Jakarta – Upaya menggelar awarding bagi perusahaan berlabel BUMD di lingkungan DKI Jakarta itu, sebagai apresiasi AMKI, khususnya AMKI DKI Jaya, untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap prestasi dan kinerja baik yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berlabel BUMD di lingkungan DKI Jakarta.

“AMKI sebagai organisasi media, mendorong kepada perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMD untuk menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik. Prestasi yang bagus dan kinerja yang baik, akan menjadi tolak ukur untuk diberikan penghargaan oleh AMKI dalam ajang BUMD Awards 2026 tersebut,” ujar Heryanto, SE, Ketua AMKI Jaya, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Penyelenggaraan “BUMD AWARDS 2026” rencananya akan dihelat pada bulan Agustus 2026. Mengenai tanggal dan tempat penyelenggaraan, Heryanto dan jajaran pengurus AMKI Jaya mengaku belum menentukan waktu pastinya. “Namun, yang pasti, akan digelar pada bulan Agustus 2026 mendatang,” tegas pemilik portal berita Semarak.co usai menggelar meeting AMKI Jaya untuk pemantapan rencana tersebut.

Terhadap rencana tersebut, Didang Sasmita menyambut baik rencana menggelar awarding itu. ‘”Sangat mengapresiasi keguyuban AMKI Jaya dan kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat. Yang penting harus dilaksanakan secara logis dan profesional,” ujar Penasihat AMKI DKI Jaya usai mengikuti meeting AMKI Jaya yang digelar Jumat siang di restoran Wong Solo, Jakarta Selatan.

Didang pun mendorong agar rencana pemberian penghargaan kepada perusahaan BUMD berjalan dengan lancar dan baik. “Acara harus berjalan sesuai rencana,” ujar wartawan senior yang telah berpengalaman dalam menggelar awarding di berbagai bidang.

“Ada dua yang harus diperhatikan, yakni adalah acara yang baik dan penilaian dari berbagai sisi dan kriteria (perusahaan BUMD) nanti disimpulkan yang terbaik,” ucap Didang.

Di kesempatan yang sama, Achmad Ichsan, pengurus teras AMKI Jaya, memberi kabar bahwa penggodokan untuk acara penghargaan tersebut sudah dipersiapkan secara baik oleh para pengurus AMKI Jaya. “Sudah kita godok dengan detail acara itu. Format dan kemasannya seperti apa, kita lihat saja nanti,” ujar Ichsan.

Fadly, Sekretaris Umum AMKI Jaya, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia dalam ajang “BUMD AWARDS 2026” menyatakan optimistis terhadap rencana menghelat acara prestisius tersebut. “Garis besarnya sudah kita bahas. Pembahasan lebih detail, akan kita matangkan di meeting mendatang,” katanya.

Sejumlah agenda lain juga tengah digodok oleh AMKI Jaya. Selain
“BUMD AWARDS 2026”, cetus Heryanto, akan digelar juga acara yang berkaitan dengan lembaga Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) DKI Jakarta.

Selain itu, lanjut Heryanto, AMKI Jaya juga akan menggelar acara yang bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kemenekraf.

Beberapa acara lain juga tengah digodok oleh jajaran AMKI Jaya, antara lain, seperti “HARKOPNAS 2026”, dengan format Talk show. “Detailnya nanti kita beberkan. Nanti saja,” tukas Heryanto, mantan Ketua Forwakop di lingkungan Kementerian Koperasi tersebut.

Ajang ini menobatkan 11 perempuan dari berbagai bidang sebagai figur inspiratif yang dinilai berkontribusi dalam kepemimpinan, kebijakan publik, hingga kerja-kerja kemanusiaan.

Mengusung tema “Perempuan Tangguh”, pemberian penghargaan ini tidak sekadar seremoni, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk memperkuat peran perempuan dalam ekosistem media, komunikasi, dan ruang publik yang terus berubah akibat arus digitalisasi.

Ketua Umum AMKI, Ir. Tundra Meliala, MM, GRCE, CPCC, mengatakan semangat Raden Ajeng Kartini menjadi landasan utama penyelenggaraan penghargaan tersebut.

Menurut dia, kemajuan bangsa tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif perempuan dalam pendidikan, pemikiran, dan kepemimpinan.

“Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi ikhtiar untuk mengangkat, mengakui, dan memperkuat peran perempuan Indonesia di berbagai sektor strategis,” ujar Tundra dalam sambutannya.

Ia menambahkan, di tengah konvergensi media dan transformasi digital yang berlangsung cepat, perempuan kini semakin menempati posisi penting, mulai dari ruang redaksi, institusi pemerintahan, hingga lini terdepan dalam penanganan krisis sosial dan kemanusiaan.

AMKI sendiri berdiri pada 2025 sebagai respons atas dinamika industri media berbasis teknologi. Dalam kurun waktu satu tahun, organisasi ini telah menjalankan sedikitnya 33 program, dengan AMKI Kartini Award sebagai program ke-33.

“Perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi penentu arah masa depan ekosistem informasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Tundra.

Acara penganugerahan diwarnai pula alunan musik bambu dari grup Pinkan Kolintang. Sementara itu, logo AMKI Kartini Award yang menampilkan potret Kartini bernuansa emas dimaknai sebagai simbol keberanian berpikir maju, keunggulan, serta nilai luhur yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Pada penyelenggaraan perdana yang didukung BTN, Paragon, Astra Infra, Xaviera Global Synergy, dan Kokola ini, AMKI menetapkan sembilan kategori penghargaan, yakni Kepemimpinan Nasional, Penggerak Kebijakan Publik, Pengabdian Negara, Bhayangkara Inspiratif, Penggerak Sosial Kemasyarakatan, Tokoh Pemberdayaan Masyarakat, Profesional dan Inovator, Inspirasi Ketahanan dan Kemanusiaan, serta Lifetime Achievement.

Kesembilan kategori tersebut mencerminkan luasnya kontribusi perempuan Indonesia, dari tingkat pusat hingga akar rumput. Dari kategori itu, terpilih 11 penerima penghargaan, meliputi:

1.⁠ Inspektur Daerah Provinsi Banten, Dr. Dra. Hj. Sitti Ma’ani Nina, M.Si., CGCAE, sebagai Penggerak Integritas dan Kepemimpinan Perempuan di Sektor Pemerintahan

2. Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, sebagai Pemberdaya Perempuan dan Penguat Ketahanan Keluarga

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS, sebagai Pelopor Layanan Kesehatan untuk Masyarakat

4.⁠ ⁠⁠Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Dr. Shinta Purwitasari, S.H., S.T., M.H., QRMP, sebagai Penggerak Pendidikan dan Keadilan Agraria

5.⁠ ⁠Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Siti Fauziah, SE., M.M, sebagai Pengawal Demokrasi dan Transformasi Kelembagaan Negara

6.⁠ ⁠Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2024–2029, Ir. Diana Kusumastuti, M.T, sebagai Penggerak Infrastruktur Berkelanjutan

7.⁠ ⁠Pengusaha kosmetik dan filantropis Indonesia pendiri Wardah, Dr. (HC) Dra. Hj. Nurhayati Subakat, sebagai Wirausaha Visioner dan Penggerak Kemandirian Perempuan

8.⁠ ⁠Founder & CEO PT. Xaviera Global Synergy, Wilda Yanti, sebagai Inovator Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan Global

9.⁠ ⁠ANGGOTA DEWAN PERS, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si, sebagai Literasi Digital dan Penjaga Etika Informasi Publik

10.⁠ ⁠Anggota DPRA Aceh dan Istri Gubernur Aceh, Ibu Salmawaty, SE., M.M, sebagai Penggerak Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga

11.⁠ ⁠Kabagrenmin Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian, S.H., M.H., M.M, sebagai Bhayangkara Tangguh dalam Penegakan Hukum dan Kepemimpinan

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Amurwani Dwi Lestariningsih, yang mewakili Menteri P3A Dra Hj. Arifatul Chori Fauzi, MS, membuka acara ini, menilai para penerima penghargaan sebagai representasi “Kartini masa kini” yang tidak hanya memiliki gagasan maju, tetapi juga mampu mewujudkannya dalam tindakan nyata.

“Penghargaan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi berkembang menjadi gerakan moral dan sosial yang menginspirasi semakin banyak perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan memimpin perubahan,” ujarnya.

