Dalam sambutannya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa entry meeting ini menjadi momentum strategis bagi Kementerian PU untuk meneguhkan komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

“Entry meeting ini, menjadi momentum strategis untuk meneguhkan komitmen Kementerian PU terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel sebagai fondasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dimana pemeriksaan laporan keuangan sebagai instrumen strategis untuk memastikan kualitas dan kredibilitas pengelolaan program serta anggaran infrastruktur dilaksanakan secara transparan, berintegritas, dan profesional,”ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menegaskan bahwa Kementerian PU berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung dari Januari hingga Mei 2026, agar seluruh tahapan pemeriksaan, mulai dari entry meeting hingga penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kementerian PU akan melibatkan UKI (Unit Kepatuhan Internal) untuk validasi dokumen pemeriksaan, melibatkan Inspektorat Jenderal dalam pendampingan pemeriksaan,dan pendampingan, memanfaatkan dukungan teknologi informasi, termasuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan memfasilitasi pemeriksaan secara daring maupun luring. Saya juga menginstruksikan seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja, Balai Besar/Balai, hingga Satuan Kerja sampling, agar memberikan data dan informasi yang lengkap dan akurat, serta kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung,” tegas Menteri Dody.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh dalam arahannya menyampaikan bahwa Undang-Undang telah mengamanahkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan pada tahun 2025, dengan sejumlah isu penting yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan semester ini.

“Beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian antara lain implementasi PMK Nomor 90 Tahun 2024 terkait Likuiditas Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, dimana Kementerian PU bertanggung jawab menyelesaikan proses likuidasi hak, kewajiban, serta pengalihan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Anggota IV BPK Haerul.

Selain itu, BPK juga menyoroti pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya terkait permasalahan inventarisasi dan pengamanan aset, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk pekerjaan konsultasi. Permasalahan yang menjadi fokus meliputi kekurangan volume pekerjaan, pembayaran yang melebihi progres fisik, serta hasil pekerjaan yang belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi kontrak.

BPK juga menekankan pentingnya implementasi PMK Nomor 84 Tahun 2025 terkait pelaksanaan efisiensi belanja dan dampaknya terhadap laporan keuangan, khususnya dalam mendukung program prioritas pemerintah.

BPK mendorong Kementerian PU untuk memastikan pemenuhan kualifikasi atas dampak program prioritas Presiden, seperti sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, dan ketahanan pangan melalui irigasi, serta memastikan administrasi dan pertanggungjawaban keuangannya tertib. (Ichan)

Ajang ini menjadi platform bagi pelaku industri keuangan digital, regulator, pemerintah, akademisi, dan investor untuk menjajaki kolaborasi strategis yang memperkuat daya saing fintech Indonesia.

Pandu Sjahrir, Ketua Umum AFTECH, menyebut Mandiri BFN Fest 2025 sebagai momentum penting penguatan ekosistem fintech nasional. Menurutnya, acara ini menjadi kelanjutan dialog strategis pada FEKDI dan IFSE 2025, sekaligus bentuk konkret komitmen industri terhadap perluasan literasi dan inklusi keuangan digital.

Ia percaya, bahwa eksistensi fintech bukan hanya untuk inovasi. Posisi fintech untuk memastikan inovasi tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor riil.

“Mandiri BFN Fest menjadi ruang kolaborasi terbesar untuk memperluas edukasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan layanan fintech berkembang secara aman, bertanggung jawab, dan berdampak bagi ekonomi,” ungkap Pandu dikutip Rabu, 10 Desember 2025.

Ia juga mengapresiasi dukungan regulator, Bank Mandiri, serta seluruh mitra lokal dan global yang memperkuat akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan inklusif.

“Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi untuk memperluas akses layanan keuangan yang lebih murah, tepat guna dan aman, serta memastikan inovasi fintech memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor riil,” tambah Pandu.

Bank Mandiri, sebagai mitra strategis pemerintah dalam transformasi digital, menilai BFN Fest sebagai sarana memperkuat sinergi antara perbankan, fintech, dan regulator. Hal itu diungkapkan oleh Adhika Vista, Corporate Secretary Bank Mandiri.

Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan fokus perseroan memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kapabilitas teknologi dan jaringan layanan yang terintegrasi, Bank Mandiri turut mendorong digitalisasi UMKM, pembiayaan produktif, serta inovasi layanan pembayaran.

“Dengan ekosistem yang semakin terintegrasi, kami berharap festival ini melahirkan lebih banyak kerja sama yang mendorong pertumbuhan ekonomi, digitalisasi UMKM, perluasan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Adhika.

