Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem UMKM kreatif melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan legalitas usaha, peningkatan kapasitas, hingga digitalisasi layanan UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pendekatan kolaboratif dan pembangunan ekosistem usaha yang terintegrasi.

“Ekosistem yang pemerintah hadirkan meliputi peningkatan akses pembiayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha sektor ekonomi kreatif, penguatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, pelatihan dan pendampingan melalui inkubator wirausaha, hingga fasilitasi formalisasi dan sertifikasi UMKM,” ujar Menteri Maman.

Terkait pembiayaan UMKM sektor ekonomi kreatif, Menteri Maman menyampaikan pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026, dengan alokasi Rp10 triliun untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menurutnya, kreativitas, inovasi, merek, desain, dan berbagai karya intelektual tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat mendukung akses pembiayaan UMKM melalui valuasi HKI.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat kemitraan antara UMKM dan usaha besar melalui kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Salah satunya melalui pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang atau listing fee bagi UMKM yang memasok produk ke toko swalayan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 95.

Menteri Maman menilai kebijakan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam menciptakan ekosistem kemitraan usaha yang lebih adil, inklusif, dan mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi pengusaha UMKM.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan berbasis inkubator wirausaha sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 135. Program tersebut difokuskan pada pengembangan wirausaha berbasis komoditas unggulan dan teknologi tinggi agar UMKM semakin inovatif dan berdaya saing.

Di sisi lain, percepatan formalisasi dan sertifikasi UMKM terus dilakukan, khususnya bagi pegiat ekonomi kreatif, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi HKI seperti merek, hak cipta, hingga Perseroan Perorangan guna memperkuat legalitas dan perlindungan usaha.

Pada kesempatan itu, Menteri Maman juga memperkenalkan platform SAPA UMKM sebagai sistem pelayanan terpadu satu pintu bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Platform tersebut dikembangkan pemerintah untuk mempermudah akses layanan UMKM secara lebih terintegrasi.

“Melalui SAPA UMKM, UMKM nantinya dapat mengakses berbagai layanan dalam satu sistem, mulai dari pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga pendampingan pembukuan dan keuangan. Sistem ini merupakan arahan Presiden agar pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh UMKM di tanah air,” ujar Menteri Maman.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi global, UMKM harus tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Menurut Menko Muhaimin, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara kementerian dan lembaga, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah agar pelayanan kepada UMKM semakin optimal dan berbasis data. Ia juga mengajak para pengusaha UMKM untuk terus menjaga kualitas produk dan jasa kreatif agar mampu mempertahankan daya saing sekaligus memperluas pasar.

“Kolaborasi dan sinergi ini akan terus menjadi komitmen Presiden Prabowo agar UMKM dan ekonomi kreatif tidak hanya difasilitasi, tetapi juga tumbuh dengan kemampuan riset, inovasi, dan daya saing yang semakin kuat,” ujar Menko Muhaimin.

Senada dengan itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi pelaksanaan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif sebagai wujud nyata kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penyalur KUR dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM ekonomi kreatif.

Menurut Menteri Ekraf, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM kreatif yang lebih inklusif dan memberikan dampak langsung bagi pengusaha UMKM di sektor ekonomi kreatif.

Ia menyebut pembiayaan yang disalurkan dalam kegiatan ini telah menjangkau 13 subsektor ekonomi kreatif dari total 21 subsektor yang ada, dengan nilai pembiayaan mulai dari puluhan juta hingga Rp500 juta.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan mampu memperluas akses pendanaan bagi pegiat UMKM ekonomi kreatif,” ujar Menteri Ekraf. (Ikhsan)

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Pemulihan ekonomi di tiga provinsi yang terdampak bencana dilakukan melalui pemberian kemudahan akses pembiayaan, pemulihan kemampuan produksi, serta perluasan akses pasar bagi pengusaha UMKM,” ujar Menteri Maman saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Medan, Rabu (11/3).

Kementerian UMKM bersama lembaga penyalur KUR telah memetakan sebanyak 193.708 debitur KUR dari kalangan pengusaha UMKM yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, dengan total outstanding mencapai Rp11,23 triliun per 10 Maret 2026.

