Menteri Maman menjelaskan, penyaluran Banpres akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp600 miliar akan direalisasikan pada 2026, sedangkan tahap kedua dengan nilai yang sama akan disalurkan pada 2027.

“Banpres akan ada dua tahap, tahap pertama sebesar Rp600 miliar di tahun 2026, dan tahap kedua dengan jumlah yang sama di tahun 2027,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Rabu (3/6).

Menurut Menteri Maman, bantuan tersebut merupakan bentuk respons Presiden Prabowo Subianto terhadap aspirasi pengusaha mikro yang terdampak bencana dan membutuhkan dukungan untuk memulihkan kegiatan usahanya.

Ia menambahkan, anggaran Banpres bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Melalui program rehabilitasi ekonomi tersebut, pemerintah menargetkan sebanyak 200 ribu pengusaha mikro dapat menerima manfaat bantuan. Setiap penerima akan memperoleh bantuan stimulan modal usaha sebesar Rp3 juta.

“Bantuan modal senilai Rp3 juta hanya diberikan kepada pengusaha yang belum mengakses pembiayaan perbankan. Sementara bagi yang sudah memperoleh akses pembiayaan bank, penanganannya dilakukan melalui mekanisme yang tersedia di sektor perbankan,” kata Menteri Maman.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah pusat dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat guna menyiapkan proses pendataan serta verifikasi calon penerima manfaat.

“Untuk saudara-saudara kami di Aceh, Sumut, dan Sumbar, saat ini kami sudah mulai melakukan berbagai persiapan. Program Klinik UMKM di masing-masing daerah juga masih terus berjalan hingga saat ini,” ujarnya.

Menteri Maman berharap Banpres tersebut dapat membantu pengusaha mikro yang terdampak bencana untuk kembali bangkit dan menjalankan usahanya.

Dukungan tersebut diharapkan mampu membantu pemulihan aset usaha, peralatan produksi, serta permodalan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.

“Pemerintah ingin memastikan para pengusaha UMKM yang terdampak bencana memiliki kesempatan untuk kembali produktif, memperkuat usahanya, dan melanjutkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah maupun nasional,” kata Menteri Maman. (Ikhsan)

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Pemulihan ekonomi di tiga provinsi yang terdampak bencana dilakukan melalui pemberian kemudahan akses pembiayaan, pemulihan kemampuan produksi, serta perluasan akses pasar bagi pengusaha UMKM,” ujar Menteri Maman saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Medan, Rabu (11/3).

Kementerian UMKM bersama lembaga penyalur KUR telah memetakan sebanyak 193.708 debitur KUR dari kalangan pengusaha UMKM yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, dengan total outstanding mencapai Rp11,23 triliun per 10 Maret 2026.

Provinsi Aceh tercatat sebagai wilayah dengan dampak terbesar, yakni sebanyak 121.984 debitur dengan outstanding Rp7,15 triliun. Di Sumatera Utara terdapat 44.049 debitur terdampak dengan outstanding Rp2,43 triliun, sementara di Sumatera Barat tercatat 27.640 debitur dengan outstanding Rp1,64 triliun.

Menteri Maman menjelaskan pengusaha UMKM penerima KUR yang terdampak bencana akan memperoleh perlakuan khusus yang dibagi ke dalam tiga periode hingga usaha mereka pulih kembali.

Periode pertama adalah tahap pemetaan dampak bencana yang berlangsung sejak 24 November 2025 hingga 31 Maret 2026. Pada tahap ini, pemerintah memberikan sejumlah keringanan berupa pengaturan status kolektibilitas kredit sesuai posisi 31 Desember 2025 serta pemberian grace period untuk pembayaran pokok dan bunga kredit.

Bagi pengusaha UMKM yang tidak mampu membayar, penundaan kewajiban pembayaran berlaku sejak 24 November 2025 hingga 31 Desember 2026. Sementara bagi yang masih memiliki kemampuan membayar, penyesuaian dilakukan pada periode 13 Januari hingga 31 Maret 2026.

