Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Senin (22/6), diikuti oleh 347 pegawai.

Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Antonio Wasono Imam Prakoso yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menjadi Kepala Biro Umum dan Hukum; Nova Arisne dari Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (_Event_) menjadi Kepala Biro Data dan Sistem Informasi; I Gusti Ayu Dewi Hendriyani dari Asisten Deputi Manajemen Strategis menjadi Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan; Indri Wahyu Susanti dari Kepala Biro Komunikasi menjadi Asisten Deputi Manajemen Strategis; serta Fransiskus Handoko dari Asisten Deputi Strategi _Event_ menjadi Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi.

Selain itu, Ari Prasetyo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi dilantik sebagai Asisten Deputi Manajemen Investasi; Indera Dewantho dari Kepala Biro Data dan Sistem Informasi menjadi Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III; Titik Lestari dari Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan menjadi Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (_Event_); serta Raden Wisnu Sindhutrisno dari Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III menjadi Asisten Deputi Strategi Event.

“Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada 347 pegawai yang pada hari ini resmi diambil sumpahnya dan dilantik,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Menpar berharap amanah yang diberikan kepada para PNS serta pejabat yang baru dilantik dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme dalam mendukung kinerja organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Menpar, pengambilan sumpah dan pelantikan bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan wujud komitmen moral dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

“Sumpah yang saudara dan saudari ucapkan mengandung makna kesetiaan kepada negara, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, serta komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pelantikan ini juga menandai kepercayaan negara kepada saudara dan saudari. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menpar juga mengapresiasi dedikasi seluruh insan Kementerian Pariwisata yang telah berkontribusi menghadirkan berbagai capaian strategis sektor pariwisata dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, sektor pariwisata berhasil mencatatkan devisa tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Indonesia, disertai rekor pergerakan wisatawan nusantara yang terus meningkat.

Prestasi tersebut semakin diperkuat dengan capaian Indonesia dalam ajang Global Travel Index (GTI) 2026 di Singapura. Indonesia berhasil menempati peringkat kedua dunia, naik tiga peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mencatat peningkatan skor sebesar tiga poin. Pencapaian ini menjadi posisi tertinggi yang pernah diraih Indonesia sejak mengikuti ajang GTI.

Mengakhiri arahannya, Menpar menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pariwisata yang terus menunjukkan dedikasi dan semangat membangun sektor pariwisata nasional.

“Saya mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan jabatan ini sebagai ruang pengabdian. Jadilah ASN yang mampu menghadirkan solusi dan menciptakan inovasi guna membawa pariwisata Indonesia menjadi sektor yang semakin tangguh, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” ucap Menpar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa beserta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pariwisata. (Ikhsan)

“Bagi UMKM, tidak ada perubahan ataupun kenaikan pajak. Insentif pajak untuk UMKM tetap sebesar 0,5 persen. Yang membedakan, jika sebelumnya ada batasan waktu pemanfaatan fasilitas tersebut, kini tidak lagi dibatasi,” kata Menteri Maman di Jakarta, Rabu (3/6).

PP Nomor 20 Tahun 2026 mengatur bahwa fasilitas PPh Final sebesar 0,5 persen diberikan kepada Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, dan koperasi yang berusia paling lama empat tahun pajak dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Pada aturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 55 Tahun 2022, fasilitas PPh Final UMKM juga dapat dimanfaatkan oleh CV, firma, PT non-perorangan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, menurut Menteri Maman, ketentuan tersebut dalam praktiknya kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memecah usaha menjadi beberapa badan usaha kecil untuk memperoleh fasilitas perpajakan yang seharusnya diperuntukkan bagi UMKM.

“Belajar dari pengalaman, banyak pihak memanfaatkan aturan ini padahal tidak berhak menggunakan tarif PPh Final UMKM. Perusahaan sering dipecah-pecah menjadi puluhan CV dan PT kecil agar tetap menikmati insentif pajak. Ini tidak adil. Usaha dengan omzet besar tidak seharusnya menikmati fasilitas yang diperuntukkan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar,” katanya.

Melalui ketentuan baru tersebut, fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen diprioritaskan bagi pelaku usaha yang benar-benar memenuhi kriteria UMKM. Sementara itu, CV, firma, PT non-perorangan, dan BUMDes akan dikenakan tarif pajak normal sebesar 22 persen.

Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi bagi badan usaha yang saat ini masih memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM berdasarkan ketentuan lama. Mereka tetap dapat menggunakan tarif 0,5 persen hingga masa berlaku fasilitas tersebut berakhir sesuai ketentuan yang berlaku sebelumnya.

“Tetap dibuka ruang transisi agar ada waktu untuk melakukan penyesuaian administratif. Pemerintah tidak serta-merta memberlakukan aturan baru tanpa memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk bersiap. Terkait implementasi masa transisi, hal tersebut menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Menteri Maman.

Lebih lanjut, Menteri Maman menjelaskan bahwa badan usaha seperti CV, firma, dan PT non-perorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap memperoleh kemudahan perpajakan berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif normal sehingga efektif hanya membayar PPh sebesar 11 persen.

Selain itu, pemerintah juga tetap memberikan perlindungan bagi usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak atau berlaku tarif efektif 0 persen.

Menteri Maman menambahkan salah satu terobosan penting dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 adalah pemberian kepastian jangka panjang bagi UMKM. Jika sebelumnya tarif PPh Final 0,5 persen hanya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, kini fasilitas tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan selama persyaratan tetap terpenuhi.

Sebelumnya, PP Nomor 55 Tahun 2022 membatasi penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen selama tujuh tahun sejak Wajib Pajak terdaftar. Melalui regulasi baru, pembatasan waktu tersebut dihapus untuk memberikan kepastian usaha yang lebih kuat bagi UMKM.

“Petunjuk Presiden sangat jelas, yaitu menghadirkan kemudahan perpajakan yang bersifat permanen agar UMKM memiliki kepastian dan jaminan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang,” kata Menteri Maman.

Selain mendorong keadilan perpajakan, PP Nomor 20 Tahun 2026 memperkuat tata kelola usaha yang sehat dan berintegritas. Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh pengeluaran yang berasal dari tindakan melawan hukum, termasuk suap, gratifikasi, dan korupsi, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak.

Menteri Maman menegaskan Kementerian UMKM akan terus mengawal implementasi PP Nomor 20 Tahun 2026 melalui berbagai program edukasi, pendampingan, serta peningkatan kapasitas usaha, khususnya dalam aspek pembukuan dan administrasi perpajakan.

“Pemerintah akan terus mendampingi UMKM agar mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik sekaligus memanfaatkan berbagai kemudahan yang telah disediakan. Jika terdapat kendala, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal Direktorat Jenderal Pajak maupun melalui platform SAPA UMKM yang sedang kami siapkan,” kata Menteri Maman. (Ikhsan)

Hingga 25 Mei 2026, rata-rata progres fisik pembangunan pada 93 lokasi telah mencapai 62,63% dengan progres keuangan sebesar 41,76%. Menteri Dody mengatakan Kementerian PU terus berupaya memenuhi target penyelesaian pembangunan SR Tahap II sebanyak 93 titik.

“Setelah dicek keseluruhan dari kesiapan lahan dan lainnya, Insyaallah kami targetkan selesai Juni 2026. Kami akan terus mengejar agar 93 titik ini dapat fungsional seluruhnya untuk mendukung tahun ajaran baru pada Juli 2026,” kata Menteri Dody.

Untuk mempercepat penyelesaian, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan SR, menambah tenaga kerja dan jam kerja menjadi tiga shift, melakukan inovasi metode konstruksi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Tercatat hingga 25 Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat telah menyerap 71.579 tenaga kerja.

Menteri Dody menambahkan, untuk mengatasi tantangan keterbatasan arus kas sebagian penyedia jasa konstruksi, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Danantara dan perbankan Himbara untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan pekerjaan.

“Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara. Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada SR di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar,” ujar Menteri Dody.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan infrastruktur pembelajaran digital melalui kerja sama Kementerian PU, Kemensos, dan Komdigi. Dukungan tersebut meliputi penyediaan jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi, termasuk rencana penyediaan jaringan fiber optic pada lokasi Sekolah Rakyat Tahap II.

