Dukungan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan yang ditujukan bagi peningkatan daya saing pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Kamis (11/6), menegaskan keberhasilan penggunaan anggaran pemerintah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapannya, tetapi juga dari kualitas dan dampak program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Menteri Maman, usulan penambahan anggaran yang diajukan Kementerian UMKM didasarkan pada kesiapan sistem dan perangkat regulasi yang telah dibangun, termasuk melalui implementasi Sistem Administrasi dan Pelayanan Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA UMKM).

“Kenapa kami di Kementerian UMKM pada tahun 2027 cukup memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk mengusulkan penambahan anggaran? Karena kami memiliki keyakinan bahwa sistem SAPA UMKM telah tersedia dan perangkat regulasinya juga sudah selesai,” ujar Menteri Maman.

Ia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran tersebut juga berkaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya Program Pro-Kesra Produktif yang menargetkan terciptanya 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga tahun 2029.

Program tersebut mencakup berbagai langkah strategis yang terintegrasi, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas kewirausahaan dan keterampilan kerja, perluasan akses pembiayaan dan pasar, hingga fasilitasi sertifikasi produk serta pengembangan berbagai skema pembiayaan inovatif.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar mampu mendorong masyarakat untuk berusaha, bekerja, dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan,” kata Menteri Maman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan dukungan penuh Komisi VII terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian UMKM.

Menurutnya, penguatan sektor UMKM menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

“Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM Tahun Anggaran 2027 dan mendesak Kementerian UMKM agar membicarakannya dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikannya,” kata Lamhot.

Dukungan tersebut mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM yang lebih terarah, terukur, dan berdampak luas.

Dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran Kementerian UMKM diharapkan meningkat menjadi sekitar Rp1,98 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp459,13 miliar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Penguatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan, meningkatkan kualitas layanan kepada pengusaha UMKM, serta mempercepat pencapaian target pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Ikhsan)

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur jalan tol dan jalan nasional menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran dan keselamatan selama periode Lebaran.

“Pemerintah terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan jalan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun volume lalu lintas meningkat, tingkat fatalitas kecelakaan menurun. Ini menjadi indikator penting bahwa upaya peningkatan keselamatan berjalan efektif,” kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/4).

Selain aspek keselamatan, evaluasi juga menyoroti pentingnya pengelolaan titikk layanan pengguna jalan, khususnya rest area. Rest Area KM 57 dan KM 62 pada ruas Tol Jakarta-Cikampek menjadi fokus penataan ulang secara terpadu karena dinilai berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas di sekitar ruas Tol MBZ dan Japek eksisting.

“Rest area KM 57 dan KM 62 sudah kami evaluasi. Ke depan akan ditata ulang bersama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri agar pengelolaannya lebih optimal, terutama dalam mengantisipasi kepadatan saat periode puncak,” tambah Menteri Dody.

Di sisi lain, pengoperasian ruas tol fungsional secara fleksibel dan situasional terbukti menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Berdasarkan data evaluasi, selama periode Lebaran 2026, ruas tol fungsional berhasil melayani total 1.056.784 kendaraan, menunjukkan tingginya pemanfaatan oleh masyarakat.

Sebanyak 10 ruas tol fungsional sepanjang 291,13 km dioperasikan menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan, baik di Pulau Jawa maupun Sumatera, dan berperan penting dalam mengurai kepadatan pada ruas tol utama serta mendukung konektivitas kawasan strategis.

Di Pulau Sumatera, ruas Sigli–Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 24,67 km mencatat 82.663 kendaraan, sementara ruas Palembang–Betung sepanjang sekitar 53,20 km melayani 87.079 kendaraan dan berperan sebagai jalur alternatif utama lintas timur Sumatera.

