Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Pembiayaan pada Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Niken Wulandari, saat membuka Seminar “Skema Akses Keuangan Koperasi untuk Peningkatan Ekonomi Desa yang Berkelanjutan” di Semarang.

Niken menjelaskan bahwa pihak Kemenkop kini tengah memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel bagi koperasi desa. “Pada seminar ini, Kementerian Koperasi akan memperkenalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada berbagai pembiayaan alternatif di luar perbankan, seperti skema modal penyertaan maupun kerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS),” ujar Niken dalam keterangannya, Jum’at (08/05).

Seminar yang dihadiri lebih dari 180 peserta ini diharapkan menjadi momentum bagi KDKMP dan koperasi yang sudah ada untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, baik dalam pengembangan usaha, penguatan kelembagaan, maupun perluasan akses pembiayaan, sehingga dapat mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi antar koperasi yang lebih optimal. “Hal ini demi memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa, sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas,” ucap Niken.

Asdep Niken menekankan pentingnya forum ini dalam mengidentifikasi hambatan akses keuangan serta merumuskan strategi konkret. “Saya harapkan forum ini dapat memberikan pemahaman, serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam akses keuangan, menghimpun masukan dari pemangku kepentingan guna menghasilkan langkah konkret dan merumuskan rekomendasi strategi dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan,” tambahnya.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber yang dipandu oleh moderator Desy Arijani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Tiga narasumber tersebut, yakni Eddy Sulistiyo Bramiyanto, S.E., M.M., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dr. Dwi Purnomo, S.TP, M.T., Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran dan Drs. Yoseph Cahyono, Ketua Koperasi Serba Usaha Swaloka.

Niken menekankan pesan kunci yang disampaikan para narasumber bahwa penguatan KDKMP perlu didukung melalui tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan, serta komitmen dan konsistensi dalam menjalankan usaha.

“Selain itu, koperasi juga perlu meningkatkan kapasitas manajemen, legalitas, dan kualitas pengelolaan usaha agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan pasar. Pembiayaan ditempatkan sebagai faktor pendukung untuk mendorong koperasi berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” ucap Niken.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, memaparkan perkembangan signifikan koperasi di wilayahnya. Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 KDKMP di Jawa Tengah, di mana sebanyak 2.462 gerai di antaranya sudah terbangun 100%.

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran, Dr. Dwi Purnomo, mengungkapkan terdapat delapan tahapan yang harus dilalui KDKMP untuk menuju koperasi bankable, mulai dari legalitas dan identitas, pemetaan potensi desa, model bisnis, tata kelola, data dan keuangan, eksekusi strategi, akses pembiayaan hingga keberlanjutan.

Sebagai bukti nyata keberhasilan skema alternatif, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Swaloka, Drs. Yoseph Cahyono, membagikan pengalaman koperasinya dalam mengelola modal penyertaan yang mencapai Rp430,7 juta sejak tahun 2003.
Menurut Yoseph, transparansi adalah fondasi utama dalam mengelola dana tersebut.

“Kunci keberhasilan KSU Swaloka adalah kemampuan dalam menjaga kepercayaan anggota dan mitra kerja sama melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, setiap penggunaan modal dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dengan mempertimbangkan risiko usaha, potensi keuntungan, serta kebutuhan koperasi secara menyeluruh,” terang Yoseph.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan perbankan nasional seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia, serta pihak dari LPDB Kementerian Koperasi. Melalui kolaborasi ini, pembiayaan diharapkan menjadi faktor pendukung utama agar koperasi dapat berkembang secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Ikhsan)

Peran ini ditunjukkan secara nyata oleh Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (TLM) yang tampil sebagai kakak asuh bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai wilayah Indonesia Timur.

Model pendampingan ini menjadi bukti bahwa koperasi tidak lagi berjalan sendiri, melainkan tumbuh melalui kolaborasi dan gotong royong antar koperasi, didukung oleh pemerintah dan lembaga pembiayaan.

Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pendekatan kakak asuh merupakan strategi penting untuk mempercepat penguatan KDKMP di seluruh Indonesia.

“Saya sudah sampaikan kepada LPDB dan Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat untuk bersama-sama membantu pengembangan bisnis koperasi di tingkat desa dan kelurahan, mulai dari memperluas usaha hingga memperkuat pembiayaan permodalan. Ini penting agar koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi baru masyarakat,” tegas Menteri Koperasi.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran KDKMP bukan hanya program, tetapi instrumen untuk mengubah masyarakat desa menjadi pelaku ekonomi aktif dengan dukungan akses permodalan yang nyata.

Tanaoba Lais Manekat: Dari Koperasi Kredit Menjadi Penggerak Ekosistem

Sebagai koperasi dengan kinerja impresif dan aset yang terus bertumbuh hingga menembus Rp1,2 triliun, Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat tidak berhenti pada layanan simpan pinjam. Koperasi ini melakukan transformasi melalui diversifikasi usaha sektor riil, penguatan jaringan distribusi, hingga pendampingan koperasi-koperasi baru di tingkat desa dan kelurahan.

Pendampingan terhadap KDKMP Manulai II di Kupang menjadi salah satu contoh konkret. Melalui skema kolaborasi usaha, koperasi ini membantu penyediaan produk, sistem konsinyasi, hingga penguatan kapasitas usaha anggota. Dampaknya mulai terlihat dari peningkatan aktivitas ekonomi dan potensi omzet koperasi yang terus berkembang.

Direktur Bisnis LPDB Koperasi, Oetje Koesoema Prasetia, menegaskan bahwa LPDB hadir untuk memperkuat pola kemitraan antar koperasi sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan koperasi berbasis ekosistem.

“Apa yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat menunjukkan bahwa koperasi yang kuat dapat menjadi lokomotif bagi koperasi lain di tingkat akar rumput. LPDB Koperasi hadir untuk memperkuat peran tersebut melalui dukungan pembiayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Oetje.

Ia menambahkan, sinergi antara LPDB, koperasi besar, serta dukungan pemerintah daerah akan menjadi kunci dalam membangun sistem pembiayaan yang inklusif.

“Sejalan dengan arahan Menteri Koperasi, kami mendorong kolaborasi pembiayaan antara LPDB, koperasi, dan perbankan dalam skema joint financing. Dengan begitu, koperasi desa dan kelurahan tidak hanya tumbuh, tetapi juga memiliki daya tahan dan daya saing dalam jangka panjang,” jelas Oetje.

Adapun program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kini telah terbentuk di puluhan ribu desa menjadi tonggak penting dalam mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Melalui dukungan pembiayaan, pendampingan, serta kehadiran kakak asuh seperti Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat, koperasi di tingkat desa diharapkan mampu berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi mulai dari distribusi barang, pengolahan hasil produksi, hingga penguatan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi ini menjadi fondasi kuat bagi lahirnya ekosistem koperasi modern Indonesia: inklusif, produktif, dan berkelanjutan. (Ikhsan)

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Kepala Dinas Koperasi NTT Linus Lusi, Ketua KKMP Manulai II Roby Dami, Staf Khusus Menteri Bidang Harmonisasi dan Kolaborasi Ekosistem Koperasi Wahyono, Direktur Bisnis LPDB Koperasi Oetje Koesoema Prasetia, dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam diskusi tersebut Menkop menyampaikan bahwa koperasi adalah alat perjuangan bagi ekonomi yang lemah sekaligus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan adanya KKMP Manulai II, maka hadir kekuatan baru. Dimulai dengan menjual barang-barang sederhana, Menkop yakin koperasi ini akan bisa berkembang beberapa tahun ke depan.

