Dalam rapat tersebut, Menteri Maman menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM selama hampir dua dekade masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang memerlukan pembaruan agar tetap relevan menghadapi transformasi ekonomi dan teknologi.

“Undang-Undang UMKM belum banyak mengikuti perkembangan teknologi. Kementerian UMKM tidak mungkin mengelola 57 juta UMKM dengan pendekatan konvensional. Karena itu, revisi Undang-Undang UMKM diperlukan sebagai langkah untuk melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan daya saing UMKM,” ujar Menteri Maman.

Ia menjelaskan berbagai ketentuan mengenai UMKM saat ini tersebar di sejumlah regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perbedaan pendekatan dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Oleh karena itu, revisi Undang-Undang UMKM diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan agar lebih efektif dan terintegrasi.

Menteri Maman mengungkapkan Kementerian UMKM tengah menyiapkan revisi Undang-Undang UMKM yang akan mencakup berbagai aspek strategis, antara lain penguatan sistem pemberdayaan UMKM, pengembangan sistem satu data dan koordinasi program, peningkatan literasi dan infrastruktur teknologi, pengaturan ekonomi digital dan platform marketplace, bantuan serta pelindungan hukum, hingga penguatan sistem pendampingan usaha.

Menurutnya, aspek pelindungan juga menjadi perhatian penting karena jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di berbagai daerah masih rentan menghadapi berbagai praktik yang merugikan usaha mereka.

“Jutaan UMKM tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik pungutan liar dan premanisme, namun sering kali tidak memiliki saluran pengaduan yang memadai. Karena itu, kami menyiapkan strategi perlindungan yang lebih kuat,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM dalam ekosistem perdagangan digital. Meningkatnya aktivitas usaha melalui platform e-commerce perlu diimbangi dengan regulasi yang mampu menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para pengusaha UMKM.

Revisi Undang-Undang UMKM juga akan mengatur penguatan kemitraan strategis dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok, pelindungan dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan masuknya produk impor murah, mekanisme pemulihan usaha saat terjadi krisis maupun bencana, pengembangan sistem pembiayaan modern dan bentuk agunan baru, perluasan akses pasar dan internasionalisasi usaha, hingga penguatan pengawasan serta penerapan sanksi.

“Undang-Undang UMKM yang ada saat ini belum mengatur sanksi yang mengikat. Ke depan, perlu ada instrumen yang mampu memastikan seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan daya saing UMKM,” kata Menteri Maman.

Dalam upaya memperkuat efektivitas kebijakan pemberdayaan, Kementerian UMKM juga telah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 2 Tahun 2026 tentang klasifikasi UMKM. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam pengelompokan UMKM berdasarkan parameter tertentu sehingga program dan kebijakan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Selain itu, Kementerian UMKM saat ini juga tengah menyusun sejumlah regulasi strategis lainnya, antara lain terkait permohonan wilayah izin usaha pertambangan bagi UMKM, pelindungan UMKM dalam sistem perdagangan elektronik, serta kebijakan pengembangan UMKM nasional.

Menurut Menteri Maman, berbagai kebijakan tersebut nantinya akan terintegrasi melalui platform SAPA UMKM yang menjadi sistem layanan dan pendataan nasional bagi pengusaha UMKM.

“Seluruh kebijakan ini akan diimplementasikan kepada para pengusaha UMKM yang telah melakukan onboarding melalui sistem SAPA UMKM,” kata Menteri Maman.

Pada kesempatan yang sama Menteri Maman juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 sebesar Rp295 triliun.

“Penyaluran ini diarahkan dengan porsi 65 persen untuk sektor produksi dan ditargetkan menjangkau 1.372.311 debitur baru serta melahirkan 1.105.793 debitur graduasi,” katanya.

Sementara itu, sepanjang 2025 realisasi penyaluran KUR mencapai Rp270 triliun kepada 4,58 juta debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta merupakan debitur baru dan 1,5 juta lainnya telah berhasil naik kelas atau menjadi debitur graduasi.

