Menteri Maman secara resmi membuka Pesta Wirausaha Nasional (PWN) 2026 yang diselenggarakan Komunitas Tangan Di Atas (TDA) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (20/6).

Menteri Maman mengapresiasi konsistensi Komunitas TDA yang telah menyelenggarakan Pesta Wirausaha Nasional sejak 2007 sebagai wadah kolaborasi, pembelajaran, dan penguatan kemandirian para pelaku usaha di Indonesia.

“Saya mengapresiasi Komunitas Tangan Di Atas yang konsisten menyelenggarakan Pesta Wirausaha Nasional sejak 2007 sebagai ruang untuk memperkuat kemandirian wirausaha Indonesia,” ujar Menteri Maman.

Pesta Wirausaha Nasional 2026 yang berlangsung pada 20–21 Juni 2026 di Plenary Hall JICC menargetkan dihadiri sekitar 15.000 pengusaha UMKM dari berbagai daerah.

Beragam agenda dihadirkan, mulai dari pameran produk UMKM, talkshow bersama tokoh inspiratif, hingga business matching untuk memperluas jejaring dan peluang usaha.
Menurut Menteri Maman, selama dua dekade perjalanan TDA telah memberikan kontribusi nyata dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan melalui semangat kemandirian, optimisme, dan budaya berbagi. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi.

Saat ini sekitar 68 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif dari total populasi lebih dari 287 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadi peluang besar apabila didukung dengan ekosistem usaha yang sehat sehingga mampu melahirkan lebih banyak wirausaha yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian UMKM terus memperkuat ekosistem kewirausahaan sekaligus mendorong peningkatan rasio kewirausahaan nasional yang ditargetkan mencapai 3,20 persen pada 2026 dan 3,60 persen pada 2029.

“Semangat Kementerian UMKM adalah memastikan setiap pemilik usaha dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai program dan layanan yang dihadirkan pemerintah,” katanya.

Salah satu langkah strategis yang terus dikembangkan adalah aplikasi SAPA UMKM sebagai platform terpadu yang ditujukan untuk menjangkau sekitar 57 juta UMKM di Indonesia.

Melalui platform tersebut, para pengusaha dapat mengakses layanan pembiayaan, sertifikasi, perizinan berusaha, pelatihan, hingga berbagai informasi pengembangan usaha secara lebih mudah.

Selain itu, SAPA UMKM juga dilengkapi fitur community chat yang menghubungkan para pengusaha UMKM dari Sabang sampai Merauke sehingga memperluas ruang kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan peluang kemitraan antarpelaku usaha.

“Saya mengajak seluruh pengusaha UMKM bergabung ke SAPA UMKM. Saya optimistis platform ini akan terus dikembangkan sehingga semakin banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan usaha,” kata Menteri Maman.

Untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru dan meningkatkan daya saing usaha, Kementerian UMKM juga memperkuat peran 754 lembaga inkubator bisnis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Lembaga tersebut memberikan pendampingan kepada calon wirausaha, wirausaha pemula, startup, hingga pengusaha UMKM agar mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

Di sisi lain, Kementerian UMKM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga tengah menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500.000 UMKM.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang batas pengajuannya berakhir pada Oktober 2026.

“Kementerian UMKM siap hadir dalam setiap proses tumbuh kembang pengusaha UMKM agar semakin banyak usaha yang berkembang, membuka lapangan kerja, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat,” kata Menteri Maman. (Ikhsan)

“Kewirausahaan bagi generasi muda harus terus didorong untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga Indonesia siap menghadapi lonjakan bonus demografi,” ujar Wamen Helvi saat menghadiri Dialog Menuju Kesejahteraan Antargenerasi yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (6/4).

Helvi menjelaskan, peran UMKM sangat signifikan dalam perekonomian nasional dengan kontribusi hingga 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Penguatan kewirausahaan juga menjadi pendorong peningkatan pendapatan per kapita nasional, dari sekitar 5.083,4 dolar AS pada 2025 menjadi 7.400–8.240 dolar AS pada 2029, hingga mencapai 23.000–30.300 dolar AS pada 2045.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih besar. Sebanyak 99 persen pengusaha UMKM masih berada pada skala mikro, sementara rasio akses pembiayaan formal bagi UMKM masih terbatas hanya sekitar 19,4 persen dari total kredit perbankan. Selain itu, keterbatasan akses pasar, kemitraan global, kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan standardisasi menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi.

“Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan generasi muda perlu didukung tidak hanya dari sisi semangat, tetapi juga melalui penguatan ekosistem yang inklusif, produktif, dan berdaya saing,” kata Helvi.

Ia menambahkan, penguatan kewirausahaan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 198,3 juta pekerjaan layak pada 2045.

Upaya peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 3,29 persen pada 2025 telah berkontribusi terhadap penciptaan sekitar 52,5 juta peluang kerja. Target pemenuhan kebutuhan pekerjaan layak tersebut diyakini dapat tercapai apabila rasio kewirausahaan meningkat menjadi 3,60 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pendekatan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi melalui penguatan kebijakan nasional, perluasan akses pembiayaan, peningkatan akses inkubator bisnis, penguatan inovasi dan teknologi, serta akselerasi transformasi digital. Integrasi program kewirausahaan ke dalam berbagai instrumen kebijakan pemerintah juga menjadi langkah penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan.

“Langkah-langkah strategis ini sangat relevan dalam memperkuat arah pembangunan Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan momentum bonus demografi sekaligus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat,” ujar Helvi.

Lebih lanjut, Helvi menekankan pembangunan kewirausahaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Ekosistem kewirausahaan yang kuat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda sebagai aktor utama.

Kementerian UMKM terus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk dengan sivitas akademika, untuk menumbuhkan wirausaha produktif yang siap bekerja, berani mengambil peluang, adaptif terhadap perubahan, dan terus berinovasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti Entrepreneur Hub, Kartu Usaha Produktif, serta program Transformasi Usaha.

“Saya berharap seluruh pihak dapat bersinergi dan menyatukan perspektif dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan manusia Indonesia di era transisi demografi, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha yang tangguh, inovatif, dan berdampak luas,” kata Helvi.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri UMKM juga turut meluncurkan buku kebijakan berbasis National Transfer Accounts (NTA) berjudul Investasi Antargenerasi: Arah Baru Kebijakan Indonesia di Akhir Transisi Demografi yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Buku ini menjadi panduan dalam pemanfaatan NTA sebagai instrumen untuk menghitung distribusi arus ekonomi antarkelompok usia, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Analisis NTA diharapkan mampu memperkuat perumusan strategi dalam pengembangan kewirausahaan nasional. (Ikhsan)