Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur jalan tol dan jalan nasional menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran dan keselamatan selama periode Lebaran.

“Pemerintah terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan jalan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun volume lalu lintas meningkat, tingkat fatalitas kecelakaan menurun. Ini menjadi indikator penting bahwa upaya peningkatan keselamatan berjalan efektif,” kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/4).

Selain aspek keselamatan, evaluasi juga menyoroti pentingnya pengelolaan titikk layanan pengguna jalan, khususnya rest area. Rest Area KM 57 dan KM 62 pada ruas Tol Jakarta-Cikampek menjadi fokus penataan ulang secara terpadu karena dinilai berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas di sekitar ruas Tol MBZ dan Japek eksisting.

“Rest area KM 57 dan KM 62 sudah kami evaluasi. Ke depan akan ditata ulang bersama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri agar pengelolaannya lebih optimal, terutama dalam mengantisipasi kepadatan saat periode puncak,” tambah Menteri Dody.

Di sisi lain, pengoperasian ruas tol fungsional secara fleksibel dan situasional terbukti menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Berdasarkan data evaluasi, selama periode Lebaran 2026, ruas tol fungsional berhasil melayani total 1.056.784 kendaraan, menunjukkan tingginya pemanfaatan oleh masyarakat.

Sebanyak 10 ruas tol fungsional sepanjang 291,13 km dioperasikan menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan, baik di Pulau Jawa maupun Sumatera, dan berperan penting dalam mengurai kepadatan pada ruas tol utama serta mendukung konektivitas kawasan strategis.

Di Pulau Sumatera, ruas Sigli–Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 24,67 km mencatat 82.663 kendaraan, sementara ruas Palembang–Betung sepanjang sekitar 53,20 km melayani 87.079 kendaraan dan berperan sebagai jalur alternatif utama lintas timur Sumatera.

Sementara di Pulau Jawa, ruas Probolinggo–Banyuwangi menjadi yang paling dominan dengan volume mencapai 390.245 kendaraan. Disusul ruas Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo dengan 131.949 kendaraan, yang mencerminkan tingginya mobilitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Ruas Jakarta–Cikampek II Selatan yang difungsikan untuk arus balik juga mencatat 69.114 kendaraan dan terbukti membantu mengurangi beban lalu lintas pada ruas tol eksisting. Sejumlah ruas lain seperti Yogyakarta–Bawen Seksi 6, Serang–Panimbang, dan Ciawi–Sukabumi juga turut berkontribusi mengurai kepadatan lalu lintas.

“Kami akan terus mengevaluasi dan meningkatkan kesiapan infrastruktur, termasuk percepatan penyelesaian ruas-ruas tol strategis agar ke depan dapat beroperasi penuh,” tutur Menteri Dody.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

“Secara umum kami mengapresiasi kesiapan infrastruktur yang semakin baik. Hal ini berdampak pada kelancaran lalu lintas serta menurunnya tingkat fatalitas kecelakaan,” ujar Lasarus. (Ikhsan)

Konreg yang mengusung tema “Pembangunan Infrastruktur PU dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Melanjutkan dukungan infrastruktur untuk swasembada pangan, energi, dan air yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat daya dukung lingkungan sesuai dengan Asta Cita melalui strategi Tri Asa Pembangunan PU608,” kata Menteri Dody saat pembukaan Konreg Kementerian PU Tahun 2027 di Auditorium Kementerian PU, Kamis (2/4/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kerangka kebijakan nasional Asta Cita.

Lebih lanjut, Menteri Dody menekankan bahwa Kementerian PU telah menetapkan parameter yang jelas agar pembangunan infrastruktur dapat diukur kontribusinya terhadap kinerja ekonomi nasional.

“Dalam memenuhi target Asta Cita Bapak Presiden, Kementerian PU berkomitmen menjalankan program strategis yang kita kenal sebagai PU608 dengan tiga catatan utama, yaitu efisiensi investasi dengan target ICOR di bawah 6, pengetasan kemiskinan menuju 5 persen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029,” ujar Menteri Dody.

“Ini menjadi parameter utama dalam memastikan pembangunan infrastruktur berkontribusi langsung terhadap kinerja ekonomi nasional,” lanjutnya.

