“Seluruh perbaikan jalan nasional harus sudah selesai maksimal H-10 Lebaran. Kita harus memastikan jalan nasional di Jawa Timur dalam kondisi aman dan nyaman dilalui masyarakat, terutama pengendara roda dua,” ujar Menteri Dody.

Total panjang jalan nasional di Jawa Timur mencapai 2.261,68 km yang tersebar dalam 358 ruas serta didukung 973 jembatan dengan total panjang 34.807,36 meter. Secara umum, mayoritas ruas berada dalam kategori baik dan sedang dengan tingkat kemantapan di atas 80%.

Hingga saat ini, sebanyak 13.306 titik lubang telah tertangani dari total 14.132 titik yang terdata, menyisakan 826 titik dalam proses penyelesaian. Penanganan marka jalan juga terus dipercepat guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan menjelang mudik.

Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, antara lain pada ruas batas Kota Bangkalan–Kabupaten Sampang serta kawasan Alas Baluran di Banyuwangi. Pada lokasi tersebut dilakukan penguatan pengawasan, penambahan rambu peringatan, serta koordinasi intensif bersama kepolisian dan instansi terkait guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Sejumlah lokasi rawan bencana banjir dan longsor turut menjadi perhatian, seperti ruas Ngoro–Mojosari, Ploso–Pacitan–Hadiwarno, Bangil–Pasuruan, serta ruas perbatasan Kabupaten Malang–Kota Lumajang, termasuk di segmen Turen Km 54+500 s.d. Km 60+150. Personel dan peralatan telah disiagakan untuk memastikan respon cepat apabila terjadi gangguan akibat cuaca ekstrem.

BBPJN Jawa Timur–Bali juga menyiapkan posko jalur Lebaran di berbagai satuan kerja wilayah Jawa Timur sebagai pusat pemantauan dan koordinasi terpadu. Dengan kesiapan infrastruktur, personel, dan peralatan tersebut, Kementerian PU memastikan konektivitas dan keselamatan perjalanan masyarakat selama periode Lebaran tetap terjaga. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat peran strategis jalan dan jembatan sebagai penggerak utama aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Berdasarkan laporan per 22 Februari 2026, penanganan jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak menunjukkan progres signifikan. Seluruh 99 ruas jalan nasional telah kembali fungsional melalui penanganan darurat dan rekayasa lalu lintas pada titik-titik kritis.

Di Provinsi Aceh, 38 ruas jalan nasional telah fungsional, dengan dua ruas masih memanfaatkan jalur alternatif akibat kerusakan jembatan. Dari 1.637 ruas jalan daerah terdampak, 1.194 ruas telah fungsional, 327 ruas fungsional terbatas, dan 116 ruas dalam proses penanganan lanjutan. Pada sektor jembatan, 17 jembatan nasional telah kembali berfungsi melalui berbagai penanganan darurat seperti pemasangan Bailey, penimbunan oprit, box culvert, serta pemanfaatan jalur alternatif.

Di Sumatera Utara, 29 dari 30 ruas jalan nasional telah fungsional dan 1 ruas berstatus fungsional terbatas. Koridor Subolga-Batangtoru kembali tersambung melalui pemasangan jembatan Bailey dengan sistem buka-tutup demi keselamatan pengguna jalan. Dari 616 ruas jalan daerah terdampak, 607 ruas telah fungsional dan 9 ruas masih dalam proses penanganan.

Sementara itu, di Sumatera Barat, seluruh 31 ruas jalan nasional telah fungsional. Penanganan permanen tengah disiapkan di kawasan Lembah Anai sepanjang ±850 meter melalui pemasangan bore pile, dinding penahan tanah, serta perkuatan lereng dengan target penyelesaian 31 Juli 2026. Untuk jalan daerah, 149 dari 177 titik kerusakan telah fungsional dan sisanya dalam tahap penanganan.