Provinsi Aceh tercatat sebagai wilayah dengan dampak terbesar, yakni sebanyak 121.984 debitur dengan outstanding Rp7,15 triliun. Di Sumatera Utara terdapat 44.049 debitur terdampak dengan outstanding Rp2,43 triliun, sementara di Sumatera Barat tercatat 27.640 debitur dengan outstanding Rp1,64 triliun.

Menteri Maman menjelaskan pengusaha UMKM penerima KUR yang terdampak bencana akan memperoleh perlakuan khusus yang dibagi ke dalam tiga periode hingga usaha mereka pulih kembali.

Periode pertama adalah tahap pemetaan dampak bencana yang berlangsung sejak 24 November 2025 hingga 31 Maret 2026. Pada tahap ini, pemerintah memberikan sejumlah keringanan berupa pengaturan status kolektibilitas kredit sesuai posisi 31 Desember 2025 serta pemberian grace period untuk pembayaran pokok dan bunga kredit.

Bagi pengusaha UMKM yang tidak mampu membayar, penundaan kewajiban pembayaran berlaku sejak 24 November 2025 hingga 31 Desember 2026. Sementara bagi yang masih memiliki kemampuan membayar, penyesuaian dilakukan pada periode 13 Januari hingga 31 Maret 2026.

Periode kedua merupakan tahap relaksasi yang berlangsung mulai 1 April 2026 hingga 31 Desember 2027 bagi penerima KUR terdampak bencana. Dalam tahap ini, pemerintah memberikan berbagai kemudahan antara lain grace period angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, kemudahan administrasi pengajuan restrukturisasi KUR, keringanan suku bunga sebesar 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, relaksasi persyaratan agunan, serta usulan hapus buku dan/atau hapus tagihan KUR.

Periode ketiga adalah tahap percepatan pemulihan yang berlangsung sejak 13 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 melalui penyaluran KUR baru. Dalam tahap ini, pengusaha UMKM dapat memperoleh berbagai kemudahan, antara lain pemberian grace period bagi debitur baru, penyederhanaan persyaratan pengajuan KUR, relaksasi agunan tambahan, relaksasi kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta keringanan suku bunga KUR.

Menteri Maman meminta seluruh lembaga penyalur KUR segera menyelesaikan proses pemetaan pengusaha UMKM yang terdampak bencana sekaligus menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran kemudahan KUR pascabencana.

“Saya berharap lembaga penyalur KUR segera menuntaskan pemetaan pengusaha UMKM terdampak bencana dan memastikan mekanisme penyaluran kemudahan KUR dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar proses penyaluran KUR tidak semata-mata mengedepankan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan empati terhadap kondisi pengusaha UMKM yang sedang berjuang memulihkan usahanya.

“Jangan hanya mengedepankan sisi administrasi. Perhatikan pula aspek kemanusiaan dan empati agar pengusaha UMKM yang terdampak bencana dapat segera bangkit dan kembali sejahtera,” ujar Maman.

Lembaga penyalur KUR di tiga provinsi terdampak meliputi BSI, BRI, Bank Mandiri, Bank Aceh Syariah, Bank Sumut, BNI, Bank Nagari, BTN, serta Pegadaian Syariah.

Selain melalui relaksasi pembiayaan, pemerintah juga menjalankan berbagai langkah pemulihan ekonomi lainnya, antara lain melalui distribusi alat-alat produksi bagi pengusaha UMKM, pengaktifan kembali warung, toko, restoran, dan kafe, serta rehabilitasi pasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kementerian UMKM juga melakukan intervensi pasar dengan menggandeng sejumlah platform e-commerce untuk menghadirkan laman khusus bertajuk UMKM Bangkit, yang mempromosikan dan memasarkan produk-produk dari tiga provinsi terdampak bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa bencana yang terjadi telah menimbulkan kerugian sekitar Rp20,86 triliun di provinsi tersebut. Sektor UMKM termasuk yang paling terdampak karena banyak tempat usaha dan alat produksi mengalami kerusakan, disertai penurunan omzet yang signifikan.

“Masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam membayar cicilan kredit dan sebagian masih berada di pengungsian. Karena itu, upaya pemulihan ekonomi serta perhatian terhadap pengusaha UMKM terus menjadi prioritas kami,” ujar Bobby.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat bersama perbankan saat ini juga tengah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap dampak bencana guna mempercepat proses pemulihan UMKM. Program perlakuan khusus serta berbagai bentuk bantuan terus disalurkan agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat kembali pulih.

