Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Opening Ceremony Makkah Halal Forum di Makkah Chamber Exhibition & Events Center pada tanggal 15 Februari 2026, dan disaksikan oleh Menteri Perdagangan Kerajaan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al Qasabi, Presiden SFDA Hisham S. Aljadhey, Ketua Islamic Chamber of Commerce and Development Abdullah bin Saleh Kamel, serta para otoritas halal, lembaga akreditasi, dan pelaku industri dari berbagai belahan dunia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa penguatan kerja sama ini mencerminkan komitmen jangka panjang kedua negara dalam membangun tata kelola halal global yang terintegrasi dan berstandar tinggi.

“Kerja sama ini memperkuat fondasi sistem halal kedua negara melalui harmonisasi mekanisme, transformasi digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Indonesia memandang Arab Saudi sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem halal global yang kredibel, transparan, dan saling terhubung,” kata Kepala BPJPH Amhmad Haikal Hasan, di Makkah Halal Forum, Minggu (15/2/2026).

“Dengan sinergi ini, BPJPH memastikan kerja sama jaminan produk halal kedua negara berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen, dan dijalankan atas prinsip saling menguntungkan.” tegas Ahmad Haikal Hasan.

Sinergi melalui Amandemen MSP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani di Riyadh pada 19 Oktober 2023 lalu. Dalam sistem jaminan produk halal Indonesia, Saudi Halal Center yang berada di bawah koordinasi Saudi Food and Drug Authority (SFDA) diposisikan sebagai Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), yaitu otoritas sertifikasi halal luar negeri yang menjadi mitra BPJPH dalam mekanisme pengakuan dan kerja sama lintas negara.

Penguatan kerja sama ini mencakup adopsi sistem digital terpadu dalam penerbitan sertifikat halal melalui pertukaran data dan informasi guna meningkatkan efisiensi, menyederhanakan prosedur, serta mendukung transformasi digital sistem halal kedua negara.

Kesepakatan ini juga mengatur penggunaan logo halal, khususnya logo halal Saudi yang berubah menjadi Global halal logo dengan QR Code sebagai pengganti logo yang tercantum dalam MoU 2023. Pengakuan dan pencantuman logo tersebut dilakukan dalam kerangka kerja sama bilateral dan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara. Untuk produk yang masuk ke pasar Indonesia, Label Halal Indonesia wajib dicantumkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dicantumkan berdampingan dengan logo halal Saudi Halal Center. Sementara itu, untuk produk yang masuk ke pasar Arab Saudi, pencantuman logo halal yang digunakan dalam sistem sertifikasi Saudi Halal Center wajib mengikuti regulasi yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi dan dapat berdampingan dengan Label Halal Indonesia sepanjang diperkenankan.

Amandemen MSP ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu lima tahun dan akan diperpanjang secara otomatis sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Penguatan sinergi kedua lembaga ini menegaskan bahwa kemitraan Indonesia dan Arab Saudi tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sistem jaminan produk halal global yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara melalui sektor halal yang semakin strategis. (Ichan)

Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Bupati Bangka Selatan Reza Herdavid, Sekda Babel Fery Apriyanto, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdiyanto, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, serta Ketua Kopdes/Kel Merah Putih Anwar.

Dalam sambutannya, Menkop Ferry menegaskan bahwa dengan sinergi yang erat antara Kementerian Koperasi (Kemenkop), KKP dan PT Pertamina Patra Niaga di Desa Tukak, maka upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan nelayan di pesisir Desa Tukak dapat diwujudkan.

Menurutnya kehadiran SPBU Nelayan yang nantinya akan dikeloka oleh Kopdes Tukak diharapkan dapat meringankan biaya operasional nelayan sekaligus memudahkan akses terhadap biosolar.

“Semoga pembangunan SPBU Nelayan yang di desa Tukak ini bisa segera dimulai dan berjalan lancar sehingga bisa memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan anggota koperasi,” kata Menkop Ferry.

Ia menambahkan bahwa peletakan batu pertama SPBU Nelayan di Tukak disebut sebagai jawaban atas kebutuhan energi nelayan yang selama ini belum terakomodasi. Menkop Ferry optimis pembangunan SPBUN dan gerai Kopdes ini akan memberi multiplier effect bagi desa.

“SPBU Nelayan ini akan memberi manfaat besar bagi koperasi dan nelayan, terutama dalam menekan biaya dan memperkuat distribusi energi,” ujarnya.

Ia menegaskan kerja sama Kemenkop dengan KKP dan Pertamina Patra Niaga akan memperkuat integrasi program Kampung Nelayan dan Kopdes Merah Putih. Dengan begitu, produksi, pemasaran, dan distribusi dapat berjalan dalam satu rantai nilai berkelanjutan.

“Nota kesepahaman ini adalah kelanjutan kerja sama sebelumnya, sekaligus langkah strategis untuk menyatukan program Kampung Nelayan dan Kopdes agar saling menguatkan,” jelasnya.

