Hal tersebut disampaikan Wamenkop saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DEKOPINWIL Jawa Timur di Surabaya, Selasa malam (9/6/2026). Turut hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslachah, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari, Ketua Harian DEKOPIN Priskhianto, Ketua DEKOPINWIL Jawa Timur Slamet Sutanto, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada DEKOPINWIL Jawa Timur atas terselenggaranya Rakerwil. Ini merupakan forum strategis untuk melakukan konsolidasi gerakan koperasi, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pembangunan ekonomi ke depan,” ujar Wamenkop Farida.

Menurutnya, di tengah berbagai tantangan ekonomi global, nilai-nilai koperasi justru semakin relevan sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan berusaha, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang modern, profesional, sehat, dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman,” ujarnya.

Wamenkop menjelaskan bahwa salah satu agenda strategis nasional saat ini adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut merupakan upaya besar pemerintah untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa dan kelurahan, memperkuat rantai pasok nasional, memperluas akses pembiayaan masyarakat, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta menghadirkan layanan ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Di Jawa Timur sendiri, telah terbentuk sebanyak 8.494 KDKMP yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Bahkan pada peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 KDKMP secara nasional, dengan 530 unit di antaranya berada di Provinsi Jawa Timur.

“Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berada di garis depan implementasi program strategis nasional tersebut,” ujarnya.

Karena itu, Wamenkop menilai peran DEKOPIN dan DEKOPINWIL menjadi semakin penting. Pemerintah dapat menyiapkan kebijakan, regulasi, dan ekosistem pendukung, namun gerakan koperasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai, prinsip, dan jati diri koperasi.

“Saya menyambut baik komitmen DEKOPIN dan DEKOPINWIL Jawa Timur untuk terus mengawal, mendampingi, dan memperkuat KDKMP,” tegasnya.

Wamenkop berharap DEKOPINWIL Jawa Timur dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pendidikan perkoperasian, meningkatkan kapasitas pengurus dan pengawas, serta memastikan setiap KDKMP berkembang sebagai koperasi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Lebih lanjut, Wamenkop menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan koperasi nasional. Berdasarkan data Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi, provinsi ini memiliki 29.233 koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 7.021.652 orang dan volume usaha sebesar Rp44,34 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pusat kekuatan gerakan koperasi Indonesia yang berpotensi menjadi lokomotif pengembangan koperasi nasional, termasuk dalam mengawal keberhasilan program KDKMP.

“Saya berharap Jawa Timur dapat menjadi salah satu lokomotif keberhasilan pengembangan KDKMP di Indonesia. Mari memperkuat kolaborasi dan membangun sinergi yang lebih erat antara gerakan koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. (Ikhsan)

“Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan organisasi tetap relevan dan tangguh. Pentingnya menghadirkan figur yang memiliki kompetensi teknis sekaligus integritas untuk memastikan koperasi tetap relevan, tangguh, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” ucap Henra Saragih dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (30/04/2026).

Menyikapi pemberitaan terkait pengunduran diri pengurus KDKMP di Kepulauan Meranti, perlu disampaikan bahwa dinamika tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian organisasi yang wajar dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

Henra memaparkan pemerintah menghadirkan pendekatan baru dengan mendorong profesionalisme pengelolaan melalui penunjukan manajer koperasi. Kehadiran manajer diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk stagnasi operasional, dengan tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang selaras dengan nilai-nilai perkoperasian.

Namun kehadiran manajer tidak mengurangi peran strategis Pengurus sebagai organ utama koperasi. Sebaliknya, manajer berfungsi sebagai mitra kerja yang membantu pelaksanaan operasional sehari-hari. Pengurus tetap memegang kendali kebijakan dan arah koperasi, termasuk dalam menjalin kerja sama maupun pengelolaan usaha.

