Dalam sambutannya, Wamenkop menyampaikan apresiasi kepada masyarakat NTT yang sebagian besar aktif berkoperasi, khususnya para anggota KSU Talenta GMTI. Hal tersebut dibuktikan dengan total aset koperasi yang telah mencapai Rp80 Miliar, karena itu, Wamenkop berharap KSU Talenta GMTI dapat terus berkembang serta memberikan dampak positif bagi kemajuan Provinsi NTT.

Wamenkop Farida Farichah juga mengapresiasi KSU Talenta GMIT Kupang, NTT, yang telah memiliki 13 ribu anggota. Ini merupakan kekuatan utama. Artinya, koperasi ini mampu memberikan kepercayaan kepada anggotanya untuk lebih sejahtera.

“Sebanyak 13.000 anggota dari koperasi talenta merupakan kekuatan utama. Saya selalu menyampaikan bawa membangun, mendirikan itu lebih mudah. Tetapi menjaga kepercayaannya itu jauh lebih sulit,” ujar Wamenkop.

Apalagi, kata Wamenkop, tadi disampaikan bahwa pernah terjadi masa krisis, baik pada saat covid maupun waktu krisis monitor 1998. Tetapi, koperasi talenta mampu menjaga dan bangkit kembali, sehingga mendapatkan kepercayaan dari para anggotanya.

Wamenkop menyampaikan, momentum kali ini bawah Pak Presiden Prabowo ingin memastikan para penggerak-penggerak koperasi dan pemerintah ingin sama-sama mengembalikan soko guru ekonomi dalam bentuk koperasi. “Saya kira ini adalah momentum yang luar biasa, dan kita berharap seluruh lokasi koperasi yang ada di NTT menyambut momentum ini untuk menuju kebangkitan terutama pertumbuhan ekonomi di 8 persen. Kita sangat berharap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8 persen ini, koperasi-koperasi tidak hanya sebagai objek dan tidak hanya sebagai penonton. Kita harus ambil peran dalam rangka ikut menumbuhkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Wamenkop.

Wamenkop menjelaskan bahwa Kemenkop sedang mendorong koperasi simpan pinjam juga agar bisa transformasi. Artinya dari yang koperasi simpan pinjam melayani konsumtif didorong untuk sektor produksi. “Kami di Kemenkop bersama LPDB Koperasi sedang mendorong agar koperasi-koperasi ke depan harus lebih fokus dalam sektor-sektor produksi, sektor-sektor industri.

Selain itu Wamenkop menambahkan, dalam momentum ini diharapkan koperasi-koperasi termasuk SKU Talenta memberikan pemahaman yang sama kepada anggotanya.

Sementara itu, Ketua KSU Talenta GMIT Des Pila Padji mengatakan bahwa KSU Talenta GMIT Kupang telah melewati masa-masa sulit. Namun, bisa melewatkan ini semua karena terus saling percaya dan memberikan pelayanan kepada anggota.
“Bersyukur anggota kami bisa menembus 13 ribu. Bahkan aset koperasi kami pun ada di angka Rp80 miliar,” ujarnya.

Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yusuf Lery Rupidara menambahkan, perekonomian di NTT ini masyarakatnya lebih memilih koperasi. Jumlah koperasi yang sudah ada kurang lebih 3.000, sebagian ada koperasi simpan pinjam sebagai koperasi penopang pendidikan.
“Bahkan akan ada sebanyak 7 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih. Ini yang nanti akan terus kita dukung dan kawal,” ujar Yusuf. (Ikhsan)

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Pembiayaan pada Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Niken Wulandari, saat membuka Seminar “Skema Akses Keuangan Koperasi untuk Peningkatan Ekonomi Desa yang Berkelanjutan” di Semarang.

Niken menjelaskan bahwa pihak Kemenkop kini tengah memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel bagi koperasi desa. “Pada seminar ini, Kementerian Koperasi akan memperkenalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada berbagai pembiayaan alternatif di luar perbankan, seperti skema modal penyertaan maupun kerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS),” ujar Niken dalam keterangannya, Jum’at (08/05).