Sejalan dengan arah tersebut, pada Tahun Anggaran 2026 Kementerian PU mengelola anggaran sebesar Rp118,5 triliun, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, serta layanan dasar permukiman sebagai fondasi pertumbuhan.

Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2027, pembangunan infrastruktur PU diarahkan pada penguatan swasembada pangan dan air melalui peningkatan kapasitas tampungan air dan keandalan irigasi, penguatan konektivitas untuk mendukung sistem logistik nasional, serta peningkatan kualitas layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Pendekatan tersebut diperkuat dengan target pembangunan yang lebih terukur, antara lain peningkatan kapasitas tampungan air hingga sekitar 58,84 m³ per kapita, peningkatan keandalan irigasi menjadi 27%, serta penurunan waktu tempuh pada lintas utama jalan nasional menjadi sekitar 1,8 jam per 100 kilometer.

Di sektor permukiman, akses air minum aman ditargetkan mencapai 33,46%, sanitasi aman sekitar 10,8%, serta peningkatan pengelolaan sampah hingga 24,5%.

Untuk memastikan pencapaian target tersebut, Kementerian PU menetapkan tiga strategi utama, yaitu melanjutkan dukungan infrastruktur untuk swasembada pangan, energi, dan air melalui strategi Tri Asa Pembangunan PU608, meningkatkan efisiensi belanja infrastruktur serta mendorong skema pembiayaan inovatif, serta memperkuat sinergi lintas sektor melalui pendekatan hexahelix.

Melalui Konsultasi Regional ini, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terbangun, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Ikhsan)

Hunian tersebut disiapkan sebagai fasilitas pendukung bagi jajaran Kementerian PU yang bertugas dalam penanganan kebencanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur di lapangan. Konstruksi hunian ini dilaksanakan melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.

Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody didampingi Kasatgas Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Arie Setiadi Moerwanto serta Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah.

Hunian dibangun dengan konsep modular guna mendukung kecepatan pelaksanaan serta efisiensi konstruksi, sekaligus memastikan standar kelayakan dan keselamatan bagi personel yang bertugas.

“Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa kita pakai selama ini dimana-mana, dan sudah terbukti secara kualitas serta tahan lama,” kata Menteri Dody.

Fasilitas yang disediakan meliputi bangunan dormitory dan office dengan kapasitas 84 orang di Hunian ASN Aceh Tamiang dan 36 orang di Hunian ASN di Kota Langsa. Hunian dilengkapi dengan ruang tidur, ruang kerja, ruang rapat, pantry, sanitasi, musholla serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang aktivitas koordinasi dan lapangan.

Menteri Dody menegaskan bahwa keberadaan hunian tersebut merupakan bagian dari penguatan dukungan logistik dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Aceh.

“Kami ingin memastikan seluruh jajaran yang bertugas, terutama di bidang penanganan kebencanaan, dapat bekerja maksimal. Dukungan fasilitas ini penting agar koordinasi dan respons di lapangan semakin efektif,” ujar Menteri Dody.

Hunian dibangun di lokasi strategis guna mendukung mobilitas personel dalam menjalankan tugas pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Aceh dan sekitarnya.

Melalui penyediaan dukungan operasional ini, Kementerian PU memastikan upaya percepatan pembangunan dan penanganan pascabencana dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. (Ichan)

Melalui Program Padat Karya Tunai, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadirkan pemulihan yang bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga menghidupkan kembali penghidupan warga terdampak. Program ini tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur, tetapi juga memberikan kesempatan kerja dan penghasilan bagi masyarakat lokal, sehingga proses bangkit dari bencana dapat dirasakan secara bersama-sama.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat.

“Tugas kita salah satunya bersih-bersih, dan itu kita kerjakan 24 jam, di support penuh oleh TNI, Polri, dan masyarakat melalui pola padat karya. Kita harus bergerak cepat supaya perekonomian segera bergulir lagi. Masyarakat harus segera punya income kembali, apalagi banyak yang sebelumnya petani dan usahanya rusak akibat bencana,” kata Menteri Dody.

