Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, mengatakan UMKM 5K Run merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 yang diperingati setiap 10 Juni. Kegiatan ini tidak hanya mengampanyekan gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan dan memperkuat daya saing produk olahraga karya pelaku UMKM Indonesia.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi UMKM lokal di sektor olahraga untuk menampilkan kualitas produknya kepada masyarakat,” ujar Loto.

Selain UMKM 5K Run, Kementerian UMKM juga menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026, antara lain Bursa Wirausaha Unggulan, Talkshow UMKM Insight, Bazar UMKM, serta Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 57 juta UMKM di Indonesia, dengan 2.881 pelaku usaha bergerak di industri olahraga. Menurut Loto, perkembangan tren olahraga lari yang semakin pesat menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Antusiasme masyarakat terhadap UMKM 5K Run terlihat dari 1.200 peserta yang mendaftar. Kegiatan ini juga menjadi ajang pemanasan menuju ASN Run 2026.

“Tren ini menunjukkan bahwa industri olahraga memiliki potensi pasar yang sangat besar. Momentum tersebut harus dimanfaatkan oleh para pengusaha UMKM untuk menghadirkan produk-produk lokal yang semakin kompetitif,” katanya.

Loto menegaskan UMKM 5K Run mengedepankan penggunaan produk dalam negeri secara penuh. Mulai dari perlengkapan hingga berbagai produk yang dipamerkan selama kegiatan berlangsung merupakan hasil karya pelaku UMKM Indonesia.

“UMKM 5K Run mengusung 100 persen penggunaan produk lokal. Kementerian UMKM berkomitmen mendorong produk UMKM naik kelas dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan industri olahraga yang sedang berkembang pesat,” katanya.

Sambil menunjukkan pakaian olahraga produksi lokal yang dikenakannya, Loto menegaskan bahwa kualitas produk UMKM Indonesia tidak kalah bersaing dengan merek internasional.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), untuk semakin bangga menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan UMKM yang menjadi salah satu pilar penting perekonomian nasional.

“Ayo gunakan produk-produk lokal agar UMKM kita semakin maju dan memperoleh manfaat ekonomi dari setiap kegiatan seperti ini,” ujarnya.

UMKM 5K Run terselenggara berkat kerja sama Kementerian UMKM dengan BRI, Pegadaian, PNM, BRI Life, serta para pihak lainnya.

Peserta UMKM 5K Run juga menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Irma Ayu Pramudika, pelari tercepat kedua kategori perempuan, menilai lomba lari perdana yang digelar Kementerian UMKM berlangsung sangat baik. Ia bahkan mengusulkan agar pada penyelenggaraan berikutnya ditambahkan kategori lari 10 kilometer.

“Semoga semakin banyak UMKM yang memperkenalkan brand-brand lokal sehingga mampu membawa masyarakat Indonesia semakin maju,” kata Irma.

Senada dengan itu, Cornelius Julian, peraih posisi kedua kategori putra, menilai UMKM 5K Run menjadi media yang efektif untuk memperkenalkan produk-produk lokal melalui kehadiran berbagai booth UMKM di kawasan Smesco Indonesia.

“Semoga semakin banyak booth UMKM yang menampilkan produk-produk lokal Indonesia di setiap event lari seperti ini,” ujarnya.

Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Sri Purwanti yang tampil menggunakan busana berbahan 100 persen produk lokal paling unik, terdiri atas topi, kebaya, celana batik, sepatu, hingga jam tangan karya anak bangsa.

“Saya memang senang memakai produk lokal. Semoga masyarakat semakin bijak menggunakan produk Indonesia. Jangan pernah melewatkan produk lokal karena negeri ini memiliki begitu banyak karya kreatif dari para pelaku UMKM,” tuturnya.

Dari sisi pelaku usaha, Ika, pemilik usaha minuman Teja Fresh, mengaku terbantu dengan penyelenggaraan Bazar UMKM yang tidak memungut biaya sewa tenant. Menurutnya, kegiatan seperti ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan produknya kepada masyarakat.

“Kami berharap Kementerian UMKM bersama seluruh pemangku kepentingan terus menghadirkan lebih banyak kegiatan seperti ini. Untuk para pelaku UMKM, mari terus berjuang dan terus berusaha di tengah kondisi perekonomian saat ini,” katanya.

Hal senada disampaikan Nova Dewi, pemilik Suwe Ora Jamu. Ia menilai UMKM 5K Run bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku UMKM dengan masyarakat dalam suasana yang sehat, penuh semangat, dan mendukung penggunaan produk lokal.