Meski berbagai program pemberdayaan terus menunjukkan perkembangan positif, Menteri Maman menilai kerangka regulasi yang menjadi dasar pengembangan UMKM perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman.

Upaya Kementerian UMKM dalam memperkuat tata kelola dan akselerasi pemberdayaan usaha mendapat apresiasi dari Komite IV DPD RI.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana menilai peluncuran SAPA UMKM merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat sinergi berbagai program pemberdayaan dan pemasaran UMKM dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

“Keberadaan SAPA UMKM sangat visioner. Jika berjalan optimal, platform ini berpotensi menyederhanakan rantai pemasaran sekaligus memperkuat pemberdayaan UMKM secara lebih efektif,” ujar Elviana. (Ikhsan)

“Sejalan dengan itu, Kementerian Pariwisata memandang kepariwisataan berkelanjutan sebagai fondasi utama pembangunan pariwisata Indonesia ke depan. Pendekatan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta dinamika pariwisata global,” kata Wamenpar Ni Luh saat membuka Forum STDev Circle bertema Gerakan dan Aksi Kepariwisataan Berkelanjutan secara daring, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, lanskap perjalanan dunia telah berubah signifikan. Wisatawan kini semakin sadar terhadap isu lingkungan, pelestarian budaya, serta dampak sosial ekonomi sebelum menentukan destinasi tujuan.

Untuk itu, Kementerian Pariwisata mendorong lima program unggulan sebagai penguatan ekosistem nasional, yakni Peningkatan Keselamatan Berwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0. Kelima program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem yang tangguh, inklusif, adaptif terhadap teknologi, serta berorientasi pada pengalaman wisatawan yang lebih bermakna.

Capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 turut menunjukkan arah kebijakan yang berada pada jalur tepat. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 15,39 juta atau tumbuh 10,80 persen. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) menembus 1,20 miliar perjalanan atau meningkat 17,55 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan optimisme dan kepercayaan pasar terhadap pariwisata Indonesia yang terus bertransformasi.

Pengakuan internasional juga menguatkan posisi Indonesia sebagai destinasi yang semakin diperhitungkan. Desa Wisata Pemuteran dan Desa Wisata Osing Kemiren menerima penghargaan dari UN Tourism. Selain itu, sebanyak 33 hotel dan resor di Indonesia memperoleh pengakuan MICHELIN Keys, yang menandai peningkatan kualitas layanan dan pengalaman menginap berstandar global.

“Pada 2026, kami menargetkan penguatan kinerja yang berfokus pada kualitas dan daya saing. Target kunjungan wisman diproyeksikan berada pada kisaran 16,0 hingga 17,6 juta,” ucap Wamenpar.

Ia menekankan pencapaian tersebut hanya dapat diraih melalui kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Forum STDev Circle dinilai strategis karena mempertemukan berbagai elemen pendukung dari kelima program unggulan, mulai dari perumus kebijakan, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga generasi muda.

Forum ini juga membahas penguatan _green financing_, inovasi teknologi, gerakan komunitas, serta kontribusi perguruan tinggi dalam membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap forum ini menjadi titik awal lahirnya kolaborasi konkret dan aksi nyata dalam memperkuat ekosistem kepariwisataan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia,” tuturnya.

Forum STDev Circle dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata, Frans Teguh.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Mari Elka Pangestu selaku Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Perdagangan dan Kerja Sama Multilateral sekaligus Ketua Indonesia Sustainable Tourism Council; Diena M. Lemy, Guru Besar Universitas Pelita Harapan dan Ketua Umum Hildiktipari; Reza Permadi, Co-founder & COO Atourin Indonesia; Ketut Purna, Manager Manajemen Operasional DTW Jatiluwih; serta Andy Bahari, Leader World Cleanup Day. (Ikhsan)