Pekerjaan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri PU Dody Hanggodo untuk mempercepat dukungan infrastruktur bagi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Brebes. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi BBPJN Jawa Tengah–DI Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa konektivitas jalan dan jembatan merupakan infrastruktur dasar yang memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas masyarakat serta mendukung kelancaran pembangunan layanan dasar, termasuk pendidikan.

“Kementerian PU terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk kolaborasi antar unit organisasi, diantaranya untuk mengatasi keterbatasan akses dalam mobilisasi material pembangunan. Segala daya dan upaya akan kita lakukan untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat untuk adik-adik kita, dapat selesai dengan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat biaya,” ujar Menteri Dody.

Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Brebes merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan ditargetkan dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru 2026. Untuk mendukung target tersebut, pekerjaan pemasangan Jembatan Bailey telah dimulai sejak 27 April 2026.

Hingga saat ini, progres menunjukkan pengecoran abutmen 2 telah mencapai 100 persen, sementara abutmen 1 mencapai 75 persen dan ditargetkan segera rampung. Selain itu, proses perakitan alat pancang juga tengah berlangsung.

Secara teknis, Jembatan Bailey yang dipasang memiliki panjang 90 meter, lebar 4 meter, dan kapasitas beban hingga 25 ton. Infrastruktur ini bersifat sementara, namun dirancang untuk mendukung mobilitas kendaraan serta distribusi material selama proses pembangunan berlangsung.

Untuk mendukung percepatan pekerjaan di lapangan, sejumlah peralatan dan material telah disiapkan, antara lain 2 unit excavator, 1 unit tandem roller, 2 set alat pancang, 26 batang pipa pancang baja, serta komponen Jembatan Bailey lengkap beserta tenaga kerja pemasangannya.

Dengan percepatan pemasangan Jembatan Bailey ini, Kementerian PU berharap akses menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar sehingga proses konstruksi dapat diselesaikan sesuai target.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur prioritas melalui sinergi antarunit kerja dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. (Ikhsan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat peran strategis jalan dan jembatan sebagai penggerak utama aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Berdasarkan laporan per 22 Februari 2026, penanganan jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak menunjukkan progres signifikan. Seluruh 99 ruas jalan nasional telah kembali fungsional melalui penanganan darurat dan rekayasa lalu lintas pada titik-titik kritis.

Di Provinsi Aceh, 38 ruas jalan nasional telah fungsional, dengan dua ruas masih memanfaatkan jalur alternatif akibat kerusakan jembatan. Dari 1.637 ruas jalan daerah terdampak, 1.194 ruas telah fungsional, 327 ruas fungsional terbatas, dan 116 ruas dalam proses penanganan lanjutan. Pada sektor jembatan, 17 jembatan nasional telah kembali berfungsi melalui berbagai penanganan darurat seperti pemasangan Bailey, penimbunan oprit, box culvert, serta pemanfaatan jalur alternatif.

Di Sumatera Utara, 29 dari 30 ruas jalan nasional telah fungsional dan 1 ruas berstatus fungsional terbatas. Koridor Subolga-Batangtoru kembali tersambung melalui pemasangan jembatan Bailey dengan sistem buka-tutup demi keselamatan pengguna jalan. Dari 616 ruas jalan daerah terdampak, 607 ruas telah fungsional dan 9 ruas masih dalam proses penanganan.

Sementara itu, di Sumatera Barat, seluruh 31 ruas jalan nasional telah fungsional. Penanganan permanen tengah disiapkan di kawasan Lembah Anai sepanjang ±850 meter melalui pemasangan bore pile, dinding penahan tanah, serta perkuatan lereng dengan target penyelesaian 31 Juli 2026. Untuk jalan daerah, 149 dari 177 titik kerusakan telah fungsional dan sisanya dalam tahap penanganan.

Kementerian PU memastikan bahwa selain penanganan darurat, langkah penanganan permanen terus disiapkan gunameningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana di masa mendatang. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dilakukan secara berkelanjutan untuk mempercepat penyelesaian titik-titik kritis serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. (Ichan)

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menegaskan pentingnya penyelesaian infrastruktur pendukung berupa jembatan penghubung antar desa di sekitar bendungan guna memastikan akses masyarakat tetap terjaga saat bendungan terisi penuh.

“Masih ada kewajiban dari pengelola bendungan untuk membuat jembatan yang menghubungkan beberapa desa sebagai akses keluar. Hal ini penting karena apabila bendungan terisi penuh, akses masyarakat berpotensi terputus. Jembatan tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2026 agar pengisian penuh dapat dilakukan,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menyampaikan bahwa kehadiran Bendungan Lausimeme diharapkan mampu memberikan manfaat besar, khususnya dalam mengurangi potensi genangan banjir di wilayah Kota Medan. Selain sebagai pengendali banjir, bendungan ini juga dirancang untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber irigasi dan penyedia air baku bagi masyarakat.