Seminar yang dihadiri lebih dari 180 peserta ini diharapkan menjadi momentum bagi KDKMP dan koperasi yang sudah ada untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, baik dalam pengembangan usaha, penguatan kelembagaan, maupun perluasan akses pembiayaan, sehingga dapat mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi antar koperasi yang lebih optimal. “Hal ini demi memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa, sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas,” ucap Niken.

Asdep Niken menekankan pentingnya forum ini dalam mengidentifikasi hambatan akses keuangan serta merumuskan strategi konkret. “Saya harapkan forum ini dapat memberikan pemahaman, serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam akses keuangan, menghimpun masukan dari pemangku kepentingan guna menghasilkan langkah konkret dan merumuskan rekomendasi strategi dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan,” tambahnya.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber yang dipandu oleh moderator Desy Arijani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Tiga narasumber tersebut, yakni Eddy Sulistiyo Bramiyanto, S.E., M.M., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dr. Dwi Purnomo, S.TP, M.T., Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran dan Drs. Yoseph Cahyono, Ketua Koperasi Serba Usaha Swaloka.

Niken menekankan pesan kunci yang disampaikan para narasumber bahwa penguatan KDKMP perlu didukung melalui tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan, serta komitmen dan konsistensi dalam menjalankan usaha.

“Selain itu, koperasi juga perlu meningkatkan kapasitas manajemen, legalitas, dan kualitas pengelolaan usaha agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan pasar. Pembiayaan ditempatkan sebagai faktor pendukung untuk mendorong koperasi berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” ucap Niken.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, memaparkan perkembangan signifikan koperasi di wilayahnya. Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 KDKMP di Jawa Tengah, di mana sebanyak 2.462 gerai di antaranya sudah terbangun 100%.

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran, Dr. Dwi Purnomo, mengungkapkan terdapat delapan tahapan yang harus dilalui KDKMP untuk menuju koperasi bankable, mulai dari legalitas dan identitas, pemetaan potensi desa, model bisnis, tata kelola, data dan keuangan, eksekusi strategi, akses pembiayaan hingga keberlanjutan.

Sebagai bukti nyata keberhasilan skema alternatif, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Swaloka, Drs. Yoseph Cahyono, membagikan pengalaman koperasinya dalam mengelola modal penyertaan yang mencapai Rp430,7 juta sejak tahun 2003.
Menurut Yoseph, transparansi adalah fondasi utama dalam mengelola dana tersebut.

“Kunci keberhasilan KSU Swaloka adalah kemampuan dalam menjaga kepercayaan anggota dan mitra kerja sama melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, setiap penggunaan modal dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dengan mempertimbangkan risiko usaha, potensi keuntungan, serta kebutuhan koperasi secara menyeluruh,” terang Yoseph.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan perbankan nasional seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia, serta pihak dari LPDB Kementerian Koperasi. Melalui kolaborasi ini, pembiayaan diharapkan menjadi faktor pendukung utama agar koperasi dapat berkembang secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Ikhsan)

Komitmen dukungan ini dituangkan dalam beberapa hal termasuk pendampingan, pengembangan SDM hingga fasilitasi pembiayaan bergulir koperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan tingkat suku bunga yang rendah.

“Selain menjalankan tugas yang menjadi program prioritas nasional (KDKMP), Kemenkop juga tetap membina koperasi yang sudah ada, seperti salah satunya termasuk koperasi di lingkungan TNI AU ini (Inkopau),” kata Menkop Ferry dalam sambutannya pada acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) di Aula Balai Prajurit Graha Bimasakti TNI AU Triloka, Jakarta, Rabu (6/5).

