Dukungan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan yang ditujukan bagi peningkatan daya saing pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Kamis (11/6), menegaskan keberhasilan penggunaan anggaran pemerintah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapannya, tetapi juga dari kualitas dan dampak program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Menteri Maman, usulan penambahan anggaran yang diajukan Kementerian UMKM didasarkan pada kesiapan sistem dan perangkat regulasi yang telah dibangun, termasuk melalui implementasi Sistem Administrasi dan Pelayanan Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA UMKM).

“Kenapa kami di Kementerian UMKM pada tahun 2027 cukup memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk mengusulkan penambahan anggaran? Karena kami memiliki keyakinan bahwa sistem SAPA UMKM telah tersedia dan perangkat regulasinya juga sudah selesai,” ujar Menteri Maman.

Ia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran tersebut juga berkaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya Program Pro-Kesra Produktif yang menargetkan terciptanya 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga tahun 2029.

Program tersebut mencakup berbagai langkah strategis yang terintegrasi, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas kewirausahaan dan keterampilan kerja, perluasan akses pembiayaan dan pasar, hingga fasilitasi sertifikasi produk serta pengembangan berbagai skema pembiayaan inovatif.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar mampu mendorong masyarakat untuk berusaha, bekerja, dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan,” kata Menteri Maman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan dukungan penuh Komisi VII terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian UMKM.

Menurutnya, penguatan sektor UMKM menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

“Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM Tahun Anggaran 2027 dan mendesak Kementerian UMKM agar membicarakannya dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikannya,” kata Lamhot.

Dukungan tersebut mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM yang lebih terarah, terukur, dan berdampak luas.

Dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran Kementerian UMKM diharapkan meningkat menjadi sekitar Rp1,98 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp459,13 miliar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Penguatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan, meningkatkan kualitas layanan kepada pengusaha UMKM, serta mempercepat pencapaian target pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Ikhsan)

Kehadiran Underpass Bitung diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi logistik menuju kawasan industri dan kompleks pergudangan di wilayah Bitung dan sekitarnya.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan underpass menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar arus transportasi di kawasan strategis.

“Diharapkan juga dapat memperlancar mobilitas perekonomian masyarakat yang melewati jalan nasional,” kata Menteri Dody.

Keberadaan Underpass Bitung telah lama dinantikan masyarakat karena kawasan tersebut menjadi salah satu simpul kepadatan lalu lintas akibat pertemuan arus kendaraan dari arah Serang, Jakarta, dan Curug. Kepadatan lalu lintas kerap terjadi terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, termasuk antrean kendaraan menuju akses Tol Tangerang–Merak.

Area pekerjaan Underpass Bitung berada di ruas nasional atau jalan arteri primer nasional Batas Kabupaten Serang/Tangerang – Batas Kota Tangerang yang merupakan bagian dari koridor Lintas Utara Pulau Jawa (Pantura). Ruas tersebut memiliki peran penting sebagai jalur penghubung mobilitas masyarakat, kendaraan logistik, dan akses menuju kawasan industri di Tangerang dan sekitarnya.

Pembangunan Underpass Bitung dilaksanakan pada Jalan Pantura STA 0+125 – STA 0+475 dengan panjang underpass mencapai 350 meter. Konstruksi underpass menggunakan desain single cell dua lajur satu arah untuk arus Tangerang menuju Serang.

Penyesuaian desain dari konsep awal double cell menjadi single cell dilakukan untuk menjaga keamanan utilitas strategis nasional berupa jalur pipa PT Pertamina Gas (Pertagas) yang berada di sekitar lokasi underpass sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan konstruksi.

Selain pembangunan terowongan utama pada underpass, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten juga melakukan pelebaran jalan di sejumlah titik guna meningkatkan kapasitas lalu lintas dan mengurangi bottleneck kendaraan.

Pada Segmen 1 setelah underpass menuju entry ramp Tol Bitung sepanjang 150 meter, dilakukan pelebaran dari dua lajur menjadi tiga lajur untuk arah Serang menuju Tangerang. Selanjutnya pada Segmen 2 di bawah kolong Tol Tangerang–Merak sepanjang 125 meter dilakukan pelebaran dari satu lajur menjadi dua lajur. Sementara, pada Segmen 3 setelah kolong tol hingga taper exit ramp Tol Bitung sepanjang 200 meter dilakukan pelebaran dari dua lajur menjadi tiga lajur termasuk taper kendaraan.