Dalam hal ini, anggota tetap menjadi pemilik utama koperasi yang memberikan mandat pengelolaan kepada Pengurus. “Sementara itu, kontribusi Pengurus sebagai bagian dari anggota akan tetap dihargai melalui mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), bukan dalam bentuk gaji bulanan. Kemenkop juga menegaskan pentingnya soliditas dan komitmen Pengurus dalam menjalankan amanah hingga akhir masa jabatan,” ucap Henra.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau Taufiq Oesman Hamid menyampaikan bahwa pengunduran diri pengurus koperasi pada prinsipnya merupakan hal yang wajar dan sah secara hukum, sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

“Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menempatkan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus,” ucap Taufiq.

Dengan demikian, Taufiq menambahkan setiap pengunduran diri tidak serta-merta berdampak pada terganggunya legalitas koperasi, selama tetap diproses melalui mekanisme resmi, yakni pengajuan tertulis, pembahasan dalam rapat internal, serta pengesahan melalui Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

Sementara itu Plt.Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, Eko Priyono menjelaskan bahwa pengunduran diri pengurus koperasi telah terjadi secara bertahap sejak 2025. “Umumnya hal ini dilatarbelakangi karena faktor pekerjaan, kesiapan individu, hingga persepsi risiko yang berkembang di masyarakat,” ucap Eko.

Eko menegaskan bahwa koperasi tidak mengenal unsur paksaan, meskipun pemerintah telah memberikan pelatihan dan pendampingan, keputusan tersebut tetap kembali pada pertimbangan pribadi masing-masing pengurus. “Sehingga pengurus yang mengundurkan diri tidak dapat ditahan. Namun demikian, Dinas terkait tetap memberikan masukan dan pendampingan sebelum keputusan tersebut diambil,” tegas Eko. (Ikhsan)

Menkop menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di Atuka merupakan bentuk tanggung jawab untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada warga Papua, khususnya masyarakat di Kampung Atuka.

Menkop menyatakan kekagumannya atas bangunan koperasi yang dibangun secara mandiri oleh Pemkab Mimika. Untuk mendukung operasional ke depan, ia mengatakan bahwa pendanaan tidak lagi dibebankan pada APBD.

Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menyiapkan untuk membantu pendampingan manajemen serta akses pembiayaan dan permodalan.

Selain itu, Menkop juga mendorong pembangunan pusat distribusi yang dikelola BUMD serta perizinan stasiun pengisian bahan bakar solar khusus nelayan di wilayah pesisir Papua Tengah.

Di akhir sambutannya, Menkop menyatakan bahwa Mimika dan Papua Tengah siap menjadi daerah percontohan bagi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia berharap seluruh warga Kampung Atuka dapat bergabung menjadi anggota koperasi agar manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat lokal.

“Koperasi ini bukan milik pemerintah pusat, ini adalah milik masyarakat Papua, milik masyarakat Atuka. Tugas kami membantu supaya ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan sejahtera,” ucapnya.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, memberikan apresiasi mendalam atas kehadiran Menkop beserta jajaran di Kampung Atuka, Kabupaten Mimika.

Kehadiran Menkop dipandang sebagai bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Wagub menyebut peristiwa ini sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, seorang menteri menginjakkan kaki langsung di kampung tersebut.

“Saya katakan bahwa baru pertama kali negara hadir di Kampung Atuka. Masyarakat Atuka yang menjemput kita dengan gembira luar biasa adalah bagian dari Negara Republik Indonesia,” ujar Deinas Geley dengan penuh haru.

Wagub Deinas menegaskan bahwa pembangunan Provinsi Papua Tengah tidak boleh hanya bergantung pada investasi skala besar, melainkan harus berpijak pada kekuatan ekonomi rakyat melalui koperasi.

Hal ini selaras dengan visi pembangunan “Papua Tengah Emas” yang berdaulat secara ekonomi. (Ikhsan)

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh jajaran dalam menghadapi tantangan besar ini. Menurutnya fase operasionalisasi Kopdes tersebut menjadi penantu bagi suksesnya program strategis pemerintah sehingga diperlukan konsentrasi dan sinergi yang optimal.