“Tapi, yang lebih penting adalah ruhnya kita, semangatnya kita, dan saya yakin dengan semangat pak Ketua KKMP Manulai II Roby Dami, nanti bangunan fisik yang makin bagus itu akan membersamai semangat untuk membangun koperasi sebagai badan usaha milik masyarakat itu bisa berkembang menjadi kekuatan baru ekonomi masyarakat,” ujar Menkop.

Kemudian, nanti KKMP Manulai dilengkapi dengan barang dagangannya dan pembiayaannya bisa dibantu oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.

Lebih lanjut Menkop menjelaskan bahwa Bapak Presiden menyampaikan keinginannya bahwa program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini adalah instrumen untuk menjadikan masyarakat jangan lagi hanya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga menjadi pelaku usaha.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menambahkan, seperti yang dikatakan Menkop Ferry bahwa kita tidak lagi hanya sekadar simpan pinjam. Jadi, harus kerja kolaborasi. Pihaknua siap melakukan kolaborasi dan menjadi bagian yang juga mendorong dan membesarkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Jadi, kita sekarang hidup pada era harus saling topang, saling dukung. Artinya, Kita jangan hanya sekadar produksi saja. Tapi sampai pada urusan hilirisasi, distribusi, pemasaran, dan bahkan sampai industri. Kita bisa main semua di situ,” ucap Gubernur NTT.

Ketua KKMP Manulai II Roby Dami, menjelaskan bahwa pihaknya di Manulai II sudah bisa memberanikan diri untuk memproduksi produk lokal asli NTT.
“Seperti yang kita lihat semua di sini bahwa telah ada gerai sembako. Ini hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Ini adalah produk asli NTT sesuai arahan dari Bapak Gubernur dan Wagub NTT. Selanjutnya ada beras juga yang asli dari NTT,” ujar Roby. (Ikhsan)

Dalam sambutannya, Menkop mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah sedang melakukan percepatan transformasi ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan giat ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat yang selama 30 tahun terakhir tergerus oleh arus liberalisasi ekonomi.

Menkop memaparkan bahwa Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 83.000 akte badan hukum telah diterbitkan di seluruh Indonesia.

Selain legalitas, pemerintah juga fokus pada pembangunan fisik melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025. Targetnya, pembangunan 32.000 unit fisik koperasi yang mencakup gudang, gerai, dan alat kelengkapan akan rampung dalam dua bulan ke depan.

Dalam proses persiapannya, Menkop menemukan ribuan desa yang ternyata belum memiliki akses listrik dan internet yang memadai. Terkait hal ini, Kemenkop aktif berkoordinasi dengan PLN untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala kecil serta bekerja sama dengan Kominfo dan Telkom untuk digitalisasi koperasi di daerah terpencil.

“Kita tidak ingin anak muda desa terus lari ke kota (urbanisasi). Dengan adanya Koperasi Desa ini, kita ciptakan ekosistem usaha di desa agar ada pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” tambahnya.

Kemenkop juga mendorong koperasi besar yang sudah mapan, seperti Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri dan lainnya yang telah memiliki aset triliunan rupiah, untuk menjadi “kakak asuh” bagi Koperasi Desa yang baru terbentuk. Sinergi ini diharapkan dapat mentransfer pengetahuan praktis dalam pengelolaan bisnis profesional.

Menutup sambutannya, Menkop Ferry mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti DDII dan pelaku UMKM, untuk mulai memproduksi barang kebutuhan sendiri—seperti kecap, saos, hingga roti—untuk dipasarkan melalui jaringan gerai Koperasi Desa.

“Ini adalah revolusi ekonomi yang sedang berlangsung. Kita ubah mindset, kita bangun industrinya dari desa, untuk Indonesia yang lebih adil dan berdaulat,” pungkasnya.

Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini, menekankan pentingnya bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk menangkap peluang strategis di sektor ekonomi dan pendidikan yang saat ini dibuka lebar oleh pemerintah.

Dalam sambutannya, Adian Husaini menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah membuka diri dan jalan bagi penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, merupakan suatu kerugian besar bagi umat jika peluang dan amanah ini tidak dioptimalkan melalui koordinasi yang kuat antarlembaga.