Di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau alat berat, Kementerian PU mengoptimalkan pekerja padat karya dengan dukungan peralatan berukuran kecil, sehingga proses pembersihan tetap efektif dan mampu menjangkau seluruh area terdampak hingga ke permukiman dan fasilitas umum.

Salah satu pekerja padat karya Tri Kurniawan, warga Karang Baru, Aceh Tamiang mengatakan selama dua pekan terakhir ikut membersihkan lumpur dan material sisa bencana, mulai dari lingkungan permukiman hingga fasilitas publik, termasuk kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, SMK 3 Aceh Tamiang, dan SMP Negeri 2 Karang Baru.

“Alhamdulillah, ada pekerjaan. Kita kan sudah tidak pekerjaan setelah banjir. Kemarin diajak kakak yang kerja di Huntara,” ujar Tri Kurniawan sambil terus mengayunkan cangkulnya.

Menurut Tri Kurniawan, upah yang diterimanya menjadi sumber penghidupan utama untuk membantu orang tua yang tidak lagi bisa bekerja akibat bencana. Sebagian penghasilannya bahkan disisihkan untuk membeli kebutuhan orang tua.

Rasa syukur terlibat padat karya Kementerian PU juga disampaikan Ikhsan Putra, warga Kuala Simpang. Menurut Ikhsan sejak bencana melanda harus menghentikan aktivitas ekonominya sebagai pedagang kecil makanan ringan. Kini, Ikhsan ikut terlibat dalam kegiatan pembersihan saluran drainase dan lingkungan fasilitas umum melalui program padat karya Kementerian PU.

“Sejak banjir, warung saya tidak bisa jalan karena rumah dan lingkungan kotor semua. Dengan ikut padat karya ini, saya bisa tetap punya penghasilan sambil membersihkan daerah sendiri,” tutur Ikhsan. Upah harian yang diterimanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus biaya sekolah anak-anaknya.

Berdasarkan data per 17 Januari 2026, Kementerian PU telah memberdayakan 44.954 orang tenaga kerja lokal melalui penanganan bencana berbasis Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Program ini menyasar wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus menjadi bantalan ekonomi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus bergerak cepat dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung penanganan bencana di Pulau Sumatera, khususnya pada sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

“Kami bergerak cepat untuk memastikan konektivitas tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian terpenuhi,” kata Menteri Dody.

Penambahan alat berat tersebut difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan, serta mendukung distribusi logistik di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Provinsi Aceh, tambahan alat berat meliputi 13 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 4 unit wheel loader, dan 5 unit dump truck, yang ditempatkan pada wilayah terdampak antara lain di Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya serta Aceh Tamiang.

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, ditambahkan 15 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit wheel loader, 2 unit dump truck, 1 unit bulldozer, dan 1 unit pickup untuk mendukung penanganan di antaranya pada ruas Tarutung–Sibolga. Di Provinsi Sumatera Barat, dilakukan penyesuaian kebutuhan lapangan dengan pengurangan 6 unit excavator serta penambahan 1 unit mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Selain alat berat, Kementerian PU juga memperkuat dukungan infrastruktur darurat melalui penambahan Jembatan Bailey. Saat ini Jembatan Bailey yang disiagakan menjadi 16 unit yang tersebar di Aceh dari 11 unit menjadi 14 unit.

Di Sumatera Utara, Jembatan Bailey tersedia 2 unit yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sementara itu di Sumatera Barat tidak terdapat Jembatan Bailey yang terpasang, setelah sebelumnya seluruh jembatan darurat telah ditarik seiring pulihnya akses.

Kementerian PU memastikan seluruh sumber daya yang dimobilisasi akan terus dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, membuka kembali konektivitas wilayah, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. (*)

Pada fase tanggap darurat, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh memfokuskan upaya pada penyelesaian sisa volume sampah dan material pascabencana yang menghambat akses serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan.

Selain itu, dilakukan penyediaan layanan air limbah domestik dan limbah tinja dengan memobilisasi toilet portable, toilet mobile, serta toilet knock down untuk mendukung kebutuhan sanitasi darurat masyarakat terdampak.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa infrastruktur air dan sanitasi yang layak dan merata sangat penting dalam kondisi bencana seperti di Sumatera.

