Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penguatan jaringan irigasi DI Semangga menjadi prioritas untuk memastikan air dapat mengalir merata ke seluruh lahan pertanian.

“Saya ke sini sengaja untuk bertemu langsung dengan para petani Merauke, mendengarkan keluhan mereka dan memberikan respons yang cepat. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah program utama. Tugas PU adalah memastikan air dan jalan dapat mendukung itu semua,” kata Menteri Dody saat berdialog dengan petani Kabupaten Merauke, Senin (9/2/2026).

Daerah Irigasi Semangga merupakan salah satu kawasan strategis pertanian di Merauke yang dikembangkan sebagai sistem irigasi rawa pasang surut untuk meningkatkan produktivitas lahan padi. Berdasarkan data teknis, DI Semangga memiliki luas fungsional sekitar 5.100 hektare.

Di kawasan tersebut telah terbangun berbagai sarana dan prasarana pendukung irigasi, antara lain 13 unit pintu air primer, 13 unit pintu air sekunder, saluran primer sepanjang 76,9 km, serta saluran sekunder sepanjang 227,17 km.

Saat ini, distribusi air di kawasan Semangga telah menjangkau sekitar 65% area layanan. Untuk mengoptimalkan sisa 35%, Menteri Dody menginstruksikan BWS Papua Merauke agar segera menyiapkan desain teknis penyempurnaan jaringan, termasuk pembenahan pintu-pintu air agar tata kelola air menjadi lebih presisi, khususnya pada musim tanam dan panen.

“Kita ingin seluruh Semangga bisa tanam tiga kali setahun. Jangan sampai saat panen, air justru tinggi dan merugikan petani. Sekarang tidak boleh ada tambahan biaya lagi bagi petani. Biaya harus serendah-rendahnya, keuntungan petani harus setinggi-tingginya,” tutur Menteri Dody.

Selain penguatan irigasi, Kementerian PU juga mendukung peningkatan jalan usaha tani dan jembatan sebagai akses distribusi hasil panen. Menteri Dody menyampaikan bahwa kondisi jalan yang sempit dan kurang memadai saat ini menyebabkan petani menanggung tambahan biaya angkut hingga Rp15.000–Rp20.000 per karung saat panen.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jalan Daerah, Kementerian PU akan melakukan pendataan dan penanganan secara bertahap pada 2026–2027 untuk memastikan akses jalan dan jembatan di kawasan pertanian Semangga dapat berfungsi optimal.

“Kita perbaiki jalannya agar standar lebarnya sama sampai ke dalam kawasan. Kalau perlu tambahan jembatan, kita siapkan desainnya dan kita selesaikan bertahap. Harapannya, akses petani lancar dan biaya logistik turun,” ujar Menteri Dody.

Dengan pengembangan sistem irigasi rawa dan peningkatan infrastruktur pendukung, DI Semangga diharapkan menjadi salah satu lumbung pangan di Papua Selatan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kementerian PU berkomitmen untuk terus hadir mendukung petani melalui penyediaan air yang andal dan infrastruktur konektivitas yang berkualitas, sehingga sektor pertanian benar-benar menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat. (Ichan)

Dampak bencana menyebabkan tanggul hulu kanan pelintas Gondoruso jebol sepanjang kurang lebih 50 meter, mengakibatkan akses jalan desa terputus serta merusak lahan pertanian warga seluas 2 hektare. Jembatan Limpas Gondoruso yang berada di bawah kewenangan provinsi terdampak langsung dan sempat mengganggu konektivitas antarwilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo telah menginstruksikan balai-balai teknis terdekat untuk membantu pemulihan infrastruktur, terumata akses bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan warga.

“Kementerian PU bergerak cepat dengan mengerahkan alat berat untuk memastikan akses warga, terutama anak-anak sekolah dan kegiatan ekonomi masyarakat, dapat segera pulih. Infrastruktur dasar harus segera kembali berfungsi agar aktivitas sosial dan ekonomi tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Pada Senin, 2 Februari 2026, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas mulai melakukan penanganan di lapangan mengingat kondisi cuaca cerah dan aliran sungai telah berangsur surut. Sebagai langkah percepatan, dilakukan mobilisasi alat berat berupa 2 unit excavator dan 1 unit dump truck dari BBWS Brantas, serta 1 unit excavator dan 1 unit dump truck dari BBPJN Jawa Timur–Bali.