Melalui ajang ini, AMKI menegaskan bahwa penguatan peran perempuan bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya saing di era digital. (Ikhsan)

Hal itu dikatakan Direktur Consumer Bank Syariah Nasional (BSN), Mochamad Yut Penta, yang diwakili oleh Kepala Divisi Komersial BSN, Veri, di kesempatan menjadi pembicara dalam talkshow bertema “Lebih Berkah Pembiayaan Syariah Bagi Pelaku UMKM Produk Halal” sekaligus Buka Puasa Bersama AMKI (Talkshow dan Santunan) yang digelar Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) DKI Jaya, di Harper Hotels, Cawang, Jakarta, Kamis 26/2/2026.

Skema pembiayaan syariah, lanjut Very, dapat memberikan alternatif permodalan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik.

“Bank syariah dapat mengintegrasikan pembiayaan dengan program pendampingan usaha, sehingga pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga penguatan kapasitas manajerial dan keberlanjutan bisnisnya,” tuturnya di depan jajaran pengurus AMKI Jaya, AMKI Pusat, pelaku UMKM dan anak-anak yatim yang secara khusus diundang AMKI Jaya untuk menerima santunan.

Di sisi lain, bank syariah juga berperan dalam memperkuat ekosistem halal melalui sinergi dengan regulator, lembaga sertifikasi, dan pemangku kepentingan lainnya, imbuh Very.

Lebih jauh Very memaparkan, perkembangan Bank Syariah Nasional beserta berbagai skema pembiayaan berbasis akad syariah, ramah bagi pelaku UMKM, mulai dari modal kerja, pembiayaan usaha, hingga program subsidi pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pembiayaan syariah menyesuaikan cash flow usaha sehingga lebih fleksibel dan tidak memberatkan pelaku usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan halal.

Bank syariah, khususnya BSN, lanjut Very, juga memberikan dukungan pembiayaan untuk proses sertifikasi halal, pengembangan produk, hingga ekspansi pasar menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMKM halal.

Dalam kesempatan talkshow itu, Muhammad Aqil Irham selaku Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mengatakan bahwa BPJPH terus memperluas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat akses sertifikasi halal bagi UMKM.

Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

Warteg Hingga Kosmetik Bakal Wajib Halal

Lebih jauh Muhammad Aqil Irham, juga menyinggung bahwa semua produk yang mempunyai unsur hewani bakal wajib menggunakan label halal. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“Wajib halal. Sepanjang yang mempunyai unsur hewan wajib halal. Itu amanah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014,” kata Aqil.

Penyelenggaraan JPH, lanjut Aqil, dilakukan oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama RI.

“Warteg wajib sertifikasi halal. Rumah potong hewan wajib sertifikat halal. Minuman teh, jeruk nipis dan obat-obatan wajib halal,” tegasnya.

“Kosmetik dari bayi sampai nenek wajib sertifikat halal. Itu sudah wajib halal.
Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita pakai kosmetik,” tambahnya.

Transformasi otoritas label halal, ujar Aqil lagi, adalah dipegang BPJPH sejak tahun 2019. Saat dipegang Majelis Ulama Indonesia (MUI), sertifikasi halal bersifat voluntir.

“Saat di MUI sifatnya voluntir. Mau urus halal monggo. Tapi setelah UU No. 33 wajib. Wajibnya secara bertahap. Mulai 2021 sampai 2026 untuk barang kosmetik dan makanan,” tukasnya dalam talkshow yang dimoderatori oleh Agung Sudjatmoko.

Penguatan sinergi dan prinsip syariah senada dengan Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Sudaryano R Lamangkona.

Ia menegaskan, pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penguatan UMKM, termasuk melalui pembiayaan syariah.

“Kita harus bersama-sama membangun UMKM untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional,” ujarnya dalam kata sambutannya.

Menurut Sudaryano, dukungan pembiayaan yang inklusif dan sesuai prinsip syariah menjadi instrumen penting untuk memperkuat UMKM produk halal.

“Saya berharap AMKI juga terus berperan aktif dalam mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya pembiayaan syariah serta penguatan UMKM halal kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Ketua AMKI Jaya, Heryanto SE dalam kata sambutannya menyebut, antusiame yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta terhadap peran serta AMKI dalam menyosialisasikan berbagai programnya,
menurutnya sangat baik dan sinergis.