*Persiapan Pembangunan SR Tahap III*
Selain percepatan Tahap II, Kementerian PU juga mulai menyiapkan pembangunan SR Tahap III, terdiri dari: Tahap IIIA sebanyak 7 lokasi telah memasuki proses lelang; Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi dalam tahap persiapan lelang, sedangkan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi masih memerlukan pemenuhan readiness criteria.

“Kami berharap readiness criteria dan masalah lahan seperti status kepemilikan, pematangan lahan, AMDAL dan seterusnya pada 89 titik lokasi Tahap IIIC dapat segera diselesaikan bersama pemerintah daerah, dijembatani oleh KSP dan Kemendagri. Sehingga dapat segera dilakukan lelang, dan pembangunan dapat selesai paling lambat Juni 2027. Sehingga siswa-siswi yang saat ini ada di SR rintisan 2025/2026 bisa pindah ke SR permanen pada tahun ajaran baru Juli 2027,” kata Menteri Dody.

Di akhir rapat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

“Kementerian PU telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Tantangan di lapangan memang besar, tetapi Pak Menteri PU turun langsung dan terus melakukan percepatan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun ajaran baru,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.(ikhsan)

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pola pendampingan konvensional yang dilakukan satu per satu kepada pelaku usaha dinilai sudah tidak lagi efektif mengingat besarnya jumlah UMKM di Indonesia.

“Ini bukan sekadar bicara satu data, tetapi bagaimana memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah kita,” kata Maman dalam acara Soft Launching SAPA UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (21/5/2026).

Maman menggambarkan filosofi SAPA UMKM seperti “gula dan semut”. Menurutnya, pemerintah harus menjadi “gula” yang mampu menarik para pelaku UMKM untuk berkumpul dalam satu ekosistem layanan terpadu.

Selama ini, pemerintah dinilai terlalu fokus mendatangi pelaku usaha satu per satu yang tersebar di berbagai daerah dan sektor usaha. Padahal, jumlah UMKM di Indonesia mencapai puluhan juta.

“Kalau kita datang satu per satu ke semua semut itu, tidak mungkin efektif dan optimal,” ujarnya.

Ia menilai tidak realistis apabila ada pihak yang mengklaim mampu mengelola lebih dari 50 juta UMKM secara manual tanpa dukungan sistem yang terintegrasi.

Karena itu, pemerintah mengubah pendekatan layanan melalui pembangunan SAPA UMKM yang akan menjadi pusat berbagai kebutuhan pelaku usaha, mulai dari legalitas, akses pembiayaan, pelatihan, hingga pemasaran.

Melalui platform ini, pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan dalam satu pintu layanan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, izin BPOM, hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

SAPA UMKM juga disiapkan sebagai sarana pembiayaan yang menghubungkan pelaku usaha dengan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga lembaga pembiayaan formal maupun nonformal.

Menurut Maman, langkah tersebut penting agar pelaku UMKM tidak lagi terjebak pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi.
“Kalau SAPA UMKM berjalan maksimal, mereka tidak lagi terjebak pinjol yang menyesatkan,” katanya.

Selain akses pembiayaan, platform ini juga akan terhubung dengan layanan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengembangan usaha kreatif. Pelaku UMKM nantinya dapat mengakses berbagai modul pelatihan kewirausahaan lintas kementerian, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Agama.

Tak hanya itu, SAPA UMKM juga menyediakan fitur kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar, termasuk integrasi dengan platform PaDi UMKM yang disebut Maman sebagai cikal bakal marketplace domestik nasional. (Ikhsan)

Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Kota Banjarbaru yang dirangkaikan dengan Festival Soto Banjar Menuju Kota Gastronomi, Senin (20/4). Dalam kesempatan itu, Menteri Maman menekankan penguatan identitas kuliner lokal dapat menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan pengusaha UMKM.

“Soto banjar sebagai makanan khas Banjar memiliki potensi besar untuk menembus pasar nasional hingga internasional. Ini menjadi peluang bagi pengusaha UMKM sektor kuliner untuk terus tumbuh dan berkembang,” ujar Maman saat menyapa masyarakat yang mengantre dalam pembagian 15.000 porsi soto banjar gratis di Lapangan Dr. Murjani, Banjarbaru.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, Banjarbaru memiliki 42.114 unit usaha, yang terdiri atas 41.552 usaha mikro, 491 usaha kecil, dan 71 usaha menengah. Struktur ini menunjukkan dominasi usaha mikro sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dari sisi inklusivitas, kepemilikan usaha antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, mencerminkan peran signifikan perempuan dalam menggerakkan perekonomian lokal. Selain itu, terdapat 1.073 pengusaha UMKM dari kalangan disabilitas, yang memperkuat karakter ekonomi Banjarbaru yang terbuka dan inklusif.