Bendungan Lausimeme dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan dan merupakan bendungan bertipe urugan batu dengan inti tegak setinggi 73,5 meter dari dasar sungai, panjang puncak 205 meter, serta memiliki luas area genangan mencapai 125,84 hektar.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 21,07 juta meter kubik. Keberadaan bendungan ini berperan penting dalam mereduksi debit puncak banjir hingga 289 meter kubik per detik melalui sistem pintu early release, khususnya dari hulu Sungai Percut dan Sungai Deli saat musim hujan.

Selain itu, Bendungan Lausimeme akan menjadi sumber air baku untuk Kota Medan melalui Tirtanadi serta Kabupaten Deli Serdang melalui Tirta Deli dengan total kapasitas sebesar 2.850 liter per detik.

Bendungan ini juga dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) berkapasitas 1 MW. Dengan berbagai fungsi strategis tersebut, Bendungan Lausimeme diharapkan mampu mendukung ketahanan air, ketahanan energi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Utara secara berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan akan terus mengawal penyelesaian infrastruktur pendukung bendungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, baik dalam aspek pengendalian banjir, ketahanan air, maupun peningkatan konektivitas wilayah. (Ichan)

Dampak bencana menyebabkan tanggul hulu kanan pelintas Gondoruso jebol sepanjang kurang lebih 50 meter, mengakibatkan akses jalan desa terputus serta merusak lahan pertanian warga seluas 2 hektare. Jembatan Limpas Gondoruso yang berada di bawah kewenangan provinsi terdampak langsung dan sempat mengganggu konektivitas antarwilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo telah menginstruksikan balai-balai teknis terdekat untuk membantu pemulihan infrastruktur, terumata akses bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan warga.

“Kementerian PU bergerak cepat dengan mengerahkan alat berat untuk memastikan akses warga, terutama anak-anak sekolah dan kegiatan ekonomi masyarakat, dapat segera pulih. Infrastruktur dasar harus segera kembali berfungsi agar aktivitas sosial dan ekonomi tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Pada Senin, 2 Februari 2026, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas mulai melakukan penanganan di lapangan mengingat kondisi cuaca cerah dan aliran sungai telah berangsur surut. Sebagai langkah percepatan, dilakukan mobilisasi alat berat berupa 2 unit excavator dan 1 unit dump truck dari BBWS Brantas, serta 1 unit excavator dan 1 unit dump truck dari BBPJN Jawa Timur–Bali.

Penanganan difokuskan pada kawasan sekitar Jembatan Limpas Gondoruso yang menjadi akses utama warga Dusun Liwek dan Dusun Glendang Petung. Ruang lingkup penanganan meliputi pembersihan alur sungai dari material lahar, perbaikan tanggul yang jebol, serta perbaikan oprit Jembatan Limpas Gondoruso yang putus.

Seluruh pekerjaan dilakukan secara terpadu dengan berkoordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Lalu lintas warga masih dapat berlangsung secara fungsional melalui jalur alternatif yang melintasi area persawahan. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa konektivitas jalan nasional menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana.

“Jalur Padang–Bukittinggi adalah urat nadi pergerakan orang dan barang di Sumatera Barat. Karena itu, setiap langkah penanganan kami lakukan dengan prinsip kehati-hatian, memastikan aspek keselamatan terpenuhi sebelum fungsi layanan dikembalikan secara penuh,”kata Menteri Dody.

Jembatan Kembar Margayasa merupakan titik krusial pada Jalur Nasional Padang–Bukittinggi yang menghubungkan kawasan pesisir Kota Padang dengan wilayah dataran tinggi Bukittinggi dan sekitarnya. Keberadaan jembatan ini sangat vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi di Sumatera Barat, khususnya di kawasan Lembah Anai.

“Pasca kejadian banjir bandang, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat telah melakukan pengecekan awal struktur Jembatan Kembar Margayasa,”ujar Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak terjadi penurunan kondisi struktur jembatan setelah banjir, namun perlu dilakukan proteksi terhadap oprit dan pilar jembatan yang tergerus arus banjir. Untuk sementara, jembatan dioperasikan dengan skema terbatas, di mana sisi A dibuka untuk lalu lintas, sementara sisi B ditutup sementara guna mendukung proses inspeksi dan pengamanan struktur.

“Pengecekan struktur jembatan melibatkan tim ahli struktur dari PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI), dan ITB, serta Direktorat Jembatan Ditjen Bina Marga. BPJN Sumatera Barat juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta BNPB. Inspeksi dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh komponen jembatan, meliputi pondasi, pilar, abutmen, gelagar, hingga lantai jembatan yang berpotensi terdampak arus deras dan material longsoran. Selain itu, tim juga menilai stabilitas tanah di sekitar pilar dan abutment untuk memastikan tidak terjadi penurunan atau pergeseran yang membahayakan,”tambah Elsa Putra Friandi.