“Kami senang bisa terlibat, belajar dari sesama pejuang UMKM, sekaligus menyaksikan semangat luar biasa dari para pelari. Semoga kegiatan seperti ini semakin sering diselenggarakan,” ujar Nova. (Ikhsan)

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi-koperasi yang terdampak bencana agar aktif kembali.

“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat), baik koperasi existing maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Wamenkop Farida yang mewakili Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (7/1).

Hadir dalam Rakor tersebut Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Riza Patria, dan pimpinan K/L lainnya.

Berdasarkan data sementara, koperasi dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih terdampak bencana yaitu di Aceh terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih. Kemudian di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Lalu di Sumatra Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.

Wamenkop Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi salah satu prioritas. Skema padat karya akan diterapkan dalam proses pembangunannya aset fisik tersebut.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga.

Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif. Ia menekankan bahwa peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana.

“Pendampingan-pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi ini berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas integrasi bantuan lintas Kementerian/ Lembaga. Bantuan-bantuan sosial yang disalurkan akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi.

Melalui kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Ia optimistis bahwa langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Sumatra pasca bencana dapat dilakukan dengan baik.

“Prinsipnya adalah bagaimana semua Kementerian dan Lembaga berkolaborasi, berencana, dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatra,” ucapnya.

Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih), dan pendampingan usaha.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan. “Pendataan aset dan recovery aset akan kita dorong melalui pemda agar semakin produktif,” ujar Muhaimin.

Menko menambahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Sumatra khususnya yang terdampak bencana akan dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pemberdayaan Pasca Bencana yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga.

Dengan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, Muhaimin optimistis bahwa sinergi pemerintah, filantropi, dan swasta akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak. (Ichan)

Sejak akhir November 2025, berbagai wilayah di Sumatra mengalami hujan lebat berkepanjangan. Curah hujan ekstrem memicu banjir bandang dan tanah longsor, merendam sejumlah permukiman, memutus akses jalan utama, sehingga ribuan warga terpaksa mengungsi. Skala bencana yang meluas serta tingkat kerusakan yang tinggi membuat sejumlah daerah menetapkan status darurat.

Dalam situasi yang serius ini, sebagai perusahaan logistik dengan jaringan yang mencakup seluruh Indonesia, J&T Cargo menjadi salah satu pihak pertama yang memberikan respons darurat dan mengerahkan pengiriman bantuan berskala besar. Hingga publikasi ini diterbitkan, J&T Cargo telah menyalurkan lebih dari 600 juta rupiah bantuan kebutuhan sehari-hari ke sejumlah wilayah, yaitu Aceh, Medan, Padang, dan Tapanuli, serta terus memperluas area dukungannya.

Aceh & Medan: Bantuan Tahap Awal Tersalurkan dengan Cepat

Bantuan kebutuhan pokok disiapkan di Gateway J&T Cargo Medan sebelum didistribusikan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh

Aceh: Dua Tahap Bantuan Telah Disalurkan dan Masih Terus Berjalan

Hujan ekstrem pada 25–26 November menyebabkan banjir parah di berbagai wilayah Aceh. Banyak rumah warga mengalami kerusakan, dan sejumlah area terisolasi akibat genangan air yang tinggi. Sejak 28 November, J&T Cargo telah menyalurkan paket bantuan tahap pertama kepada hampir 200 keluarga terdampak. Melihat kondisi yang memburuk di daerah Tamiang dan Kuala Simpang, perusahaan kembali memberikan tahap kedua penyaluran bantuan pada 7 Desember dengan dukungan pemerintah daerah dan aparat terkait.

Perwakilan pemerintah daerah menilai bahwa keterlibatan J&T Cargo membuat proses penanganan bencana dan mobilisasi logistik menjadi lebih efisien, terutama di tengah kondisi akses jalan yang masih terhambat.

Medan: 700 Warga Menerima Bantuan, Layanan Donasi Dibuka untuk Publik

Wilayah Medan menjadi salah satu area yang terdampak dalam bencana kali ini. Di sejumlah titik, genangan air cukup dalam sehingga akses transportasi terputus total.

Di bawah koordinasi General Manager Area Medan, Daniel Wijaya, J&T Cargo menyalurkan makanan siap saji, air minum, serta kebutuhan pokok kepada sekitar 700 warga terdampak. Selama proses distribusi, perusahaan juga berkolaborasi dengan Kodam I/Bukit Barisan untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan cepat dan merata.

