Menkop Ferry menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem syariah tidak hanya didasarkan pada nilai ekonomi atau transaksi semata, namun juga perlu diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Di sisi inilah Indonesia memiliki peran strategis untuk memastikan tujuan pembangunan ekonomi syariah yaitu melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Koperasi bisa terlibat dalam kegiatan pengembangan takaful baik ini. Sebab di Indonesia memiliki kekuatan pada basis ekonomi rakyat yang besar, jaringan komunitas yang luas, serta gerakan koperasi yang tumbuh hingga ke tingkat desa,” kata Menkop dalam sambutannya pada acara Simposium yang digelar Menara Syariah dan Universitas Utara Malaysia (UUM) dengan tema “Reimagining Takaful for Sustainable World” di Menara Syariah PIK 2, Senin (22/6).

Turut hadir dalam acara tersebut Komisaris Utama Menara Syariah Harianto Solichin, Dekan Islamic Business School Universiti Utara Malaysia (UMM) Selamah Maamor, Dewan Pakar PP Muhammadiyah Aries Muftie, Dekan UMM of Asmadi Mohamed Naim, Pengurus Pusat MES Boy Rafly Amar, Sekjend MES sekaligus Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Ari Permana.

Dalam acara ini juga dilaksanakan dua penandatanganan Nota Kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilaksanakan antara Menara Syariah dengan UMM dan Menara Syariah dengan MES. Kerja sama ini terkait dengan rencana sinergi dan kolaborasi pengembangan ekosistem Industri Keuangan Syariah dan Takaful di Indonesia dan Malaysia serta menjadikan Menara Syariah sebagai simbol utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Menkop Ferry Juliantono menambahkan bahwa saat ini nilai konsumsi masyarakat muslim dunia pada sektor-sektor ekonomi syariah mencapai lebih dari USD2 triliun per tahun dan diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan lagi sekadar segmen pasar namun menjadi salah satu kekuatan penting dalam perekonomian global.

Dengan potensi penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 240 juta, Indonesia berpeluang besar untuk memastikan ekosistem industri keuangan syariah khususnya takaful dapat berkembang pesat. Terlebih dengan keberadaan keberadaan KDKMP akan menjadi instrumen program pengembangan ekonomi syariah dapat dijalankan hingga ke desa-desa.

“Nilai-nilai yang menjadi fondasi koperasi yaitu gotong royong, kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama, memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah,” katanya.

Dalam konteks ini, industri takaful dipandang memiliki peran vital. Takaful bukan sekadar produk keuangan, tetapi manifestasi nilai ta’awun atau saling tolong-menolong. “Keberhasilan takaful harus diukur dari sejauh mana ia mampu menghadirkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan sosial, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Ferry.

Sebagai Ketua Harian MES, Menkop Ferry optimistis bahwa ekonomi syariah Indonesia akan terus tumbuh tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen, inovator, dan pusat pertumbuhan global. “Oleh karena itu kami memohon dukungan dari gerakan ekonomi syariah dan stakeholder terkait lainnya agar upaya ini dapat mendorong perubahan keadaan masyarakat di desa agar lebih sejahtera,” kata Menkop Ferry.

Sementara itu Komisaris Utama Menara Syariah Harianto Solichin berharap agar sinergi dan kesepakatan yang terjalin antara MES, UMM dan Menara Syariah dapat benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata. Ia menjelaskan bahwa potensi pengembangan ekonomi syariah dan takaful di Indonesia sangat besar dimana selama ini belum dioptimalkan. Untuk itu diperlukan kerja-kerja kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan MES dan UMM.

Dekan Islamic Business School Universiti Utara Malaysia (UMM) Selamah Maamor menambahkan bahwa rencana kerjasama untuk pengembangan industri ekonomi syariah antara Indonesia dan Malaysia telah digagas sejak 2024 lalu. Ia bersyukur kolaborasi kedua negara akhirnya dapat terwujud dan diperkuat dengan ketelibatan MES dalam misi besar tersebut.

“Kami dari Malaysia akan bersama dengan industri di Indonesia untuk memastikan bahwa industri asuransi syariah dan ekonomi bisa terwujud lebih baik dan lebih maju,” katanya. (Ikhsan)

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Kementerian UMKM, Reghi Perdana, mengapresiasi inisiatif Kelompok UMKM Wira Pekerja yang dinilai telah berkontribusi dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Bekasi.

“UMKM memiliki peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Kegiatan berbasis komunitas seperti ini memberikan ruang nyata bagi pengusaha UMKM untuk berkembang, meningkatkan kapasitas usaha, dan naik kelas,” ujar Reghi saat menghadiri kegiatan di Gedung Juang Tambun, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/5).