Penataan traffic flow tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas jalan dan memperlancar pergerakan kendaraan pada kawasan yang selama ini menjadi titik perlambatan lalu lintas.

Hingga saat ini, progres konstruksi Underpass Bitung telah mencapai 27,32% dan ditargetkan selesai pada 2027. Pembangunan Underpass Bitung telah didukung berbagai dokumen teknis dan perencanaan, antara lain feasibility study sejak tahun 2018 yang telah direviu pada 2024, dokumen lingkungan, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) hingga review Detail Engineering Design (DED).

Pembangunan Underpass Bitung membutuhkan lahan seluas 11.257 m² dengan progres pembebasan lahan mencapai 9.094 m². Sementara itu, sisa lahan milik PT Pertamina Gas seluas 2.163 m² yang berada di sekitar lokasi underpass telah memperoleh izin prinsip.

Selama proses konstruksi, masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan dan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan. (Ikhsan)

Berdasarkan informasi lapangan, kerusakan terjadi pada dua titik di sekitar alur Sungai Pining, Sub DAS Tamiang, wilayah Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

Sebagai langkah awal, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah daerah setempat, khususnya dalam penanganan aspek aliran sungai yang menyebabkan abrasi pada badan jalan.

Upaya yang tengah disiapkan antara lain pengalihan sementara aliran sungai pada titik terdampak guna mengurangi tekanan arus terhadap badan jalan serta mendukung pemulihan akses masyarakat. Secara paralel, mobilisasi alat berat juga tengah dilakukan menuju lokasi penanganan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan akses masyarakat dan jalur logistik dapat segera pulih.

“Yang paling utama bagi kami adalah menjaga akses tetap terbuka. Jalur masuk untuk kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak boleh terputus. Masyarakat tidak boleh mengalami kesulitan akibat terhambatnya distribusi,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU memahami pentingnya jalur tersebut bagi aktivitas masyarakat, termasuk distribusi logistik, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi warga sehari-hari. Karena itu, seluruh pihak terkait terus berkoordinasi agar akses darurat dapat segera dipulihkan.

Selanjutnya, setelah kondisi darurat tertangani, penanganan lanjutan akan disiapkan secara terpadu sesuai kebutuhan teknis di lapangan dan kewenangan masing-masing instansi.

Kementerian PU akan terus memantau perkembangan penanganan serta memberikan dukungan teknis yang diperlukan agar mobilitas masyarakat dapat kembali normal secepatnya. (Ikhsan)

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Dalam tujuh tahun terakhir, kerugian akibat banjir di wilayah Citarum Hilir tercatat mencapai Rp5,6 triliun atau rata-rata sekitar Rp800 miliar per tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya solusi struktural jangka panjang untuk mengurangi risiko dan dampak banjir berulang.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan penyelesaian pembangunan bendungan menjadi penting untuk menekan risiko banjir di wilayah tersebut.

“Saya berharap bisa selesai paling tidak 2027–2028. Dengan mata kepala, saya sendiri melihat kalau itu tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi,” kata Menteri Dody dalam jumpa pers di kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

Penyelesaian Bendungan Cijurey dan Cibeet diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 80% untuk periode ulang 5 tahunan, serta menekan potensi kerugian hingga Rp16 triliun dalam periode 25 tahun.

Bendungan Cijurey yang berlokasi di Kabupaten Bogor memiliki kapasitas tampung sekitar 14,37 juta m³ dengan tinggi bendungan 78 meter dan panjang 614 meter. Bendungan ini diproyeksikan mampu mereduksi banjir sebesar 59,33% atau setara 172,94 m³/detik dengan luas area terdampak sekitar 72 hektare, serta mendukung layanan irigasi seluas 2.047 hektare di wilayah Kecamatan Cariu, Sukamakmur, dan Tanjungsari.

Hingga 10 April 2026, progres fisik Bendungan Cijurey telah mencapai 37,20% dengan realisasi keuangan sebesar 32,84%.