“Saya atas nama pribadi dan mewakili pimpinan dari Kementerian Koperasi, mohon maaf lahir batin jika ada ucapan dan sikap yang kurang berkenan. Mari kita satukan kekuatan dan fokus kembali pada pekerjaan kita,” ujar Menkop dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal Keluarga Besar Kemenkop bertajuk Mempererat Silaturahmi, Menguatkan Sinergi di Jakarta, Senin (30/3).

Hadir juga dalam acara tersebut Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi seluruh jajaran Deputi Kemenkop, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdiyanto dan segenap direksi.

Menkop Ferry menekankan bahwa tugas Kemenkop bukan hanya menyiapkan operasionalisasi Kopdes saja, tetapi juga mengurus berbagai hal terkait koperasi secara umum. Namun, Kopdes Merah Putih menjadi prioritas utama karena merupakan program strategis nasional.

Menurutnya, progres pembangunan Kopdes sudah menunjukkan hasil nyata sehingga masyarakat di berbagai daerah yang melakukan mudik melihat langsung progres dari program Kopdes/Kel Merah Putih tersebut.

Ia menegaskan bahwa memasuki tahap paling menentukan sehingga keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada fase ini. Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk kembali fokus setelah libur lebaran.

“Kita harus mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk menghadapi fase tersulit dan terberat yaitu operasionalisasi Kopdes Merah Putih,” tegasnya.

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap program Kopdes/ Kel Merah Putih ini. Dalam rapat terbatas di kediamannya beberapa waktu lalu, Presiden secara langsung menyampaikan bahwa program ini menjadi tumpuan utama untuk mensejahterakan masyarakat di desa-desa yang relatif selama ini kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Dengan beban dan tanggung jawab yang begitu besar yang harus dilaksanakan demi kesuksesan program ini, Menkop berharap seluruh pegawai di Kemenkop ataupun di LPDB Koperasi tetap mengutamakan kesehatan.

Ia juga berharap masyarakat turut mengawal dan mendukung proses operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih tersebut. Menurutnya, dukungan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan.

“Perubahan yang diinginkan Presiden hanya bisa terwujud jika masyarakat ikut serta,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menekankan bahwa momentum Idul Fitri menjadi titik awal semangat baru bagi seluruh jajaran Kemenkop untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi dalam mensukseskan program Kopdes/Kel Merah Putih.

Farida menilai bahwa energi baru dari libur lebaran akan menjadi modal utama ASN dalam menghadapi tantangan operasionalisasi Kopdes Merah Putih.

“Recharge sudah dilakukan, kini saatnya menyambut tantangan baru. Kita yakin operasional Kopdes bisa berjalan maksimal dan optimal, sehingga cita-cita Presiden benar-benar dirasakan masyarakat desa,” ujarnya.

Ia mengharapkan masukan yang konstruktif dari seluruh pihak baik masyarakat hingga media massa terutama dalam persiapan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih.

“Untuk sebuah program yang sedang berjalan tentu ada kekurangan, ada kelebihan, ada informasi yang mungkin bisa baru sampai di pertengahan. Maka mari kita sama-sama bisa menawal program ini sesuai dengan regulasi yang ada,” katanya. (Ikhsan)

“Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan klarifikasi bahwa konflik yang terjadi antar kedua desa tidak terkait dengan pembangunan Kopdes Merah Putih. Ini adalah konflik lama antar Desa Waiburak dan Desa Narasaosina yang dipicu oleh sengketa tanah ulayat yang sudah ada turun temurun,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/3).

Zabadi menyampaikan hal tersebut sehubungan dengan pemberitaan di daerah yang menyebutkan terjadi bentrokan antar warga Desa Waiburak dan Desa Narasaosina, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang dikaitkan dengan pembangunan Kopdes Merah Putih.

Zabadi menegaskan setiap pembangunan fisik Kopdes Merah Putih harus di atas tanah tidak ada sengketa atau berstatus clean and clear. Status tanah bebas dari sengketa sudah menjadi ketentuan dalam pendataan aset tanah pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sesuai dengan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah Dan/Bangunan Untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Saat ini pun belum ada pembangunan Kopdes Merah Putih di desa itu. Pemerintah hanya akan menggunakan tanah lahan dengan status clean and clear, tidak dalam kondisi sengketa,” tegas Zabadi.

