Dampak bencana menyebabkan tanggul hulu kanan pelintas Gondoruso jebol sepanjang kurang lebih 50 meter, mengakibatkan akses jalan desa terputus serta merusak lahan pertanian warga seluas 2 hektare. Jembatan Limpas Gondoruso yang berada di bawah kewenangan provinsi terdampak langsung dan sempat mengganggu konektivitas antarwilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo telah menginstruksikan balai-balai teknis terdekat untuk membantu pemulihan infrastruktur, terumata akses bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan warga.

“Kementerian PU bergerak cepat dengan mengerahkan alat berat untuk memastikan akses warga, terutama anak-anak sekolah dan kegiatan ekonomi masyarakat, dapat segera pulih. Infrastruktur dasar harus segera kembali berfungsi agar aktivitas sosial dan ekonomi tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Pada Senin, 2 Februari 2026, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas mulai melakukan penanganan di lapangan mengingat kondisi cuaca cerah dan aliran sungai telah berangsur surut. Sebagai langkah percepatan, dilakukan mobilisasi alat berat berupa 2 unit excavator dan 1 unit dump truck dari BBWS Brantas, serta 1 unit excavator dan 1 unit dump truck dari BBPJN Jawa Timur–Bali.

Penanganan difokuskan pada kawasan sekitar Jembatan Limpas Gondoruso yang menjadi akses utama warga Dusun Liwek dan Dusun Glendang Petung. Ruang lingkup penanganan meliputi pembersihan alur sungai dari material lahar, perbaikan tanggul yang jebol, serta perbaikan oprit Jembatan Limpas Gondoruso yang putus.

Seluruh pekerjaan dilakukan secara terpadu dengan berkoordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Lalu lintas warga masih dapat berlangsung secara fungsional melalui jalur alternatif yang melintasi area persawahan. (Ichan)

Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal sekaligus menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang guna mengurangi risiko banjir berulang. Sungai Aek Garoga menjadi salah satu titik prioritas penanganan pascabanjir yang terjadi pada November 2025, dengan fokus pada normalisasi alur sungai dan pengamanan infrastruktur di sekitarnya.

Dalam penanganan darurat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan telah mengerahkan 8 unit excavator PC 200, 2 unit excavator long arm, dan 1 unit excavator capit untuk melakukan normalisasi sedimentasi sungai serta pembersihan material kayu dan debris yang menyumbat alur sungai.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan di Aek Garoga tidak hanya ditujukan untuk pemulihan pascabanjir, tetapi juga untuk memastikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan fungsi sungai dalam jangka panjang.

“Penanganan banjir ini tidak hanya bersifat sementara. Kita harus memastikan alur sungai kembali berfungsi dengan baik, sedimen dan debris dibersihkan, serta infrastruktur di sekitarnya, termasuk jembatan dan permukiman warga, benar-benar aman. Semua langkah yang kita ambil harus berbasis kajian teknis agar mampu mengurangi risiko banjir berulang,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat setempat dalam percepatan penanganan darurat. “Penanganan darurat ini terus dipercepat dan dikawal bersama. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, dan kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh warga yang terdampak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi menjelaskan bahwa strategi utama penanganan di Aek Garoga adalah membuka alur sungai yang tertutup oleh sedimentasi dan tumpukan kayu-kayu di sungai

Adanya alur sungai baru yang terbentuk akibat bencana banjir, disiapkan menjadi tempat menampung air apabila terjadi banjir di masa datang.

BBWS Sumatera II juga tengah menyiapkan rencana pembangunan sabo dam sebagai bagian dari pengendalian sedimen di hulu sungai. “Kalau sabo dam terbangun, jembatan akan lebih aman. Secara perhitungan, kapasitas sungai ini sebenarnya memadai untuk debit banjir, namun masalah utamanya jembatan tertutup debris sehingga aliran air mencari alur baru,” lanjut Ferry.

Feriyanto juga menyampaikan bahwa pembersihan pascabanjir telah dilakukan sejak awal bencana. “Pada hari keempat setelah bencana, dari jembatan pertama hingga sekitar 1,5 kilometer sudah kami bersihkan. Kawasan Garoga ini berada di dekat permukiman warga, sehingga penanganan harus cepat dan tepat agar aktivitas masyarakat bisa segera pulih,” ujar Ferry.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus melanjutkan penanganan darurat sekaligus menyiapkan solusi permanen pengendalian banjir di Aek Garoga guna meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang. (Ichan)

Di tengah kondisi itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo datang langsung ke Desa Landuh pada Rabu, 24 Desember 2025. Tanpa ragu, Menteri Dody menyusuri sudut-sudut desa yang masih tertutup lumpur dengan membonceng sepeda motor. Tanpa pengawalan ketat, Menteri Dody menyapa warga dan mendengarkan langsung cerita mereka tentang hari-hari sulit pascabencana.