Menurut Reghi, keberhasilan pemberdayaan UMKM memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong implementasi kebijakan pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif.

“Kami mendorong kelompok masyarakat, asosiasi, dan berbagai komunitas di seluruh Indonesia untuk berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” katanya.

Pemilihan Gedung Juang Tambun sebagai lokasi penyelenggaraan bazar juga memiliki makna tersendiri. Bagi Kementerian UMKM, lokasi tersebut tidak hanya memiliki nilai sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga merepresentasikan semangat transformasi menuju perjuangan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berdaya saing.

Reghi menambahkan, di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan pola konsumsi masyarakat, semakin ketatnya persaingan pasar, serta percepatan transformasi digital, pengusaha UMKM dituntut untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan memperkuat daya tahan usahanya.

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Sumarni menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai salah satu kunci pengembangan usaha yang berkelanjutan. Pandangan tersebut sejalan dengan agenda prioritas Kementerian UMKM dalam mempercepat transformasi digital bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

“Terus semangat bekerja, berinovasi, dan manfaatkan perkembangan teknologi digital untuk mengembangkan usaha. Jangkau konsumen yang lebih luas melalui platform digital dan media sosial. Mari memasarkan produk secara online agar memiliki daya saing yang lebih kuat,” ujar Sumarni.

Kegiatan ini juga mencerminkan kuatnya sinergi antarlembaga dalam mendukung pengembangan UMKM di daerah. Kehadiran jajaran Polres Metro Bekasi, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Ade Jenah Fajarwati, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM daerah, serta unsur Kodim menunjukkan komitmen bersama dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi berbagai pihak tersebut, Kementerian UMKM berharap akses pengusaha UMKM terhadap program pembinaan, perluasan pasar, pembiayaan, pendampingan usaha, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia semakin terbuka. Dengan demikian, pengusaha UMKM di Kabupaten Bekasi dapat terus tumbuh sebagai penggerak ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (Ikhsan)

Pelantikan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 1447–1452 H dipimpin langsung oleh KH Ma’ruf Amin yang menyampaikan optimismenya terhadap masa depan ekonomi syariah Indonesia di The Tribrata Convention Center, Jakarta, Minggu (24/5).

Dalam arahannya, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki masa depan cerah dan harus mampu menghadirkan kemaslahatan serta keadilan bagi masyarakat luas.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menyampaikan bahwa pelantikan Pengurus Pusat MES dan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Kita sama-sama mengetahui bahwa Menteri Koperasi juga menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Kegiatan ini berlangsung sangat khidmat dan dihadiri banyak tokoh penting yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden agar ekonomi syariah menjadi yang terdepan,” ujar Krisdianto.

Ia menambahkan, ke depan diharapkan lahir berbagai inisiatif strategis dan program kerja produktif dari MES yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di berbagai sektor.

“LPDB Koperasi sebagai bagian dari pemerintah siap bersinergi secara proaktif dengan berbagai program kerja MES guna memperkuat pengembangan ekonomi syariah nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana menegaskan bahwa kepengurusan baru MES diharapkan dapat memperkuat geliat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk melalui sektor koperasi.

“Pada hari ini kita berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Harapannya setelah pelantikan ini, aktivitas dan geliat pertumbuhan ekonomi syariah semakin baik, semakin bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia,” kata Ari Permana.

Di sisi lain, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama ekonomi syariah dunia karena didukung populasi muslim terbesar di dunia serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

“Ini adalah langkah yang sangat baik untuk melihat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi sangat besar dalam mengembangkan ekonomi syariah dan mendorong ekosistemnya semakin maju. Kehadiran berbagai tokoh penting, termasuk unsur LPDB Koperasi bersama Menteri dan Wakil Menteri Koperasi menunjukkan bahwa ekonomi syariah dan koperasi merupakan kekuatan yang sangat strategis,” ujar Deva Rachman.

Ia berharap ke depan Indonesia dapat memiliki lembaga atau badan yang secara khusus berdedikasi mengembangkan ekonomi syariah nasional secara menyeluruh, dengan melibatkan koperasi dan LPDB Koperasi sebagai bagian penting di dalamnya.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sendiri merupakan organisasi yang menghimpun berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Pada kepengurusan terbaru ini, MES dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Ketua Umum dan Ferry Juliantono sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat MES periode 1447–1452 H. (Ikhsan)

“Secara keseluruhan, pencapaian sektor pariwisata pada bulan Maret 2026 merupakan prestasi yang membanggakan dan membuktikan resiliensi pariwisata Indonesia,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat menyampaikan “Laporan Bulanan Kinerja Kementerian Pariwisata”, Jumat (8/5/2026), di Jakarta.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret 2026 mencapai 1,09 juta kunjungan atau meningkat 10,50 persen dibandingkan dengan Maret 2025 sebesar 984.769 kunjungan. Secara year-to-date, kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari-Maret 2026 meningkat 8,62 persen dibandingkan Januari-Maret 2025.