Periode kedua merupakan tahap relaksasi yang berlangsung mulai 1 April 2026 hingga 31 Desember 2027 bagi penerima KUR terdampak bencana. Dalam tahap ini, pemerintah memberikan berbagai kemudahan antara lain grace period angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, kemudahan administrasi pengajuan restrukturisasi KUR, keringanan suku bunga sebesar 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, relaksasi persyaratan agunan, serta usulan hapus buku dan/atau hapus tagihan KUR.

Periode ketiga adalah tahap percepatan pemulihan yang berlangsung sejak 13 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 melalui penyaluran KUR baru. Dalam tahap ini, pengusaha UMKM dapat memperoleh berbagai kemudahan, antara lain pemberian grace period bagi debitur baru, penyederhanaan persyaratan pengajuan KUR, relaksasi agunan tambahan, relaksasi kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta keringanan suku bunga KUR.

Menteri Maman meminta seluruh lembaga penyalur KUR segera menyelesaikan proses pemetaan pengusaha UMKM yang terdampak bencana sekaligus menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran kemudahan KUR pascabencana.

“Saya berharap lembaga penyalur KUR segera menuntaskan pemetaan pengusaha UMKM terdampak bencana dan memastikan mekanisme penyaluran kemudahan KUR dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar proses penyaluran KUR tidak semata-mata mengedepankan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan empati terhadap kondisi pengusaha UMKM yang sedang berjuang memulihkan usahanya.

“Jangan hanya mengedepankan sisi administrasi. Perhatikan pula aspek kemanusiaan dan empati agar pengusaha UMKM yang terdampak bencana dapat segera bangkit dan kembali sejahtera,” ujar Maman.

Lembaga penyalur KUR di tiga provinsi terdampak meliputi BSI, BRI, Bank Mandiri, Bank Aceh Syariah, Bank Sumut, BNI, Bank Nagari, BTN, serta Pegadaian Syariah.

Selain melalui relaksasi pembiayaan, pemerintah juga menjalankan berbagai langkah pemulihan ekonomi lainnya, antara lain melalui distribusi alat-alat produksi bagi pengusaha UMKM, pengaktifan kembali warung, toko, restoran, dan kafe, serta rehabilitasi pasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kementerian UMKM juga melakukan intervensi pasar dengan menggandeng sejumlah platform e-commerce untuk menghadirkan laman khusus bertajuk UMKM Bangkit, yang mempromosikan dan memasarkan produk-produk dari tiga provinsi terdampak bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa bencana yang terjadi telah menimbulkan kerugian sekitar Rp20,86 triliun di provinsi tersebut. Sektor UMKM termasuk yang paling terdampak karena banyak tempat usaha dan alat produksi mengalami kerusakan, disertai penurunan omzet yang signifikan.

“Masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam membayar cicilan kredit dan sebagian masih berada di pengungsian. Karena itu, upaya pemulihan ekonomi serta perhatian terhadap pengusaha UMKM terus menjadi prioritas kami,” ujar Bobby.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat bersama perbankan saat ini juga tengah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap dampak bencana guna mempercepat proses pemulihan UMKM. Program perlakuan khusus serta berbagai bentuk bantuan terus disalurkan agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat kembali pulih.

Sementara itu, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana secara efektif sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi pengusaha UMKM dapat segera diatasi dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergerak. (Ikhsan)

Menteri Maman saat memberikan motivasi dan penguatan kepada para pelaku usaha inklusif di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, Rabu (11/3), mengatakan Pemerintah berkomitmen memperkuat UMKM inklusif melalui pendampingan ekosistem usaha yang berkeadilan.