Ia mengatakan Kemenkop telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya terkait bentrok di kedua desa tersebut.

Dijelaskannya, Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda telah turun langsung untuk melakukan penanganan dan koordinasi. Situasi saat ini sudah mulai pulih dan reda dan sedang dilakukan mediasi antar kedua pihak yang berkonflik melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.

Zabadi juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar dan tidak mengaitkan konflik dengan pemerintah tanpa dasar yang jelas.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur Linus Lusi secara daring menegaskan bahwa konflik di kedua desa tidak terkait dengan Kopdes Merah Putih. Konflik tersebut merupakan konflik lama yang sudah terjadi berulang dan turun temurun.

“Kami sudah turun langsung melakukan investigasi untuk mendapatkan informasi dari para tokoh masyarakat dan tidak ada pernyataan apapun terkait Kopdes Merah Putih, ini murni persoalan tanah ulayat,” kata Linus Lusi.

Linus Lusi menambahkan penyelesaian masalah tersebut, sedang dilakukan proses mediasi dan penegakan hukum. (Ichsan)

Dalam sambutannya, Menkop mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah sedang melakukan percepatan transformasi ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan giat ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat yang selama 30 tahun terakhir tergerus oleh arus liberalisasi ekonomi.

Menkop memaparkan bahwa Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 83.000 akte badan hukum telah diterbitkan di seluruh Indonesia.

Selain legalitas, pemerintah juga fokus pada pembangunan fisik melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025. Targetnya, pembangunan 32.000 unit fisik koperasi yang mencakup gudang, gerai, dan alat kelengkapan akan rampung dalam dua bulan ke depan.

Dalam proses persiapannya, Menkop menemukan ribuan desa yang ternyata belum memiliki akses listrik dan internet yang memadai. Terkait hal ini, Kemenkop aktif berkoordinasi dengan PLN untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala kecil serta bekerja sama dengan Kominfo dan Telkom untuk digitalisasi koperasi di daerah terpencil.

“Kita tidak ingin anak muda desa terus lari ke kota (urbanisasi). Dengan adanya Koperasi Desa ini, kita ciptakan ekosistem usaha di desa agar ada pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” tambahnya.

Kemenkop juga mendorong koperasi besar yang sudah mapan, seperti Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri dan lainnya yang telah memiliki aset triliunan rupiah, untuk menjadi “kakak asuh” bagi Koperasi Desa yang baru terbentuk. Sinergi ini diharapkan dapat mentransfer pengetahuan praktis dalam pengelolaan bisnis profesional.

Menutup sambutannya, Menkop Ferry mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti DDII dan pelaku UMKM, untuk mulai memproduksi barang kebutuhan sendiri—seperti kecap, saos, hingga roti—untuk dipasarkan melalui jaringan gerai Koperasi Desa.

“Ini adalah revolusi ekonomi yang sedang berlangsung. Kita ubah mindset, kita bangun industrinya dari desa, untuk Indonesia yang lebih adil dan berdaulat,” pungkasnya.

Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini, menekankan pentingnya bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk menangkap peluang strategis di sektor ekonomi dan pendidikan yang saat ini dibuka lebar oleh pemerintah.

Dalam sambutannya, Adian Husaini menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah membuka diri dan jalan bagi penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, merupakan suatu kerugian besar bagi umat jika peluang dan amanah ini tidak dioptimalkan melalui koordinasi yang kuat antarlembaga.

“Kita segera konsolidasi dan koordinasi semuanya. Insya Allah, saat ini pemerintah membuka diri, bahkan membuka jalan. Sangat rugi jika kita tidak optimal memanfaatkan peluang ekonomi ini sebagai bagian dari amanah,” ujar Adian Husaini. (Ichan)

Menkop Ferry menekankan bahwa potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal dana yang terkumpul sangat besar dan sangat berpotensi mendukung berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik serta sinergi antar lembaga keuangan syariah agar manfaatnya semakin optimal.

