Acara yang mengusung tema “Menjalin Silaturahmi, Menguatkan Kolaborasi” tersebut diselenggarakan pada Jumat, 6 Maret 2026, mulai pukul 17.00 WIB hingga selesai, bertempat di ARTOTEL Harmoni Jakarta.

Melalui kegiatan ini, Media Beritakota ingin menghadirkan ruang kebersamaan yang hangat di tengah dinamika dunia media yang terus berkembang. Selain menjadi ajang berbuka puasa bersama, acara ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antar seluruh team.

Achmad Fadli selaku perwakilan Redaksi serta Direktur Media Beritakota.id menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini merupakan bagian dari komitmen Media Beritakota untuk terus menjaga hubungan baik dengan para mitra yang selama ini telah mendukung perjalanan media tersebut.

“Bulan Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan. Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun komunikasi yang lebih hangat dengan para mitra serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas ke depan,” ucap Achmad Fadli.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan mitra dan relasi memiliki peran penting dalam perjalanan Media Beritakota sebagai media informasi yang berkomitmen menghadirkan berita yang kredibel, konstruktif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa media tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kekuatan penting bagi kami untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi publik,” tambahnya.

Melalui kegiatan buka puasa bersama ini, Media Beritakota berharap hubungan yang telah terjalin selama ini dapat semakin erat serta melahirkan berbagai kerja sama dan inisiatif baru di masa mendatang. (ichan)

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai wadah bisnis, tetapi juga memiliki peran sosial yang kuat. Oleh karena itulah sinergi dengan lintas K/L tersebut mutlak diperlukan agar tingkat kemiskinan secara nasional dapat ditekan secara cepat dan tepat sasaran.

“Dengan tambahan dari penerima manfaat PKH Kemensos menjadi anggota (Kopdes Merah Putih) tentu akan menambah partisipasi masyarakat sehingga mereka bisa berbelanja kebutuhan sehari hari mulai dari bahan pokok hingga barang bersubsidi pemerintah,” kata Menkop Ferry dalam acara Kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih Dengan Program Keluarga Harapan di Kopdes Merah Putih Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Selasa (24/2).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Koperasi farida Farichah, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah serta para penerima program PKH di Desa Ranjeng.

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa Kopdes Ranjeng diharapkan untuk dapat dikelola dengan serius dari para pengurus/pengelola setelah seluruh bangunan fisik dinyatakan telah selesai dan memenuhi kelayakan untuk beroperasi. Dengan bergabungnya para penerima program PKH maka jumlah anggota akan semakin besar sehingga potensi untuk tumbuh lebih cepat semakin terbuka.

“Kopdes ini akan menjadi instrumen pemutar uang di desa Ranjeng sehingga akan menjadi penggerak ekonomi di sini dan secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucapnya.

Secara nasional saat ini sudah ada ribuan Kopdes/Kel Merah Putih yang dipastikan selesai pembangunan aset fisiknya berupa gerai, gudang dan sarana prasarana pendukung lainnya. Sementara di Kabupaten Serang terdapat 8 unit Kopdes/Kel Merah Putih yang dinyatakan selesai 100 persen pembangunannya.

Kolaborasi yang dilakukan lintas K/L dalam percepatan pembangunan Kopdes/ Kel Merah Putih ini menjadi penegas bahwa pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan amanat UUD 45 khususnya pasal 33 dapat diwujudkan melalui Kopdes/Kel Merah Putih.

Sementara itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk memajukan desa. Ia menyebut Desa Ranjeng sebagai contoh nyata keberhasilan sinergi lintas sektor sehingga operasionalisasi Kopdes Merah Putih dapat berjalan dengan baik.

“Kopdes ini menjadi alat yang akurat dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat benar-benar terjadi di desa, jadi semua harus berpihak dengan desa dengan memberikan afirmasi melalui bisnis perekonomian melalui Kopdes,” kata Yandri.

Ia berharap setelah Kopdes Merah Putih beroperasi di setiap desa, pemerintah daerah dapat melakukan pertimbangan yang lebih mendalam terkait perizinan baru pendirian gerai minimarket. Namun bagi minimarket yang sudah ada dan beroperasi, Mendes menegaskan untuk tetap menjalankan aktivitas bisnisnya.