“Penguatan UMKM atau pun produk halal, misalnya, bisa disinergikan dengan peran AMKI sebagai penyampai informasi kepada masyarakat luas agar sampai dengan detail dan benar,” ujar mantan Koodinator Forwakop Kementerian Koperasi yang juga Pemimpin Redaksi portal berita Semarak.co, menutup perhelatan yang berlangsung sukses. (Ichan)

AMKI memilih menundukkan kepala, menabur doa, dan merawat ingatan kolektif melalui ziarah ke makam dua pahlawan pers nasional, BM Diah dan Rosihan Anwar, yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan.

Ziarah tersebut menjadi ruang perenungan bersama insan pers lintas platform, baik media cetak, elektronik, maupun digital, untuk kembali meneguhkan arah, etika, dan tanggung jawab jurnalisme Indonesia di tengah derasnya arus perubahan zaman.

Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala, memimpin langsung prosesi ziarah didampingi Ketua Dewan Pengawas AMKI Marsekal Madya TNI Purnawirawan Dede Rusamsi, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Ketua AMKI DKI Jakarta Heryanto, Ketua AMKI Jawa Barat Catur Aziyanto, serta jajaran pengurus pusat dan daerah lainnya.

Tundra menegaskan, pemilihan makam BM Diah dan Rosihan Anwar bukanlah kebetulan. Keduanya adalah representasi dua pilar utama sejarah pers nasional, yakni semangat perjuangan dan keberanian moral dalam menyuarakan kebenaran.

“Pers Indonesia lahir dari perbedaan pandangan, namun tumbuh dan bertahan karena dialog, etika, serta kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Itulah pelajaran besar yang diwariskan BM Diah dan Rosihan Anwar,” ujar Tundra.

Tundra menjelaskan, BM Diah dikenal sebagai wartawan pejuang yang berperan penting dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebagai pendiri harian Merdeka dan mantan Menteri Penerangan, ia menegaskan bahwa pers adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan negara, bukan sekadar pencatat sejarah.

Sementara itu, Rosihan Anwar dikenang sebagai sosok pers yang kritis, independen, dan produktif. Melalui harian Pedoman dan berbagai karya tulisnya, Rosihan konsisten menjaga api kebebasan berpikir serta tanggung jawab moral wartawan, bahkan di masa ketika kebebasan pers berada dalam tekanan kuat.

Sejarah pers Indonesia mencatat bahwa perbedaan sikap politik antara BM Diah dan Rosihan Anwar sempat memicu ketegangan serius di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia pada awal dekade 1970. Namun perbedaan tersebut tidak berakhir pada perpecahan abadi. Dialog dan rekonsiliasi menjadi jalan yang menyatukan kembali insan pers nasional.

Bagi AMKI, kisah rekonsiliasi itu memiliki makna yang sangat relevan dengan tantangan pers hari ini, ketika media dihadapkan pada disrupsi teknologi, tekanan ekonomi, serta polarisasi informasi yang kian tajam.

“Ziarah ini adalah pengingat bahwa pers tidak boleh terjebak pada ego, kepentingan sempit, atau sekadar kecepatan. Etika, tanggung jawab publik, dan semangat kebangsaan harus tetap menjadi kompas utama,” tegas Tundra. (Ichan)

AMKI Jaya melihat sektor UMKM masih minim diberitakan oleh media massa. Padahal UMKM adalah sektor yang tahan terhadap krisis. Karena itu AMKI Jaya siap bersinergi dengan Smesco untuk memajukan UMKM,” ujar Ketua AMKI Jaya, Heryanto, saat audiensi dengan Direktur Utama Smesco, Doddy Akhmadsyah Matondang, di Gedung Smesco, di Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Kami akan menginstruksikan anggota kami untuk menghimbau kepada medianya agar lebih sering mengangkat berita UMKM,” kata Heryanto yang akrab dipanggil Aseng.

Sementara itu, Direktur Utama Smesco Doddy Akhmadsyah Matondang, menyambut baik rencana AMKI Jaya berinisiatif melakukan kolaborasi dengan Smesco untuk memajukan UMKM dari segi penulisan berita,sehingga diharapkan UMKM akan semakin maju.