“Bentuknya antara lain pemberian legalitas usaha, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, pemasaran, hingga kemitraan dalam rantai pasok,” kata Menteri Maman.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, jumlah pengusaha disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 4,76 persen dari total pelaku UMKM atau setara dengan sekitar 1,3 juta pengusaha. Sementara itu, sebesar 64,5 persen usaha di Indonesia dimiliki oleh perempuan.

Menteri Maman menjelaskan pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025, kelompok pengusaha ultramikro yang tergolong miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas serta perempuan kepala keluarga, menjadi kelompok yang paling terdampak terhadap keberlangsungan usahanya.

Karena itu, pemulihan usaha bagi kelompok tersebut memerlukan peningkatan kapasitas usaha yang terintegrasi dengan ekosistem kewirausahaan serta didukung oleh pemanfaatan teknologi digital.

“Perempuan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai pilar keluarga, tetapi juga sebagai fondasi kekuatan ekonomi nasional,” kata Menteri Maman.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian UMKM bersama UMKMIndonesia.id menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan, kewirausahaan, serta manajemen usaha bagi 300 pengusaha mikro inklusif yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai. Pelatihan ini dilaksanakan di PLUT KUMKM Kota Medan.

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta akan melalui proses kurasi untuk mendapatkan pendampingan intensif sekaligus peluang terhubung dengan mitra usaha yang lebih besar dalam ekosistem bisnis nasional.

Selain program pelatihan, Kementerian UMKM juga menyalurkan bantuan melalui program #KitaJagaUsaha kepada 100 pelaku UMKM yang tergolong miskin atau berada pada kelompok desil 1–2 serta penyandang disabilitas.

Setiap penerima memperoleh bantuan usaha sebesar Rp1 juta serta paket sembako. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Kegiatan ini juga akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Barat yang turut terdampak bencana. Ke depan, tidak menutup kemungkinan akan diberikan pendampingan tambahan bagi UMKM yang dinilai masih membutuhkan dukungan,” kata Menteri Maman.

Lebih lanjut, Menteri Maman menyampaikan Kementerian UMKM terus menghadirkan berbagai program untuk mempercepat perlindungan dan pemulihan UMKM terdampak bencana.

Salah satunya melalui operasional Klinik UMKM Bangkit, yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, memperbaiki proses produksi, serta memperluas pemasaran agar aktivitas ekonomi mereka dapat kembali pulih.

Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 yang memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.

“Kami berharap para pengusaha mikro dapat diringankan bebannya, bangkit kembali, dan mengembangkan usahanya seperti sebelum bencana terjadi,” ujar Menteri Maman.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu penerima manfaat, Uhwaina Lubis, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha UMKM disabilitas.

“Saya berterima kasih kepada Menteri UMKM atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya merasa sangat bahagia karena UMKM disabilitas semakin diperhatikan,” ujarnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Dewi Natadiningrat, pendiri Rumah Difabel Sharaswaty yang menginisiasi program Difabelpreneur. Ia menilai bantuan yang diberikan akan sangat membantu para pelaku UMKM difabel untuk kembali mengembangkan usahanya.

“Alhamdulillah, kami sangat senang dengan kegiatan ini. Bantuan yang disalurkan tentu sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM difabel yang tergabung dalam komunitas kami,” tutur Dewi. (Ikhsan)

Melalui Program Padat Karya Tunai, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadirkan pemulihan yang bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga menghidupkan kembali penghidupan warga terdampak. Program ini tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur, tetapi juga memberikan kesempatan kerja dan penghasilan bagi masyarakat lokal, sehingga proses bangkit dari bencana dapat dirasakan secara bersama-sama.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat.

“Tugas kita salah satunya bersih-bersih, dan itu kita kerjakan 24 jam, di support penuh oleh TNI, Polri, dan masyarakat melalui pola padat karya. Kita harus bergerak cepat supaya perekonomian segera bergulir lagi. Masyarakat harus segera punya income kembali, apalagi banyak yang sebelumnya petani dan usahanya rusak akibat bencana,” kata Menteri Dody.