Dalam mengantisipasi menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara akibat situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah, pariwisata Indonesia menerapkan strategi adaptif. Hasilnya terlihat dari pertumbuhan wisatawan mancanegara asal Oseania yang tumbuh 19,32 persen, Asia Tenggara tumbuh 18,84 persen, dan Asia lainnya yang tumbuh 8,03 persen, pada Maret 2026 secara year-on-year.

Badan Pusat Statistik juga telah merilis rerata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan atau Average Spending per Arrival (ASPA) untuk Triwulan I 2026 yakni sebesar 1.345,61 dolar AS atau setara dengan Rp22,87 juta (kurs dolar AS ke Rupiah per 31 Maret 2026: Rp16.992). Angka ini menandai pencapaian yang sangat signifikan dengan pertumbuhan 5,36 persen secara year-on-year.

“Kementerian Pariwisata akan terus mengupayakan pengembangan produk dan paket wisata yang tepat untuk mengembangkan pariwisata berkualitas yang membawa dampak positif secara ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan,” kata Menteri Widiyanti.

Sementara dari sisi wisatawan nusantara, tercatat adanya 126,34 juta perjalanan pada Maret 2026 yang meningkat 42,10 persen dibandingkan Maret 2025. Peningkatan ini utamanya dipicu momen libur Nyepi dan Idul Fitri di Maret 2026, disertai peningkatan konsumsi masyarakat. Secara kumulatif Januari-Maret 2026, perjalanan wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebesar 13,14 persen menjadi 319,51 juta perjalanan.

Kementerian Pariwisata juga memantau perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri atau wisatawan nasional. Sebanyak 793.158 perjalanan wisatawan nasional tercatat pada Maret 2026, meningkat 36,26 persen dibandingkan Maret 2025, kemungkinan dipengaruhi oleh momen libur hari raya keagamaan.

Namun, kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2026 maupun secara kumulatif Januari–Maret 2026 masih melampaui jumlah perjalanan wisatawan nasional dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025.

Pada Maret 2026 tercatat surplus sebesar 0,30 juta kunjungan, sementara periode Januari–Maret 2026 mencatat surplus 0,94 juta kunjungan. Kondisi ini mendukung pencapaian net devisa pariwisata yang positif bagi Indonesia.

Ekonomi nasional secara keseluruhan di Triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen (year-on-year) yang menunjukkan momentum pertumbuhan yang solid.

Dalam capaian positif tersebut, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 4,01-5,00 persen, sesuai estimasi BPS (data sementara) dan Office of Chief Economist Bank Mandiri.
Hal ini didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha terkait pariwisata yaitu akomodasi dan makan minum sebesar 13,14 persen dengan kontribusi Rp172,7 triliun, jasa lainnya sebesar 9,91 persen dengan kontribusi Rp136,4 triliun, transportasi dan pergudangan sebesar 8,04 persen dan kontribusi Rp378,3 triliun, serta jasa perusahaan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,91 persen dan kontribusi Rp122 triliun.

*Sinergitas Kementerian/Lembaga*
Sepanjang April 2026, Kementerian Pariwisata terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga untuk menyukseskan program pemerintah.

Dalam menghadapi dinamika global, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memberikan sejumlah arahan yang memiliki implikasi terhadap sektor pariwisata nasional. Arahan tersebut mencakup konektivitas dan harga tiket, penguatan daya tarik dan aksesibilitas, serta stabilitas sektor di tengah dinamika global. Untuk itu, Kementerian Pariwisata sesegera mungkin akan menindaklanjuti arahan tersebut sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.

Berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian Pariwisata menerima 483 skema okupasi nasional dari 34 bidang pariwisata. Skema okupasi ini juga merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, terampil, dan produktif melalui jalur vokasi.

Kementerian Pariwisata juga hadir menyerahkan penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026 kepada Gubernur Jawa Timur dalam acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards yang diselenggarakan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

*Program Prioritas Pariwisata*
Sebagai tindak lanjut dan dukungan terhadap misi Asta Cita, sepanjang April 2026, Kementerian Pariwisata juga melaksanakan berbagai program prioritas pariwisata.

Terkait upaya peningkatan keselamatan wisata, telah dilakukan upskilling dan reskilling pemandu wisata untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan pertama dalam wisata ekstrem melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu wisata. Salah satunya melalui program peningkatan keselamatan wisata bahari di Labuan Bajo.