“Mari kita sukseskan Kopdes ini dari, oleh, dan untuk rakyat karena sekurang-kurangnya 20 persen seluruh keuntungannya akan kembali sebagai pendapatan desa,” tegasnya.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menekankan bahwa penerima bantuan sosial tidak hanya menerima perlindungan, tetapi juga diarahkan menuju pemberdayaan melalui koperasi desa. Ia menegaskan pentingnya data akurat dalam pelaksanaan program sosial sesuai Instruksi Presiden No. 4/2025.

Melalui Kopdes Merah Putih ini, tiga strata kehidupan masyarakat akan terakomodir seluruhnya. Lebih lanjut, ia menegaskan transformasi penerima bansos menuju anggota koperasi desa menjadi suatu pilihan yang rasional.

“Kalau para penerima manfaat PKH ini masuk menjadi anggota Kopdes setiap akhir tahun akan dapat SHU (Sisa Hasil Usaha). Ini dimaksudkan agar bapak ibu lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.

Di sisi lain Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa program kerakyatan seperti Kopdes Merah Putih, BUMDes, dan Sekolah Rakyat dijalankan secara sistematis dan masif secara simultan. Menurutnya, program-program tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat terutama dari keluarga miskin.

BP Taskin hadir sebagai sebuah badan yang akan turut mensinergikan seluruh program prioritas kerakyatan tersebut agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan cepat, tepat dan berkelanjutan.

“Selama ini bantuan orang miskin hanya charity. Dengan BP Taskin, kita membangun ekosistem agar masyarakat berdaya sendiri,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menyebut Kopdes Merah Putih Desa Ranjeng sebagai percontohan nasional karena memiliki manajemen dan unit bisnis yang lengkap. Pemerintah Daerah Serang berkomitmen untuk memastikan seluruh program prioritas pemerintah dapat berjalan dengan lancar di Kabupaten Serang sehingga dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan secara lebih cepat. (Ichan)

Pertemuan ini membahas pengembangan platform digital anak berbasis budaya lokal, penguatan intellectual property (IP), serta tata kelola keamanan konten anak dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif digital yang berkelanjutan.

Dalam audiensi tersebut, Wamen Ekraf menegaskan pentingnya arah pengembangan IP lokal yang jelas dan terukur sejak awal. Menurutnya, keberlanjutan IP tidak hanya ditentukan pada kreativitas, tetapi juga kesiapan model bisnis.

“Aspek monetisasi perlu dipikirkan sejak awal agar pengembangannya dapat berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah jalan. Penguatan IP lokal dapat dilakukan secara bertahap, salah satunya melalui kolaborasi dengan IP yang telah dikenal, sembari membangun wadah yang kuat bagi lahirnya IP-IP baru,” ujar Irene Umar.

Dia menambahkan, pentingnya kualitas pengembangan dan tata kelola konten dalam platform digital anak.

“Pengembangan harus dilakukan secara matang dan efisien, tidak semata-mata mengejar ketertarikan awal. Konten untuk anak harus aman, terkurasi, dan melibatkan tenaga ahli, termasuk ahli budaya, agar pesan yang disampaikan tetap akurat dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Audiensi ini juga membahas pengembangan platform Nusa Tara dan IOTA Kids sebagai sarana edukasi dan edutainment bagi anak usia PAUD hingga sekolah dasar. Platform itu dirancang untuk mendukung Gerakan Literasi Sekolah dan implementasi Kurikulum Merdeka.

Chief Operating Officer PT IOTA Kreatif Media, Ratna Yoes menjelaskan, Nusa Tara dikembangkan sebagai platform pembelajaran interaktif yang memperkuat IP lokal anak melalui pendekatan cerita dan karakter yang dekat dengan keseharian anak.

“Melalui Nusa Tara, kami berharap dapat memperoleh dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif, khususnya dalam bentuk fasilitasi jejaring, eksposur, serta pelibatan dalam berbagai program dan event ekonomi kreatif, agar IP-IP lokal anak dapat tumbuh dan memiliki daya saing,” ujar Ratna.