Ia juga mengapresiasi kegiatan AMKI Jaya dan siap kolaborasi dan mendukung kegiatan yang AMKI jaya lakukan demi kemaslahatan bersama “Disini (Smesco) adalah rumah besarnya UMKM untuk naik kelas. Disini fasilitas nya lengkap. Ada innovation lab, food lab. Juga ada area pameran di lantai dua untuk UMKM,” ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Kepala Bagian Hukum dan Sekretariat LLP-KUKM Smesco. Mirah Ayu mengajak para pengurus AMKI Jaya untuk melakukan kolaborasi dalam hal turut serta memajukan perkembangan dunia usaha lewat para pelaku UMKM.

“Saya ingin mengajak para pengurus AMKI Jaya untuk membuat program berkesinambungan, antara lain prioritasnya membuat Podcast (di kanal Youtube) yang menampilkan para pelaku UMKM agar bisa mengedukasi masyarakat sekaligus memberikan informasi tentang aktivitas bisnis dan peluang UMKM bagi masyarakat umum,” ucap Mirah Ayu.

Kolaborasi Smesco dengan AMKI Jaya menurut Mirah sangat tepat dan relate, “Smesco sebagai rumah UMKM dan AMKI Jaya sebagai penyampai informasi. Ini sangat ideal untuk berkolaborasi untuk salah satunya demi kemajuan UMKM itu sendiri yang dituangkan dalam Podcast yang interaktif.

Selanjutnya Ketua AMKI Jaya menjelaskan akan menggelar acara talk show dan santunan anak yatim sekaligus Buka Puasa Bersama, yang direncanakan dihelat pada bulan suci Ramadhan, 26 Februari 2026 mendatang. “Rencananya acara itu akan kami gelar di Smesco. Yang akan mengundang UMKM di Jabodetabek. Adapun tema talkshow adalah Lebih Berkah Pembiayaan Syariah,” jelasnya.

Heryanto berharap acara tersebut akan lebih mengangkat citra UMKM kedepan dan menaikan perekonomian masyarakat di Indonesia. (Ikhsan)

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua AMKI Jawa Barat sebagai bentuk legitimasi dan penguatan struktur organisasi AMKI di tingkat kabupaten. Dalam sambutannya, Ketua AMKI Jabar menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi guna memperkuat peran media konvergensi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“AMKI Karawang diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu insan media, sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berimbang, faktual, dan edukatif,” ujar Catur Azi Ketua AMKI Jabar.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara media, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Sementara itu, Endang Suryana, Ketua AMKI Kabupaten Karawang terlantik menyampaikan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi secara solid dan profesional. Ia menyatakan bahwa AMKI Karawang akan fokus pada peningkatan kapasitas jurnalis, penguatan etika jurnalistik, serta adaptasi media terhadap perkembangan teknologi digital dan konvergensi media.

“Kedepan, kami akan memperkuat internal organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak demi kemajuan media dan daerah Karawang,” ungkapnya.

Pelantikan pengurus AMKI Kabupaten Karawang periode 2026–2029 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi AMKI sebagai organisasi media yang berperan aktif dalam pembangunan, demokrasi, dan penyebaran informasi yang bertanggung jawab. (Ichan)

Kita hidup dalam lanskap global yang berlapis tantangan. Rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi digital, hingga arus informasi yang mudah dimanipulasi membentuk wajah ancaman baru yang tidak selalu kasatmata. Ancaman terhadap negara tidak lagi hadir semata dalam bentuk konfrontasi fisik, melainkan menjelma sebagai serangan siber, radikalisme, polarisasi sosial, serta bencana alam yang semakin sering terjadi. Dalam situasi demikian, bela negara menuntut pemaknaan yang lebih luas dan kontekstual.

Hari Bela Negara tahun ini juga bertepatan dengan ujian kemanusiaan yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wilayah-wilayah ini memiliki jejak sejarah penting dalam perjalanan Republik. Aceh, misalnya, sejak masa awal kemerdekaan dikenal sebagai Daerah Modal yang menopang perjuangan bangsa melalui dukungan nyata rakyatnya. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa ketahanan nasional selalu bertumpu pada solidaritas dan kesediaan untuk saling menopang di saat krisis.

Dalam pidatonya pada Peringatan Hari Bela Negara ke-77, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata membantu sesama yang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing. Penegasan ini relevan dengan tantangan kebangsaan hari ini, ketika bela negara tidak lagi cukup dimaknai secara simbolik, melainkan harus hadir dalam praktik keseharian warga negara.