Selanjutnya, dalam mewujudkan pariwisata berkualitas, Kementerian Pariwisata berupaya memanfaatkan minat khusus yaitu gastronomi, marine, wellness, wastra, serta art and design, sebagai daya tarik untuk menarik wisatawan mancanegara berdaya beli tinggi dan meningkatkan pengeluaran. Dalam rangka mendorong terwujudnya pariwisata berkualitas diadakan Wonderful Indonesia Awards sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya untuk mendorong inovasi serta meningkatkan kualitas layanan pariwisata nasional.

Kementerian Pariwisata juga memaksimalkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dengan pengembangan program Event by Indonesia. Salah satunya dalam penyelenggaraan Karisma Event Nusantara (KEN) dimana hingga 6 Mei 2026 tercatat 13 event telah terselenggara di 11 provinsi.

Dari 13 event, 10 event telah selesai dilakukan kajian terhadap dampak dan mencatatkan 752,30 ribu pengunjung, transaksi ekonomi sebesar Rp74,25 miliar, melibatkan 3.760 UMKM, 6.950 pekerja seni, dan membuka lapangan kerja bagi 3.260 tenaga kerja.

Kementerian Pariwisata juga menjalin kolaborasi strategis dengan PT MDTV (bagian dari MD Entertainment) melalui Nota Kesepahaman Bersama (MoU) terkait promosi dan publikasi Event by Indonesia.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan Rapat Koordinasi Politeknik Pariwisata (Poltekpar), rapat membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan kelembagaan pendidikan vokasi, penyusunan rencana strategis (Renstra) Poltekpar, serta penataan organisasi. Forum ini diharapkan mampu merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang terampil, berdaya saing, serta selaras dengan kebutuhan industri.

Dalam pengembangan investasi dan industri pariwisata, Kementerian Pariwisata terus melakukan berbagai upaya penataan perizinan berusaha di sektor akomodasi pariwisata bersama pemerintah daerah, asosiasi, dan online travel agent (OTA) guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi usaha. Upaya ini menunjukan hasil yang positif, per 30 April 2026 jumlah akomodasi pariwisata yang telah terdaftar dan memiliki izin berusaha dalam sistem OSS meningkat 43,12 persen.

Dalam promosi pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata berpartisipasi dalam tiga kegiatan pameran dan satu kegiatan sales mission. Rangkaian kegiatan ini mencatatkan total potensi devisa senilai Rp167,92 miliar, potensi transaksi Rp 1,88 miliar serta jumlah potensi perjalanan sebesar 8.270 pax. Event pemasaran tersebut diantaranya Asia Dive Expo (ADEX) 2026, Macao International Travel Expo (MITE) 2026, Sales Mission Japan 2026, dan Deep & Extreme Indonesia (DXI).

Potensi krisis memiliki dampak yang signifikan terhadap pariwisata nasional. Untuk itu, Kementerian Pariwisata secara berkala melakukan monitoring terhadap potensi krisis yang dapat berdampak pada sektor pariwisata. Kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan guna memastikan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan.
Salah satu langkah yang dilakukan, Kementerian Pariwisata segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh klarifikasi saat Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia menerbitkan travel advisory untuk Bali. Guna menjaga Bali sebagai destinasi yang aman dan nyaman, Kementerian Pariwisata mendorong penguatan tata kelola keamanan dan kepatuhan, termasuk pengetatan verifikasi tamu serta pelaporan data WNA yang tertib dan terintegrasi.

“Pencapaian Triwulan I mencerminkan kuatnya industri pariwisata dan kepercayaan global terhadap destinasi pariwisata Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Menteri Pariwisata. (Ikhsan)

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Pembiayaan pada Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Niken Wulandari, saat membuka Seminar “Skema Akses Keuangan Koperasi untuk Peningkatan Ekonomi Desa yang Berkelanjutan” di Semarang.

Niken menjelaskan bahwa pihak Kemenkop kini tengah memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel bagi koperasi desa. “Pada seminar ini, Kementerian Koperasi akan memperkenalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada berbagai pembiayaan alternatif di luar perbankan, seperti skema modal penyertaan maupun kerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS),” ujar Niken dalam keterangannya, Jum’at (08/05).

Seminar yang dihadiri lebih dari 180 peserta ini diharapkan menjadi momentum bagi KDKMP dan koperasi yang sudah ada untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, baik dalam pengembangan usaha, penguatan kelembagaan, maupun perluasan akses pembiayaan, sehingga dapat mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi antar koperasi yang lebih optimal. “Hal ini demi memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa, sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas,” ucap Niken.