Menteri Maman juga menyoroti kekayaan budaya Banjarbaru yang menjadi kekuatan ekonomi kreatif, seperti batik sasirangan dan tradisi lisan Madihin. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya identitas daerah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi produk UMKM melalui narasi budaya yang kuat.

“Kuliner khas Banjarbaru tidak hanya soto banjar, tetapi juga beragam produk lainnya yang perlu terus diperkuat pemasarannya. Pemerintah akan mendorong dukungan permodalan dan kemudahan perizinan agar pengusaha UMKM dapat berkembang lebih optimal,” katanya.

Menurut Maman, Banjarbaru memiliki potensi besar untuk menjadi model kota berbasis ekonomi kreatif dan UMKM. Hal ini didukung oleh tata kota yang tertata, ekonomi kerakyatan yang kuat, serta nilai kebersamaan masyarakat yang tercermin dalam semangat “bubuhan”.

Di tingkat nasional, pemerintah telah mengalokasikan Rp1.580 triliun untuk pembiayaan UMKM dari total Rp8.149 triliun kredit perbankan. Namun demikian, Menteri Maman mengingatkan bahwa efektivitas pertumbuhan UMKM masih menghadapi tantangan, salah satunya maraknya produk impor ilegal yang mengganggu pasar domestik.

“Salah satu tantangan utama adalah masuknya produk impor ilegal yang menghambat daya saing produk lokal. Kita perlu memastikan pasar dalam negeri tetap aman dan berpihak pada pengusaha UMKM Indonesia,” katanya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Banjarbaru, untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan UMKM sebagai pilar ekonomi yang tangguh.

Kementerian UMKM juga terus mendorong penguatan usaha berbasis kekhasan daerah, termasuk soto banjar, melalui perluasan akses pasar serta fasilitasi pembiayaan melalui perbankan Himbara guna mendukung pengembangan usaha.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Dalam berbagai situasi, sektor ini selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, termasuk di Kalimantan Selatan,” ujar Maman.

Pada kesempatan tersebut, Menteri UMKM turut menyerahkan sertifikat apresiasi kepada Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, atas dedikasinya dalam pemberdayaan pengusaha UMKM di Banjarbaru. (Ikhsan)

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa situasi geopolitik global saat ini menuntut Indonesia untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sendiri, sekaligus mengamankan ketersediaan energi dan material strategis nasional. Arahan tersebut menjadi dasar penguatan kebijakan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur.

Merespons hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginisiasi kebijakan peningkatan penggunaan Aspal Buton sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur nasional.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dody.

Sebagian besar aspal impor diketahui merupakan turunan dari minyak bumi. Ketika suplai minyak terganggu dan harga global meningkat akibat konflik, biaya aspal ikut terdorong naik dan berdampak langsung pada anggaran pembangunan jalan. Kondisi ini menjadikan ketergantungan tinggi terhadap impor sebagai titik rawan yang perlu segera dikurangi.

Di sisi lain, Indonesia memiliki Aspal Buton sebagai sumber daya alam yang melimpah dengan kualitas yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun, dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan Asbuton olahan masih terbatas, dengan rata-rata hanya sekitar 4 persen dari total penggunaan aspal nasional.

“Saat ini, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor, dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada 2024 yang diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun. Untuk itu, kami sedang mendorong regulasi kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi paling sedikit 30 persen (A30) dalam campuran beraspal. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap aspal impor hingga sekitar 50%,” jelas Dody.

Melalui substitusi Asbuton (A30), kebijakan ini juga menjadi langkah mitigasi terhadap risiko lonjakan harga akibat gejolak energi global. Pemanfaatan Asbuton diposisikan sebagai strategi kunci untuk mengurangi tekanan impor sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

“Selain memperkuat ketahanan pasokan, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun, meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun, serta mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan TKDN minimal 40 persen,” tambah Dody.(ikhsan)

Menteri Maman saat memberikan motivasi dan penguatan kepada para pelaku usaha inklusif di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, Rabu (11/3), mengatakan Pemerintah berkomitmen memperkuat UMKM inklusif melalui pendampingan ekosistem usaha yang berkeadilan.