Pada saat yang sama, tim J&T Cargo Area Medan membuka layanan pengiriman gratis untuk donasi masyarakat menuju Aceh hingga 6 Desember. Inisiatif ini mendapat respons positif dan partisipasi luas dari warga.

“Kami ingin memastikan bantuan dapat tiba secepat mungkin kepada mereka yang paling membutuhkan. Bencana ini harus kita hadapi bersama,” ujar Daniel Wijaya.

Padang: Empat Hari Distribusi Intensif, Tahap Ketiga Sedang Disiapkan

Intensitas hujan yang tinggi membuat beberapa kawasan di Padang sempat terputus dari akses luar, sehingga banyak keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sejak 29 November, tim J&T Cargo turun langsung ke lokasi terdampak selama empat hari berturut-turut. Mereka menembus genangan air dan hambatan akses untuk menyalurkan bantuan berupa paket sembako, nasi kotak, perlengkapan kebutuhan bayi, dan kebutuhan pokok lainnya kepada sekitar 280 keluarga.

Saat ini, J&T Cargo Area Padang tengah mempersiapkan tahap ketiga penyaluran bantuan yang ditargetkan menjangkau sekitar 600 warga terdampak.

Warga mengungkapkan bahwa dukungan berkelanjutan dari perusahaan sangat membantu mereka melewati hari-hari awal bencana yang paling kritis. (Ichan)

Dalam Laporan Kelembagaan LPS Triwulan III/2025, LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp468,49 miliar untuk 45.268 rekening. Pada periode tersebut, pembayaran klaim penjaminan simpanan hingga kuartal III/2025 mencatatkan jumlah rekening layak bayar sebanyak 42.782 rekening. Jumlah itu setara 94,51% dari total rekening pada 8 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2025. Kemudian, nominal simpanan layak bayar pada kuartal III/2025 mencapai Rp439,70 miliar atau 93,85% dari total simpanan pada 8 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Atas penetapan status simpanan layak bayar tersebut, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp385,41 miliar atas 37.724 rekening kepada nasabah pada 8 BPR/BPRS yang dilikuidasi. Untuk diketahui, simpanan layak bayar merupakan simpanan nasabah yang resmi memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan penggantian dana dari LPS, jika bank tempat nasabah menabung mengalami gagal bayar  atau dicabut izin usahanya. Apabila tidak memenuhi syarat, simpanan bisa tidak dijamin sehingga nasabah berpotensi tidak menerima penggantian dana.

Lantas apa saja syarat agar simpanan nasabah mendapat penjaminan simpanan oleh LPS? Ada tiga syarat penting yang menentukan apakah simpanan nasabah layak bayar, alias dijamin sepenuhnya oleh LPS. Berikut syaratnya:

Tercatat dalam pembukuan bank

Syarat paling dasar adalah simpanan nasabah tercatat secara resmi dalam sistem bank. Itu artinya, ada bukti pembukaan rekening, transaksi disimpan oleh bank, dan tidak ada manipulasi saldo atau transaksi yang disembunyikan.  Jika simpanan nasabah tidak tercatat atau menggunakan skema ‘titipan’ di luar sistem, LPS tidak bisa menjamin dana tersebut.

Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS

LPS dalam periode tertentu akan mengumumkan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah dan valuta asing. TBP yang ditetapkan dapat berubah jika terjadi perubahan signifikan pada kondisi ekonomi. Apabila nasabah menerima bunga simpanan lebih tinggi dari TBP, maka simpanannya tidak dijamin. Sebagai contoh, LPS pada September 2025 menetapkan TBP simpanan rupiah pada Bank Umum adalah 3,50%.  Jika nasabah menerima bunga deposito 6%, simpanan tersebut otomatis tidak memenuhi syarat penjaminan alias tidak dijamin oleh LPS secara keseluruhan, baik pokok maupun bunga.

Tidak diindikasikan dan/atau terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank

Syarat ini terkait dengan perilaku nasabah. Simpanan tidak dijamin apabila nasabah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum seperti terlibat tindak pidana perbankan, memiliki kredit macet di bank terkait, melakukan rekayasa transaksi, hingga melakukan pencucian uang atau fraud.  LPS berhak menolak pembayaran klaim apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi bank.

Besar simpanan yang dijaminan LPS 

Sejak Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank. Jika seorang nasabah memiliki beberapa rekening simpanan pada satu bank maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan.  Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah. Sementara itu, jumlah simpanan di atas Rp2 miliar akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.