Asdep Niken menekankan pentingnya forum ini dalam mengidentifikasi hambatan akses keuangan serta merumuskan strategi konkret. “Saya harapkan forum ini dapat memberikan pemahaman, serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam akses keuangan, menghimpun masukan dari pemangku kepentingan guna menghasilkan langkah konkret dan merumuskan rekomendasi strategi dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan,” tambahnya.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber yang dipandu oleh moderator Desy Arijani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Tiga narasumber tersebut, yakni Eddy Sulistiyo Bramiyanto, S.E., M.M., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dr. Dwi Purnomo, S.TP, M.T., Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran dan Drs. Yoseph Cahyono, Ketua Koperasi Serba Usaha Swaloka.

Niken menekankan pesan kunci yang disampaikan para narasumber bahwa penguatan KDKMP perlu didukung melalui tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan, serta komitmen dan konsistensi dalam menjalankan usaha.

“Selain itu, koperasi juga perlu meningkatkan kapasitas manajemen, legalitas, dan kualitas pengelolaan usaha agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan pasar. Pembiayaan ditempatkan sebagai faktor pendukung untuk mendorong koperasi berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” ucap Niken.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, memaparkan perkembangan signifikan koperasi di wilayahnya. Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 KDKMP di Jawa Tengah, di mana sebanyak 2.462 gerai di antaranya sudah terbangun 100%.

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran, Dr. Dwi Purnomo, mengungkapkan terdapat delapan tahapan yang harus dilalui KDKMP untuk menuju koperasi bankable, mulai dari legalitas dan identitas, pemetaan potensi desa, model bisnis, tata kelola, data dan keuangan, eksekusi strategi, akses pembiayaan hingga keberlanjutan.

Sebagai bukti nyata keberhasilan skema alternatif, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Swaloka, Drs. Yoseph Cahyono, membagikan pengalaman koperasinya dalam mengelola modal penyertaan yang mencapai Rp430,7 juta sejak tahun 2003.
Menurut Yoseph, transparansi adalah fondasi utama dalam mengelola dana tersebut.

“Kunci keberhasilan KSU Swaloka adalah kemampuan dalam menjaga kepercayaan anggota dan mitra kerja sama melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, setiap penggunaan modal dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dengan mempertimbangkan risiko usaha, potensi keuntungan, serta kebutuhan koperasi secara menyeluruh,” terang Yoseph.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan perbankan nasional seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia, serta pihak dari LPDB Kementerian Koperasi. Melalui kolaborasi ini, pembiayaan diharapkan menjadi faktor pendukung utama agar koperasi dapat berkembang secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Ikhsan)

Kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi momentum penting untuk mengubah cara pandang generasi muda terhadap koperasi dari yang selama ini dianggap “kuno” menjadi relevan, modern, dan penuh peluang.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, yang hadir langsung pada acara tersebut menegaskan bahwa literasi koperasi bagi generasi muda saat ini menjadi kebutuhan mendesak.

“Sangat penting, karena selain pengetahuan dan pemahaman generasi muda khususnya Gen Z terhadap koperasi masih minim (tidak seperti dulu) juga di pundak mereka lah kita berharap eksistensi koperasi tetap bertahan dan meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, LPDB Koperasi terus mengambil peran strategis dalam mendorong keterlibatan anak muda melalui kolaborasi yang lebih luas, salah satunya program Inkubator LPDB yang melibatkan 15 lembaga inkubator di seluruh Indonesia.

“LPDB semakin intensif melakukan kerja sama maupun pembiayaan kepada koperasi yang berafiliasi dengan organisasi maupun komunitas generasi muda,” tambah Krisdianto.

Tak hanya itu, LPDB Koperasi juga aktif mendukung penguatan ekosistem koperasi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Belum lama ini, atas instruksi Bapak Menteri, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak di Kementerian Koperasi menyusun buku panduan lembaga keuangan mikro untuk dijalankan KDKMP, khususnya unit simpan pinjam. Dalam waktu dekat akan disebarluaskan sebagai panduan. Selain itu, kami terus memproses proposal pembiayaan dari KDKMP sesuai Permen Koperasi Nomor 09 Tahun 2025,” jelasnya.

Krisdianto juga menyampaikan pesan kuat bagi generasi muda agar tidak ragu masuk ke dunia koperasi.

“Koperasi adalah wadah yang tepat bagi generasi muda untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang lebih baik di tengah ketidakpastian global. Nilai-nilai ekonomi Pancasila seperti transparansi, kejujuran, keadilan, dan kemakmuran menjadi fondasi, sehingga setiap anak muda punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan menciptakan nilai tambah,” tambah Krisdianto.

Sementara itu, Deputi Bidang Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Ana Sari, menekankan bahwa kampus memiliki peran strategis sebagai pusat lahirnya talenta koperasi masa depan.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya besar membangun masa depan koperasi Indonesia.