Di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau alat berat, Kementerian PU mengoptimalkan pekerja padat karya dengan dukungan peralatan berukuran kecil, sehingga proses pembersihan tetap efektif dan mampu menjangkau seluruh area terdampak hingga ke permukiman dan fasilitas umum.

Salah satu pekerja padat karya Tri Kurniawan, warga Karang Baru, Aceh Tamiang mengatakan selama dua pekan terakhir ikut membersihkan lumpur dan material sisa bencana, mulai dari lingkungan permukiman hingga fasilitas publik, termasuk kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, SMK 3 Aceh Tamiang, dan SMP Negeri 2 Karang Baru.

“Alhamdulillah, ada pekerjaan. Kita kan sudah tidak pekerjaan setelah banjir. Kemarin diajak kakak yang kerja di Huntara,” ujar Tri Kurniawan sambil terus mengayunkan cangkulnya.

Menurut Tri Kurniawan, upah yang diterimanya menjadi sumber penghidupan utama untuk membantu orang tua yang tidak lagi bisa bekerja akibat bencana. Sebagian penghasilannya bahkan disisihkan untuk membeli kebutuhan orang tua.

Rasa syukur terlibat padat karya Kementerian PU juga disampaikan Ikhsan Putra, warga Kuala Simpang. Menurut Ikhsan sejak bencana melanda harus menghentikan aktivitas ekonominya sebagai pedagang kecil makanan ringan. Kini, Ikhsan ikut terlibat dalam kegiatan pembersihan saluran drainase dan lingkungan fasilitas umum melalui program padat karya Kementerian PU.

“Sejak banjir, warung saya tidak bisa jalan karena rumah dan lingkungan kotor semua. Dengan ikut padat karya ini, saya bisa tetap punya penghasilan sambil membersihkan daerah sendiri,” tutur Ikhsan. Upah harian yang diterimanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus biaya sekolah anak-anaknya.

Berdasarkan data per 17 Januari 2026, Kementerian PU telah memberdayakan 44.954 orang tenaga kerja lokal melalui penanganan bencana berbasis Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Program ini menyasar wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus menjadi bantalan ekonomi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntara menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak dan aman.

“Kita juga sedang membangun huntara, total ada 1.606 unit. Targetnya sebelum masuk bulan Ramadhan selesai semua, itu sesuai arahan dari BNPB,” kata Menteri Dody saat Rakor Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Pembangunan huntara tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera Utara yakni Tapanuli Selatan sebanyak 431 unit serta di Provinsi Aceh meliputi 480 unit di Kabupaten Bener Meriah, 400 unit di Kabupaten Aceh Utara, 211 unit di Pidie Jaya dan 84 unit di Aceh Tamiang yang saat ini sudah selesai. Seluruh pembangunan dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan kecepatan, kualitas, dan keselamatan.

Dari sisi teknis, bangunan huntara menggunakan sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan yang dirancang kuat, cepat dibangun, serta tetap memberikan kenyamanan bagi penghuni. Sistem ini juga memungkinkan proses pembangunan dilakukan secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas bangunan.

“Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa kita pakai selama ini di mana-mana, dan sudah terbukti secara kualitas serta tahan lama,” ujar Menteri Dody.

Salah satu lokasi pembangunan huntara yang selesai hari ini (10/1/2026) berada di Kabupaten Aceh Tamiang 1 sebanyak 84 unit. Huntara ini dirancang untuk menampung sekitar 336 jiwa atau 84 kepala keluarga (KK) dalam satu kawasan. Setiap blok huntara dapat menampung hingga 12 KK atau sekitar 48 jiwa.

Kawasan huntara Aceh Tamiang juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang kebutuhan dasar penghuninya, antara lain toilet komunal, instalasi listrik dan pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi. Fasilitas ini disiapkan agar masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan layak selama masa tinggal sementara. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus bergerak cepat dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung penanganan bencana di Pulau Sumatera, khususnya pada sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

“Kami bergerak cepat untuk memastikan konektivitas tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian terpenuhi,” kata Menteri Dody.