Ia menambahkan, konten Nusa Tara dikemas melalui cerita rakyat yang dipadukan dengan karakter IP dan fitur interaktif. Platform ini juga diarahkan untuk menghasilkan data yang terukur sebagai dasar penguatan bisnis IP dan masukan bagi pengembangan industri kreatif anak ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Gim Kementerian Ekonomi Kreatif Luat Sihombing menilai inisiatif ini perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan teknis yang terstruktur agar dapat diimplementasikan secara optimal.

“Perlu ada perencanaan teknis yang jelas, termasuk segmentasi pengguna dan tahapan pengembangan, agar implementasinya berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Luat.

Menanggapi aspek keamanan konten, Chief Product Officer PT IOTA Kreatif Media Gunawan Wibisono menegaskan, perusahaan telah menerapkan standar ketat dalam pengelolaan konten anak.

“Kami menerapkan standar konten yang aman sejak tahap produksi hingga tayang. Setiap konten melalui proses kurasi berlapis dan dilengkapi fitur kontrol orang tua agar akses anak tetap terjaga,” jelas Gunawan.

Audiensi ini sejalan dengan komitmen Kementerian Ekonomi Kreatif dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital sebagai the new engine of growth, melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan IP lokal, serta pengembangan berbagai subsektor ekonomi kreatif, termasuk gim, aplikasi digital, konten interaktif, dan edutainment berbasis budaya yang aman, bernilai edukasi, dan berdaya saing. (Iksan)

Dalam pertemuan itu, Wamen Ekraf menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam membuka peluang kerja sama, khususnya melalui pengembangan jejaring akademik berbasis riset internasional.

“Kami memahami bagaimana rantai pasok kedua negara, Indonesia dan Tiongkok dapat terintegrasi bersama dan kemudian menguasai pasar global. Dengan keahlian talenta atau demografi didalamnya, tentu masing-masing harus bisa melihat peluang internasional sehingga posisi ekonomi kreatif selalu jadi ruang dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas,” ucap Wamen Ekraf Irene.

Wamen Ekraf berharap, pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun tujuan bersama antara Indonesia dan Tiongkok untuk menguatkan riset dan kajian ekonomi kreatif bersama Fudan University. Dengan demikian dukungan terhadap pengembangan kebijakan ekonomi kreatif berbasis data dan statistik terkait 17 subsektor ekraf bisa terpenuhi.

“Indonesia punya sumber daya dan keunggulan yang sangat besar sehingga Kementerian Ekraf harus membuat program yang sejalan dengan arah ekonomi kreatif nasional. Salah satunya, kami punya program Emak-Emak Matic supaya para ibu rumah tangga memahami teknologi baru dan kami melatih mereka jadi pemasar (afiliator) yang mumpuni serta bisa memulai berjualan online. Berarti, peningkatan kapasitas dan kemampuan digital mereka akan lebih terarah,” tambah Wamen Ekraf Irene.

Fudan University menjadi salah satu universitas riset terkemuka di Shanghai, Tiongkok yang berdiri sejak 1905. Menurut Times Higher Education (THE) World University Rangkings 2025, Fudan University berada dalam peringkat 36 dunia. Melalui Center for Southeast Asia & Common Market (SEACM), Fudan University aktif mendorong riset ekonomi regional, kerja sama internasional, dan pertukaran antara akademisi untuk studi kawasan dan kebijakan publik.

Perwakilan GENP Indonesia Working Group, CHEN Chao menyebut, Indonesia memiliki budaya lokal yang kuat. Dengan adanya pertemuan ini menjadi fasilitas pemahaman mendalam tentang pasar dan budaya masing-masing negara.

“Kami siap mendorong kemitraan strategis bersama Kementerian Ekraf karena komitmen Fudan University yaitu mencetak profesional muda serta entrepreneur global secara luas,” jelasnya.