Menkop Ferry menambahkan bahwa saat ini progres pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional mencapai 32 ribuan unit. Sementara untuk pembangunan yang telah selesai 100 persen dan siap beroperasi sekitar 2.000an unit.

“Akan sangat baik apabila dana umat itu dikonsolidasikan untuk membangun industri (investasi) yang memproduksi berbagai produk kebutuhan masyarakat. Produk-produk itu siap dipasarkan melalui ribuan gerai Koperasi Desa Merah Putih,” kata Menkop Ferry.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dr. Indra Gunawan, Ketua BAZNAS RI Sodik Mujahid, Kepala Kantor Kemitraan Alumni & Dana Abadi Dr. Prita Amalia, S.H., M.H, Ketua Dewan Pembina IKA Unpad, Dr. (HC). Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A, Ketua Komisi Etik IKA Unpad Hendrias Haryotomo, Ketua Koperasi Bumi Padjadjaran Lestari Dr. Tasdiyanto Rohadi, S P, M.Si, Wakil Ketua Dewan Penasehat Dr. Ir. Iwan P Pontjowinoto, MM., CFP, Ketua Koperasi Danakitri Kuseryansyah, S.IP, M.M.

Sebagai Ketua Umum IKA Unpad yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Menkop Ferry menegaskan bahwa saat ini ekosistem pengelolaan dana umat yang profesional, transparan, dan produktif sangat dibutuhkan. Menurut catatannya, potensi zakat nasional diperkirakan lebih dari Rp320 triliun per tahun. Sementara potensi wakaf produktif sekitar Rp180 triliun.

Diakui bahwa masih banyak tantangan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dana umat tersebut seperti tingkat literasi masyarakat yang rendah, kepercayaan publik, profesionalisme pengelola, koordinasi antar lembaga, serta distribusi dana yang masih banyak bersifat konsumtif.

“Kami di Masyarakat Ekonomi Syariah juga terus mendorong agar kita mulai masuk ke sektor riil, kita tidak boleh hanya menjadi nasabah tapi kita juga harus menjadi debiturnya ke bank atau lembaga keuangan syariah untuk bisa mendanai pembangunan pabrik-pabrik,” ucap Menkop Ferry.

Dalam konteks ini, MES menjadi wadah strategis untuk mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang terintegrasi. Melalui MES, berbagai pihak dapat bersinergi, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, hingga pelaku usaha guna memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh.

“Kita harus memulai, lembaga seperti BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) dan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) bisa masuk menjadi offtakernya,” katanya.

Menutup sesi diskusi tersebut, Menkop Ferry menegaskan bahwa pengelolaan dana umat adalah amanah sekaligus peluang besar yang perlu dikembangkan agar manfaatnya dapat kembali kepada umat dan mendorong peningkatan kesejahteraan umat.

“Dengan pengelolaan yang baik, potensi besar ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas,” pungkasnya.

Ketua BAZNAS RI Sodik Mujahid membenarkan bahwa potensi pengumpulan zakat nasional sangat besar, namun pihaknya baru dapat merealisasikan antara 8-10 persen per tahunnya. Apabila potensi ratusan triliun zakat yang bisa dikumpulkan dapat tercapai, maka peluang untuk mempercepat realisasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan.

“Betapa strategis mustahik yang harus diberdayakan, dan potensi atau peluang yang ada di Indonesia sangat besar. Maka tugas ke depan adalah sosialisasi dan peningkatan literasi masyarakat (terkait zakat),” kata Sodik.

Ia menambahkan, perluasan jaringan seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi agenda penting agar potensi zakat ini bisa dioptimalkan. Bahkan ke depan diperlukan integrasi program CSR (Corporate Social Responsibility) dengan inisiatif sosial Baznas. Pihaknya siap bermitra dengan berbagai pihak termasuk dengan koperasi dalam rangka memperluas jaringan UPZ. (Ichan)

Hal tersebut dikatakan Menkop saat menjadi pembicara dalam acara Ramadan Leadership ICMI bertajuk Spiritualitas Intelektualitas, dan Kepemimpinan Strategis untuk Indonesia Berkemajuan dan Berkeadaban di Gedung Widya Graha, Kantor BRIN, Jakarta, Rabu (25/2).