“Bentuknya antara lain pemberian legalitas usaha, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, pemasaran, hingga kemitraan dalam rantai pasok,” kata Menteri Maman.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, jumlah pengusaha disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 4,76 persen dari total pelaku UMKM atau setara dengan sekitar 1,3 juta pengusaha. Sementara itu, sebesar 64,5 persen usaha di Indonesia dimiliki oleh perempuan.

Menteri Maman menjelaskan pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025, kelompok pengusaha ultramikro yang tergolong miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas serta perempuan kepala keluarga, menjadi kelompok yang paling terdampak terhadap keberlangsungan usahanya.

Karena itu, pemulihan usaha bagi kelompok tersebut memerlukan peningkatan kapasitas usaha yang terintegrasi dengan ekosistem kewirausahaan serta didukung oleh pemanfaatan teknologi digital.

“Perempuan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai pilar keluarga, tetapi juga sebagai fondasi kekuatan ekonomi nasional,” kata Menteri Maman.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian UMKM bersama UMKMIndonesia.id menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan, kewirausahaan, serta manajemen usaha bagi 300 pengusaha mikro inklusif yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai. Pelatihan ini dilaksanakan di PLUT KUMKM Kota Medan.

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta akan melalui proses kurasi untuk mendapatkan pendampingan intensif sekaligus peluang terhubung dengan mitra usaha yang lebih besar dalam ekosistem bisnis nasional.

Selain program pelatihan, Kementerian UMKM juga menyalurkan bantuan melalui program #KitaJagaUsaha kepada 100 pelaku UMKM yang tergolong miskin atau berada pada kelompok desil 1–2 serta penyandang disabilitas.

Setiap penerima memperoleh bantuan usaha sebesar Rp1 juta serta paket sembako. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Kegiatan ini juga akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Barat yang turut terdampak bencana. Ke depan, tidak menutup kemungkinan akan diberikan pendampingan tambahan bagi UMKM yang dinilai masih membutuhkan dukungan,” kata Menteri Maman.

Lebih lanjut, Menteri Maman menyampaikan Kementerian UMKM terus menghadirkan berbagai program untuk mempercepat perlindungan dan pemulihan UMKM terdampak bencana.

Salah satunya melalui operasional Klinik UMKM Bangkit, yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, memperbaiki proses produksi, serta memperluas pemasaran agar aktivitas ekonomi mereka dapat kembali pulih.

Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 yang memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.

“Kami berharap para pengusaha mikro dapat diringankan bebannya, bangkit kembali, dan mengembangkan usahanya seperti sebelum bencana terjadi,” ujar Menteri Maman.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu penerima manfaat, Uhwaina Lubis, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha UMKM disabilitas.

“Saya berterima kasih kepada Menteri UMKM atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya merasa sangat bahagia karena UMKM disabilitas semakin diperhatikan,” ujarnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Dewi Natadiningrat, pendiri Rumah Difabel Sharaswaty yang menginisiasi program Difabelpreneur. Ia menilai bantuan yang diberikan akan sangat membantu para pelaku UMKM difabel untuk kembali mengembangkan usahanya.

“Alhamdulillah, kami sangat senang dengan kegiatan ini. Bantuan yang disalurkan tentu sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM difabel yang tergabung dalam komunitas kami,” tutur Dewi. (Ikhsan)

Menteri Maman membuka Bazar Ramadhan bertajuk “Harmoni Ramadhan Bangkit Bersama UMKM: Menenun Tradisi Memperkuat Ekonomi UMKM” yang diinisiasi oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian UMKM bekerja sama dengan Epic Market Kriya Nusantara di Jakarta, Selasa (10/3).

“Tanpa mengesampingkan upaya mendorong produk unggulan UMKM menembus pasar ekspor, pasar domestik kita harus dijaga dengan baik. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang, potensi pasar kita sangat besar. Jika tidak besar, tidak mungkin pasar domestik kita menjadi sasaran berbagai produk impor,” kata Menteri Maman.