Penanganan difokuskan pada kawasan sekitar Jembatan Limpas Gondoruso yang menjadi akses utama warga Dusun Liwek dan Dusun Glendang Petung. Ruang lingkup penanganan meliputi pembersihan alur sungai dari material lahar, perbaikan tanggul yang jebol, serta perbaikan oprit Jembatan Limpas Gondoruso yang putus.

Seluruh pekerjaan dilakukan secara terpadu dengan berkoordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Lalu lintas warga masih dapat berlangsung secara fungsional melalui jalur alternatif yang melintasi area persawahan. (Ichan)

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menyampaikan, lokasi SR Tanjung Alam merupakan lokasi baru yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menggantikan lokasi sebelumnya. Namun, kondisi lahan memiliki tantangan tersendiri sehingga memerlukan penanganan awal sebelum pembangunan dilakukan.

“Ini kan lokasinya baru diusulkan oleh Pak Bupati untuk menggantikan yang lama. Kemiringannya memang cukup terjal, jadi harus dibereskan dulu. Memang masih ada kendala urusan penyediaan air minum dan PLN, tapi kalau itu bisa kita bantu sama-sama,”ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menekankan bahwa aspek paling utama saat ini adalah penyelesaian administrasi lahan, khususnya pendaftaran dan sertifikasi. Hal ini penting mengingat tingkat kemiringan lahan yang cukup signifikan sehingga perencanaan teknis harus dilakukan secara matang.

“Yang paling utama sekarang adalah pendaftaran lahan, karena kemiringannya cukup tajam dan signifikan. Sampai saat ini kita belum menerima sertifikat dari Pak Bupati. Sementara itu, kita akan meminta tim Kementerian PU untuk mulai bekerja, mulai dari desain dan persiapan teknis lainnya,” tambah Menteri Dody.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pengusulan lokasi baru ini merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Sekolah Rakyat.

“Ini tentu karena kebutuhan masyarakat dan arahan Presiden untuk membangun Sekolah Rakyat. Lokasi sebelumnya kurang, karena minimal harus 10 hektare, sedangkan di sini ada 13,3 hektare, jadi ini lebih memungkinkan. Memang kondisi tanah miring, jadi tugas kami nanti melakukan land clearing dan menyiapkan administrasi untuk segera kami sampaikan ke Kementerian PU dan Kementerian Sosial,” jelas Bupati Eka.

Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Kementerian PU terhadap pembangunan di Tanah Datar. Menurutnya, kunjungan Menteri PU menjadi harapan besar bagi masyarakat setempat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Menteri PU. Ini luar biasa bagi masyarakat Tanjung Alam dan Tanah Datar. Hari ini tertopang harapan besar masyarakat kepada Kementerian PU mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur ke depan. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, dan kami sebagai warga Tanah Datar sangat merasakan perhatian pemerintah,” tutup Anton Yondra.(Ichan)

Dalam sambutannya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa entry meeting ini menjadi momentum strategis bagi Kementerian PU untuk meneguhkan komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

“Entry meeting ini, menjadi momentum strategis untuk meneguhkan komitmen Kementerian PU terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel sebagai fondasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dimana pemeriksaan laporan keuangan sebagai instrumen strategis untuk memastikan kualitas dan kredibilitas pengelolaan program serta anggaran infrastruktur dilaksanakan secara transparan, berintegritas, dan profesional,”ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menegaskan bahwa Kementerian PU berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung dari Januari hingga Mei 2026, agar seluruh tahapan pemeriksaan, mulai dari entry meeting hingga penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kementerian PU akan melibatkan UKI (Unit Kepatuhan Internal) untuk validasi dokumen pemeriksaan, melibatkan Inspektorat Jenderal dalam pendampingan pemeriksaan,dan pendampingan, memanfaatkan dukungan teknologi informasi, termasuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan memfasilitasi pemeriksaan secara daring maupun luring. Saya juga menginstruksikan seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja, Balai Besar/Balai, hingga Satuan Kerja sampling, agar memberikan data dan informasi yang lengkap dan akurat, serta kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung,” tegas Menteri Dody.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh dalam arahannya menyampaikan bahwa Undang-Undang telah mengamanahkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan pada tahun 2025, dengan sejumlah isu penting yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan semester ini.

“Beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian antara lain implementasi PMK Nomor 90 Tahun 2024 terkait Likuiditas Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, dimana Kementerian PU bertanggung jawab menyelesaikan proses likuidasi hak, kewajiban, serta pengalihan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Anggota IV BPK Haerul.

Selain itu, BPK juga menyoroti pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya terkait permasalahan inventarisasi dan pengamanan aset, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk pekerjaan konsultasi. Permasalahan yang menjadi fokus meliputi kekurangan volume pekerjaan, pembayaran yang melebihi progres fisik, serta hasil pekerjaan yang belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi kontrak.

BPK juga menekankan pentingnya implementasi PMK Nomor 84 Tahun 2025 terkait pelaksanaan efisiensi belanja dan dampaknya terhadap laporan keuangan, khususnya dalam mendukung program prioritas pemerintah.

BPK mendorong Kementerian PU untuk memastikan pemenuhan kualifikasi atas dampak program prioritas Presiden, seperti sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, dan ketahanan pangan melalui irigasi, serta memastikan administrasi dan pertanggungjawaban keuangannya tertib. (Ichan)

“Kami menginstruksikan seluruh jajaran di lapangan untuk bergerak cepat melakukan penanganan darurat dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, sambil tetap memperhatikan kondisi debit air serta keselamatan masyarakat dan petugas tanggul,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Di Kabupaten Jepara, penanganan darurat telah dilakukan di Desa Sowan Kidul, Kecamatan Kedung melalui konstruksi cerucuk bambu, sesek bambu, dan sandbag hasil kolaborasi BBWS Pemali Juana dengan masyarakat setempat. Penanganan serupa juga dilakukan di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan oleh masyarakat desa secara swadaya.

Sementara di Desa Tempur penanganan masih berlangsung melalui pembangunan bronjong pabrikasi hasil kolaborasi BBWS Pemali Juana dan Pemerintah Kabupaten Jepara. Adapun di Desa Pringtulis, penanganan belum dapat dilakukan karena keterbatasan akses dan debit air yang masih tinggi dan akan dilanjutkan setelah kondisi memungkinkan.

Kemudian di Kabupaten Pati, penanganan darurat tengah dilaksanakan di Desa Tunjungrejo dan Desa Bulumanis Kidul dengan dukungan alat berat excavator serta material darurat berupa cerucuk bambu, sesek bambu, glugu, dan ribuan sandbag. Penanganan ini melibatkan BBWS Pemali Juana, Dinas PUPR Kabupaten Pati, serta pemerintah desa setempat.

Untuk beberapa titik lain di Kabupaten Pati, penanganan belum dapat dilakukan karena akses menuju lokasi belum tersedia. Rencana tindak lanjut akan dilakukan dengan mendatangkan alat berat dan material banjiran segera setelah akses dan kondisi lapangan memungkinkan.

Sedangkan di Kabupaten Kudus, penanganan darurat telah dilakukan di Desa Demangan melalui pemasangan sandbag isian tanah hasil kolaborasi BBWS Pemali Juana, BPBD Kabupaten Kudus, dan pemerintah desa. Namun demikian, saat ini BBWS Pemali Juana dan Pemerintah Kab.Kudus melakukan upaya untuk pembersihan sampah – sampah yang menyumbat di beberapa titik aliran sungai. Untuk penanganan titik jebolan lainnya menunggu penurunan debit banjir sebelum dilakukan penanganan lanjutan.

Kepala BBWS Pemali Juana Sudarto memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi lapangan serta mempercepat penanganan darurat dan permanen secara bertahap. “Langkah penanganan dilakukan dengan harapan dapat meminimalkan risiko lanjutan, melindungi permukiman warga, serta menjaga fungsi sungai dan tanggul secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selain BBWS Pemali Juana, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DI Yogyakarta juga melakukan pembersihan sampah yang menghambat aliran air di area jembatan ruas jalan nasional yang terdampak banjir (Kudus, Pati dan Rembang) serta melaksanakan patching/ penambalan lubang pasca banjir. (*)