Sementara itu, Bendungan Cibeet dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir DAS Citarum Hilir yang terintegrasi bersama Bendungan Cijurey dan Bendungan Cipamingkis.

Bendungan Cibeet memiliki kapasitas tampung sekitar 83,28 juta m³ dan diproyeksikan mampu mereduksi banjir pada area terdampak seluas 5.822 hektare atau setara pengurangan debit banjir sebesar 297,97 m³/detik.

Selain fungsi pengendalian banjir, Bendungan Cibeet juga mendukung ketahanan air, energi, dan pangan melalui layanan Daerah Irigasi Tarum Barat seluas 7.800 hektare serta pengembangan irigasi baru sekitar 1.036,97 hektare di wilayah Jawa Barat.

Namun demikian, pembangunan Bendungan Cibeet masih menghadapi tantangan pembebasan lahan. Hingga April 2026, realisasi pembebasan lahan baru mencapai sekitar 7,9% dari total kebutuhan 1.700,26 hektare.

Kementerian PU terus mempercepat penyelesaian kedua proyek tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan pembebasan lahan, serta optimalisasi pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Pembangunan Bendungan Cijurey dan Cibeet merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan solusi komprehensif terhadap persoalan banjir yang berulang di kawasan Karawang dan Bekasi.(ikhsan)

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar, mengatakan kolaborasi berkelanjutan ini membuka ruang promosi yang semakin luas bagi karya kreatif Indonesia, termasuk film keluarga. sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam menciptakan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Kolaborasi yang terus berlanjut ini memberi peluang bagi film Indonesia seperti Pelangi di Mars untuk semakin dikenal publik melalui medium kreatif di transportasi publik seperti kereta api. Momentum mudik dan libur Lebaran pun terasa lebih semarak dengan aktivasi yang imajinatif dan dekat dengan masyarakat,” ujar Irene Umar pada Selasa, 17 Maret 2026.

Irene menambahkan, sinergi antarsektor tersebut juga memperlihatkan besarnya potensi _Intellectual Property_ (IP) lokal yang lahir dari talenta muda Indonesia dan terus berkembang menjadi kekuatan industri kreatif nasional.

Para penumpang yang tiba di Stasiun Gambir akan disambut suasana berbeda. Area stasiun dihiasi instalasi visual bertema film Pelangi di Mars, mulai dari elemen robot hingga detail set yang menghadirkan nuansa khas film tersebut. Kehadiran instalasi ini memberi ruang bagi pemudik untuk berfoto sekaligus menikmati pengalaman liburan yang lebih berkesan.

Sementara itu, pada salah satu rangkaian KA Argo Dwipangga, livery khusus bertema Pelangi di Mars tampil dengan warna-warna cerah serta karakter utama film berikut elemen robotiknya. Perpaduan antara livery kereta dan dekorasi stasiun menghadirkan atmosfer visual yang segar dalam perjalanan pelanggan.

“Perjalanan mudik dengan kereta api kini menghadirkan pengalaman kreatif yang akrab dengan dunia imajinasi anak-anak. Suasana ini diharapkan menambah kenyamanan sekaligus menghadirkan kesan yang menyenangkan selama perjalanan,” tambah Irene.

Produser film Pelangi di Mars, Dendi Reynando, mengatakan produksi film anak di Indonesia masih relatif terbatas, padahal kebutuhan akan tontonan keluarga terus tumbuh. Karena itu, Pelangi di Mars diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan karakter dan cerita yang berkembang menjadi kekayaan intelektual lokal.

“Film anak di Indonesia masih terbatas. Kami berharap Pelangi di Mars dapat menjadi bagian dari upaya membangun IP lokal yang terus berkembang,” kata Dendi.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan bagi pelanggan sekaligus mendukung karya kreatif anak bangsa.

“Kereta api merupakan ruang publik yang dapat menghadirkan pengalaman berbeda bagi pelanggan. Melalui livery kereta dan dekorasi stasiun, kami ingin perjalanan menjadi lebih berwarna, lebih berkesan, dan semakin dekat dengan karya kreatif Indonesia,” ujar Bobby.