Sementara itu, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana secara efektif sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi pengusaha UMKM dapat segera diatasi dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergerak. (Ikhsan)

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting dalam percepatan penyaluran KUR sekaligus peningkatan kualitas akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM. Kegiatan ini juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses pembiayaan semakin cepat, inklusif, dan tepat sasaran.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya percepatan penyaluran KUR sekaligus perbaikan kualitas akses pembiayaan UMKM,” ujar Riza Damanik di Sapo Siantar, Senin (23/2).

Kegiatan Sosialisasi dan Akad Massal KUR diikuti lebih dari 450 pengusaha UMKM dari Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Turut hadir pada kesempatan itu Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, Bane Raja Manalu, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem pembiayaan UMKM di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 250 pengusaha UMKM melakukan penandatanganan akad KUR secara langsung. Sementara itu, 200 pengusaha UMKM lainnya mengikuti sosialisasi serta pendampingan melalui coaching clinic untuk mengatasi berbagai kendala akses pembiayaan, baik dari sisi administrasi maupun kesiapan usaha. Pendampingan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengusaha UMKM tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola usaha yang lebih baik.

Kegiatan ini juga melibatkan layanan pendampingan pembiayaan dari sejumlah perbankan penyalur KUR, yakni BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BPD Sumut. Kolaborasi antara pemerintah dan perbankan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penyaluran sekaligus meningkatkan literasi pembiayaan di kalangan pengusaha UMKM.

Riza menambahkan, akses pembiayaan merupakan salah satu kunci transformasi UMKM agar dapat masuk ke dalam ekosistem pemberdayaan yang lebih terintegrasi. Transformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan omzet, tetapi juga pada penguatan struktur usaha, perluasan pasar, serta peningkatan daya saing produk dalam negeri.

“Melalui Sosialisasi dan Akad Massal KUR di Pematang Siantar dan Simalungun, kita ingin membuka bottleneck dan meningkatkan exposure KUR sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan lengkap terkait persyaratan serta tata cara mengakses program pemerintah ini,” ujarnya.

Secara nasional, penyaluran KUR sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp270 triliun atau sekitar 94 persen dari target yang ditetapkan. Jumlah debitur penerima manfaat mencapai 4,5 juta pengusaha UMKM. Dari sisi kualitas, penyaluran KUR menunjukkan perbaikan signifikan dengan menjangkau 2,7 juta debitur baru dan mendorong 1,5 juta debitur graduasi.

Untuk pertama kalinya, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi melampaui target, mencapai 60,7 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian.

Di tingkat regional, kinerja penyaluran KUR di Sumatera Utara sepanjang 2025 juga menunjukkan potensi yang kuat. Sebanyak 248 ribu pengusaha UMKM di provinsi ini menerima penyaluran KUR dengan total nilai mencapai Rp14,7 triliun.

Kabupaten Simalungun menjadi salah satu daerah dengan realisasi penyaluran terbesar, yakni Rp1,18 triliun kepada lebih dari 21 ribu pengusaha UMKM. Sementara itu, Kota Pematang Siantar mencatat penyaluran sebesar Rp234 miliar kepada sekitar 3 ribu pengusaha UMKM.

“Capaian penyaluran KUR ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah,” kata Riza.

Memasuki 2026, tren positif tersebut terus berlanjut. Hingga 22 Februari 2026, penyaluran KUR di Sumatera Utara telah mencapai Rp1,86 triliun kepada lebih dari 32 ribu pengusaha UMKM. Angka ini menunjukkan ruang percepatan realisasi penyaluran KUR masih sangat terbuka melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta para pengusaha UMKM.

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Akad Massal KUR ini bukan sekadar seremoni penandatanganan pembiayaan, melainkan bagian dari strategi pemberdayaan yang lebih luas. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara pembiayaan dan pendampingan, Kementerian UMKM mendorong pengusaha UMKM untuk semakin percaya diri mengembangkan usaha, memperluas jaringan, dan meningkatkan kapasitas produksi.

Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pembiayaan, memperkuat ketahanan usaha, serta mendorong pengusaha UMKM di Pematang Siantar dan Simalungun untuk terus naik kelas.

“Dengan semangat kolaborasi dan kerja bersama, UMKM di Sumatera Utara diharapkan semakin kokoh sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan penopang pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Riza. (Ikhsan)