Turut hadir mendampingi Menkop, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus. Hadir juga Aspers Kasau, Marsekal Muda TNI Yosta Riza, Ketua Umum Inkopau Marsekal Pertama TNI, Marsekal Pertama TNI AR. Panca Putra dan Ketua Pengawas Inkopau Marsekal Pertama TNI Ade Teguh Budianto.

Menkop menjelaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan koperasi di Indonesia sangat tinggi di mana Presiden Prabowo mencetuskan untuk membangun 83.000 KDKMP. Akselerasi pembangunan KDKMP tidak lepas dari peran TNI yang juga menjalin kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menkop memastikan bahwa Koperasi Inkopau layak dijadikan mitra bagi pengembangan kapasitas SDM khususnya dalam program KDKMP. Hal ini didasarkan pada catatan capaian kinerja Inkopau untuk tahun buku 2025 yang sangat impresif.

“Kami akan mendukung penuh kegiatan usaha dari Inkopau, kalau perlu kita bantu meminta penyesuaian peraturan Kementerian Keuangan agar inkopau bisa lebih punya porsi yang memungkinkan untuk melakukan terobosan-terobosan terhadap pemanfaatan asset dan pengembangan usahanya,” ujar Menkop Ferry.

Ia turut mengapresiasi pengurus Inkopau yang masih aktif dan berkomitmen menjalankan usahanya di tengah tanggung jawab menjaga keamanan Nagara. Menurutnya, dukungan dari TNI AU menjadi bukti nyata bahwa koperasi bisa lebih kuat dan modern sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden ingin praktik dan sistem arah ekonomi kita kembali ke konstitusi di situlah koperasi menjadi badan usaha yang paling relevan,” ulas Menkop Ferry.

Ketua Umum Inkopau, Marsekal Pertama TNI AR. Panca Putra, menyampaikan bahwa dukungan moril dari Kemenkop sangat berarti bagi Inkopau dalam penguatan basis usahanya. Dalam catatan usahanya, Inkopau berhasil merealisasikan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2025 mencapai Rp33,5 miliar atau 110 persen dari rencana awal.

Ia menegaskan optimisme menghadapi tahun 2026 meski ada tantangan global. Rencana kerja tahun 2026 menargetkan SHU Rp23 miliar, dengan strategi merintis usaha baru seperti olahraga, restoran, waralaba, dan agro usaha. Panca yakin target tersebut bisa tercapai dengan kerjasama yang solid.

“Kami harus optimis dan yakin bahwa SHU tahun 2026 yang akan datang bisa tercapai dan melampaui target,” katanya.

Sementara itu Aspers Kasau Marsekal Muda TNI Yosta Riza menekankan pentingnya kesejahteraan prajurit sebagai tujuan utama koperasi. Ia mengapresiasi capaian Inkopau khususnya peningkatan SHU 2025 yang menunjukkan kerja keras pengurus. Menurutnya, penguatan kinerja usaha harus berjalan seiring dengan peningkatan layanan.

Yosta menambahkan bahwa pengelolaan koperasi harus ditingkatkan dengan inovasi dan profesionalisme. Kekuatan koperasi ada pada kemampuan saling memperkuat dan mengelola potensi dengan lebih solid. Ia menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan.

“RAT ini harus memperkuat koperasi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan kesejahteraan TNI AU,” katanya. (Ikhsan)

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi pada saat menjadi pembicara kunci pada Lokakarya Nasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Jumat (17/4) di Yogyakarta.

Pemerintah juga mendukung ketersediaan sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat operasional KDKMP. Sebagai koperasi yang baru dibentuk, KDKMP membutuhkan tenaga profesional agar cepat berkembang dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai tahap awal, pemerintah sedang melakukan perekrutan hingga 30 ribu manajer KDKMP. Peserta yang lolos akan mendapat pelatihan perkoperasian dari Kemenkop sehingga dapat mengelola koperasi secara profesional,” kata Zabadi.