Menteri Maman mengatakan, pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga potensi pasar domestik sekaligus melindungi pengusaha UMKM dari persaingan yang tidak sehat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menertibkan peredaran barang impor ilegal agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha pengusaha UMKM di dalam negeri.

“Saya berharap seluruh pihak dapat fokus pada optimalisasi penggunaan produk lokal. Langkah ini penting untuk memperkuat posisi pengusaha UMKM dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor,” ujarnya.

Melalui penguatan konsumsi produk lokal, penataan pasar domestik, serta sinergi kebijakan lintas sektor, pemerintah berkomitmen memastikan pengusaha UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi global, tetapi juga semakin berkembang sebagai pilar utama ketahanan ekonomi nasional.

“Saat ini pemerintah sedang melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif. Dengan ekosistem yang kondusif, pengusaha UMKM diharapkan memiliki ruang yang lebih luas untuk tumbuh dan berkembang di pasar domestik,” kata Menteri Maman.

Sementara itu, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian UMKM Tina Astari menyampaikan bahwa kegiatan bazar yang telah memasuki tahun kedua penyelenggaraannya ini akan berlangsung hingga 12 Maret 2026.

Menurut Tina, bazar tersebut diikuti oleh lebih dari 100 pengusaha UMKM yang menampilkan beragam produk dari berbagai sektor, mulai dari kriya, kuliner, fesyen, hingga produk kreatif lainnya.

“Bazar Ramadhan ini tidak hanya menjadi ruang transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi, kolaborasi, serta jejaring usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pengusaha UMKM untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produknya,” ujar Tina.

Ia berharap para pengusaha UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini dapat semakin meningkatkan daya saing produknya, baik di pasar domestik maupun di pasar global. (Ikhsan)

Rumah Budaya Indonesia (RBI) merupakan pusat budaya dan ruang publik yang inklusif dan terbuka, didedikasikan untuk mempromosikan seni, bahasa, dan tradisi Indonesia kepada masyarakat Jerman serta komunitas internasional. RBI berperan sebagai titik temu interaksi budaya, baik bagi diaspora Indonesia maupun masyarakat Jerman yang memiliki ketertarikan terhadap budaya Indonesia.

Menteri Pariwisata pada kesempatan itu mengunjungi ruang belajar bahasa Indonesia, perpustakaan, ruang angklung, dan menikmati sajian langsung dari warga berbagai negara yang belajar gamelan Bali dan gamelan Jawa. Menpar juga berbincang dengan warga Jerman yang belajar Bahasa Indonesia dan peserta kursus seni budaya yang ada di RBI, termasuk dua pemuda kembar Jerman Bennet dan Gerret yang berkeliling Indonesia belajar Bahasa Indonesia, sekaligus menjadi kreator konten yang cukup dikenal oleh publik Indonesia dan jerman @raksasajerman.

Dikelola oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, RBI pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 dan kemudian direlokasi serta dibuka kembali di lokasi saat ini yaitu kawasan Tiergarten, Berlin pada tahun 2017. Sejak itu, RBI berfungsi sebagai instrumen strategis diplomasi budaya Indonesia dengan membangun dan memperkuat hubungan antar masyarakat (people-to-people contact) antara Indonesia dan Jerman melalui berbagai program seni, budaya, dan pendidikan.

Kunjungan Menteri Pariwisata ke RBI merupakan bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata Indonesia melalui pendekatan budaya yang sejalan dengan branding Wonderful Indonesia dan kampanye Go Beyond Ordinary. Melalui diplomasi budaya, Indonesia menghadirkan pengalaman pariwisata yang melampaui ekspektasi, tidak hanya menampilkan keindahan alam, tetapi juga kedalaman nilai budaya, kreativitas, dan kearifan lokal.

Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan ia mengapresiasi peran RBI dan peserta, utamanya warga Jerman yang mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. “Budaya merupakan pintu masuk utama dalam membangun daya tarik pariwisata Indonesia. Melalui Rumah Budaya Indonesia, kami mengajak dunia untuk mengenal Indonesia secara lebih mendalam. di mana pariwisata Indonesia menawarkan pengalaman autentik yang berakar pada budaya, tradisi, dan interaksi antar masyarakat,” ujar Menteri Pariwisata.