Warga menyampaikan bahwa sebelum kunjungan tersebut, belum ada pejabat negara yang meninjau langsung kondisi Desa Landuh. Kehadiran Menteri Dody menjadi penguat tersendiri bagi masyarakat bahwa negara hadir hingga ke pelosok desa yang terdampak paling parah.

Menteri Dody mengatakan, percepatan pembersihan, khususnya fasilitas umum menjadi prioritas agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat Aceh Tamiang dapat segera pulih.

“Kita semua ingin memastikan masyarakat terdampak bencana tidak berlama-lama berada dalam kondisi sulit,” kata Menteri Dody.

Usai berkeliling desa dan menyerap aspirasi masyarakat, Menteri Dody langsung memerintahkan unit teknis Kementerian PU untuk bergerak cepat. Alat berat dikirimkan ke lokasi guna membantu pembersihan lumpur, terutama di jalan-jalan lingkungan yang menjadi urat nadi aktivitas warga.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada kunjungan pertama. Pada Selasa, 20 Januari 2026, Menteri Dody kembali mengunjungi Desa Landuh untuk memastikan bahwa penanganan benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hasilnya, pembersihan telah dilakukan secara signifikan, khususnya pada jalan-jalan lingkungan desa yang kini sudah dapat dilalui kembali.

Kepala Desa Landuh Helmi menyampaikan apresiasi dan terima kasih langsung kepada Menteri Dody atas perhatian dan tindak lanjut yang dilakukan Kementerian PU. Helmi menggambarkan perubahan yang dirasakan warganya, dari kondisi jalan yang sebelumnya tertutup lumpur hingga kini kembali bisa dilalui, sehingga aktivitas masyarakat dan roda ekonomi perlahan mulai bergerak kembali.

“Sekarang warga sudah bisa beraktivitas, anak-anak bisa melintas, dan kegiatan ekonomi mulai hidup lagi,” ujarnya.

Pertemuan Menteri Dody dengan Kepala Desa menjadi bukti menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU dalam memastikan penanganan pascabencana tidak hanya berhenti pada respons awal, tetapi berlanjut hingga masyarakat benar-benar merasakan pemulihan dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Menteri Dody menyampaikan pesan keteguhan kepada masyarakat Desa Landuh dan mengajak warga untuk tetap sabar dan tabah menghadapi cobaan, terus berdoa, serta menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya hadir dan membantu sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Kita hadapi ini bersama. Negara tidak akan nenunggalkan bapak-bapak,” pesan Menteri Dody kepada warga. (Ichan)

Yang pasti, bukan salah Tuhan. Bukan juga salah alam. Anak kecil tahu: “banjir terjadi akibat ulah manusia”. Ini pengetahuan dasar. Gak perlu bantahan para pejabat dan penjelasan para ahli lingkungan. Beda dengan gempa dan sunami, tak ada kemampuan manusia untuk terlibat.

Lalu, siapa dibalik bencana sumatera ini? Kita semua tahu jawabannya. Pihak yang terlibat adalah pemilik perusahaan yang menebang hutan. Legal, maupun ilegal. Pemilik perusahaan tidak sendirian. Mereka tak akan mampu menebang hutan, juga tak akan bisa membuka lahan tambang tanpa melibatkan para pejabat di institusi pemerintahan. Juga aparat. Kita sering menyebutnya oknum. Tapi, keterlibatan ini seringkali bersifat struktural dan sistematis (terencana). Jika hanya “oknum”, mengapa penebangan hutan dan pembukaan lahan tambang selalu terstruktur, dilakukan secara masif (di berbagai wilayah) dan terencana? Masih tepatkah menyebut oknum?.

Seorang kepala dinas ESDM dari salah satu wilayah tambang pernah saya tanya: ada berapa perusahaan tambang di wilayah ini yang punya IUP (Ijin Usaha Pertambangan)? Dia jawab: sekitar 300. Tapi, ada lebih dari 1000 penambang di sini yang tidak punya IUP, katanya. Maksudnya ilegal, tanyaku. Betul, jawabnya.

Inilah gambaran praktek tambang di wilayah hutan Indonesia. Jumlah tambang ilegal lebih banyak dari tambang legal. Bisa tiga hingga empat kali lipat. Yang legal saja seringkali bermasalah terkait data, prosedur, syarat dan tanggung jawab reklamasinya, apalagi yang ilegal.