Penambahan alat berat tersebut difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan, serta mendukung distribusi logistik di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Provinsi Aceh, tambahan alat berat meliputi 13 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 4 unit wheel loader, dan 5 unit dump truck, yang ditempatkan pada wilayah terdampak antara lain di Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya serta Aceh Tamiang.

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, ditambahkan 15 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit wheel loader, 2 unit dump truck, 1 unit bulldozer, dan 1 unit pickup untuk mendukung penanganan di antaranya pada ruas Tarutung–Sibolga. Di Provinsi Sumatera Barat, dilakukan penyesuaian kebutuhan lapangan dengan pengurangan 6 unit excavator serta penambahan 1 unit mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Selain alat berat, Kementerian PU juga memperkuat dukungan infrastruktur darurat melalui penambahan Jembatan Bailey. Saat ini Jembatan Bailey yang disiagakan menjadi 16 unit yang tersebar di Aceh dari 11 unit menjadi 14 unit.

Di Sumatera Utara, Jembatan Bailey tersedia 2 unit yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sementara itu di Sumatera Barat tidak terdapat Jembatan Bailey yang terpasang, setelah sebelumnya seluruh jembatan darurat telah ditarik seiring pulihnya akses.

Kementerian PU memastikan seluruh sumber daya yang dimobilisasi akan terus dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, membuka kembali konektivitas wilayah, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. (*)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor agar proses pemulihan berjalan cepat dan efektif.

“Kami terus bergerak mengerahkan personel dan alat berat secara masif serta menggandeng BUMN Karya dan dibantu TNI agar penanganan pascabencana di Aceh Tamiang dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Saat ini masih difokuskan pada pemulihan aksesibilitas, membersihkan kawasan terdampak, dan memastikan aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal,” kata Menteri Dody.

Pendidikan menjadi sektor prioritas dalam penanganan pascabencana karena sekolah bukan hanya ruang belajar, tetapi juga simbol harapan dan masa depan generasi muda. Melalui kerja kolaboratif lintas sektor, Kementerian PU memastikan lingkungan sekolah terbebas dari lumpur, sampah, dan material sisa bencana sehingga siswa dan tenaga pendidik dapat kembali beraktivitas dengan nyaman.

Berdasarkan data penanganan bencana di Sumatera per hari ini (29/12/2025), Kementerian PU melibatkan BUMN Karya PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pembersihan di sejumlah sekolah, antara lain SMP Swasta Islam Ma’arif, SD Negeri 1 Kuala Simpang, serta SMK Maimun Habsyah. Pekerjaan difokuskan pada pembersihan ruang kelas, halaman sekolah, saluran drainase, dan area pendukung lainnya yang terdampak bencana.

Selanjutnya PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk melakukan pembersihan di MIN 2 Aceh Tamiang, SMP Negeri 2 Karang Baru, serta SMK Negeri 3 Karang Baru. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk turut terlibat melaksanakan pembersihan di SD Negeri 2 Karang Bundar dan SD Negeri 1 Karang Baru. Seluruh kegiatan dilakukan secara terpadu bersama personel Kementerian PU dan TNI di lapangan.

Untuk mendukung percepatan pekerjaan, dikerahkan berbagai peralatan seperti dump truck, wheel loader PC 200, excavator PC 75 dan PC 200, serta peralatan manual berupa sekop, plastik bag, alat sikat, alat pel, dan gerobak arko.