Dalam kesempatan tersebut Menkop yang didampingi Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Harmonisasi dan Kolaborasi Ekosistem Koperasi Wahyono Suparno, serta Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, juga dihadiri ratusan peserta dan para tokoh serta pengurus ICMI, membahas materi dengan tema Kepemimpinan Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai Fondasi Keadilan Sosial.

Ramadhan Leadership ICMI, selain menghadirkan Menkop Ferry Juliantono, juga ada pembicara lainnya. Di antaranya Prof. Jimmy Asshiddiqie, ketua dewan pembina ICMI; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, serta Kepala Pusat Riset Hukum BRIN, Nawawi.

Menkop memaparkan bahwa peran ICMI juga diharapkan bisa berkolaborasi dan ikut membantu menggerakan ekonomi kerakyatan dengan mendukung keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Nah, teman-teman ICMI sekarang rembukan bikin rapat khusus, bagaimana bikin proposal bisnis, bikin pabrik kecap, bikin pabrik sabun, bikin pabrik sampo, sambal, dan segala macam. Silakan kami akan salurkan produk ICMI di gerai-gerai yang dimiliki Koperasi Desa Merah,” ujar Menkop.

Presiden menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan. “Artinya, koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi alat untuk menegakkan keadilan sosial dan memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah,” ujarnya.

Menkop menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai hub ekonomi lokal yang menyerap hasil produksi anggota, mengelola distribusi, dan menjalankan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
Unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk memenuhi kebutuhan utama warga desa. Mulai dari gerai sembako, obat murah dan layanan klinik, hingga unit simpan pinjam.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga, kata Menkop, mengelola pergudangan dan distribusi logistik, dan dapat membuka usaha lain sesuai potensi lokal seperti pertanian, perikanan, peternakan, atau pariwisata. “Intinya, koperasi menjadi pusat layanan ekonomi yang lengkap dan dekat dengan masyarakat,” jelas Menkop.
“Jadi dibuktikan bahwa koperasi desa bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan mesin transformasi sosial. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya hanya menerima bantuan, kini bertransformasi menjadi pelaku usaha mandiri dan produktif, serta bantuan sosial diarahkan menjadi instrumen kemandirian melalui keterlibatan aktif Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam ekosistem koperasi,” ujarnya.

Karena itu, kata Menkop, sinergi ini menjaga perputaran dana tetap di desa, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka peluang usaha baru secara berkelanjutan.
“Melalui Hub Kopdes Merah Putih Kabupaten/Kota, produk dipasarkan ke BUMN, swasta, koperasi lain dan industri dengan dukungan pembiayaan lembaga keuangan. Skema ini memberikan kepastian pasar bagi anggota sekaligus memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan,” jelasnya. (Ichan)

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai wadah bisnis, tetapi juga memiliki peran sosial yang kuat. Oleh karena itulah sinergi dengan lintas K/L tersebut mutlak diperlukan agar tingkat kemiskinan secara nasional dapat ditekan secara cepat dan tepat sasaran.

“Dengan tambahan dari penerima manfaat PKH Kemensos menjadi anggota (Kopdes Merah Putih) tentu akan menambah partisipasi masyarakat sehingga mereka bisa berbelanja kebutuhan sehari hari mulai dari bahan pokok hingga barang bersubsidi pemerintah,” kata Menkop Ferry dalam acara Kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih Dengan Program Keluarga Harapan di Kopdes Merah Putih Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Selasa (24/2).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Koperasi farida Farichah, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah serta para penerima program PKH di Desa Ranjeng.