Menkop Ferry juga menyinggung rencana pengadaan kapal melalui program KKP yang akan mendukung aktivitas nelayan. Hal ini diharapkan memperkuat daya saing masyarakat pesisir. Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat direplikasi di daerah lain terutama di wilayah pesisir agar terjadi peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

“Kolaborasi dan kerjasama ini menjadi role model dan akan terus kita lanjutkan supaya nanti pendirian SPBU Nelayan bisa kita replikasi di desa pesisir di seluruh Indonesia,” kata Menkop Ferry.

Menkop Ferry kembali menyinggung soal program pembangunan 80.000 Kopdes/ Kel Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya program ini menjadi instrumen penting bagi pembangunan ekonomi rakyat yang dimulai dari desa.

Hingga saat ini progres pembangunan aset fisik Kopdes/ Kel Merah Putih di seluruh Indonesia mencapai sekitar 21 ribuan unit. Sementara invetarisasi tanah desa/ Kelurahan yang siap dibangun gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya mencapai 41 ribuan titik tanah. Untuk selanjutnya tanah-tanah idle tersebut akan disampaikan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk diverifikasi dan dilanjutkan pembangunannya.

“Pembangunan dari desa merupakan inti dari salah satu Asta Cita Presiden. Koperasi Desa akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat yang mampu memperkuat rantai nilai dari produksi hingga distribusi,” katanya.

Wamen KKP Didit Herdiawan menekankan bahwa pembangunan SPBU Nelayan ini sejalan dengan misi Presiden untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan.

“Percepatan pembangunan fisik ini (SPBU Nelayan dan gerai, gudang serta sarana pendukung lainnya) adalah untuk kesejahteraan rakyat terutama di pesisir nelayan. Ini merupakan bagian dari cerminan misi Presiden untuk mewujudkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” kata Didit.

Didit menekankan pentingnya sinergi antar lembaga agar program berjalan berkelanjutan. Ia optimis penguatan offtaker dan agregator dari hulu ke hilir dapat terlaksana dengan baik. Ia berharap Koperasi Desa di Desa Tukak menjadi contoh kolaborasi yang berkesinambungan.

“Saya optimis bahwa program Presiden yang dikomandoi Kementerian Koperasi bisa berkolaborasi, bersinergi dan ke depan kegiatan Kopdes bisa berjalan baik,” ucap Didit.

Sementara itu Bupati Bangka Selatan Reza Herdavid menyampaikan apresiasi atas pembangunan SPBU Nelayan dan aset fisik di Deda Tukak. Fasilitas ini diyakini akan semakin memudahkan masyarakat khususnya para nelayan dalam mengakses biosolar.

“Atas nama rakyat Bangka Selatan, kami berterima kasih. Kehadiran SPBU Nelayan akan membawa banyak kebaikan,” katanya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pusat, termasuk kolaborasi dengan petani tambak dan pemanfaatan pabrik CPO yang ada di wilayahnya. Reza menambahkan bahwa Bangka Selatan memiliki koperasi besar yang siap menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan SPBU Nelayan di desaTukak. Eko menegaskan komitmen Patra Niaga sebagai garda terdepan dalam melayani energi bagi masyarakat pesisir. Ia menekankan bahwa dengan kehadiran SPBU Nelayan akses biosolar akan lebih mudah, harga terjangkau sesuai ketetapan pemerintah, dan suplai BBM terjamin.

“Dengan SPBU ini Pertamina Patra Niaga berharap bisa membantu masyarakat nelayan dan pesisir untuk lebih efisien dalam berlayar sehingga akan tercipta multiplier effect yang banyak sehingga desa Tukak akan lebih maju dan makmur,” kata Eko. (Ichan)

Menurut Mendag Busan, momentum penjajakan ini akan bergerak seiring dengan implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/Indonesia-EAEU FTA).

Mendag Busan pun menyambut baik telah terselesaikannya proses telaah hukum (legal scrubbing) naskah Indonesia-EAEU FTA. “Kami bertemu Wakil PM Karankevich hari ini, (15/12) dan membahas peningkatan hubungan dagang antara Indonesia dan Belarusia. Kami optimistis Indonesia-EAEU FTA akan memotivasi pelaku usaha Indonesia dan Belarusia untuk semakin menggiatkan perdagangan. Kami mendorong berbagai kemungkinan penjajakan produk-produk potensial Indonesia dan Belarusia, terutama untuk memaksimalkan skema Indonesia-EAEU FTA,” kata Mendag Busan pascapertemuan.

Menurut Mendag Busan, langkah penting selanjutnya adalah menyebarluaskan informasi potensi, manfaat, dan peluang Indonesia-EAEU FTA kepada para pemangku kepentingan di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Belarusia. Harapannya, agar FTA ini dapat diimplementasikan semaksimal mungkin.

“Kami harapkan dukungan dan kerja sama Wakil PM Karankevich dalam upaya peningkatan perdagangan ini. Peningkatan perdagangan Indonesia dengan Belarusia dan Uni Ekonomi Eurasia dapat dicapai melalui optimalisasi akses pasar dan diversifikasi produk,” ujar Mendag Busan.