“Karena dalam kondisi bencana tidak hanya sebatas pemenuhan pangan saja, ketersediaan air dan infrastruktur juga sangat penting,” kata Menteri Dody.

Selanjutnya memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU merencanakan pemulihan infrastruktur sanitasi sekaligus meningkatkan infrastruktur pengelolaan sanitasi agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik kembali berfungsi secara normal dan berkelanjutan. Langkah ini mencakup pengadaan truk tinja, tangki septik beserta bioaktivator, serta pendampingan tata kelola dan penyusunan studi teknis apabila diperlukan.

Kementerian PU menyiapkan penanganan Tempat Pemrosesan Akhir Rantau di Kabupaten Aceh Tamiang meliputi perbaikan sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru, perbaikan jalan akses, serta pengadaan alat berat. Hingga 27 Desember 2025, progres yang telah dilakukan antara lain pengangkutan sampah dan lumpur dari rumah sakit, pasar, dan kawasan permukiman ke area disposal, pembersihan jalan akses menuju TPA, serta pemesanan geotekstil untuk perkuatan sel landfill.

Di sektor air limbah, Kementerian PU juga melakukan penanganan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Aceh Tamiang mencakup perbaikan jalan akses, pembersihan IPLT eksisting, serta rehabilitasi unit bak pengolahan, termasuk bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland. Progres per 27 Desember 2025, telah dilaksanakan pembersihan jalan akses menuju IPLT dan pembersihan lumpur pada bak pengolahan sebagai langkah awal pemulihan fungsi layanan.

Selain itu, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 sebagai bagian dari inovasi peningkatan layanan sanitasi ke depan. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pascabencana di wilayah Sumatera. “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Menteri Dody.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan Nataru 2025/2026, Kementerian PU menurunkan 85 petugas yang berjaga di posko-posko Nataru Kementerian PU serta menyiagakan 96 unit alat berat terdiri dari excavator, loader, bulldozer, backhoe loader, dump truck, hingga mini excavator. Selain itu, turut disiapkan 6 unit alat pendukung serta 1.957 unit bahan penanganan darurat, meliputi agregat dan geobag, untuk mengantisipasi kondisi darurat di lapangan.

Di jaringan jalan tol, Kementerian PU memastikan seluruh ruas tol di Sumatera Utara telah kembali beroperasi normal. Pada Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, yang sebelumnya menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow sejak 4 Desember 2025, ditargetkan dapat kembali beroperasi normal sepenuhnya hari ini, 16 Desember 2025. Selain itu, ruas tol utama lainnya seperti Tol Medan–Binjai, Medan–Pangkalan Brandan, Medan–Sinaksak, Tebing Tinggi–Kisaran, tetap beroperasi optimal untuk mendukung pergerakan masyarakat selama periode libur Nataru.

Kementerian PU juga terus mengintensifkan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pasca bencana di Sumatera Utara. Tercatat terdapat 194 titik longsoran tebing, 27 titik jalan putus, 57 titik jalan amblas, 4 titik oprit jembatan putus, serta 28 titik genangan banjir. Hingga 15 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, penanganan telah mencapai 190 titik longsoran tebing, 12 titik jalan putus, 55 titik jalan amblas, seluruh 4 titik oprit jembatan, serta 28 titik genangan banjir yang telah surut.

Sejumlah tindak lanjut penanganan terus dilakukan secara bertahap, meliputi pembersihan material longsor, pemasangan Jembatan Bailey, serta perbaikan jalan amblas dengan agregat dan aspal, pemasangan bronjong, hingga pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT). Penanganan telah dimulai sejak 28 November 2025 atau satu hari setelah kejadian bencana, dan ditargetkan tuntas secepatnya dengan beberapa titik utama diharapkan selesai hari ini, 16 Desember 2025.

Adapun tiga koridor utama yang masih dalam penanganan intensif yaitu Tarutung–Sibolga, Sibolga–Batangtoru, dan Batangtoru–Singkuang dengan kerusakan berupa amblasnya badan jalan di beberapa titik. Sementara itu, Koridor Tarutung–Sipirok sepanjang 68 km telah kembali terhubung, meski masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara (detour) di empat lokasi demi keselamatan pengguna jalan.