Di era digital, peran media dan warga digital menjadi semakin strategis. Media pers tetap memegang peran penting sebagai penopang demokrasi dan penjaga nalar publik. Namun, pada saat yang sama, masyarakat luas termasuk konten kreator dan pengguna media sosial telah menjadi aktor utama dalam ekosistem informasi. Setiap konten yang diproduksi dan dibagikan membawa konsekuensi sosial, ia dapat memperkuat kohesi kebangsaan atau sebaliknya memperlebar jurang perpecahan.

Karena itu, bela negara hari ini juga berarti menjaga ruang publik digital tetap sehat dan bertanggung jawab. Literasi informasi, etika bermedia, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap unggahan menjadi bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional. Di sinilah bela negara menemukan relevansinya yang paling aktual bukan sebagai slogan, melainkan sebagai sikap hidup.

Meneguhkan bela negara pada akhirnya adalah meneguhkan optimisme kebangsaan. Indonesia memiliki modal sejarah, sumber daya manusia, dan nilai gotong royong yang kuat untuk melangkah maju. Selama semangat kebersamaan dijaga dan peran setiap warga dijalankan dengan penuh tanggung jawab, Indonesia akan tetap mampu berdiri tegak, bergerak maju, dan bangkit menghadapi setiap tantangan zaman.

*Penulis Tundra Meliala adalah Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat dan alumnus Lemhannas RI PPRA 51.

Kegiatan tersebut diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media nasional, baik media cetak, daring, radio, maupun televisi. Sejumlah media yang hadir antara lain Antara, Kompas, Tirto, Republika, Forum Keadilan, Media Indonesia, IDNTimes, JPNN, Hukum Online, Kompas TV, RRI, SINDO TV, dan TVRI, termasuk media-media yang tergabung dalam AMKI.

Kehadiran pengurus AMKI menegaskan peran media konvergensi sebagai mitra strategis MK dalam penyebaran informasi publik dan penguatan jurnalisme konstitusional.

Rangkaian kegiatan diawali dengan program peningkatan wawasan kebangsaan bagi jurnalis pada Kamis (11/12) melalui sesi luar ruang. Agenda dilanjutkan pada Jumat dengan diskusi bertema Peran Media dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi, yang membahas posisi media dalam mengawal proses peradilan konstitusi secara transparan dan akuntabel.

Ketua MK Suhartoyo membuka kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa tugas utama MK adalah mengadili permohonan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, menurutnya, pemahaman yang memadai dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk jurnalis, menjadi penting agar proses peradilan dapat dipahami secara utuh oleh publik.

“Kita bisa mengalami ketertinggalan apabila tidak mengikuti perkembangan. Padahal, Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mengadili permohonan yang berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara,” ujar Suhartoyo.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran jurnalis dalam ekosistem informasi peradilan, terutama di tengah masifnya digitalisasi. Pemanfaatan teknologi oleh media harus tetap berada dalam koridor etika jurnalistik dan perlindungan data pribadi agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Peluncuran MKLC dan MKRI AI

Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan dalam kesempatan tersebut meluncurkan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) dan MKRI AI. Peluncuran ini merupakan tindak lanjut program Prioritas Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pengembangan e-learning kelembagaan dan penguatan teknologi informasi peradilan.

Heru menjelaskan, MKLC dirancang sebagai platform pembelajaran daring yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat untuk memahami hukum acara dan kewenangan MK tanpa batas ruang dan waktu. Platform ini diharapkan dapat memperluas literasi konstitusi, khususnya terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peran MK dalam sistem ketatanegaraan.

Sementara itu, MKRI AI diperkenalkan sebagai sistem berbasis big data yang memuat seluruh putusan MK sejak awal berdiri, konten situs resmi MK, serta regulasi terbaru. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dan konsultasi hukum secara interaktif terkait proses berperkara dan putusan MK.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi bersama perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kalangan advokat. Forum ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyempurnakan pengembangan MKLC dan MKRI AI.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya menegaskan bahwa wartawan dan media memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas MK di era digital. Menurutnya, jurnalisme konstitusional penting untuk memastikan publik memahami proses persidangan dan putusan MK secara utuh dan berimbang.

Apresiasi

Terpisah, Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala menyampaikan apresiasi kepada MK atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi jurnalis merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemberitaan hukum dan konstitusi, khususnya di tengah ekosistem media digital.