Sebelumnya, Kementerian Ekraf dan KAI juga telah berkolaborasi dengan menghadirkan karakter komik IP lokal pada momentum Ramadan dan mudik Lebaran 2025. Kolaborasi tersebut berlanjut pada masa liburan sekolah 2025 melalui kehadiran karakter Jumbo di desain bodi kereta api jarak jauh. Pada akhir tahun 2025, aktivasi kreatif kembali digelar dengan menghadirkan 11 IP lokal yang menemani pelanggan selama periode Natal dan Tahun Baru.

Sinergi lintas sektor ini menegaskan dukungan terhadap karya anak bangsa, khususnya perfilman Indonesia. Kehadiran film nasional yang bertepatan dengan libur Lebaran juga memberi pilihan tontonan keluarga yang segar, hangat, dan imajinatif. Film Pelangi di Mars dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Maret 2026. (Ikhsan)

“Cerita tentang keberagaman Indonesia tidak selalu harus besar dan megah. Kadang justru lahir dari hal-hal yang sederhana, dari keluarga, dari kebersamaan, dari imajinasi anak-anak. Dan di situlah kekuatannya,” ujar Wamen Ekraf, Irene Umar, pada Selasa, 17 Maret 2026.

Ia juga mengapresiasi kualitas artistik film ini yang digarap dengan detail, mulai dari
komposisi visual hingga elemen desain yang memperkuat pengalaman menonton.

“Saya sangat mengapresiasi bagaimana setiap elemen di film ini dipikirkan dengan sangat detail, dari komposisi warna hingga desain visualnya. Ini menunjukkan keseriusan dalam membangun sebuah dunia yang utuh dan imajinatif,” tambahnya.

Film Na Willa disutradarai dan ditulis oleh Ryan Adriandhy dan diproduksi oleh Visinema Studios. Karya ini mengangkat kisah keseharian seorang anak perempuan berusia enam tahun di Surabaya pada era 1960-an, yang tumbuh di lingkungan sederhana dengan penuh imajinasi, keajaiban, dan kebahagiaan dalam memandang dunia.

Produser Eksekutif Na Willa sekaligus CEO Visinema Studios, Herry B. Salim, menjelaskan bahwa kegiatan ini terselenggara atas hasil kolaborasi dengan Kementerian Ekraf. Ia menekankan pentingnya menghadirkan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membekas secara emosional dan menetap di hati penonton. Menurutnya, Na Willa yang diadaptasi dari novel karya Reda Gaudiamo berhasil menghadirkan dunia dari sudut pandang anak-anak dengan sederhana, jujur, dan imajinatif.

“Bagi kami di Visinema, setiap kali kami ingin membuat sebuah karya, kami selalu memulai dengan satu pertanyaan sederhana: cerita seperti apa yang akan memberikan makna dan menetap di hati para penontonnya, bahkan menjadi bagian dari core memory mereka. Kami melihat bahwa masyarakat Indonesia merindukan cerita-cerita yang hangat, yang bisa menyentuh relung hati serta mempererat kebersamaan, hubungan keluarga, maupun
persahabatan. Na Willa bukan sekadar tontonan, tapi sebuah undangan untuk mengingat kembali hangatnya keluarga, persahabatan, serta kebersamaan dalam hidup kita,” ujarnya.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang juga turut menyaksikan pemutaran
tersebut berharap semakin banyak karya film dengan tema beragam yang dapat
memberikan nilai bagi masyarakat.

“Harapannya semakin banyak film-film seperti Na Willa yang bukan hanya tentang
menonton tapi setelah kita pulang kita bisa membawa cerita, rasa, kembali ke rumah. Dan rasa itu bisa mengingatkan kita tentang value, hidup, integritas, kejujuran, bukan hanya tentang mengisi waktu, tetapi setelah menonton ada _lesson learned_, ada _value_ yang kita bisa bawa pulang ke rumah dan di hidup,” ujarnya.

Sutradara sekaligus Penulis Na Willa, Ryan Adriandhy, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah terhadap perkembangan industri perfilman nasional. Ia berharap Na Willa dapat menjadi pilihan utama keluarga Indonesia di momen Lebaran tahun ini.