Untuk mendukung konektivitas menuju Kota Sibolga, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah jalur alternatif, antara lain Jalan Nasional Sidikalang–Subulussalam–Barus–Sibolga, Jalan Provinsi Doloksanggul–Pakkat–Barus–Sibolga (terbatas kendaraan kecil), Jalan Kabupaten Batangtoru–Sibabangun–Pinangsori–Sibolga (terbatas kendaraan kecil).

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Hardy Pangihutan Siahaan menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur selama Nataru tetap terjaga meski terdapat lokasi terdampak bencana.

“Untuk Nataru, khususnya di lokasi bencana, transportasi tetap dapat dilakukan melalui jalan alternatif. Di Sumatera Utara tidak ada kota atau kabupaten yang terisolir, seluruh wilayah masih bisa diakses karena tersedia jalur alternatif,” ujar Hardy.

Kementerian PU terus berkomitmen untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memastikan konektivitas wilayah di Sumatera Utara tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalani libur Natal dan Tahun Baru dengan nyaman serta aktivitas logistik dan perekonomian daerah tetap berjalan. (Ichan)

“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden terkait
kesiapsiagaan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dalam menghadapi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bahwa seluruh penanganan darurat tetap berjalan tanpa mengurangi kesiapan infrastruktur untuk
melayani masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru,”kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Kementerian PU memastikan bahwa ruas-ruas
terdampak bencana terus dipulihkan, sementara
jaringan jalan nasional maupun jalan tol di wilayah lain tetap dalam kondisi mantap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kesiapan layanan konektivitas
nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah langkah peningkatan pelayanan, baik di jalan tol maupun non-tol, dapat dilaksanakan sesuai rencana.

“Kami berkomitmen memastikan Jalan Nasional, Jalan Tol, infrastruktur sumber daya air, serta prasarana strategis berada dalam kondisi siap untuk menghadapi puncak Nataru dan adanya potensi cuaca ekstrem,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono saat kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Minggu (14/12).

“Kementerian PU memastikan seluruh personel, peralatan, dan posko tetap siaga hingga periode Nataru 2025/2025 selesai, guna menjamin kelancaran mobilitas dan keselamatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan,” tambah Triono.

Saat ini panjang ruas Jalan Nasional di Prov. Sulawesi Selatan adalah 1.739,2 km dengan kondisi kemantapannya mencapai 97,78%. ”Untuk mendukung kelancaran arus transportasi selama Nataru, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan akan menyiagakan 74 unit peralatan penanganan, terdiri dari 67 unit yang ditempatkan langsung pada ruas Jalan Nasional dan 7 unit di Kantor BBPJN Sulawesi Selatan,” terang Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga, Freddy Siagian.

Selain itu akan disiapkan juga tiga set Jembatan Bailey sepanjang 78 meter serta Jembatan Aramco sepanjang 48 meter untuk kebutuhan penanganan darurat. Dari target 17 Posko Nataru, telah terbangun sebanyak 14 Posko yang dilengkapi fasilitas istirahat, mushola, toilet, serta peralatan K3.

Penanganan titik rawan genangan juga menjadi prioritas, terutama di Kota Makassar antara lain di Jalan Tol Ir. Sutami, Ruas Perintis Kemerdekaan, dan Ruas A.P. Pettarani serta di Kabupaten Maros yaitu Jl. Sudirman, Jl. Ratulangi, Jl. Makmur Dg Sitakka, dan Jl. Lanto Dg. Pasewang. Kementerian PU melalui BBWS Pompengan Jeneberang dan BUJT tengah merancang langkah penanganan terpadu untuk mengatasi luapan sungai yang kerap mempengaruhi badan jalan nasional.