“Kita segera konsolidasi dan koordinasi semuanya. Insya Allah, saat ini pemerintah membuka diri, bahkan membuka jalan. Sangat rugi jika kita tidak optimal memanfaatkan peluang ekonomi ini sebagai bagian dari amanah,” ujar Adian Husaini. (Ichan)

“Kami berharap perempuan yang ada di kelurahan termasuk Fatayat NU di Tangerang ini menjadi penggerak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, karena Koperasi ini dihadirkan pemerintah untuk masyarakat,” kata Wamenkop Farida dalam sambutannya pada acara Gebyar Ramadhan Kariim Al- Ittihad yang digelar oleh Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Tangerang di Masjid Al-Ittihad, Tangerang, Kamis (05/03/2026).

Hadir dalam acara tersebut Pembina Fatayat NU Kota Tangerang Rini Rizqiyya Maryono, Ketua Pengurus Wilayah Fatayat NU Provinsi Banten Noni Menawati, Ketua Pengurus Cabang Fatayat NU Kota Tangerang Frida Amarilis, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Kaonang, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Tangerang Abdul Kholil Kurniawan.

Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam membangun generasi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Karena itu, peningkatan kapasitas perempuan, baik dalam bidang parenting maupun ekonomi menjadi hal yang sangat penting.

“Perempuan, apalagi ibu-ibu muda, punya tugas mendidik penerus bangsa. Tantangan anak-anak saat ini jauh lebih besar dibandingkan zaman kita dulu,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi global saat ini memberi dampak langsung terhadap ekonomi nasional. Konflik di berbagai belahan dunia, menurutnya, turut mempengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk di Indonesia. Sebagai upaya memastikan stabilitas ekonomi di Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global ini, Wamenkop Farida mendorong para perempuan khususnya Fatayat NU di Tangerang membangun basis ekonominya disinergikan dengan program strategis pemerintah yaitu Kopdes/Kel Merah Putih.

Karena itu, ia menekankan pentingnya perempuan tidak hanya menjadi objek ekonomi, tetapi juga pelaku ekonomi. Menurutnya, perempuan harus mampu melihat peluang usaha di tengah perubahan kondisi ekonomi.

Ia menambahkan, perempuan yang tergabung dalam organisasi seperti Fatayat NU memiliki modal sosial yang sangat besar untuk membangun ekosistem ekonomi bersama. Dengan struktur organisasi Fatayat NU yang menjangkau hingga tingkat ranting di desa dan kelurahan, maka hal ini menjadi kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi.

“Jadikanlah anggota yang jumlahnya besar itu sebagai pelaku ekonomi, sebagai penggerak ekonomi di masyarakat,” katanya.

Wamenkop Farida menjelaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa. Sebagian keuntungan koperasi dapat masuk ke kas desa yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Ia berharap para aktivis perempuan, khususnya Fatayat NU di Kota Tangerang, dapat mengambil peran aktif dalam program tersebut.

“Kami berharap aktivis perempuan seperti Fatayat NU menjadi penggerak koperasi desa, bukan hanya sebagai anggota, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang melahirkan unit-unit usaha baru,” kata Farida.

Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah Fatayat NU Provinsi Banten Noni Menawati membenarkan bahwa organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam membangun kekuatan ekonomi berbasis komunitas. Ia menjelaskan, Fatayat NU telah memiliki koperasi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi organisasi.

Ia menegaskan bahwa koperasi merupakan investasi penting bagi keberlangsungan ekonomi anggota dalam jangka panjang. Menurutnya, keberadaan koperasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat sekitar.

Di tempat yang sama Pembina Fatayat NU Kota Tangerang yang juga merupakan istri Walikota Tangerang Rini Rizqiyya Maryono mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Fatayat NU di Kota Tangerang. Ia juga menilai kolaborasi antara organisasi perempuan dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat.