Kementerian PU memastikan bahwa selain penanganan darurat, langkah penanganan permanen terus disiapkan gunameningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana di masa mendatang. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dilakukan secara berkelanjutan untuk mempercepat penyelesaian titik-titik kritis serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pascabencana di wilayah Sumatera. “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Menteri Dody.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan Nataru 2025/2026, Kementerian PU menurunkan 85 petugas yang berjaga di posko-posko Nataru Kementerian PU serta menyiagakan 96 unit alat berat terdiri dari excavator, loader, bulldozer, backhoe loader, dump truck, hingga mini excavator. Selain itu, turut disiapkan 6 unit alat pendukung serta 1.957 unit bahan penanganan darurat, meliputi agregat dan geobag, untuk mengantisipasi kondisi darurat di lapangan.

Di jaringan jalan tol, Kementerian PU memastikan seluruh ruas tol di Sumatera Utara telah kembali beroperasi normal. Pada Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, yang sebelumnya menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow sejak 4 Desember 2025, ditargetkan dapat kembali beroperasi normal sepenuhnya hari ini, 16 Desember 2025. Selain itu, ruas tol utama lainnya seperti Tol Medan–Binjai, Medan–Pangkalan Brandan, Medan–Sinaksak, Tebing Tinggi–Kisaran, tetap beroperasi optimal untuk mendukung pergerakan masyarakat selama periode libur Nataru.

Kementerian PU juga terus mengintensifkan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pasca bencana di Sumatera Utara. Tercatat terdapat 194 titik longsoran tebing, 27 titik jalan putus, 57 titik jalan amblas, 4 titik oprit jembatan putus, serta 28 titik genangan banjir. Hingga 15 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, penanganan telah mencapai 190 titik longsoran tebing, 12 titik jalan putus, 55 titik jalan amblas, seluruh 4 titik oprit jembatan, serta 28 titik genangan banjir yang telah surut.

Sejumlah tindak lanjut penanganan terus dilakukan secara bertahap, meliputi pembersihan material longsor, pemasangan Jembatan Bailey, serta perbaikan jalan amblas dengan agregat dan aspal, pemasangan bronjong, hingga pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT). Penanganan telah dimulai sejak 28 November 2025 atau satu hari setelah kejadian bencana, dan ditargetkan tuntas secepatnya dengan beberapa titik utama diharapkan selesai hari ini, 16 Desember 2025.

Adapun tiga koridor utama yang masih dalam penanganan intensif yaitu Tarutung–Sibolga, Sibolga–Batangtoru, dan Batangtoru–Singkuang dengan kerusakan berupa amblasnya badan jalan di beberapa titik. Sementara itu, Koridor Tarutung–Sipirok sepanjang 68 km telah kembali terhubung, meski masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara (detour) di empat lokasi demi keselamatan pengguna jalan.

Untuk mendukung konektivitas menuju Kota Sibolga, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah jalur alternatif, antara lain Jalan Nasional Sidikalang–Subulussalam–Barus–Sibolga, Jalan Provinsi Doloksanggul–Pakkat–Barus–Sibolga (terbatas kendaraan kecil), Jalan Kabupaten Batangtoru–Sibabangun–Pinangsori–Sibolga (terbatas kendaraan kecil).

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Hardy Pangihutan Siahaan menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur selama Nataru tetap terjaga meski terdapat lokasi terdampak bencana.

“Untuk Nataru, khususnya di lokasi bencana, transportasi tetap dapat dilakukan melalui jalan alternatif. Di Sumatera Utara tidak ada kota atau kabupaten yang terisolir, seluruh wilayah masih bisa diakses karena tersedia jalur alternatif,” ujar Hardy.

Kementerian PU terus berkomitmen untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memastikan konektivitas wilayah di Sumatera Utara tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalani libur Natal dan Tahun Baru dengan nyaman serta aktivitas logistik dan perekonomian daerah tetap berjalan. (Ichan)