Menurut Tundra, keterlibatan pengurus dan anggota AMKI dalam kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran penting bagi media konvergensi agar mampu menyajikan informasi persidangan MK secara akurat, berimbang, dan mudah dipahami publik.

“Kami mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang dialog dan pembelajaran bagi insan pers. Kegiatan ini memperkuat pemahaman teknis sekaligus tanggung jawab jurnalistik dalam menyampaikan isu-isu konstitusional kepada masyarakat,” ujar alumnus Lemhannas PPRA 51 itu.

Ia berharap sinergi antara MK dan media, termasuk yang tergabung dalam AMKI, dapat terus ditingkatkan guna menjamin hak masyarakat atas informasi publik yang kredibel serta mendukung terwujudnya peradilan konstitusi yang transparan dan terpercaya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua AMKI Jakarta Heryanto SS MM SE, saat beraudiensi dengan Walikota Jakarta Selatan, yang diwakili Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel, Agni Kurnia Asdianto, beserta jajarannya di ruang Gelatik kantor Pemkot/Walikota Jaksel, Selasa (9/12/2025).

“Ada beberapa program yang saat ini bisa kita jalin kerja sama dengan Pemkot Jaksel. Misalnya seperti di bidang kebudayaan. Dalam hal ini Budaya Betawi. Bagaimana AMKI Jakarta dapat membantu untuk ikut mempromosikan budaya Betawi,” ujarnya.

“Kami juga siap mempromosikan 10 cagar budaya Betawi yang ada di Jakarta Selatan. Serta mengangkat potensi yang ada di Jakarta Selatan,” imbuh Heryanto.

Selain itu, jelasnya, AMKI Jakarta juga dapat membantu dalam hal mempromosikan seni dan budaya. Juga ikut membantu mengangkat UMKM naik kelas, melalui promosi.

Selain menggelar budaya Betawi, AMKI Jakarta juga siap mempromosikan cagar budaya yang ada, khususnya di Jakarta Selatan.

‘Tarian Betawi dan budaya Betawi lainnya di tengah gempuran budaya asing, tentu harus diapresiasi agar tidak punah. Tugas kita bersinergi dengan pemkot untuk mempromosikan sekaligus melestarikan budaya tersebut,” cetus Heryanto.

“AMKI Jakarta anggotanya tidak hanya pemilik media online. Tetapi ada penggiat media sosial, seperti, TikTokers, Youtuber, Selegram atau influencer,” jelas Heryanto.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Pemkot Jaksel Agni Kurnia Asdianto menyambut baik ajakan kolaborasi dari AMKI Jaya. “Apa yang dapat disinergikan akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Senada dengannya, perwakilan Sudin yang hadir juga siap berkolaborasi. Seperti soal lomba kesenian, budaya Betawi, UMKM naik kelas dan sebagainya. Adapun perwakilan Sudin yang hadir diantaranya dari Sudin Pendidikan, Kebudayaan, Nakertrans, UMKM, Infokom, Kabag Umum dan lainnya.

Adapun dari AMKI Jaya dihadiri, Ketua Dewan Pengawas AMKI Jaya dan anggota. Serta para pengurus AMKI Jaya

Selain itu, AMKI Jakarta dan Pemkot Jaksel juga siap membantu dalam hal mediasi hukum dari sisi informasi kepada masyarakat di Jakarta Selatan di tengah maraknya tawuran, narkoba, dan lainnya.

“Banyak hal tentang banyaknya kasus hukum di masyarakat kita yang awam harus diberikan bimbingan hukum,” ujar Heryanto. (Ichan)

“Tentu kehadiran AMKI InsyaAllah bisa membawa sesuatu yang konstruktif buat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, kami menyambut baik hadirnya Asosiasi Media Konvergensi Indonesia sebagai wadah kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan penguatan etika profesi di tengah dinamika digital,” ujar Muhamad Matsani, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol Provinsi DKI).

Hal tersebut disampaikan Matsani dalam sambutannya di acara pelantikan pengurus AMKI Jakarta, Sabtu (29/11/2025) di Hotel Grandhika, Jakarta.