Zabadi mengatakan besarnya investasi pemerintah perlu dimbangi dengan dukungan koperasi-koperasi besar. KDKMP membutuhkan bantuan dan dukungan dari sesama koperasi yang sudah lebih dulu tumbuh dan besar.

“KDKMP koperasi yang baru lahir, perlu dukungan dan bantuan dari sesama koperasi terutama koperasi besar,” kata Zabadi.

Ia menegaskan prinsip dasar koperasi adalah kerja sama dan saling membantu, bukan berjalan sendiri-sendiri. Prinsip ini menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem koperasi yang terus berkembang.

Zabadi mengatakan koperasi besar, terutama yang bergerak dalam sektor keuangan, dapat mendukung KDKMP dengan melakukan dana penempatan. Terlebih lagi, diakuinya ada koperasi-koperasi besar yang kelebihan dana berpotensi memperkuat KDKMP sebagai “Kakak Asuh”.

“Koperasi yang kelebihan dana dapat menyalurkan sebagian ke KDKMP sebagai dana penempatan untuk digulirkan ke masyarakat. Ini menjadi langkah konkret dalam melawan praktik rentenir, pinjaman online ilegal, dan judi online,” tegas Zabadi.

Menurutnya, melawan praktik rentenir ini misi yang sama dimiliki oleh koperasi BMT. Karena itu, ia mendorong koperasi besar melihat prospek strategis KDKMP untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengemukakan bahwa pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan UU Perkoperasional Nasional. Ia juga meminta dukungan dari koperasi BMT agar dapat memberikan masukan sehingga UU yang dihasilkan mencerminkan aspirasi bersama. (Ikhsan)

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa rencana pembukaan kesempatan kerja di KDKMP bagi para penerima manfaat bantuan sosial seperti PKH ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto nomer 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Hari ini kami bicarakan bagaimana penerima PKH menjadi pengelola atau bekerja di Koperasi Desa. Harapannya di setiap koperasi dapat membuka kesempatan bagi sekitar 15–18 orang dari keluarga penerima manfaat dari tiap desa,” ujar Menkop Ferry usai menerima kunjungan dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di kantornya, Senin (13/4).

Dengan skema tersebut, Kemenkop memperkirakan hampir 1,4 juta penerima PKH bisa terserap sebagai tenaga kerja di koperasi desa. Hal ini didasarkan dengan asumsi apabila 83 ribu KDKMP yang tersebar di seluruh Indonesia beroperasi dengan menyerap tenaga kerja antara 15-18 orang dari keluarga PKH.

Menkop Ferry menekankan bahwa langkah ini juga dapat membantu para keluarga penerima manfaat PKH dapat keluar dari kategori masyarakat miskin ekstrem. Oleh karena itu Kemenkop akan segera menerbitkan aturan khusus untuk mempermudah penerima dari keluarga penerima manfaat PKH untuk menjadi karyawan di KDKMP.

Ia juga menjelaskan bahwa Kemenkop juga akan menerbitkan aturan baru terkait dengan beban kewajiban anggota KDKMP dari keluarga penerima manfaat PKH agar lebih ringan. Pasalnya di dalam koperasi terdapat ketentuan untuk membayar iuran wajib, iuran pokok dan iuran sukarela.

“Payung hukum ini penting agar penerima manfaat tidak terbebani biaya keanggotaan. Kami ingin mereka mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan sosial,” tegasnya.

Menkop Ferry menambahkan bahwa dengan masuknya keluarga penerima manfaat PKH menjadi anggota koperasi dan sebagai karyawan maka tingkat pendapatan mereka diharapkan lebih baik. Manfaat lainnya, yaitu di setiap akhir tahun para keluarga penerima manfaat PKH dapat menerima sisa hasil usaha (SHU).

“SHU ini akan menjadi tambahan pendapatan yang signifikan bagi keluarga penerima manfaat. Dengan SHU, mereka bisa keluar dari desil 1 dan naik kelas,” kata Menkop Ferry.