“Kampus adalah pusat lahirnya talenta, inovasi, dan kepemimpinan baru koperasi Indonesia. Koperasi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat keuangan dan pemerataan pendapatan,” ujarnya.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi menjadi pencipta lapangan kerja melalui koperasi.

“Koperasi itu masa depan. Kalian bukan hanya akan bekerja, tetapi menciptakan pekerjaan berkualitas yang manfaatnya kembali ke anggota. Di sinilah koperasi menjadi penggerak peradaban ekonomi,” kata Destry.

Destry menegaskan bahwa kekuatan koperasi terletak pada anggotanya, sehingga generasi muda harus mengambil peran sebagai aktor intelektual yang menggerakkan koperasi berbasis potensi daerah dan ekosistem bisnis.

Lebih jauh, ia juga mendorong mahasiswa untuk aktif mendampingi KDKMP melalui program nyata seperti KKN, riset, hingga pengembangan bisnis berbasis koperasi.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa koperasi kini mulai menemukan momentumnya kembali di kalangan generasi muda. Dengan pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, koperasi diposisikan sebagai solusi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Ikhsan)

Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana, mengatakan pengusaha UMKM tidak boleh lagi berada di pinggiran aktivitas ekonomi nasional, melainkan harus menjadi bagian integral dalam rantai nilai industri yang lebih luas.

“Pengusaha UMKM harus masuk dalam ekosistem ekonomi yang lebih besar dan terhubung langsung dengan industri utama, sehingga mampu tumbuh berkelanjutan,” ujar Reghi dalam seminar nasional bertema “Reposisi Kolaborasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar di Tengah Tekanan Global” yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jakarta, Rabu (15/4).

Dalam forum tersebut, Reghi memaparkan sejumlah bentuk kolaborasi strategis yang dapat diperkuat, antara lain integrasi pengusaha UMKM ke dalam rantai pasok industri, penerapan standar kualitas produk secara konsisten, pemanfaatan teknologi digital dan platform e-commerce, serta penguatan kemitraan industrial dengan perusahaan besar.

Ia juga menjelaskan berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk memperkuat ekosistem pengusaha UMKM agar lebih tangguh, inovatif, dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun global.

Sejumlah program yang telah dijalankan meliputi fasilitasi standardisasi dan sertifikasi usaha serta produk, perluasan akses pemasaran melalui kurasi dan business matching, pengembangan holding UMKM, peningkatan literasi digital, hingga inisiasi kolaborasi dengan startup guna menembus pasar internasional.

Lebih lanjut, Reghi mengatakan naiknya tensi ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat menjadi latar belakang yang harus dipertimbangkan tersendiri. Menurutnya, dinamika tersebut tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik kawasan, tetapi juga berdampak luas terhadap rantai pasok energi, perdagangan global, dan stabilitas pasar keuangan dunia.

Meski demikian, ia menilai situasi tersebut juga membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar melalui kerja sama perdagangan internasional.

Salah satu peluang tersebut berasal dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026. Komoditas seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan tekstil dinilai memiliki prospek besar untuk meningkatkan ekspor ke pasar Amerika Serikat.

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada 23 September 2025, yang membuka peluang penghapusan tarif hingga 0 persen bagi sebagian besar produk ekspor nasional.

“Berbagai perjanjian perdagangan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia, termasuk bagi pengusaha UMKM untuk menembus pasar global. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan daya saing produk,” kata Reghi. (Ikhsan)

Dalam Seminar dan Talkshow MES Jawa Barat yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK Jawa Barat, Sabtu (11/4), Menkop Ferry menekankan bahwa arah pengembangan ekonomi syariah harus lebih fokus pada sektor riil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, yang perlu terus didorong menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa,” ujar Menkop.

Turut Hadir Ketua Umum MES Jawa Barat Harry Maksum, Asisten Kepala BI Jawa Barat Arnolpi Hadi, Kepala divisi P3UJK OJK Jawa Barat muhammad Ikhsa, Direktur Utama Bank BJB Syariah Arief Setyahadi dan Para Ketua MES daerah se Jawa Barat.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan MES dalam periode 25 tahun yang lalu terutama dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal menjadi modal besar untuk membangun ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan potensi market domestik yang sangat besar karena populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya dapat menjadi batu loncatan bagi MES lebih berkembang lagi untuk periode 25 tahun ke depan.

“Sekarang yang diperlukan adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan dari badan usaha, pemerintah, masyarakat dan komunitas. Harapan kami, sektor riil menjadi catatan utama dan menjadi program MES Jawa Barat dan juga menjadi prioritas bagi MES Nasional,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, KDKMP dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat dikolaborasikan dengan MES Nasional karena KDKMP memiliki berbagai gerai yang langsung menyentuh sektor riil. Saat ini KDKMP yang telah memiliki bangunan fisik dan siap beroperasi sekitar 4.200 unit dan yang sedang dibangun sekitar 32.000 unit.