“Harapannya, Na Willa bisa menjadi film yang menemani keluarga Indonesia di momen Lebaran, sebuah cerita yang hangat, sederhana, dan bisa dinikmati bersama orang-orang terdekat. Kami ingin menghadirkan pengalaman menonton yang tidak hanya berhenti di bioskop, tetapi juga tinggal sebagai rasa yang dibawa pulang, tentang keluarga, kebersamaan, dan
kebahagiaan. Semoga Na Willa bisa menjadi bagian dari momen #BahagiaBarengNaWilla bagi banyak keluarga Indonesia” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan lintas sektor, antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital Ahmad Ridha Sabana; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka; Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan; Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro
Esti Widya Putri; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, serta perwakilan In Journey Airports, TMII, BCA, dan TransJakarta.

Wamen Ekraf didampingi Deputi Bidang Kreativitas Media Agustini Rahayu dan Direktur Film, Animasi, dan Video Doni Setiawan. (Ikhsan)

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Pemulihan ekonomi di tiga provinsi yang terdampak bencana dilakukan melalui pemberian kemudahan akses pembiayaan, pemulihan kemampuan produksi, serta perluasan akses pasar bagi pengusaha UMKM,” ujar Menteri Maman saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Medan, Rabu (11/3).

Kementerian UMKM bersama lembaga penyalur KUR telah memetakan sebanyak 193.708 debitur KUR dari kalangan pengusaha UMKM yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, dengan total outstanding mencapai Rp11,23 triliun per 10 Maret 2026.

Provinsi Aceh tercatat sebagai wilayah dengan dampak terbesar, yakni sebanyak 121.984 debitur dengan outstanding Rp7,15 triliun. Di Sumatera Utara terdapat 44.049 debitur terdampak dengan outstanding Rp2,43 triliun, sementara di Sumatera Barat tercatat 27.640 debitur dengan outstanding Rp1,64 triliun.

Menteri Maman menjelaskan pengusaha UMKM penerima KUR yang terdampak bencana akan memperoleh perlakuan khusus yang dibagi ke dalam tiga periode hingga usaha mereka pulih kembali.

Periode pertama adalah tahap pemetaan dampak bencana yang berlangsung sejak 24 November 2025 hingga 31 Maret 2026. Pada tahap ini, pemerintah memberikan sejumlah keringanan berupa pengaturan status kolektibilitas kredit sesuai posisi 31 Desember 2025 serta pemberian grace period untuk pembayaran pokok dan bunga kredit.

Bagi pengusaha UMKM yang tidak mampu membayar, penundaan kewajiban pembayaran berlaku sejak 24 November 2025 hingga 31 Desember 2026. Sementara bagi yang masih memiliki kemampuan membayar, penyesuaian dilakukan pada periode 13 Januari hingga 31 Maret 2026.

Periode kedua merupakan tahap relaksasi yang berlangsung mulai 1 April 2026 hingga 31 Desember 2027 bagi penerima KUR terdampak bencana. Dalam tahap ini, pemerintah memberikan berbagai kemudahan antara lain grace period angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, kemudahan administrasi pengajuan restrukturisasi KUR, keringanan suku bunga sebesar 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, relaksasi persyaratan agunan, serta usulan hapus buku dan/atau hapus tagihan KUR.

Periode ketiga adalah tahap percepatan pemulihan yang berlangsung sejak 13 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 melalui penyaluran KUR baru. Dalam tahap ini, pengusaha UMKM dapat memperoleh berbagai kemudahan, antara lain pemberian grace period bagi debitur baru, penyederhanaan persyaratan pengajuan KUR, relaksasi agunan tambahan, relaksasi kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta keringanan suku bunga KUR.

Menteri Maman meminta seluruh lembaga penyalur KUR segera menyelesaikan proses pemetaan pengusaha UMKM yang terdampak bencana sekaligus menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran kemudahan KUR pascabencana.

“Saya berharap lembaga penyalur KUR segera menuntaskan pemetaan pengusaha UMKM terdampak bencana dan memastikan mekanisme penyaluran kemudahan KUR dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar proses penyaluran KUR tidak semata-mata mengedepankan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan empati terhadap kondisi pengusaha UMKM yang sedang berjuang memulihkan usahanya.