Dalam audiensi ini, Wakil Menteri Ekraf Irene Umar turut didampingi Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan, Radi Manggala; Plt. Direktur Aplikasi, Wahyu Wicaksono; serta Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekraf, Siamwahyuni. Audiensi juga turut dihadiri Executive Director of SEACM 2, BAI Yun beserta perwakilan GENP Indonesia Working Group, William Hadi Tarjanto dan WANG Juan. (Achmad Ichsan)

Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kemenpar, Zulkifli Harahap, dalam kegiatan “Sosialisasi Aturan Terkait Keimigrasian” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (18/11/2025), menegaskan kecepatan dan kepastian pelayanan merupakan kunci strategis dalam kompetisi global yang semakin ketat, termasuk di sektor pariwisata.

“Kita ingin menarik lebih banyak investor, lebih banyak event MICE bertaraf internasional, dan lebih banyak tenaga ahli profesional. Namun, yang kami temu kenali di lapangan, masih ada perbedaan interpretasi atas jenis visa, kendala administratif bagi investor, hingga perbedaan penerapan kebijakan di berbagai daerah,” ujar Zulkifli.

Ia menjelaskan tantangan serupa juga dirasakan pelaku industri, termasuk pemahaman yang belum merata terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di berbagai pintu masuk negara. Menurutnya, hal-hal tersebut memunculkan ketidakpastian, yang pada akhirnya menjadi hambatan utama bagi iklim investasi dan dorongan pariwisata berkualitas yang sedang digenjot pemerintah.

Untuk itu, Zulkifli menekankan perlunya upaya bersama guna meningkatkan koordinasi, harmonisasi kebijakan, serta penyamaan persepsi antara para pemangku kepentingan di bidang keimigrasian dan pariwisata.

Melalui sosialisasi ini, Kemenpar berharap terwujud sinergi antarlembaga dan peningkatan kapasitas aparatur serta pelaku industri, disertai pemahaman yang seragam mengenai kebijakan keimigrasian yang menunjang kemudahan berwisata, berusaha, dan berinvestasi di Indonesia.

Forum ini sekaligus menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola keimigrasian yang berorientasi pada pelayanan, kepastian hukum, dan peningkatan daya saing pariwisata nasional.

“Kementerian Pariwisata, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Luar Negeri adalah satu kesatuan wajah pelayanan pemerintah Republik Indonesia di mata dunia. Karena itu, sosialisasi ini bukan sekadar pertemuan teknis, tetapi forum harmonisasi dan sinkronisasi,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi menghadirkan Kepala Subdirektorat Standardisasi Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi, Misnal Ariyanto, yang memaparkan komitmen Kemenimipas dalam mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian nasional. Ia menjelaskan pengajuan visa secara daring terus dikembangkan sejak 2019, termasuk penyempurnaan aplikasi sejak 2023 dengan tampilan dan alur proses yang lebih sederhana bagi pemohon maupun petugas.

“Permohonan visa online tidak lagi mengenal pembatasan kuota harian. Visa juga dipastikan terbit hanya lima hari setelah pembayaran,” kata Misnal.

Ia menambahkan pengembangan bisnis proses dalam penerbitan visa dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi, memperbaiki alur pelayanan, serta menyediakan kanal informasi dan aduan bagi pemohon. Beragam kategori visa kini telah dirinci sesuai jenis kegiatan, sehingga memudahkan orang asing memilih jenis kunjungan yang sesuai.

Namun, Misnal juga mengakui adanya tantangan di lapangan, khususnya terkait meningkatnya kebutuhan sektor pariwisata dan penyelenggaraan MICE. Oleh karena itu, ia mengapresiasi masukan berbagai pihak dalam sosialisasi yang diikuti satuan kerja internal Kemenpar, perwakilan Kementerian Luar Negeri, serta pelaku industri pariwisata seperti GAC, ASITA, ASPERAPI/ASITA Jabar, Dwidaya Wisata, Panorama Destination, Matta Tour, dan Indonesia Congress and Convention Association (INCCA).

“Seluruh masukan ini akan kami tindak lanjuti dan koordinasikan secara internal,” ujarnya.

Melalui forum ini, Kemenpar dan seluruh pemangku kepentingan meneguhkan komitmen memperkuat sinergi keimigrasian yang mendukung kemudahan berwisata dan berinvestasi, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah, kompetitif, dan siap bersaing di tingkat global. (Ican)