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa Kopdes Ranjeng diharapkan untuk dapat dikelola dengan serius dari para pengurus/pengelola setelah seluruh bangunan fisik dinyatakan telah selesai dan memenuhi kelayakan untuk beroperasi. Dengan bergabungnya para penerima program PKH maka jumlah anggota akan semakin besar sehingga potensi untuk tumbuh lebih cepat semakin terbuka.

“Kopdes ini akan menjadi instrumen pemutar uang di desa Ranjeng sehingga akan menjadi penggerak ekonomi di sini dan secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucapnya.

Secara nasional saat ini sudah ada ribuan Kopdes/Kel Merah Putih yang dipastikan selesai pembangunan aset fisiknya berupa gerai, gudang dan sarana prasarana pendukung lainnya. Sementara di Kabupaten Serang terdapat 8 unit Kopdes/Kel Merah Putih yang dinyatakan selesai 100 persen pembangunannya.

Kolaborasi yang dilakukan lintas K/L dalam percepatan pembangunan Kopdes/ Kel Merah Putih ini menjadi penegas bahwa pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan amanat UUD 45 khususnya pasal 33 dapat diwujudkan melalui Kopdes/Kel Merah Putih.

Sementara itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk memajukan desa. Ia menyebut Desa Ranjeng sebagai contoh nyata keberhasilan sinergi lintas sektor sehingga operasionalisasi Kopdes Merah Putih dapat berjalan dengan baik.

“Kopdes ini menjadi alat yang akurat dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat benar-benar terjadi di desa, jadi semua harus berpihak dengan desa dengan memberikan afirmasi melalui bisnis perekonomian melalui Kopdes,” kata Yandri.

Ia berharap setelah Kopdes Merah Putih beroperasi di setiap desa, pemerintah daerah dapat melakukan pertimbangan yang lebih mendalam terkait perizinan baru pendirian gerai minimarket. Namun bagi minimarket yang sudah ada dan beroperasi, Mendes menegaskan untuk tetap menjalankan aktivitas bisnisnya.

“Mari kita sukseskan Kopdes ini dari, oleh, dan untuk rakyat karena sekurang-kurangnya 20 persen seluruh keuntungannya akan kembali sebagai pendapatan desa,” tegasnya.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menekankan bahwa penerima bantuan sosial tidak hanya menerima perlindungan, tetapi juga diarahkan menuju pemberdayaan melalui koperasi desa. Ia menegaskan pentingnya data akurat dalam pelaksanaan program sosial sesuai Instruksi Presiden No. 4/2025.

Melalui Kopdes Merah Putih ini, tiga strata kehidupan masyarakat akan terakomodir seluruhnya. Lebih lanjut, ia menegaskan transformasi penerima bansos menuju anggota koperasi desa menjadi suatu pilihan yang rasional.

“Kalau para penerima manfaat PKH ini masuk menjadi anggota Kopdes setiap akhir tahun akan dapat SHU (Sisa Hasil Usaha). Ini dimaksudkan agar bapak ibu lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.

Di sisi lain Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa program kerakyatan seperti Kopdes Merah Putih, BUMDes, dan Sekolah Rakyat dijalankan secara sistematis dan masif secara simultan. Menurutnya, program-program tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat terutama dari keluarga miskin.

BP Taskin hadir sebagai sebuah badan yang akan turut mensinergikan seluruh program prioritas kerakyatan tersebut agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan cepat, tepat dan berkelanjutan.

“Selama ini bantuan orang miskin hanya charity. Dengan BP Taskin, kita membangun ekosistem agar masyarakat berdaya sendiri,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menyebut Kopdes Merah Putih Desa Ranjeng sebagai percontohan nasional karena memiliki manajemen dan unit bisnis yang lengkap. Pemerintah Daerah Serang berkomitmen untuk memastikan seluruh program prioritas pemerintah dapat berjalan dengan lancar di Kabupaten Serang sehingga dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan secara lebih cepat. (Ichan)

“Generasi muda ketika kembali ke desa, harus mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan, melalui keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Wamenkop, pada acara Soemitro Fest – Koperasi Goes To Campus di UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH), Kota Serang, Banten, Selasa (24/2).