“Jangan hanya mengedepankan sisi administrasi. Perhatikan pula aspek kemanusiaan dan empati agar pengusaha UMKM yang terdampak bencana dapat segera bangkit dan kembali sejahtera,” ujar Maman.

Lembaga penyalur KUR di tiga provinsi terdampak meliputi BSI, BRI, Bank Mandiri, Bank Aceh Syariah, Bank Sumut, BNI, Bank Nagari, BTN, serta Pegadaian Syariah.

Selain melalui relaksasi pembiayaan, pemerintah juga menjalankan berbagai langkah pemulihan ekonomi lainnya, antara lain melalui distribusi alat-alat produksi bagi pengusaha UMKM, pengaktifan kembali warung, toko, restoran, dan kafe, serta rehabilitasi pasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kementerian UMKM juga melakukan intervensi pasar dengan menggandeng sejumlah platform e-commerce untuk menghadirkan laman khusus bertajuk UMKM Bangkit, yang mempromosikan dan memasarkan produk-produk dari tiga provinsi terdampak bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa bencana yang terjadi telah menimbulkan kerugian sekitar Rp20,86 triliun di provinsi tersebut. Sektor UMKM termasuk yang paling terdampak karena banyak tempat usaha dan alat produksi mengalami kerusakan, disertai penurunan omzet yang signifikan.

“Masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam membayar cicilan kredit dan sebagian masih berada di pengungsian. Karena itu, upaya pemulihan ekonomi serta perhatian terhadap pengusaha UMKM terus menjadi prioritas kami,” ujar Bobby.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat bersama perbankan saat ini juga tengah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap dampak bencana guna mempercepat proses pemulihan UMKM. Program perlakuan khusus serta berbagai bentuk bantuan terus disalurkan agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat kembali pulih.

Sementara itu, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana secara efektif sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi pengusaha UMKM dapat segera diatasi dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergerak. (Ikhsan)

Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Badan Pangan Nasional, Deni E. Kosasih, mengatakan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu aksi strategis yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, baik di tingkat konsumen maupun produsen.

Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pangan dengan harga di bawah harga pasar, namun tetap berkualitas,” ujar Deni.

Ia menambahkan, program Gerakan Pangan Murah dilaksanakan secara luas di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan kerja sama berbagai kementerian dan lembaga. Dalam pelaksanaan kali ini, kegiatan tersebut diajukan oleh Kementerian Kehutanan.

Deni menjelaskan, bahwa secara nasional program Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Sampai saat ini, Gerakan Pangan Murah sudah dilaksanakan kurang lebih 2.400 kali di seluruh Indonesia,” tambahnya. (Ikhsan)

Longsor terjadi pada Selasa (3/3/2026) sekitar pukul 17.30 WIB setelah wilayah Kecamatan Tugu dan sekitarnya diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi sejak pukul 14.30 WIB. Material longsoran berupa batu berukuran besar dari tebing menutup seluruh badan jalan sehingga sempat memutus akses kendaraan roda dua maupun roda empat.

Menyikapi kejadian tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat peran strategis jalan dan jembatan sebagai penggerak utama aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Sejalan dengan upaya menjaga konektivitas tersebut, BBPJN Jawa Timur–Bali melalui tim PPK 2.3 Provinsi Jawa Timur segera menurunkan personel dan alat berat untuk melakukan pembersihan material longsor. Penanganan difokuskan pada pemecahan batu berukuran besar yang memiliki estimasi volume sekitar 68 meter kubik.

Dalam proses penanganan, tim menerjunkan empat unit alat berat yang terdiri dari satu unit breaker, dua unit ekskavator, dan satu unit loader. Material batu besar terlebih dahulu dipecah menggunakan breaker, kemudian serpihannya diangkat dan dipindahkan menggunakan ekskavator dan loader untuk membuka badan jalan.

Kepala BBPJN Jatim Bali Javid Hurriyanto menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan memperhatikan faktor keselamatan karena masih terdapat potensi guguran batu dari tebing di sekitar lokasi.

“Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pemecahan batu besar terlebih dahulu menggunakan breaker. Setelah material terpecah, baru dilakukan pengangkutan agar badan jalan bisa segera dibuka,” ujar Javid.