Adhika mengaku bangga dapat menjadi bagian dari BFN Fest tahun ini. Bank Mandiri meyakini, BFN Fest bisa menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menghadirkan nilai tambah kepada masyarakat.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangna (OJK) menekankan pentingnya perlindungan konsumen di tengah percepatan digitalisasi. Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, mengungkapkan bahwa hingga November 2025, Anti-Scam Center menerima lebih dari 370 ribu laporan dengan potensi kerugian Rp8,2 triliun.

Hal ini menandakan urgensi edukasi dan penguatan integritas ekosistem digital. Untuk itu, Rizal menegaskan bahwa inovasi perlu dibarengi penguatan kepercayaan publik.

“Dan terakhir, yang sangat penting adalah sinergi dan kolaborasi, baik antar otoritas, kementerian/lembaga, maupun antara sektor publik dan privat. Jadi kita bersama-sama melakukan sinergi sehingga kita bisa melakukan menangkal efek yang tidak baik untuk perlindungan konsumen,” tutup Rizal.

Sekadar informasi tambahan, BFN Fest 2025 menghadirkan konferensi, expo, networking session, dan berbagai side event. Ditargetkan lebih dari 5.000 pengunjung serta hampir 100 narasumber dari 26 negara hadir dalam event tersebut.

Selain itu, BFN Fest 2025 juga diikuti 90 kontributor dan 90 mitra asosiasi dari dalam dan luar negeri, menghadirkan lebih dari 90 program literasi dan membuka lebih dari 160 peluang kerja.

Adapun dari sisi penyaluran kredit, hingga kuartal III 2025 meningkat 7,6% secara tahunan (YoY) menjadi Rp944 triliun, seiring ekspansi kredit yang tetap terjaga kualitasnya serta posisi likuiditas yang solid.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan, dana pihak ketiga (DPK) naik 7,0% YoY pada periode yang sama dengan CASA tetap menjadi sumber pendanaan utama.

Lewat anak usaha BCA Syariah, perseroan juga memperkuat pembiayaan berbasis prinsip syariah, salah satunya melalui produk pembiayaan emas iB, yang per September 2025 tumbuh signifikan 161,2% YoY.

Dari sisi segmen kredit, kredit korporasi menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan 10,4% YoY mencapai Rp436,9 triliun. Kredit komersial meningkat 5,7% YoY menjadi Rp142,9 triliun, sedangkan kredit UKM naik 7,7% YoY menjadi Rp129,3 triliun.

Kredit konsumer tumbuh 3,3% YoY menjadi Rp223,6 triliun, didorong oleh KPR yang naik 6,4% YoY menjadi Rp138,8 triliun. Kualitas aset tetap terjaga dengan LAR membaik ke 5,5% dari 6,1% tahun sebelumnya, serta NPL stabil di 2,1%. Pembiayaan berkelanjutan juga tumbuh pesat, naik 12,7% YoY menjadi Rp241 triliun atau 25,5% dari total portofolio kredit.

Sementara itu dari sisi pendanaan, CASA tetap mendominasi dengan kontribusi 83,8% terhadap total DPK, tumbuh 9,1% YoY menjadi Rp999 triliun. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan frekuensi transaksi BCA yang melonjak 78% dalam tiga tahun terakhir.

Sebelumnya, Purbaya membuka peluang untuk memberi insentif ke pasar modal asalkan praktik goreng saham dihentikan. Oleh karena itu, saat ini insentif tersebut belum bisa diberikan pemerintah.

“Belum bisa dijalankan, saya belum lihat, berapa ada pemain goreng-goreng yang ditangkap? Ada nggak?” ujarnya di The Westin, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menurut Purbaya jika Bursa Efek Indonesia (BEI) memperbaiki persoalan tersebut maka pemerintah mempertimbangkan untuk memberi insentif. Meskipun ia belum bisa menjelaskan bentuk insentifnya karena perlu didiskusikan lebih lanjut. “Bentuk insentifnya nanti didiskusikan karena mereka belum beres juga. Nanti kami lihat,” tegasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau ketat aktivitas pasar modal. Hal ini disampaikan usai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) membenahi saham-saham gorengan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menekankan perlindungan konsumen dan investor merupakan hal penting untuk menjaga integritas pasar modal. Menurutnya, hal ini sejalan dengan apa yang diminta Purbaya.

“Sejalan dengan pesan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam acara dialog dengan pasar modal minggu lalu, Bapak Purbaya menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Salah satunya dengan menjaga agar transaksi pasar modal berjalan dengan wajar teratur dan juga efisiensi,” terang Inarno dalam sambutannya Main Hall BEI, Jakarta.