“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah sebab di dalamnya ada usaha pembiayaan mikro, gerai ritel modern, klinik, apotek dan lain sebagainya yang bisa disinergikan bersama,” ulas Menkop.

Ia kembali menyebutkan bahwa KDKMP memiliki tiga fungsi utama yaitu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat termasuk barang subsidi pemerintah, menjadi offtaker produk desa, serta menyalurkan program pemerintah pusat. Dengan fungsi ini, koperasi diyakini mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung program nasional.

Dengan ketiga fungsi tersebut, Menkop mendorong MES Jawa Barat dapat terlibat aktif untuk bersinergi dengan KDKMP melalui penguatan pembiayaan mikro dan juga mengisi gerai ritel modern dengan produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa. Ia memastikan bahwa KDKMP siap menampung seluruh produk masyarakat untuk didistribusikan melalui Koperasi setelah dikurasi dan diinkubasi.

Ia menilai integrasi antara KDKMP dan ekonomi syariah akan membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat. Produk-produk desa dapat dipasarkan secara lebih luas dengan dukungan pembiayaan syariah yang produktif.

Selain itu, Menkop Ferry mendorong agar lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah dapat diterapkan di koperasi desa dengan dibantu prosesnya melalui MES Jawa Barat. Hal ini akan memperkuat akses permodalan bagi UMKM dan industri kecil terutama di Jawa Barat.

“Kami berharap perbankan syariah di Jawa Barat membuat model pembiayaan mikro yang bisa digunakan koperasi desa. Dengan begitu, kegiatan ekonomi riil bisa tumbuh berkelanjutan,” jelasnya.

Ferry juga menekankan bahwa MES Jawa Barat tidak hanya harus sukses di sektor keuangan syariah dan industri halal, tetapi juga harus mampu dalam membangun industri kecil dan pabrik besar yang berorientasi pada sektor riil. Ia menegaskan, KDKMP harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi syariah untuk 25 tahun ke depan.

Dengan dukungan MES Jawa Barat, KDKMP diharapkan menjadi pusat distribusi produk halal dan syariah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis syariah terutama di Jawa Barat.

“Semoga MES Jawa Barat tambah solid dan berkembang, dan MES nasional bisa semakin kuat serta membanggakan kita semua,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum MES Jawa Barat Harry Maksum menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting untuk pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat. Selain sektor riil yang perlu terus diperkuat, MES juga perlu menjadi ganda terdepan dalam isu-isu lingkungan.

Hal ini didasarkan pada kejadian bencana di Cisarua, Sumatera dan berbagai daerah di Indonesia lainnya yang menghancurkan permukiman sehingga menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu isu lingkungan harus menjadi perhatian bersama dari semua pihak termasuk oleh MES Jawa Barat.

“Jangan sampai kita tidak peduli dengan lingkungan karena ini juga menjadi salah satu bagian dari ekosistem ekonomi syariah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa terdapat salah satu contoh praktek baik yang dilakukan oleh KDKMP di Jawa Barat yaitu di daerah Cianjur Selatan yang mulai fokus pada isu lingkungan. Oleh karena itu ia mengusulkan agar dalam struktur organisasi MES Nasional dibentuk Komite Ekonomi Hijau dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

“Mudah-mudahan program yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dari Pak Menteri (Ferry Juliantono) dan juga dukungan dari CSR-CSR untuk menanam lebih banyak pohon serta pemberdayaan ekonomi umat,” katanya. (Ikhsan)

Dengan dividen interim sebesar Rp647,6 miliar yang telah dibagikan di November 2025, maka total pembagian dividen mencapai Rp1,1 triliun atau setara 90% laba bersih tahun 2025.

Hal ini menegaskan komitmen kuat SIDO dalam memberikan imbal hasil konsisten kepada pemegang saham, bahkan di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih penuh tantangan.

Sepanjang tahun 2025, SIDO membukukan penjualan sebesar Rp4,08 triliun, meningkat 4% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan laba bersih mencapai Rp1,23 triliun.

Kinerja ini dicapai di tengah konsumsi masyarakat yang masih cenderung selektif, fluktuasi nilai tukar, serta dinamika harga bahan baku.

Meski demikian, SIDO tetap mampu menjaga profitabilitas dengan marjin operasi sebesar 38%, dan marjin bersih sebesar 30%.