Sebagai upaya mengimplementasikan seluruh gagasan besar ini, Kemenkop akan melakukan pembahasan lebih mendalam dengan Kemensos termasuk melakukan integrasi data para keluarga penerima manfaat PKH. “Data tersebut akan digunakan untuk menentukan siapa saja penerima PKH yang layak bekerja di Koperasi Desa,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menambahkan, perekrutan tenaga kerja sebanyak 15–18 orang per KDKMP sedang dimatangkan. Posisi yang dibutuhkan antara lain sopir, satpam, dan penjaga gudang. Ia menekankan pentingnya integrasi dengan data Kemensos, khususnya penerima manfaat desil 1–4. Dengan begitu, tenaga kerja yang direkrut benar-benar sesuai kebutuhan. “Konsepnya milik warga dan kelurahan, sehingga tenaga kerja diprioritaskan dari domisili setempat,” jelasnya.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyebut bahwa saat ini ada sekitar 8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari Kementerian Sosial yang akan didorong menjadi anggota KDKMP. Dari jumlah itu, tidak semuanya direkrut untuk menjadi karyawan KDKMP namun semuanya didorong menjadi anggota.

“Untuk menjadi karyawan di Koperasi Desa diprioritaskan usia produktif sesuai kapasitas dan kemampuan dari para penerima manfaat. Kami akan petakan kepada keluarga penerima manfaat kemudian kita akan melakukan pelatihan tenaga kerja,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa KDKMP menjadi lembaga ekonomi yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat agar khususnya dari KPM PKH. Ia optimis bahwa kolaborasi antara Kemenkop dan Kemensos ini akan mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Dengan kerja sama ini kita bisa ukur berapa banyak penerima PKH yang berhasil menjadi keluarga mandiri dan keluar dari kemiskinan ekstrim,” katanya. (Ikhsan)

“Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan klarifikasi bahwa konflik yang terjadi antar kedua desa tidak terkait dengan pembangunan Kopdes Merah Putih. Ini adalah konflik lama antar Desa Waiburak dan Desa Narasaosina yang dipicu oleh sengketa tanah ulayat yang sudah ada turun temurun,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/3).

Zabadi menyampaikan hal tersebut sehubungan dengan pemberitaan di daerah yang menyebutkan terjadi bentrokan antar warga Desa Waiburak dan Desa Narasaosina, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang dikaitkan dengan pembangunan Kopdes Merah Putih.

Zabadi menegaskan setiap pembangunan fisik Kopdes Merah Putih harus di atas tanah tidak ada sengketa atau berstatus clean and clear. Status tanah bebas dari sengketa sudah menjadi ketentuan dalam pendataan aset tanah pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sesuai dengan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah Dan/Bangunan Untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Saat ini pun belum ada pembangunan Kopdes Merah Putih di desa itu. Pemerintah hanya akan menggunakan tanah lahan dengan status clean and clear, tidak dalam kondisi sengketa,” tegas Zabadi.

Ia mengatakan Kemenkop telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya terkait bentrok di kedua desa tersebut.

Dijelaskannya, Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda telah turun langsung untuk melakukan penanganan dan koordinasi. Situasi saat ini sudah mulai pulih dan reda dan sedang dilakukan mediasi antar kedua pihak yang berkonflik melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.

Zabadi juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar dan tidak mengaitkan konflik dengan pemerintah tanpa dasar yang jelas.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur Linus Lusi secara daring menegaskan bahwa konflik di kedua desa tidak terkait dengan Kopdes Merah Putih. Konflik tersebut merupakan konflik lama yang sudah terjadi berulang dan turun temurun.

“Kami sudah turun langsung melakukan investigasi untuk mendapatkan informasi dari para tokoh masyarakat dan tidak ada pernyataan apapun terkait Kopdes Merah Putih, ini murni persoalan tanah ulayat,” kata Linus Lusi.