Menurutnya, dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah melalui dinas terkait, dapat membantu memperluas dampak kegiatan organisasi di masyarakat. Selain penguatan ekonomi melalui koperasi, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

“Generasi muda ketika kembali ke desa, harus mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan, melalui keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Wamenkop, pada acara Soemitro Fest – Koperasi Goes To Campus di UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH), Kota Serang, Banten, Selasa (24/2).

Wamenkop pun menjabarkan sebuah ironi, di mana seluruh sumber daya alam berada di desa, tapi yang memanfaatkan dan mengelolanya justru orang dari luar desa (kota). “Sedangkan SDM-nya banyak yang ke kota untuk kuliah dan mencari kerja. Adanya Kopdes Merah Putih ini salah satunya untuk menghapus ironi tersebut,” ucap Wamenkop.

Menurut Wamenkop, para Gen Z kembali ke desanya bisa melakukan pemetaan terkait potensi yang dimiliki desanya. Misalnya, sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. “Para Gen Z bisa menjalankan usaha produktif untuk memberikan nilai tambah dari produk asal desanya,” kata Wamenkop.

Misalnya, bila desanya memiliki produk unggulan tomat, maka para Gen Z bisa memproduksi produk turunan lain dari tomat, seperti saus sambal, jus dalam kemasan, dan lainnya.

“Nah, seluruh potensi desa tersebut akan dikonsolidasikan di dalam Kopdes Merah Putih. Lewat Kopdes ini pula akan terbangun jaringan pemasaran produk desa antar wilayah,” kata Wamenkop.

Wamenkop meyakini, koperasi yang moderen dan profesional merupakan wadah yang tepat bagi para Gen Z dalam mengekspresikan dirinya. “Anak muda, jangan ragu untuk menjadi anggota koperasi. Jangan ragu untuk berkarya di koperasi. Dan jangan ragu untuk berkarir di koperasi,” kata Wamenkop.

Bahkan, Wamenkop menegaskan, koperasi bukan pilihan kedua, bukan tempat singgah sementara. “Koperasi adalah ruang strategis untuk membangun masa depan, bagi diri kalian, bagi masyarakat, dan bagi bangsa Indonesia,” tegas Wamenkop.

Melalui koperasi, lanjut Wamenkop, para Gen Z bisa belajar kewirausahaan yang sebenarnya, bukan hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi menciptakan manfaat bersama. Di koperasi, mahasiswa bisa belajar memimpin, bernegosiasi, mengambil keputusan, mengelola risiko, dan membangun kepercayaan. “Ini adalah wadah praktik kepemimpinan yang sangat nyata,” kata Wamenkop.

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari menambahkan, pihaknya akan terus melakukan kolaborasi dengan banyak perguruan tinggi di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam.

“Ini menjadi sebuah inisiatif yang mempertemukan dunia kebijakan, dunia koperasi, dan dunia kampus. Tiga kekuatan yang jika bersatu, mampu mengubah wajah perekonomian bangsa,” tegas Destry.

Terlebih lagi, Destry menyebutkan bahwa Kampus adalah tempat lahirnya gagasan, tempat tumbuhnya kepemimpinan, dan tempat ditempanya karakter bangsa. “Di sinilah masa depan Indonesia sedang dibentuk, termasuk masa depan koperasi kita,” ucap Destry.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten Prof Dr H Muhammad Ishom mengungkapkan bahwa tren dunia saat ini sudah mengarah pada pengembangan koperasi yang demikian pesat.

Rektor UIN mencontohkan di Kanada, dimana 70% penduduknya merupakan anggota koperasi. Begitu juga di Perancis, dimana 35% penduduknya menjadi anggota koperasi, serta 75% sektor produksinya dikuasai koperasi.

“Di Brazil, 34,7% PDB dihasilkan koperasi. Sementara di Kuwait, lebih dari 70% perdagangan ritel dikuasai koperasi,” terang Rektor UIN.