Kontribusi pasar ekspor terus menunjukkan perkembangan positif. Penjualan ekspor tumbuh 31%, dengan kontribusi mencapai 9% dari total penjualan, terutama dari pasar Malaysia, Nigeria, dan Filipina.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa produk herbal semakin relevan di pasar berkembang dengan karakteristik kebutuhan kesehatan yang serupa dengan Indonesia.

Selain kinerja usaha, SIDO juga terus memperkuat komitmen keberlanjutan dengan menerima penghargaan Ministry of National Development Planning of Indonesia Sustainable Development Goals Action Award atas kontribusi dalam pengembangan desa herbal, pemberdayaan petani, dan penguatan rantai pasok lokal.

Memasuki 2026, SIDO memandang prospek tetap konstruktif seiring stabilisasi daya beli domestik, meningkatnya perhatian terhadap kesehatan, serta peluang ekspansi internasional yang terus berkembang. (Ikhsan)

Terdapat enam jenis nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding) yang dilakukan kedua belah pihak dimana semuanya terkait dengan upaya mengoptimalkan keberadaan koperasi dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi di sektor perikanan dan kemaritiman.

Keenam jenis MoU tersebut yaitu Mou Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Koperasi, MoU Proyek Pabrik Es dan Cold Storage Berbasis Koperasi, MoU pengembangan Gudang Ikan Modern, MoU Pemberdayaan Galangan Kapal Yang Dikelola Oleh Koperasi, MoU Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Serta Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Perikanan, kemudian MoU Sinergi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi di Kawasan Perikanan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa penandatangan kerja sama tersebut tindak lanjut dari kesepakatan di berbagai sektor khususnya di sektor ekonom antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping di tahun lalu. Kerja sama di sektor ekonomi tersebut fokus pada pengembangan sektor perikanan dan kemaritiman melalui koperasi.

“Kesepakatan yang kami lakukan adalah khususnya dalam rangka pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan, didalamnya termasuk pembangunan industri pendukung bagi sektor kelautan dan perikanan,” kata Menkop usai menghadiri acara tersebut.

SCO-ETEC bersama mitra perusahaan dari Tiongkok akan mendukung pembangunan fasilitas vital seperti pabrik es batu, cold storage, galangan kapal, hingga pembangkit listrik tenaga surya skala mini terutama yang akan dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan lebih dari dua pertiga wilayah berupa lautan. Di sisi lain sektor perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, memperkuat ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun demikian, Indonesia dihadapkan pada kondisi kemiskinan yang ekstrim terutama di wilayah-wilayah pesisir yang merupakan area lumbung pangan berbasis maritim. Oleh karena itu perlu ada upaya keberlanjutan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut agar permasalahan kemiskinan dapat dihilangkan

“Dengan penandatanganan ini kita harapkan bisa meningkatkan potensi kapasitas perikanan dan sekaligus mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan di desa pesisir terutama para nelayan di Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, Kemenkop berkomitmen penuh untuk mengawal implementasi kerja sama ini agar berjalan efektif. Ia berharap sinergi antara Kemenkop dengan SCO-ETEC tersebut dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Dengan dukungan teknologi dan investasi dari SCO-ETEC, koperasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor perikanan Indonesia.

“Melalui kerja sama ini kita mendorong adanya transfer pengetahuan, teknologi dan perluasan akses pasar untuk produk – produk yang dikembangkan oleh koperasi dan produk yang dikembangkan di luar koperasi,” ucapnya.

Menkop juga berharap agar kerja sama ini dapat menjadi model pengembangan kawasan perikanan berbasis koperasi yang modern dan terintegrasi, yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lainnya. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk dari SCO-ETEC, Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

“Kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia merasa berterima kasih dan mengharapkan agar kerjasama ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Ketua Umum CO-ETEC, Yang Zijun mengatakan siap mendukung penguatan ekosistem industri perikanan dan perekonomian rakyat terutama di sektor kemaritiman. Ia juga mengapresiasi program strategis nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang menggagas program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Menurut Yang, program Koperasi Desa tersebut menjadi salah satu program kerakyatan yang akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat terutama di desa di masa mendatang. “Kebijakan yang sangat merakyat ini membuat kami penuh dengan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia,” kata Yang.

Yang menambahkan, melalui MoU yang telah dilakukan tersebut dipastikan akan memberikan manfaat bagi kedua negara dan turut memperkuat sinergi dan kerjasama yang selama ini dilakukan antar dua negara. Pihaknya juga siap melakukan penjajakan lebih mendalam untuk memperluas kerjasama bilateral yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

“Kami siap memahami lebih dalam mengenai iklim investasi dan kebutuhan pasar di Indonesia serta berdiskusi dengan berbagai pihak di Indonesia mengenai peluang kerjasama di bidang perikanan, kawasan industri, pertanian dan logistik,” ucapnya. (Ikhsan)