Linus Lusi menambahkan penyelesaian masalah tersebut, sedang dilakukan proses mediasi dan penegakan hukum. (Ichsan)

Terdapat enam jenis nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding) yang dilakukan kedua belah pihak dimana semuanya terkait dengan upaya mengoptimalkan keberadaan koperasi dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi di sektor perikanan dan kemaritiman.

Keenam jenis MoU tersebut yaitu Mou Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Koperasi, MoU Proyek Pabrik Es dan Cold Storage Berbasis Koperasi, MoU pengembangan Gudang Ikan Modern, MoU Pemberdayaan Galangan Kapal Yang Dikelola Oleh Koperasi, MoU Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Serta Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Perikanan, kemudian MoU Sinergi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi di Kawasan Perikanan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa penandatangan kerja sama tersebut tindak lanjut dari kesepakatan di berbagai sektor khususnya di sektor ekonom antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping di tahun lalu. Kerja sama di sektor ekonomi tersebut fokus pada pengembangan sektor perikanan dan kemaritiman melalui koperasi.

“Kesepakatan yang kami lakukan adalah khususnya dalam rangka pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan, didalamnya termasuk pembangunan industri pendukung bagi sektor kelautan dan perikanan,” kata Menkop usai menghadiri acara tersebut.

SCO-ETEC bersama mitra perusahaan dari Tiongkok akan mendukung pembangunan fasilitas vital seperti pabrik es batu, cold storage, galangan kapal, hingga pembangkit listrik tenaga surya skala mini terutama yang akan dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan lebih dari dua pertiga wilayah berupa lautan. Di sisi lain sektor perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, memperkuat ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun demikian, Indonesia dihadapkan pada kondisi kemiskinan yang ekstrim terutama di wilayah-wilayah pesisir yang merupakan area lumbung pangan berbasis maritim. Oleh karena itu perlu ada upaya keberlanjutan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut agar permasalahan kemiskinan dapat dihilangkan

“Dengan penandatanganan ini kita harapkan bisa meningkatkan potensi kapasitas perikanan dan sekaligus mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan di desa pesisir terutama para nelayan di Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, Kemenkop berkomitmen penuh untuk mengawal implementasi kerja sama ini agar berjalan efektif. Ia berharap sinergi antara Kemenkop dengan SCO-ETEC tersebut dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Dengan dukungan teknologi dan investasi dari SCO-ETEC, koperasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor perikanan Indonesia.

“Melalui kerja sama ini kita mendorong adanya transfer pengetahuan, teknologi dan perluasan akses pasar untuk produk – produk yang dikembangkan oleh koperasi dan produk yang dikembangkan di luar koperasi,” ucapnya.

Menkop juga berharap agar kerja sama ini dapat menjadi model pengembangan kawasan perikanan berbasis koperasi yang modern dan terintegrasi, yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lainnya. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk dari SCO-ETEC, Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

“Kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia merasa berterima kasih dan mengharapkan agar kerjasama ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Ketua Umum CO-ETEC, Yang Zijun mengatakan siap mendukung penguatan ekosistem industri perikanan dan perekonomian rakyat terutama di sektor kemaritiman. Ia juga mengapresiasi program strategis nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang menggagas program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Menurut Yang, program Koperasi Desa tersebut menjadi salah satu program kerakyatan yang akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat terutama di desa di masa mendatang. “Kebijakan yang sangat merakyat ini membuat kami penuh dengan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia,” kata Yang.

Yang menambahkan, melalui MoU yang telah dilakukan tersebut dipastikan akan memberikan manfaat bagi kedua negara dan turut memperkuat sinergi dan kerjasama yang selama ini dilakukan antar dua negara. Pihaknya juga siap melakukan penjajakan lebih mendalam untuk memperluas kerjasama bilateral yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

“Kami siap memahami lebih dalam mengenai iklim investasi dan kebutuhan pasar di Indonesia serta berdiskusi dengan berbagai pihak di Indonesia mengenai peluang kerjasama di bidang perikanan, kawasan industri, pertanian dan logistik,” ucapnya. (Ikhsan)

“Generasi muda ketika kembali ke desa, harus mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan, melalui keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Wamenkop, pada acara Soemitro Fest – Koperasi Goes To Campus di UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH), Kota Serang, Banten, Selasa (24/2).