Pemulihan sarana pendidikan menjadi salah satu prioritas penanganan di daerah terdampak bencana. Dengan memastikan sekolah kembali berfungsi, pemerintah hadir menjaga keberlanjutan proses belajar, stabilitas psikososial anak-anak, serta kepercayaan masyarakat. Kementerian PU terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memastikan infrastruktur dasar, termasuk sarana pendidikan, dapat segera pulih dan kembali melayani masyarakat secara optimal. (Ichan)

Sejak menerima laporan awal, Kementerian Pariwisata bergerak cepat dan
berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas,
Kementerian Luar Negeri, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, otoritas
kesyahbandaran, Pemerintah Daerah, serta Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol di
Jakarta untuk mendukung proses pencarian dan penanganan pasca kejadian.

Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, Kapal Phinisi Putri Sakina tenggelam
di Perairan Selat Padar diduga terkena gelombang seJnggi 2 meter yang
mengakibatkan mesin maJ. Masih belum ditemukan wisatawan yang
merupakan empat warga negara Spanyol. Korban dicurigai terjebak di dalam
kamar. Empat Warga Spanyol yang belum ditemukan itu adalah Fernando
MarJn Careras, pelaJh sepak bola Wanita Valencia CF, beserta keJga anaknya.
Sementara 7 penumpang beserta awak kapal dilaporkan berhasil diselamatkan
dalam musibah ini.

Kementerian Pariwisata RI terus mengambil langkah-langkah akJf dan
terkoordinasi menyusul insiden kecelakaan kapal wisata di perairan Labuan Bajo,
Nusa Tenggara Timur.

“Kami telah mengirimkan Staf Ahli Menteri serta pejabat Badan Pelaksana
Otorita Labuan Bajo Flores untuk secara langsung memantau dan berkoordinasi
dengan operasi pencarian dan penyelamatan yang dilaksanakan oleh Basarnas di
lapangan,” kata Menteri Pariwisata, WidiyanJ Putri Wardhana.

Secara kelembagaan, Kementerian Pariwisata juga telah berkoordinasi dengan
Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta untuk menyampaikan ungkapan empaJ dan
duka cita yang mendalam, sekaligus menawarkan dukungan dan bantuan yang
diperlukan dalam penanganan pasca-kejadian.

Menteri Pariwisata telah menugaskan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen
Krisis, Kepala Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, serta Direktur
Politeknik Pariwisata Bali untuk mendampingi keluarga korban, tentu dengan
menghormaJ persetujuan keluarga dan koordinasi dengan Kedutaan Besar
Spanyol di Jakarta.

“Berdasarkan komunikasi resmi antara Kementerian Pariwisata dan Kedutaan
Besar Spanyol, Pemerintah Spanyol menyampaikan apresiasi dan terima kasih
atas upaya cepat serta profesional Jm penyelamat Indonesia. Fokus bersama
saat ini adalah memaksimalkan pencarian terhadap empat korban yang hingga
kini masih dinyatakan hilang,” jelas Menteri WidiyanJ.

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tim SAR akan melanjutkan
operasi pencarian selama tujuh hari, dengan evaluasi berkala berdasarkan
kondisi cuaca dan keselamatan Jm di lapangan.

Sebagai langkah pencegahan, otoritas kesyahbandaran di bawah Kementerian
Perhubungan, telah menetapkan larangan sementara pelayaran kapal wisata di
perairan Labuan Bajo dan Kepulauan Komodo, terhitung sejak 26 Desember
hingga 1 Januari 2026 atau sampai dengan pengumuman lebih lanjut.

Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya untuk mengutamakan
keselamatan wisatawan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memasJkan
penanganan kejadian ini dilakukan secara transparan, humanis, dan bertanggung
jawab. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sektor sumber daya air menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan bencana di Aceh.