Oleh karena itu, Rektor UIN mendorong para mahasiswa untuk bisa menciptakan sesuatu produk yang kemudian dikembangkan dalam wadah koperasi. “Kita akan mendukung Kopdes Merah Putih dan akan terus meningkatkan literasi mahasiswa terkait koperasi. Bahkan, kita bakal segera membentuk Prodi Perkoperasian secara khusus,” ujar Rektor UIN. (Ichan)

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menegaskan pentingnya penyelesaian infrastruktur pendukung berupa jembatan penghubung antar desa di sekitar bendungan guna memastikan akses masyarakat tetap terjaga saat bendungan terisi penuh.

“Masih ada kewajiban dari pengelola bendungan untuk membuat jembatan yang menghubungkan beberapa desa sebagai akses keluar. Hal ini penting karena apabila bendungan terisi penuh, akses masyarakat berpotensi terputus. Jembatan tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2026 agar pengisian penuh dapat dilakukan,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menyampaikan bahwa kehadiran Bendungan Lausimeme diharapkan mampu memberikan manfaat besar, khususnya dalam mengurangi potensi genangan banjir di wilayah Kota Medan. Selain sebagai pengendali banjir, bendungan ini juga dirancang untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber irigasi dan penyedia air baku bagi masyarakat.

Bendungan Lausimeme dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan dan merupakan bendungan bertipe urugan batu dengan inti tegak setinggi 73,5 meter dari dasar sungai, panjang puncak 205 meter, serta memiliki luas area genangan mencapai 125,84 hektar.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 21,07 juta meter kubik. Keberadaan bendungan ini berperan penting dalam mereduksi debit puncak banjir hingga 289 meter kubik per detik melalui sistem pintu early release, khususnya dari hulu Sungai Percut dan Sungai Deli saat musim hujan.

Selain itu, Bendungan Lausimeme akan menjadi sumber air baku untuk Kota Medan melalui Tirtanadi serta Kabupaten Deli Serdang melalui Tirta Deli dengan total kapasitas sebesar 2.850 liter per detik.

Bendungan ini juga dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) berkapasitas 1 MW. Dengan berbagai fungsi strategis tersebut, Bendungan Lausimeme diharapkan mampu mendukung ketahanan air, ketahanan energi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Utara secara berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan akan terus mengawal penyelesaian infrastruktur pendukung bendungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, baik dalam aspek pengendalian banjir, ketahanan air, maupun peningkatan konektivitas wilayah. (Ichan)

Pameran yang digelar di Jakarta Convention Center pada 4-8 Februari 2026 ini menampilkan ribuan produk kriya, mulai dari batik, tenun, anyaman, hingga kerajinan kayu. Kehadiran womenpreneur menjadi daya tarik tersendiri karena menegaskan peran perempuan dalam menggerakkan ekonomi kreatif berbasis desa.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengapresiasi ajang Inacraft 2026 dan mengatakan bahwa ajang ini dapat menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa produk kriya Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk global. Menurutnya pameran ini membuka ruang kolaborasi yang lebih lebar antara pemerintah, pengusaha khususnya perempuan untuk mendukung agar produk kriya perempuan bisa menembus pasar global.

“Kami di Kementerian Koperasi siap mendukung koperasi-koperasi dari pengusaha-pengusaha, womenpreneur dan Inacraft. Ini ajang yang paling keren, dan banyak diikuti oleh peserta maupun pengunjung,” kata Menkop Ferry usai menghadiri pembukaan Inacraft 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (4/2).

Acara pembukaan Inacraft turut dihadiri Pembina Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih Selvi Ananda, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvi Moraza, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) ASEPHI (Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia) Muchsin Ridjan serta para pengurus dan anggota Seruni Kabinet Merah Putih

Menkop Ferry menegaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih siap menampung dan membantu memasarkan produk-produk kerajinan agar tidak hanya berhenti di pameran saja. Dengan jaringan gerai ritel yang luas, Kopdes Merah Putih dapat menjembatani womenpreneur dapat bertemu dengan konsumen hingga ke pelosok desa.