Wamenkop pun menjabarkan sebuah ironi, di mana seluruh sumber daya alam berada di desa, tapi yang memanfaatkan dan mengelolanya justru orang dari luar desa (kota). “Sedangkan SDM-nya banyak yang ke kota untuk kuliah dan mencari kerja. Adanya Kopdes Merah Putih ini salah satunya untuk menghapus ironi tersebut,” ucap Wamenkop.

Menurut Wamenkop, para Gen Z kembali ke desanya bisa melakukan pemetaan terkait potensi yang dimiliki desanya. Misalnya, sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. “Para Gen Z bisa menjalankan usaha produktif untuk memberikan nilai tambah dari produk asal desanya,” kata Wamenkop.

Misalnya, bila desanya memiliki produk unggulan tomat, maka para Gen Z bisa memproduksi produk turunan lain dari tomat, seperti saus sambal, jus dalam kemasan, dan lainnya.

“Nah, seluruh potensi desa tersebut akan dikonsolidasikan di dalam Kopdes Merah Putih. Lewat Kopdes ini pula akan terbangun jaringan pemasaran produk desa antar wilayah,” kata Wamenkop.

Wamenkop meyakini, koperasi yang moderen dan profesional merupakan wadah yang tepat bagi para Gen Z dalam mengekspresikan dirinya. “Anak muda, jangan ragu untuk menjadi anggota koperasi. Jangan ragu untuk berkarya di koperasi. Dan jangan ragu untuk berkarir di koperasi,” kata Wamenkop.

Bahkan, Wamenkop menegaskan, koperasi bukan pilihan kedua, bukan tempat singgah sementara. “Koperasi adalah ruang strategis untuk membangun masa depan, bagi diri kalian, bagi masyarakat, dan bagi bangsa Indonesia,” tegas Wamenkop.

Melalui koperasi, lanjut Wamenkop, para Gen Z bisa belajar kewirausahaan yang sebenarnya, bukan hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi menciptakan manfaat bersama. Di koperasi, mahasiswa bisa belajar memimpin, bernegosiasi, mengambil keputusan, mengelola risiko, dan membangun kepercayaan. “Ini adalah wadah praktik kepemimpinan yang sangat nyata,” kata Wamenkop.

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari menambahkan, pihaknya akan terus melakukan kolaborasi dengan banyak perguruan tinggi di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam.

“Ini menjadi sebuah inisiatif yang mempertemukan dunia kebijakan, dunia koperasi, dan dunia kampus. Tiga kekuatan yang jika bersatu, mampu mengubah wajah perekonomian bangsa,” tegas Destry.

Terlebih lagi, Destry menyebutkan bahwa Kampus adalah tempat lahirnya gagasan, tempat tumbuhnya kepemimpinan, dan tempat ditempanya karakter bangsa. “Di sinilah masa depan Indonesia sedang dibentuk, termasuk masa depan koperasi kita,” ucap Destry.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten Prof Dr H Muhammad Ishom mengungkapkan bahwa tren dunia saat ini sudah mengarah pada pengembangan koperasi yang demikian pesat.

Rektor UIN mencontohkan di Kanada, dimana 70% penduduknya merupakan anggota koperasi. Begitu juga di Perancis, dimana 35% penduduknya menjadi anggota koperasi, serta 75% sektor produksinya dikuasai koperasi.

“Di Brazil, 34,7% PDB dihasilkan koperasi. Sementara di Kuwait, lebih dari 70% perdagangan ritel dikuasai koperasi,” terang Rektor UIN.

