Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor media, pejabat pemerintahan baik Kementerian PUPR maupun perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Kabag Mitra Karopenmas Divisi Humas Polri dan anggota AMKI yang datang dari berbagai daerah di Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri lebih dari 100 undangan, para peserta juga menyaksikan pelantikan pengurus baru yang bertujuan untuk memperkuat peran media dalam menghadapi tantangan perkembangan industri media yang semakin pesat.

Dalam pidatonya, Heryanto menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan peran AMKI dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai Ketua AMKI Jakarta, dia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menghadapi tantangan industri media yang terus berkembang, terutama dalam era konvergensi media.

“AMKI harus menjadi wadah yang tidak hanya menghubungkan media konvensional dan digital, tetapi juga memperkuat sinergi antar media, pemerintah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa menghadapai tantangan besar yang ada di industri media dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa,” ujar Heryanto dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala yang hadir dalam acara pelantikan ini, mengungkapkan rasa optimisme atas terpilihnya Heryanto sebagai ketua baru AMKI Jakarta.

Dalam pesannya, ia mengingatkan, tentang pentingnya media konvergensi dalam mengintegrasikan berbagai platform komunikasi yang ada, termasuk televisi, radio, media cetak, dan digital, agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat, akurat, dan bermanfaat bagi publik.

“Peran AMKI sangat penting dalam mendorong media untuk tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan kebiasaan konsumen yang semakin dinamis. Kami berharap, Heryanto bersama jajaran pengurus AMKI Jakarta dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan inovasi,” tambahnya.

Dengan dilantiknya pengurus baru AMKI Jakarta, banyak pihak berharap agar AMKI dapat terus berperan aktif dalam mengedukasi publik tentang pentingnya media yang berkualitas serta menjaga independensi dan etika jurnalistik.

Selain itu, diharapkan pula agar AMKI dapat memperkuat posisi media konvergensi sebagai garda terdepan dalam menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, terutama di era digital yang serba cepat ini.

Sebagai ketua baru, Heryanto berjanji untuk terus memperjuangkan kepentingan anggota AMKI, memfasilitasi peningkatan kualitas media, serta membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan dalam industri media.

Hadir pula beberapa tamu undangan dari pemerintah dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang diwakili oleh Drs. Ahmad Mustofa Kamal SH, selaku Kabag Mitra Karopenmas Mabes Polri.

Dalam sambutannya, Musatafa Kamal mengatakan akan melakukan sinergi dengan AMKI Jakarta dalam menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat. Indonesia

Dalam acara pelantikan AMKI Jakarta beberapa sponsor ikut mendukung terlaksananya acara tersebut, diantaranya Pegadaian, J&T Cargo, Dharma Jaya, PUPR, SHARP, Sucofindo, Kokola, Frisian Flag, Dompet Dhuafa, Ancol dan beberapa pihak lainnya.

Pelantikan AMKI Jakarta ini diakhiri dengan ramah tamah dan diskusi tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan peran media konvergensi di Indonesia. Dengan semangat baru yang dibawa oleh kepengurusan yang lebih baik dan berkelanjutan. (Ichan)

“Kita sepakati karena memang kesimpulan kita nanti membentuk Panja. Panja ini nanti akan terkait soal panja reformasi baik Polri Kejaksaan maupun Pengadilan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dalam rapat.

Dia mengatakan, pada rapat berikutnya, pihaknya akan mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua MA Sunarto. Dia mengatakan rapat berikutnya akan menindaklanjuti hasil rapat pada hari ini.

“Nanti kita akan undang kembali untuk mendengar jawaban-jawaban yang tadi harus sudah dipersiapkan, tapi mungkin yang hadir adalah yang hadir adalah Kapolri, Pak Jaksa Agung, dan Pak Mahkamah Agung mungkin salah satu hakim agung,” tuturnya.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi III DPR bersama Polri, Kejaksaan Agung dan MA sepakat membentuk Panja Reformasi aparat penegak hukum. Pembentukan Panja ini sebagai upaya dalam pengawasan dan percepatan agenda reformasi.

“Komisi III DPR RI menilai reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan sangat mendesak, dan oleh karena itu akan menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan, sebagai langkah pengawasan dan percepatan agenda reformasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rano.