Ilegal mining ini berlaku di tambang batubara, emas, nikel, dan timah. Emoat tambang ini yang paling seksi. Selain sejumlah tambang lain seperti tembaga, bauksit, galian C, dll. Hutan lindung dan hutan konservasi rusak parah karena ekoploitasi tambang-tambang ini.

Dan yang tidak kalah dahsyatnya adalah transformasi hutan ke sawit dan sejenisnya. Jumlahnya puluhan juta hektar.

Hasil dari praktek deforestasi, penambangan ilegal dan tambang legal ber-IUP, yang banyak dimanipulasi ini telah mengakibatkan bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia. Tidak terhitung lagi berapa ratus ribu nyawa telah hilang, rumah hanyut, infrastruktur dan jalan rusak. Data bencana lengkap dengan kerugian, kerusakan dan kematian di berbagai wilayah bisa di-googling. Sumatera hanya salah satunya. Sebelumnya, bencana menjadi rutinitas tahunan, bahkan bulanan.

Banjir dan longsor yang diikuti dengan kematian warga yang tinggal di sekitar hutan sudah seperti ritual. Bahkan beberapa kali terjadi setiap tahunnya. Dari skala kecil hingga besar. Dampaknya mematikan, memiskinkan, menguras uang negara dan merusak segalanya.

“Setiap bencana selalu mendatangkan empati, tapi bukan solusi.” Penebangan hutan jalan terus, penambangan ilegal semakin liar dan vulgas.

Setiap bencara datang selalu disambut dengan ucapan duka, bantuan dan doa. Ini tidak salah dan harus terus dilanjutkan. Tapi, ucapan dan bantuan bukan solusi. Itu semua tak akan mampu menghentikan bencana banjir. Minggu depan, bulan depan dan tahun depan bencara rutin akan terus datang dan mengambil puluhan hingga ribuan nyawa manusia. Itulah Indonesia.

Mereka yang mati bukan para penebang hutang, bukan keluarga pemilik tambang, bukan saudaranya menteri kehutanan, ESDM dan menteri lingkungan hidup. Mereka juga bukan dari keluarga aparat yang mencari tambahan rizki di luar gaji. Mereka bukan juga keluarga bupati, gubernur, kepala dinas, para pejabat dan pimpinan partai. Bukan. Mereka yang mati adalah warga miskin yang hidup di pinggiran hutan dan sungai. Mereka telah lama terpinggirkan oleh kebijakan negara, mati juga diterjang banjir.

Sampai kapan negara membiarkan bencana ini? Semua orang tahu perusahaan mana saja yang harus bertanggun jawab? Rakyat juga tahu institusi mana yang kongkalikong, terlibat dan jadi back up perusahaan-perusahaan itu.

Kabarnya, presiden telah mengantongi identitas sejumlah perusahaan dan nama-nama pejabat yang terlibat. Kita tunggu ekskusinya.

Bencana banjir bukan ulah satu orang. Tapi ulah sejumlah kelompok usaha yang kolaborasi dengan “oknum” kekuasaan dan aparat. Gak bisa dikerjakan sendiri tanpa sinergi pemilik modal dan para pejabat di tingkat elit maupun daerah. Dikerjakan secara sistematis dan terstruktur.

“Mustahil” mereka bisa dimintai tanggung jawab. Terlalu kuat. Punya ases kekuasaan. Bahkan sebagian merupakan bagian dari kekuasaan itu sendiri. Anda berkhayal jika masih berpikir ada pihak yang bisa dituntut untuk bertanggung jawab. Itu kategori khayalan tingkat tinggi. Kenapa? Karena hampir semua terlibat. Hampir semua terima setoran. Ada bagi-bagi hasil jarahan hutan dan tambang. Entah apapun istilah dan sandi yang mereka bikin. Bagi-bagi hasil itu pasti. Seberapanya, itu bergantung kesepakatan dan hasil nego. Bergantung posisi dan jabatan. “Tidak ada makan siang sendirian bro !”

Di atas wilayah yang terkena bancana banjir Sumatera itu, ada perusahaan-perusahaan yang nama-namanya mulai beredar. Itu milik siapa, masyarakat mudah mengenaliinya. Juga siapa-siapa komisarisnya, itu menjadi petunjuk untuk mengetahui para backing. Anda juga mudah mengetahuinya. Googling,

Jika anda berpikir lebih jauh lagi, bahwa bencana banjir akibat deforestasi ini tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan hampir seluruh wilayah Indonesia. Apakah bencana yang semakin rutin menyapa negara ini, lalu membuat negara sadar dan melakukan evaluasi nasional?

Anda berhak pesimis. Sebab, pesimisme anda punya alasan historis.

Jakarta, 19 Desenber 2025.