabrik CPO yang ada di wilayahnya. Reza menambahkan bahwa Bangka Selatan memiliki koperasi besar yang siap menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan SPBU Nelayan di desaTukak. Eko menegaskan komitmen Patra Niaga sebagai garda terdepan dalam melayani energi bagi masyarakat pesisir. Ia menekankan bahwa dengan kehadiran SPBU Nelayan akses biosolar akan lebih mudah, harga terjangkau sesuai ketetapan pemerintah, dan suplai BBM terjamin.

“Dengan SPBU ini Pertamina Patra Niaga berharap bisa membantu masyarakat nelayan dan pesisir untuk lebih efisien dalam berlayar sehingga akan tercipta multiplier effect yang banyak sehingga desa Tukak akan lebih maju dan makmur,” kata Eko. (Ichan)