Sementara di Pulau Jawa, ruas Probolinggo–Banyuwangi menjadi yang paling dominan dengan volume mencapai 390.245 kendaraan. Disusul ruas Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo dengan 131.949 kendaraan, yang mencerminkan tingginya mobilitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Ruas Jakarta–Cikampek II Selatan yang difungsikan untuk arus balik juga mencatat 69.114 kendaraan dan terbukti membantu mengurangi beban lalu lintas pada ruas tol eksisting. Sejumlah ruas lain seperti Yogyakarta–Bawen Seksi 6, Serang–Panimbang, dan Ciawi–Sukabumi juga turut berkontribusi mengurai kepadatan lalu lintas.

“Kami akan terus mengevaluasi dan meningkatkan kesiapan infrastruktur, termasuk percepatan penyelesaian ruas-ruas tol strategis agar ke depan dapat beroperasi penuh,” tutur Menteri Dody.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

“Secara umum kami mengapresiasi kesiapan infrastruktur yang semakin baik. Hal ini berdampak pada kelancaran lalu lintas serta menurunnya tingkat fatalitas kecelakaan,” ujar Lasarus. (Ikhsan)

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI terkait tindak lanjut rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri Pariwisata memaparkan berbagai capaian dan langkah strategis, mulai dari realisasi program unggulan, kontribusi dan manfaat program kerja, hingga dampak dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah terhadap sektor pariwisata Indonesia. Pemerintah juga telah menyiapkan penyesuaian strategi untuk memastikan sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh menghadapi tantangan global.

“Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, seiring perkembangan situasi geopolitik. Kami berharap kondisi global segera membaik,” kata Menteri Pariwisata.

Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyampaikan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak global terhadap pariwisata nasional. Namun demikian, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan.

Rekomendasi tersebut antara lain mencakup peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih proporsional, berimbang, dan tepat sasaran. Selain itu, Kementerian Pariwisata diminta menghitung secara cermat penyesuaian program mitigasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis sektor pariwisata nasional.

Komisi VII DPR RI juga mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara sebagai prioritas, serta penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin aspek konservasi, keselamatan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

Dukungan terhadap penguatan sektor MICE internasional juga menjadi perhatian, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait kebijakan visa C10 dan C11. Selain itu, Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, penegasan length of stay, serta percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata.

Dalam aspek promosi, DPR mendorong penguatan strategi promosi digital dengan narasi yang menekankan keamanan dan kenyamanan wisatawan sebagai respons terhadap dinamika global.

Kementerian Pariwisata juga diminta mengarahkan program vokasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi pada hasil nyata berupa penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, pengembangan pariwisata regeneratif didorong sebagai kebijakan strategis yang menekankan restorasi lingkungan, mitigasi dampak, dan keseimbangan ekonomi masyarakat.

Menteri Pariwisata Widiyanti mengapresiasi berbagai masukan dari Komisi VII DPR RI sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan program ke depan.

“Kami menyadari bahwa pengawasan dan dukungan dari Komisi VII sangat krusial dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pengembangan pariwisata Indonesia,” kata Menteri Pariwisata. (Ikhsan)

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa progres penanganan pascabencana di wilayah Sumatera menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor. Pada sektor layanan dasar, progres air baku dan air bersih telah mencapai 71%, dengan 153 dari 176 unit SPAM (87%) kembali fungsional.

Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah 100% berfungsi kembali. Sementara itu, jalan daerah telah mencapai progres 93% dan jembatan daerah 63%.

Untuk sektor sumber daya air, 25 dari 31 daerah irigasi terdampak saat ini dalam penanganan dengan progres 81%. Seluruh TPA dan IPLT terdampak juga telah ditangani 100%. Adapun pembangunan 1.301 unit rumah hunian telah mencapai progres rata-rata 64% dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.

Menteri Dody menegaskan, kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 teridentifikasi sebesar Rp73,98 triliun, dengan alokasi Rp4,87 triliun untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebaran kebutuhan tersebut meliputi Aceh Rp39,59 triliun, Sumatera Utara Rp17,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp17,03 triliun.

“Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappenas, saat kami menganggarkan anggaran Rp73,98 triliun untuk empat tahun itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahun 2026 sebesar Rp4,3 triliun. Arahan pada saat itu karena tanggap darurat, maka bisa mengambil dari anggaran BNPB. Namun dari Rp4,3 triliun yang sudah kami anggarkan, memang sebagian sudah berjalan karena tidak bisa menunggu. Saya berharap ada anggaran khusus untuk Rp4,3 triliun karena per hari ini, Kementerian PU masih diminta menyiapkan hunian sementara,” tegas Menteri Dody.

Selain percepatan pembangunan fisik, Kementerian PU juga mengoptimalkan skema cash for work atau padat karya tunai (PKT) sebagai instrumen percepatan pemulihan sekaligus stabilisasi ekonomi masyarakat terdampak. Pola padat karya telah dilaksanakan sejak Desember 2025 dan terus diterapkan di seluruh daerah terdampak.

“Alhamdulillah Kementerian PU semakin menggencarkan padat karya untuk kawasan yang masih tanggap darurat sesuai arahan DPR RI. Semua pekerjaan pembersihan kawasan dilakukan menggunakan pola padat karya. Di Tamiang, masyarakat membersihkan lumpur dari rumahnya. Ada kubikasi minimum yang kita tentukan agar bisa dibayar, setelah itu akan ada excavator yang mengambil dan membawa ke TPA yang juga kita perbaiki supaya bisa menampung lumpur-lumpur tersebut,” jelas Menteri Dody.

Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket guna mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.

“Ada sekitar 100 sabo dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumatera Utara. Memang belum waktunya, tapi kami takut kejadian ini akan kembali berulang, sehingga kita lakukan percepatan pembangunan sabo dam dengan model design and build. Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan, tepatnya ada 108 sabo dam di tiga provinsi bisa kita bangun dan selesaikan,” ujar Menteri Dody.

Menutup rapat koordinasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatera.

“Kami mendorong pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di hunian sementara maupun hunian tetap. Satgas juga akan memaksimalkan percepatan pemulihan di beberapa daerah yang masih memerlukan atensi agar dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2026,” kata Wakil Ketua Dasco.

“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI juga menyetujui dana tanggap darurat akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian PU dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah. Kami juga sepakat melakukan percepatan permukiman secara serentak dengan melibatkan masyarakat melalui sistem pembayaran cash for work atau padat karya tunai,” tegasnya.

Kementerian PU berkomitmen terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat, adaptif, dan berkelanjutan. (Ichan)

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Wamen Diana mengatakan Kementerian PU turut ambil bagian secara aktif dalam rangka perayaan Nataru 2025/2026 dengan melakukan beberapa upaya dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan melalui pengoperasian ruas jalan tol, peningkatan layanan operasional jalan tol, dan peningkatan dan integrasi sistem jaringan jalan nasional dengan jalan daerah.

“Total panjang tol yang beroperasi 3.115,981 km yang tersebar di seluruh Indonesia yakni, Jalan Tol Kalimantan 97,270 km, Jalan Tol Sulawesi 61,46 km, Jalan Tol Sumatera 1.104,42 km, Jalan Tol Jawa 1.842,77 km, dan Jalan Tol Bali 10,07 km. Saat ini telah beroperasi 76 ruas yang dikelola oleh 54 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan dilengkapi dengan 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), 189 tasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), dan 539 Gerbang Tol (GT),” kata Wamen Diana.

Dalam meningkatkan pelayanan jalan tol selama Nataru, Kementerian PU bersama BUJT juga memberikan diskon tarif tol selama 3 hari tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025 sebesar 10% – 20% pada ruas Jabodetabek, Trans Jawa, Trans Sumatera, Sulawesi. Khusus untuk Tol Manado – Bitung periode diskon diberikan lebih panjang, yaitu mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Di samping jalan tol operasional, Wamen Diana menambahkan sebagai upaya mendukung kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat selama Nataru 2025/2026, Kementerian PU bersama BUJT juga membuka ruas tol fungsional sementara sepanjang 142,097 km. Adapun ruas tol fungsional adalah Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum 24,57 km, Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Sebagian Seksi 4 (Sinaksak – Simpang Pinei) 12,37 km, Palembang – Betung Seksi 2 Rengas – Pulau Rimau 30,75 km, Probolinggo – Banyuwangi Seksi 1 dan 2 (Gending – Paiton) 24,08 km, dan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Seksi 3A,3A2,3B,3B2,5A,5B,6A & Jembatan Pulau Balang 50.227 Km.