Sementara itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin, Roniyus Marjunus mengatakan RBI memiliki peran strategis dalam mendukung promosi Pariwisata di Jerman. “Rumah Budaya Indonesia menjadi etalase budaya sekaligus sarana efektif untuk memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan. Melalui diplomasi budaya seperti ini, kami mendorong ketertarikan masyarakat Jerman untuk mengenal dan mengunjungi Indonesia secara lebih berkelanjutan,” ungkap Roniyus

Sebelum ke RBI, Menteri Widiyanti berkunjung ke Restoran Dapoer untuk menikmati sajian berbuka puasa. Restoran milik diaspora Indonesia Emma Tjandradinata ini menghadirkan Chef dari Indonesia, menambah banyak jumlah restoran Indonesia yang ada Berlin. Dengan cita rasa masakan Indonesia yang otentik, Resto Dapoer kini tak hanya mengobati kerinduan diaspora di Jerman dengan aneka hidangan nusantara, tapi juga ini sudah dikenal luas oleh warga jerman. “Bayangkan orang Jerman kini suka makan nasi tumpeng, tak sekadar nasi goreng atau sate lagi” ujar Emma bangga

Kunjungan Menteri Pariwisata ini mencerminkan sinergi antara diplomasi budaya dan diplomasi pariwisata sebagai bagian dari strategi promosi Indonesia di pasar internasional, sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Jerman. (Ikhsan)

Pengukuhan dilaksanakan di Jakarta, Selasa (4/3/2026), sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola sektor jasa konstruksi nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Menteri Dody menegaskan bahwa arah pembangunan nasional saat ini sangat terukur dan tegas sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Arah tersebut diwujudkan Kementerian PU melalui kerangka PU 608 yaitu ICOR di bawah 6, kemiskinan absolut 0%, dan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

Dalam konteks tersebut, penguatan profesionalisme sektor jasa konstruksi menjadi faktor penting untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus efisiensi pembangunan.

Penguatan peran LPJK dinilai penting untuk memastikan standar kompetensi, sertifikasi, dan tata kelola jasa konstruksi berjalan lebih profesional sehingga mendukung peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus efisiensi investasi pembangunan.

“Target tersebut tidak akan tercapai tanpa kualitas infrastruktur, dan kualitas infrastruktur tidak mungkin hadir tanpa kualitas jasa konstruksi. Sehingga peran LPJK menjadi sangat strategis sebagai pengendali standar profesionalisme konstruksi nasional,” kata Menteri Dody.

LPJK memiliki peran penting dalam menjaga standar profesionalisme sektor jasa konstruksi nasional, mulai dari pencatatan pengalaman badan usaha, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pemberian lisensi, hingga penyetaraan kompetensi. Peran tersebut dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021.

“Jika standar lemah, ICOR tidak terkendali. Jika kompetensi rendah, produktivitas menurun. Jika tata kelola longgar, kepercayaan publik tergerus. Karena itu, penguatan LPJK adalah bagian langsung yang menopang pencapaian PU 608,” tegas Menteri Dody.

Adapun susunan Pengurus LPJK Periode 2025–2029 yang dikukuhkan adalah Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. sebagai Ketua merangkap Anggota; serta Betty Hariyani, S.T., M.H., M.T.; Hambali, S.T., M.T.; Bastian Sodunggaron Sihombing, M.Eng; Ir. Michael Sofian Tanuhendrata, M.PM., M.M.; Ir. Sigit Adjar Susilo, M.M., M.T.; dan Muhammad Ikhsan, S.T., M.Sc., Ph.D. masing-masing sebagai anggota.

Menteri Dody juga menyampaikan apresiasi kepada Pengurus LPJK Periode 2020–2024 atas fondasi yang telah dibangun, sekaligus mengucapkan selamat kepada Pengurus LPJK Periode 2025–2029 yang baru dikukuhkan.

“Amanah ini bukan administratif, ini adalah tanggung jawab menjaga kredibilitas sistem. Bekerjalah kolektif, tegakkan integritas, pastikan setiap sertifikat mencerminkan kompetensi nyata. LPJK adalah mitra strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah investasi infrastruktur memberi manfaat ekonomi yang terukur dan berdampak bagi masyarakat,” katanya. (ichan)