Kepala Proyek PT. HKI Fathoni mengatakan seiring dengan pengecekan struktur, Kementerian PU juga melakukan penanganan penguatan tebing Sungai Batang Anai di sekitar jembatan. Upaya ini meliputi pembersihan sedimen dan material sisa banjir bandang serta pemasangan geobag sebagai langkah darurat untuk menahan erosi dan mencegah gerusan lebih lanjut pada tebing sungai yang dapat mengancam pondasi jembatan.

“Kami fokus memastikan oprit jembatan terlindungi dari gerusan sungai. Pembersihan sedimen dan pemasangan geobag menjadi langkah awal agar struktur di sekitar jembatan tetap aman,” ujar Fathoni.

Saat ini, akses jalan di kawasan Jembatan Kembar Margayasa sudah kembali bersih dan dapat dilalui setelah sebelumnya tertutup material banjir bandang. Untuk mendukung pemulihan jalur darat di kawasan Lembah Anai, kendaraan roda dua dan roda empat jenis minibus diizinkan melintas pada pukul 17.00 WIB hingga 08.00 WIB, dengan pengaturan lalu lintas dan pengawasan ketat dari petugas di lapangan.

Kementerian PU terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana, dengan tetap mengedepankan keselamatan pengguna jalan. Hasil pengecekan struktur jembatan akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, baik berupa penguatan tambahan maupun perbaikan permanen, guna memastikan Jembatan Kembar Margayasa dapat kembali berfungsi optimal sebagai penghubung utama Padang–Bukittinggi. (Ichan)

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pascabencana di wilayah Sumatera. “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Menteri Dody.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan Nataru 2025/2026, Kementerian PU menurunkan 85 petugas yang berjaga di posko-posko Nataru Kementerian PU serta menyiagakan 96 unit alat berat terdiri dari excavator, loader, bulldozer, backhoe loader, dump truck, hingga mini excavator. Selain itu, turut disiapkan 6 unit alat pendukung serta 1.957 unit bahan penanganan darurat, meliputi agregat dan geobag, untuk mengantisipasi kondisi darurat di lapangan.

Di jaringan jalan tol, Kementerian PU memastikan seluruh ruas tol di Sumatera Utara telah kembali beroperasi normal. Pada Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, yang sebelumnya menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow sejak 4 Desember 2025, ditargetkan dapat kembali beroperasi normal sepenuhnya hari ini, 16 Desember 2025. Selain itu, ruas tol utama lainnya seperti Tol Medan–Binjai, Medan–Pangkalan Brandan, Medan–Sinaksak, Tebing Tinggi–Kisaran, tetap beroperasi optimal untuk mendukung pergerakan masyarakat selama periode libur Nataru.

Kementerian PU juga terus mengintensifkan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pasca bencana di Sumatera Utara. Tercatat terdapat 194 titik longsoran tebing, 27 titik jalan putus, 57 titik jalan amblas, 4 titik oprit jembatan putus, serta 28 titik genangan banjir. Hingga 15 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, penanganan telah mencapai 190 titik longsoran tebing, 12 titik jalan putus, 55 titik jalan amblas, seluruh 4 titik oprit jembatan, serta 28 titik genangan banjir yang telah surut.

Sejumlah tindak lanjut penanganan terus dilakukan secara bertahap, meliputi pembersihan material longsor, pemasangan Jembatan Bailey, serta perbaikan jalan amblas dengan agregat dan aspal, pemasangan bronjong, hingga pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT). Penanganan telah dimulai sejak 28 November 2025 atau satu hari setelah kejadian bencana, dan ditargetkan tuntas secepatnya dengan beberapa titik utama diharapkan selesai hari ini, 16 Desember 2025.

Adapun tiga koridor utama yang masih dalam penanganan intensif yaitu Tarutung–Sibolga, Sibolga–Batangtoru, dan Batangtoru–Singkuang dengan kerusakan berupa amblasnya badan jalan di beberapa titik. Sementara itu, Koridor Tarutung–Sipirok sepanjang 68 km telah kembali terhubung, meski masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara (detour) di empat lokasi demi keselamatan pengguna jalan.

Untuk mendukung konektivitas menuju Kota Sibolga, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah jalur alternatif, antara lain Jalan Nasional Sidikalang–Subulussalam–Barus–Sibolga, Jalan Provinsi Doloksanggul–Pakkat–Barus–Sibolga (terbatas kendaraan kecil), Jalan Kabupaten Batangtoru–Sibabangun–Pinangsori–Sibolga (terbatas kendaraan kecil).

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Hardy Pangihutan Siahaan menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur selama Nataru tetap terjaga meski terdapat lokasi terdampak bencana.

“Untuk Nataru, khususnya di lokasi bencana, transportasi tetap dapat dilakukan melalui jalan alternatif. Di Sumatera Utara tidak ada kota atau kabupaten yang terisolir, seluruh wilayah masih bisa diakses karena tersedia jalur alternatif,” ujar Hardy.

Kementerian PU terus berkomitmen untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memastikan konektivitas wilayah di Sumatera Utara tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalani libur Natal dan Tahun Baru dengan nyaman serta aktivitas logistik dan perekonomian daerah tetap berjalan. (Ichan)