Pihaknya berharap AMKI bisa berperan aktif dalam mendorong profesionalisme jurnalis digital. Menghasilkan konten yang menyejukkan. Menumbuhkan toleransi serta memperkuat semangat persatuan

“Serta mengembangkan literasi digital masyarakat. Karena kalau Jakarta menjadi kota global tentu kita dituntut untuk menguasai teknologi,” ujar Matsani.

“Kemudian menjadi partner pemerintah dalam mitigasi potensi konflik dan misinformasi,” imbuhnya.

Pelantikan pengurus AMKI Jakarta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor media, pejabat pemerintahan baik Kementerian PUPR, Kabag Mitra Karopenmas Divisi Humas Polri dan anggota AMKI yang datang dari berbagai daerah di Jakarta.

Adapun pengurus AMKI Jakarta periode 2025-2030 dilantik langsung oleh Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala.

Lebih lanjut Matsani menjelaskan, sebagai kota global dengan dinamika sosial yang sangat tinggi, tentunya Jakarta menjadi pusat arus informasi digital. Menjadi arus informasi juga yang bersifat nasional.

“Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, konvergensi media telah mengubah cara masyarakat untuk menerima, memproses dan merespon informasi,” jelas Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan ini kata Matsani, tentu membawa peluang yang sangat positif, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru. Terutama terkait dengan ketahanan informasi, stabilitas sosial dan kohesi kebangsaan.

“Dalam konteks tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik kami tentu memandang media sosial, media konvergensi sebagai mitra strategis dalam menjaga harmoni masyarakat. Membangun kedewasaan politik. Serta memperkuat wawasan kebangsaan di tengah keberagaman Jakarta,” ujarnya.

“Tentu media memiliki peran yang sangat penting sebagai gatekeeper yang memastikan bahwa informasi yang diterima publik bersifat akurat, edukatif, serta tidak memicu polarisasi atau konflik sosial. Tentu kehadiran AMKI InsyaAllah bisa membawa sesuatu yang konstruktif buat pemerintah provinsi DKI Jakarta,” imbuhnya.

Pihaknya kata Matsani, menyambut baik hadirnya Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) sebagai wadah kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan penguatan etika profesi di tengah dinamika digital.

Serta berharap Asosiasi ini bisa berperan aktif. Yang pertama dalam mendorong profesionalisme jurnalis digital. Yang kedua menghasilkan konten yang menyejukkan tentunya. Menumbuhkan toleransi, serta memperkuat semangat persatuan. Yang ketiga mengembangkan literasi digital masyarakat.

“Karena kalau Jakarta menjadi kota global, tentu kita dituntut untuk menguasai teknologi. Kemudian menjadi partner pemerintah dalam mitigasi potensi konflik dan misinformasi,” ujar Matsani.

Lebih lanjut ia mengatakan, pelantikan ini bukan sekedar seremonial tentunya. Tetapi merupakan komitmen bersama untuk membangun ekosistem media konvergensi yang sehat, bertanggung jawab dan berdaya saing.

“Tentunya kami Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta siap bersinergi dalam setiap upaya menjaga, ketentraman, ketertiban, dan persatuan warga Jakarta melalui informasi yang berkualitas,” tegasnya.

Matsani juga mengucapkan selamat bekerja kepada pengurus yang baru dilantik.

“Saya ucapkan selamat bekerja. Jadikan amanah itu sebagai ruang pengabdian untuk menghadirkan media yang mencerdaskan bangsa, memperkuat karakter kebangsaan serta menjaga harmoni di tengah kemajemukan,” ujar Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua AMKI Jakarta Heryanto mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

“AMKI Jakarta siap bekerja sama dengan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Serta menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

AMKI Jakarta, jelas Heryanto juga mengucapkan terima kasih kepada Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Muhamad Matsani, yang juga siap bermitra dengan AMKI Jakarta.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, bapak Muhamad Matsani yang hadir dalam pelantikan pengurus AMKI Jakarta,” ujar Haryanto.

Seperti diketahui, Pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jakarta periode 2025-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala, pada Sabtu (29/11/2025) di Hotel Grandhika, Jakarta. Heryanto menjabat sebagai Ketua AMKI Jakarta.

Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor media, pejabat pemerintahan baik Kementerian PUPR maupun perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Kabag Mitra Karopenmas Divisi Humas Polri dan anggota AMKI yang datang dari berbagai daerah di Jakarta. (Ichan)