Menurut Mendag Busan, produk potensial Indonesia yang dapat ditingkatkan ekspornya ke Belarusia, antara lain, kendaraan bermotor, kopi, perangkat penerima televisi berwarna, minyak kelapa sawit, dan alas kaki. Di sisi lain, Indonesia melihat potensi produk pupuk potasium, susu bubuk rendah lemak, bungkil kedelai, produk setengah jadi dari besi dan baja, dan bubur kayu kimia buatan Belarusia.

Wakil PM Karankevich juga menyambut baik terselesaikannya perundingan Indonesia-EAEU FTA dan menantikan penandatanganan naskah perjanjian tersebut. Ia meyakini, implementasi IndonesiaEAEU FTA juga akan mendorong ekspor Belarusia ke Indonesia. Uni Ekonomi Eurasia terdiri atas Belarusia, Kazakhstan, Armenia, Rusia, dan Kirgiztan.

Dengan telah selesainya proses telaah hukum, naskah perjanjian Indonesia-EAEU FTA tinggal menunggu waktu penandatanganan dalam waktu dekat. Penandatanganan direncanakan dilaksanakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Uni Ekonomi Eurasia (EAEU Summit) di St. Petersburg, Rusia, yaitu pada 21 Desember 2025.

Sekilas Perdagangan Indonesia-Belarusia

Pada Januari—Oktober 2025, total perdagangan Indonesia dengan Belarusia mencapai USD 191,70 juta. Terjadi peningkatan hampir dua kali lipat dari periode yang sama pada 2024 yang sebesar USD 99,70 juta.

Sementara itu, pada 2024, total perdagangan Indonesia dengan Belarusia mencapai USD 128,50 juta. Nilai ini meningkat hampir 50 persen bila dibandingkan dengan periode 2023 yang sebesar USD 89,10 juta.

Indonesia merupakan mitra dagang terbesar bagi Belarusia di ASEAN, disusul Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Ekspor utama Indonesia dari Belarusia pada 2024, antara lain, monitor dan proyektor, mesin listrik, ikan kering dan diasinkan, kopra, dan lemari pendingin. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Belarusia, antara lain, pupuk kalium, susu dan krim, air dadih, teropong, dan elemen kimia radioaktif. (Ichan)

Hal tersebut diungkapkan Ketua AMKI Jakarta Heryanto SS MM SE, saat beraudiensi dengan Walikota Jakarta Selatan, yang diwakili Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel, Agni Kurnia Asdianto, beserta jajarannya di ruang Gelatik kantor Pemkot/Walikota Jaksel, Selasa (9/12/2025).

“Ada beberapa program yang saat ini bisa kita jalin kerja sama dengan Pemkot Jaksel. Misalnya seperti di bidang kebudayaan. Dalam hal ini Budaya Betawi. Bagaimana AMKI Jakarta dapat membantu untuk ikut mempromosikan budaya Betawi,” ujarnya.

“Kami juga siap mempromosikan 10 cagar budaya Betawi yang ada di Jakarta Selatan. Serta mengangkat potensi yang ada di Jakarta Selatan,” imbuh Heryanto.

Selain itu, jelasnya, AMKI Jakarta juga dapat membantu dalam hal mempromosikan seni dan budaya. Juga ikut membantu mengangkat UMKM naik kelas, melalui promosi.

Selain menggelar budaya Betawi, AMKI Jakarta juga siap mempromosikan cagar budaya yang ada, khususnya di Jakarta Selatan.

‘Tarian Betawi dan budaya Betawi lainnya di tengah gempuran budaya asing, tentu harus diapresiasi agar tidak punah. Tugas kita bersinergi dengan pemkot untuk mempromosikan sekaligus melestarikan budaya tersebut,” cetus Heryanto.

“AMKI Jakarta anggotanya tidak hanya pemilik media online. Tetapi ada penggiat media sosial, seperti, TikTokers, Youtuber, Selegram atau influencer,” jelas Heryanto.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Pemkot Jaksel Agni Kurnia Asdianto menyambut baik ajakan kolaborasi dari AMKI Jaya. “Apa yang dapat disinergikan akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Senada dengannya, perwakilan Sudin yang hadir juga siap berkolaborasi. Seperti soal lomba kesenian, budaya Betawi, UMKM naik kelas dan sebagainya. Adapun perwakilan Sudin yang hadir diantaranya dari Sudin Pendidikan, Kebudayaan, Nakertrans, UMKM, Infokom, Kabag Umum dan lainnya.

Adapun dari AMKI Jaya dihadiri, Ketua Dewan Pengawas AMKI Jaya dan anggota. Serta para pengurus AMKI Jaya

Selain itu, AMKI Jakarta dan Pemkot Jaksel juga siap membantu dalam hal mediasi hukum dari sisi informasi kepada masyarakat di Jakarta Selatan di tengah maraknya tawuran, narkoba, dan lainnya.

“Banyak hal tentang banyaknya kasus hukum di masyarakat kita yang awam harus diberikan bimbingan hukum,” ujar Heryanto. (Ichan)