“Kami memprioritaskan normalisasi sungai, pengamanan tanggul, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Penanganan di bidang sumber daya air ini sangat krusial untuk melindungi keselamatan warga sekaligus mempercepat pemulihan wilayah,” ujar Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, penanganan bencana di Aceh dilakukan secara paralel dengan pemulihan infrastruktur lainnya. “Atas arahan Bapak Presiden, seluruh jajaran Kementerian PU bergerak cepat dan terkoordinasi. Kami memastikan infrastruktur sumber daya air dapat kembali berfungsi optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mencegah bencana lanjutan,” tambah Menteri Dody.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian PU mengupayakan penyediaan air baku melalui rencana pembangunan 24 titik sumur bor sesuai arahan BPBD setempat. Untuk mendukung penanganan tersebut, 6 unit mesin bor telah dimobilisasi, dan 2 unit mesin bor tersebut telah berada di Aceh Tamiang, 2 unit dari Banda Aceh, 1 unit dari Aceh Utara, serta 1 unit mobil bor (KOKEN) dari Aceh Barat Daya. Seluruh peralatan tersebut akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.

Selain penyediaan air bersih, Kementerian PU melalui unit teknis bidang sumber daya air juga melakukan normalisasi sungai dan penanganan darurat pada sejumlah alur sungai yang terdampak banjir bandang dan sedimentasi di wilayah Aceh. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kapasitas tampung sungai serta mengurangi potensi banjir susulan.

Selain Aceh Tamiang, dukungan bidang sumber daya air juga disalurkan ke beberapa kabupaten lain di Aceh. Di Kabupaten Pidie, Kementerian PU mengerahkan 1 mobil tangki air dan 5 hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sementara di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya, disiapkan satu mobil tangki air dengan total 13 hidran umum.

Di Kabupaten Gayo Lues, penguatan layanan air bersih dan sanitasi dilakukan melalui pengerahan 2 mobil tangki air, 10 hidran umum, serta fasilitas sanitasi pendukung. Kabupaten Aceh Tenggara menerima dukungan berupa dua mobil tangki air, 15 hidran umum, serta 1 unit vacuum untuk penanganan sanitasi darurat.

Adapun di Kabupaten Aceh Timur, Kementerian PU menyalurkan bantuan air bersih melalui satu mobil tangki air dengan distribusi hidran umum berkapasitas 2.000 liter ke lima desa terdampak, yakni Alue Buloh 1, Matang Rayeuk, Matang Seupeng, Bantaian, dan Titi Baroeh.

Seluruh langkah penanganan bidang sumber daya air tersebut terus dilakukan secara intensif oleh Kementerian PU guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi serta risiko bencana susulan dapat diminimalkan. “Dengan percepatan penanganan ini, diharapkan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat di Provinsi Aceh dapat segera pulih secara berkelanjutan,” tandas Menteri Dody. (Ichan)

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan Kokola bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Dompet Dhuafa, Kapal Forum Zakat (FOZ), distributor Kokola wilayah Aceh dan Sumatera Barat, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

PR & Communication Manager Kokola Group Andi Fian Octavia mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Duka Sumatera adalah duka kita bersama. Melalui program CSR ini, Kokola berharap dapat membantu para korban untuk tersenyum kembali serta semoga dapat mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” ujar Andi Fian Octavia dalam keterangannya, Selasa.

Ia menambahkan bantuan berupa biskuit dipilih karena mudah didistribusikan dan dapat langsung dikonsumsi oleh para korban, terutama anak-anak dan keluarga yang berada di pengungsian.

Kokola juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menguatkan dan mendoakan keselamatan bagi para korban bencana.

“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit,” kata Andi Fian.

Program bantuan ini, tambah dia, merupakan bagian dari komitmen Kokola Group untuk terus hadir dan berkontribusi dalam upaya kemanusiaan, khususnya saat terjadi bencana di berbagai daerah di Indonesia.

Biskuit Kokola tersedia di  TikTok Live @Biskuitkokola, Alfamart, Indomart dan Informasi terkait produk dari Biskuit Kokola, dapat mengujungi Website di www.kokola.co.id, TikTok BiskuitKokola, Instagram @biskuitkokola, Facebook Biskuit Kokola, dan X @biskuit_kokola. (Ichan)