Wamenkop pun menjabarkan sebuah ironi, di mana seluruh sumber daya alam berada di desa, tapi yang memanfaatkan dan mengelolanya justru orang dari luar desa (kota). “Sedangkan SDM-nya banyak yang ke kota untuk kuliah dan mencari kerja. Adanya Kopdes Merah Putih ini salah satunya untuk menghapus ironi tersebut,” ucap Wamenkop.

Menurut Wamenkop, para Gen Z kembali ke desanya bisa melakukan pemetaan terkait potensi yang dimiliki desanya. Misalnya, sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. “Para Gen Z bisa menjalankan usaha produktif untuk memberikan nilai tambah dari produk asal desanya,” kata Wamenkop.

Misalnya, bila desanya memiliki produk unggulan tomat, maka para Gen Z bisa memproduksi produk turunan lain dari tomat, seperti saus sambal, jus dalam kemasan, dan lainnya.

“Nah, seluruh potensi desa tersebut akan dikonsolidasikan di dalam Kopdes Merah Putih. Lewat Kopdes ini pula akan terbangun jaringan pemasaran produk desa antar wilayah,” kata Wamenkop.

Wamenkop meyakini, koperasi yang moderen dan profesional merupakan wadah yang tepat bagi para Gen Z dalam mengekspresikan dirinya. “Anak muda, jangan ragu untuk menjadi anggota koperasi. Jangan ragu untuk berkarya di koperasi. Dan jangan ragu untuk berkarir di koperasi,” kata Wamenkop.

Bahkan, Wamenkop menegaskan, koperasi bukan pilihan kedua, bukan tempat singgah sementara. “Koperasi adalah ruang strategis untuk membangun masa depan, bagi diri kalian, bagi masyarakat, dan bagi bangsa Indonesia,” tegas Wamenkop.

Melalui koperasi, lanjut Wamenkop, para Gen Z bisa belajar kewirausahaan yang sebenarnya, bukan hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi menciptakan manfaat bersama. Di koperasi, mahasiswa bisa belajar memimpin, bernegosiasi, mengambil keputusan, mengelola risiko, dan membangun kepercayaan. “Ini adalah wadah praktik kepemimpinan yang sangat nyata,” kata Wamenkop.

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari menambahkan, pihaknya akan terus melakukan kolaborasi dengan banyak perguruan tinggi di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam.

“Ini menjadi sebuah inisiatif yang mempertemukan dunia kebijakan, dunia koperasi, dan dunia kampus. Tiga kekuatan yang jika bersatu, mampu mengubah wajah perekonomian bangsa,” tegas Destry.

Terlebih lagi, Destry menyebutkan bahwa Kampus adalah tempat lahirnya gagasan, tempat tumbuhnya kepemimpinan, dan tempat ditempanya karakter bangsa. “Di sinilah masa depan Indonesia sedang dibentuk, termasuk masa depan koperasi kita,” ucap Destry.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten Prof Dr H Muhammad Ishom mengungkapkan bahwa tren dunia saat ini sudah mengarah pada pengembangan koperasi yang demikian pesat.

Rektor UIN mencontohkan di Kanada, dimana 70% penduduknya merupakan anggota koperasi. Begitu juga di Perancis, dimana 35% penduduknya menjadi anggota koperasi, serta 75% sektor produksinya dikuasai koperasi.

“Di Brazil, 34,7% PDB dihasilkan koperasi. Sementara di Kuwait, lebih dari 70% perdagangan ritel dikuasai koperasi,” terang Rektor UIN.

Oleh karena itu, Rektor UIN mendorong para mahasiswa untuk bisa menciptakan sesuatu produk yang kemudian dikembangkan dalam wadah koperasi. “Kita akan mendukung Kopdes Merah Putih dan akan terus meningkatkan literasi mahasiswa terkait koperasi. Bahkan, kita bakal segera membentuk Prodi Perkoperasian secara khusus,” ujar Rektor UIN. (Ichan)