Oleh karena itu, Rektor UIN mendorong para mahasiswa untuk bisa menciptakan sesuatu produk yang kemudian dikembangkan dalam wadah koperasi. “Kita akan mendukung Kopdes Merah Putih dan akan terus meningkatkan literasi mahasiswa terkait koperasi. Bahkan, kita bakal segera membentuk Prodi Perkoperasian secara khusus,” ujar Rektor UIN. (Ichan)

Menurut Menkop saat ini lebih dari dari 44 ribu titik lahan telah terpetakan sebagai tempat pembangunan gerai fisik Kopdes Merah Putih. Menkop menyebut, sampai saat ini telah terbangun sebanyak 13 ribu lebih titik gerai Kopdes Merah Putih.

Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan fisik gerai Kopdes Merah Putih yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menkop berkomitmen bakal menggandeng lintas Kementerian/ Lembaga (K/L).

“Proses percepatan ini kita akan selenggarakan dalam 1-2 hari ke depan dengan melibatkan Kementerian Agraria, Badan Pengaturan BUMN, kemudian juga dengan Kementerian Dalam Negeri,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1).

Turut menghadiri Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Kepala BP BUMN Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala LKPP Sarah Sadiqa dan Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.

Ferry Juliantono menjelaskan, berdasarkan sistem informasi pada command center Kemenkop, tercatat lebih dari 83 ribu Kopdes Merah Putih berbadan hukum, dengan jumlah anggota 1,65 juta dan jumlah pengurus 690 ribu orang. Menkop optimis sebanyak 26 ribu titik gerai fisik Kopdes Merah Putih bakal terbangun per bulan April tahun ini.

“Kemenkop terus melakukan pelatihan SDM dan penyempurnaan digitalisasi Kopdes Merah Putih,” ucap Menkop.

Selain itu, Kemenkop juga akan mendorong sinergi program dengan lintas K/L untuk memperkuat swasembada pangan melalui pengembangan usaha dari hulu hingga hilir, pemanfaatan Hub Kopdes/Kel Merah Putih, serta penerapan teknologi berbasis IoT agar usaha koperasi lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, sehingga nilai tambah dapat kembali dirasakan langsung oleh petani, koperasi, dan masyarakat desa.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan pembangunan fisik gerai Kopdes Merah Putih akan mendapatkan dukungan optimal dari PT Agrinas Pangan dan TNI.

Kopdes/Kel Merah Putih terus berkembang sebagai penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan berbagai unit usaha, khususnya di sektor pangan strategis seperti beras. (Ichan)

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi-koperasi yang terdampak bencana agar aktif kembali.

“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat), baik koperasi existing maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Wamenkop Farida yang mewakili Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (7/1).

Hadir dalam Rakor tersebut Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Riza Patria, dan pimpinan K/L lainnya.

Berdasarkan data sementara, koperasi dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih terdampak bencana yaitu di Aceh terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih. Kemudian di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Lalu di Sumatra Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.

Wamenkop Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi salah satu prioritas. Skema padat karya akan diterapkan dalam proses pembangunannya aset fisik tersebut.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga.

Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif. Ia menekankan bahwa peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana.

“Pendampingan-pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi ini berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas integrasi bantuan lintas Kementerian/ Lembaga. Bantuan-bantuan sosial yang disalurkan akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi.

Melalui kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Ia optimistis bahwa langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Sumatra pasca bencana dapat dilakukan dengan baik.

“Prinsipnya adalah bagaimana semua Kementerian dan Lembaga berkolaborasi, berencana, dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatra,” ucapnya.

Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih), dan pendampingan usaha.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan. “Pendataan aset dan recovery aset akan kita dorong melalui pemda agar semakin produktif,” ujar Muhaimin.

Menko menambahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Sumatra khususnya yang terdampak bencana akan dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pemberdayaan Pasca Bencana yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga.

Dengan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, Muhaimin optimistis bahwa sinergi pemerintah, filantropi, dan swasta akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak. (Ichan)