Kementerian PU pada Nataru 2025/2026, melakukan peningkatan kapasitas di Ruas Jalan Jakarta – Cikampek 3 lajur menjadi 4 lajur pada km 50+400 – km 66+700 A (±16,3 km) dan km 61+500 – km 49+700 B (±11,8 km) dan Pemasangan Lane Control Signal (rambu petunjuk lajur contra flow) di km 46 – km 71. Kemudian Cikampek – Palimanan berupa pelebaran lajur ke 3 km 72+200 – 110+359 dan km 129+975 – 131+475. Selanjutnya tol Tanggerang – Merak adanya penambahan 1 lajur (dari 2 lajur menjadi 3 lajur) pada KM 77+800 – KM 86+538 Jalur A/B dan Pelebaran Lajur ke 3 KM 86+950-95+000 A/B.

Kementerian PU bersama BUJT melakukan penerapan pembatasan angkutan barang sesuai SKB pada tanggal 19-20 Desember 2025, 23-28 Desember 2025 dan 2-4 Januari 2026 untuk menurunkan volume kendaraan angkutan barang golongan III-V sebesar -33.7% dari 325.767 kendaraan (lalin normal) menjadi 215.987 kendaraan (lalin nataru)

Realisasi volume lalu lintas pada priode Nataru 2025/2026 dengan rincian, keluar Jakarta 3.239,277 kendaraan, masuk Jakarta 3.145.259 kendaraan. Sedangkan puncak arus mudik pada hari Sabtu, 20 Desember 2025 dan Rabu, 24 Desember 2025. Untuk Kendaraan yang masuk Sumatera 107.150 kendaraan dan keluar Sumatera 99.194 kendaraan. Sedangkan arus puncak mudiknya pada hari Minggu 28 Desember 2025.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus selaku pimpinan rapat menyampaikan apresiasinya atas kerja bersama seluruh stakeholders dalam meberikan pelayanan infrastruktur dan transportasi pada masa arus mudik/arus balik Nataru 2025/2026.

“Secara umum penanganan cukup baik terdapat penurunan angka angka kecelakaan dan dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini memberikan gambaran Raker dan RDP tentang persiapan penyelenggaraan Nataru pada 8 Desember 2025 membuahkan hasil yang baik,” tandas Lasarus. (Ichan)

“Kita sepakati karena memang kesimpulan kita nanti membentuk Panja. Panja ini nanti akan terkait soal panja reformasi baik Polri Kejaksaan maupun Pengadilan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dalam rapat.

Dia mengatakan, pada rapat berikutnya, pihaknya akan mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua MA Sunarto. Dia mengatakan rapat berikutnya akan menindaklanjuti hasil rapat pada hari ini.

“Nanti kita akan undang kembali untuk mendengar jawaban-jawaban yang tadi harus sudah dipersiapkan, tapi mungkin yang hadir adalah yang hadir adalah Kapolri, Pak Jaksa Agung, dan Pak Mahkamah Agung mungkin salah satu hakim agung,” tuturnya.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi III DPR bersama Polri, Kejaksaan Agung dan MA sepakat membentuk Panja Reformasi aparat penegak hukum. Pembentukan Panja ini sebagai upaya dalam pengawasan dan percepatan agenda reformasi.

“Komisi III DPR RI menilai reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan sangat mendesak, dan oleh karena itu akan menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan, sebagai langkah pengawasan dan percepatan agenda reformasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rano.