Hasil pemeriksaan di lapangan juga menunjukkan bahwa struktur tembok penahan tanah di lokasi longsor tidak mengalami kerusakan struktural akibat pergerakan tanah. Kerusakan yang terjadi hanya berupa retakan akibat benturan material batu.

Berkat percepatan penanganan yang dilakukan, akses Jalan Nasional Trenggalek–Ponorogo kini telah dapat dilalui secara terbatas oleh kendaraan. Meski demikian, pengguna jalan tetap diminta berhati-hati saat melintas karena proses pembersihan material dan pengamanan lereng masih terus dilakukan.

Selama masa penanganan berlangsung, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan BPBD Trenggalek, TRC-PB Multisektor, TNI, POLRI, serta masyarakat setempat untuk melakukan asesmen lokasi dan pengaturan lalu lintas, termasuk menyiapkan jalur alternatif bagi pengguna jalan.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus menjaga konektivitas jaringan jalan nasional serta memastikan penanganan cepat terhadap setiap gangguan infrastruktur akibat bencana, sehingga mobilitas masyarakat dapat segera kembali normal. (Ichan)

“Dampak perang di Timur Tengah terhadap perekonomian dunia antara lain kenaikan harga minyak dan penguatan nilai tukar dolar AS. Karena itu, kita perlu memperkuat pasar dalam negeri, salah satunya melalui peningkatan konsumsi produk lokal,” ujar Menteri UMKM Maman dalam Indonesia Economic Forum 2026 bertema Global In Flux and The Road Ahead di Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Menteri Maman, pasar domestik Indonesia memiliki potensi besar yang harus dioptimalkan dan dijaga secara konsisten guna mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Ia mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa sekitar 50 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik.

“Kalau kita berbicara mengenai pasar Indonesia, sebagaimana disampaikan Pak Airlangga, kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 50 persen. Ini menunjukkan betapa strategisnya kekuatan pasar dalam negeri,” katanya.

Dalam konteks tersebut, pemerintah terus memperkuat langkah perlindungan terhadap pengusaha UMKM, salah satunya melalui upaya mensterilisasi pasar domestik dari peredaran barang impor ilegal yang merugikan produk dalam negeri. Menteri Maman menegaskan, akses pembiayaan yang selama ini terus diperluas akan menjadi tidak optimal apabila pasar dipenuhi barang impor ilegal dengan harga yang tidak wajar.

“Percuma pengusaha UMKM mendapatkan akses pembiayaan jika mereka tidak mampu menjual produknya karena pasar dibanjiri barang impor ilegal dengan harga yang tidak masuk akal. Pasar inilah yang harus kita amankan,” katanya.

Saat ini, katanya, pemerintah sedang melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk merapikan tata kelola perdagangan dalam negeri serta memperkuat pengawasan terhadap masuknya barang impor ilegal. Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang adil dan sehat, sehingga pengusaha UMKM memiliki ruang tumbuh yang lebih luas di pasar domestik.

Menteri Maman juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam saling menyalahkan atas maraknya produk impor ilegal. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa penguatan UMKM pada akhirnya sangat bergantung pada keberpihakan terhadap produk dalam negeri.

“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun kesadaran bahwa jika ingin UMKM tumbuh dan berkembang, maka pasar dalam negeri harus kita jaga dan amankan,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu yang menilai penguatan konsumsi domestik sebagai langkah strategis dalam menghadapi dinamika global. Menurutnya, di tengah berbagai risiko dan ketidakpastian global, Indonesia tetap memiliki peluang untuk tumbuh apabila mampu mengantisipasi dan melakukan mitigasi secara tepat.

“Saat ini memang banyak risiko dan ketidakpastian. Namun jika kita optimistis, masih ada kesempatan yang bisa kita ambil. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengantisipasi serta menjalankan langkah-langkah mitigasi secara terukur,” kata Mari Elka.

Forum diskusi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta Ketua Komisi XI DPR RI Muhamad Misbakhun.

Melalui penguatan konsumsi produk lokal, penataan pasar domestik, dan sinergi kebijakan lintas sektor, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pengusaha UMKM tidak hanya bertahan di tengah gejolak global, tetapi juga menjadi pilar utama ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional. (Ikhsan)