“Kita mempersilahkan produk-produk dari Inacraft ini juga dijual di koperasi-koperasi, termasuk di koperasi desa kelurahan merah putih. Justru itu yang bagus,” ucapnya.

Menkop memandang bahwa pemberdayaan masyarakat khususnya womenpreneur perlu untuk ditingkatkan karena perannya terhadap perputaran ekonomi cukup signifikan. Oleh karena itu produk kriya  dan kerajinan dari pengusaha perempuan harus mendapat ruang pemasaran yang berkelanjutan termasuk melalui Kopdes Merah Putih.

Kehadiran koperasi juga memberi kepastian bagi womenpreneur untuk terus berproduksi. Dengan adanya jalur distribusi yang jelas, mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membuka lapangan kerja baru di desa.

“Kami di Kementerian Koperasi siap untuk membantu, mendorong, supaya Womenpreneur ini juga bisa punya badan usaha yaitu koperasi,” kata Menkop. (Ichan)

Menkop menjelaskan bahwa koperasi pesantren, yang kini telah berkembang pesat di berbagai provinsi, memiliki potensi besar untuk mendampingi dan membimbing koperasi desa dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini disampaikan oleh Menkop saat memberikan sambutan pada acara Symposium ‘Halal Beyond Compliance: A Strategic Pathway to Global Leadership’ di Menara Syariah, PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (21/1).

“Kami ingin koperasi pesantren seperti Koperasi Pondok Pesantren Sunan Gresik, Sidogiri, dan Nurul Jadid yang telah sukses dalam mengelola bisnis besar seperti pabrik dan retail, untuk menjadi kakak asuh bagi Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi pesantren bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk memperkuat ekosistem koperasi di desa,” ujar Menkop.

Menurut Menkop, Koperasi Desa Merah Putih yang kini menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi rakyat, berfokus pada berbagai sektor seperti distribusi barang kebutuhan pokok, penyediaan apotek dan klinik desa, serta pengelolaan lembaga keuangan mikro. Dengan adanya dukungan dari koperasi pesantren, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang lebih pesat dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain dukungan berupa bimbingan dan pengalaman dari koperasi pesantren, pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih juga telah memasuki tahap yang signifikan. Menkop menambahkan, bahwa program ini akan mencakup pembangunan gudang modern untuk penyimpanan barang-barang kebutuhan pokok dan produk lokal dari desa, serta pembangunan fasilitas apotek dan klinik desa yang akan mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat desa.

“Pembangunan fasilitas-fasilitas fisik seperti gudang, apotek, dan klinik desa ini sangat penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi dan sosial di desa. Selain itu, koperasi desa juga akan dilengkapi dengan lembaga keuangan mikro yang bisa memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil mereka,” jelasnya.

Koperasi Desa Merah Putih juga akan memiliki fasilitas kendaraan logistik, yang bertujuan untuk memperlancar transportasi barang dari desa ke luar dan sebaliknya, memutus mata rantai distribusi yang panjang dan mahal. “Kami ingin koperasi desa ini menjadi instrumen yang paling bawah dalam distribusi barang dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang lebih murah dan terjangkau,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menkop mengingatkan bahwa dalam era globalisasi ini, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada sektor keuangan, tetapi harus menjangkau sektor riil untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. “Kami mendorong koperasi-koperasi syariah untuk memperkuat sektor riil dan bergerak lebih aktif dalam mengembangkan ekonomi di masyarakat. Ekonomi syariah harus dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Ferry Juliantono yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) turut menyampaikan optimisme terhadap masa depan ekonomi syariah Indonesia. Ia menyebut Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia kata Ferry memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri halal global.

“Dengan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), kita bisa membawa ekonomi syariah ke tingkat yang lebih tinggi, menciptakan ekosistem ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” tutup Ferry. (Ichan)