Pada sektor jalan tol, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Ni Komang Rasminiati, memaparkan kesiapan dua ruas tol di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang 24,85 km, yakni Ujung Pandang Seksi 1–3 dan Makassar Seksi IV. PT Makassar Metro Network (PT. MMN) selaku Badan Usaha Jalan Tol telah menambah mobile reader, meningkatkan pagu top up uang elektronik, menambah petugas lapangan, hingga menyediakan 1.750 kartu e-toll untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas. Kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem diperkuat melalui penambahan tim rumija dan drainase serta pemasangan satu unit pompa tambahan di Jalan Tol Makassar Seksi IV. Seluruh layanan juga didukung posko terpadu dan patroli bersama kepolisian selama 24 jam.

Sementara itu dari sisi sumber daya air, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA, A. Adi Umar Dani menjelaskan bahwa Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang telah menyiapkan Posko Bencana di seluruh wilayah sungai, termasuk Saddang, Pompengan Larona, Walanae-Cenranae, dan Jeneberang. Serta alat berat seperti excavator, dump truck, pompa mobile, speed boat, perahu karet, serta cadangan material bronjong, geobag, dan geobox telah disiagakan dan siap dimobilisasi sewaktu-waktu dibutuhkan di beberapa workshop di Kabupaten Luwu, Wajo, Pinrang dan Kota Makassar.

Sedangkan sebagai antisipasi Banjir di Kabupaten Pangkep dan Wajo, untuk jangka pendek akan dilaksanakan pemeliharaan sungai dengan koordinasi dengan Pemda. Sedangkan untuk jangka panjang penanganan banjir di Kabupaten Pangkep diperlukan studi pengendalian banjir sedangkan di Kabupaten Wajo diperlukan detail desain untuk tindak lanjut master plan penanganan banjir dan sedimen di Danau Tempe. Sesuai master plan Danau Tempe tahun 2003, bahwa penanganan sedimentasi Danau Tempe yang mencapai 600–700 ribu m³ per tahun dari tujuh sungai utama, Kementerian PU merencanakan pembangunan beberapa check dam, sedangkan pengendalian banjir direncanakan pembangunan bendungan seperti Bendungan Wallimpong, Boya, Paddangeng, Lawo, Torere, serta kolam retensi di Soppeng dan Wajo sebagai solusi jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus ketua rombongan, Andi Iwan Darmawan Aras, mengapresiasi kesiapan Kementerian PU dan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI, serta meminta seluruh Mitra Kerja memahami tugas dan fungsi masing-masing. “Karena persiapan seperti ini dilakukan setiap tahun, kami berharap seluruh mitra memahami tugasnya masing-masing. Mohon layanan laik operasi menjadi perhatian agar tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya,” kata Iwan. (Ichan)

Pada peringatan Hakordia yang mengusung tema “Satukan Aksi, Jaga Integritas dan Infrastruktur Bangsa”, Menteri Dody menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya di lingkungan Generasi Muda (Genmud) PU.

“Peringatan Hakordia bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dalam membangun kesadaran antikorupsi melalui pendekatan yang relevan dengan anak muda,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menegaskan komitmen Kementerian PU dalam upaya pencegahan korupsi yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Ini adalah bukti nyata bahwa Bapak Presiden Prabowo tidak mentolerir segala bentuk penyelewengan,” tegas Menteri Dody.

Selama hampir delapan dekade, Kementerian PU telah membangun infrastruktur berkeadilan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Saat ini, Kementerian PU mengusung visi dan misi PU608 yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, sebagai upaya mendorong pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta penguatan ideologi bangsa melalui pembangunan infrastruktur yang berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody secara khusus berpesan kepada Genmud PU agar menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam bekerja.

“Kementerian PU sudah menjalankan PU608. Saya berharap Genmud PU juga menjalankannya dengan integritas, baik di setiap meja pengadaan, dalam keputusan kecil sehari-hari, maupun di pekerjaan lapangan meskipun berada di bawah tekanan,”kata Menteri Dody.

Menutup arahannya, Menteri Dody menyampaikan harapan besar kepada Genmud PU sebagai motor perubahan budaya integritas di lingkungan kementerian.

“Saya berharap Genmud PU dapat menjadi agen perubahan agar integritas terus tumbuh dan kepercayaan publik semakin meningkat. Saya optimis Genmud PU adalah generasi yang bersih, tegas, berani, dan selalu menempatkan Tuhan di hati masing-masing,” tandas Menteri Dody. (Ichan)