Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/6). Penandatanganan ini sekaligus menandai kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR setelah vakum selama tujuh tahun.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro sekaligus Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan bergabungnya kembali Bank NTB Syariah merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi pengusaha UMKM, khususnya di Provinsi NTB.

“Alhamdulillah, Bank NTB Syariah kembali diaktivasi sebagai penyalur KUR dan menjadi lembaga penyalur KUR ke-43 secara nasional pada 2026. Kehadiran kembali Bank NTB Syariah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” ujar Riza saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan PKP antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah.

Riza menegaskan pemerintah terus mendorong agar penyaluran KUR semakin diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

“Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif merupakan sektor-sektor yang perlu terus diperkuat melalui dukungan pembiayaan. Ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah juga semakin besar,” katanya.

Menurut Riza, pembiayaan merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem pemberdayaan UMKM. Selain akses permodalan, pengusaha UMKM juga memerlukan dukungan berupa legalitas usaha, pendampingan, perluasan akses pasar dan digitalisasi, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.

“Pembiayaan adalah pemicu. Namun keberhasilan UMKM baru akan benar-benar dirasakan ketika didukung ekosistem yang kuat sehingga produktivitas meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Mewakili Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, mengatakan kemudahan akses pembiayaan akan membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor pariwisata untuk mengembangkan usahanya.

“Yang dibangun bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga harapan, lapangan kerja, dan masa depan masyarakat NTB,” kata Abul Chair.

Ia menegaskan keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan menghadirkan akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan terjangkau.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB juga terus mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk menggerakkan perekonomian desa melalui program Desa Berdaya.

“Kami ingin setiap desa memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Abul Chair menambahkan penguatan UMKM memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

Karena itu, ia berharap Bank NTB Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra pendamping yang membantu pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, serta memperkuat literasi keuangan syariah.

“Kami juga berharap dukungan Kementerian UMKM terus diperluas sehingga semakin banyak UMKM NTB yang mampu menembus pasar nasional bahkan pasar global,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR.

Pada 2026, Bank NTB Syariah memperoleh alokasi KUR sebesar Rp40 miliar yang terdiri atas Rp30 miliar untuk pembiayaan UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kami ingin pembiayaan ini benar-benar mendorong pertumbuhan sektor produktif dan membantu pengusaha UMKM berkembang secara berkelanjutan,” ujar Nazaruddin. (Ikhsan)

“Ini sudah hampir 80%. Total luas areanya 6,8 hektare. Kita sedang berupaya agar bisa selesai akhir Juni karena sebenarnya tinggal sedikit pekerjaan di bagian belakang,” kata Menteri Dody.

Dalam peninjauannya, Menteri Dody memastikan aspek keamanan kawasan juga menjadi perhatian. Mengingat lokasi sekolah yang berada di dekat sungai. Langkah mitigasi telah dilakukan untuk melindungi bangunan sekolah dan fasilitas pendukung dari potensi banjir.

“Ada beberapa treatment khusus yang dilakukan. Sudah dipasang bronjong dan nanti akan ditambah lagi dinding penahan air. Jadi kalau misalnya terjadi banjir besar dan air tetap melimpas, masih ada perlindungan tambahan sehingga tidak menghantam bangunan, termasuk rusun guru,” ujar Menteri Dody.

Untuk mengejar target penyelesaian, Kementerian PU bersama penyedia jasa telah menyiapkan sejumlah langkah percepatan, seperti penambahan tenaga kerja, percepatan pengiriman material utama, serta pelaksanaan pekerjaan secara paralel pada pekerjaan arsitektur, MEP, dan penataan kawasan.

“Memang masalah disini kan yang utama sebenarnya pekerja, makanya saya minta kepada penyedia jasa untuk menambah pekerjanya. Kalau sudah posisi seperti ini tidak bisa hanya 600 atau 700 orang. Paling tidak 900 sampai 1.000 orang sehingga progresnya bisa terlihat melompat. Nanti akan dimonitor oleh teman-teman Cipta Karya dan Prasarana Strategis,” kata Menteri Dody.

Kawasan Sekolah Rakyat Banyuwangi ini dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang, meliputi gedung SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, guest house, dapur, rumah pompa, rumah genset, lapangan basket, lapangan upacara, hingga lapangan sepak bola berstandar penuh. Nilai kontrak pembangunan SR ini sebesar Rp219,59 miliar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis Jawa Timur melalui penyedia jasa Nindya – Modern KSO.

“Semua Sekolah Rakyat yang dibangun oleh Bapak Presiden standarnya adalah sekolah internasional. Beliau ingin memuliakan adik-adik kita dari keluarga prasejahtera dengan menyediakan sekolah yang megah dan berkualitas. Mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga asrama, makan, seragam, sepatu, hingga laptop. Harapannya adalah memutus rantai kemiskinan ekstrem dan menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Dody.

Secara nasional, Kementerian PU tengah menyelesaikan pembangunan 93 Sekolah Rakyat yang ditargetkan dapat berfungsi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Program tersebut merupakan bagian dari target pemerintah untuk menghadirkan satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten secara bertahap hingga mencapai sekitar 500 sekolah pada tahun 2029.

“Kita berharap 93 Sekolah Rakyat yang sedang dibangun saat ini dapat fungsional seluruhnya pada tahun ajaran baru Juli 2026. Ini akan menjadi awal beroperasinya Sekolah Rakyat yang dibangun secara penuh oleh Kementerian PU untuk mendukung pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia,” tandas Menteri Dody.(ikhsan)

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan dan pemulihan akses menjadi prioritas utama pemerintah.

“Kementerian PU berkomitmen melakukan penanganan secara cepat dan terkoordinasi agar konektivitas Padang–Bukittinggi dapat segera pulih dan masyarakat tetap memiliki akses yang aman,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat terus melakukan pemantauan lapangan dan kajian teknis terhadap lokasi longsor. Penanganan difokuskan pada pembersihan material longsor, stabilisasi lereng, serta pengamanan badan jalan guna mencegah kejadian susulan.

Setelah dibuka secara terbatas untuk dilewati kendaraan roda empat dari pukul 17.00 s.d 08.00 sejak tanggal 16 Desember 2025, saat ini pekerjaan telah mulai melaksanakan konstruksi permanen dengan pekerjaan bore pile. Menyadari bahwa ruas Sicincin – Padang panjang merupakan ruas vital bagi perekonomian masyarakat, Kementerian PU terus mempercepat penanganan sehingga ditargetkan ruas dapat dibuka secara penuh pada saat arus mudik dan balik lebaran 2026.

Dalam rangka percepatan penanganan, Kementerian PU juga mempertimbangkan dukungan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) yang memiliki pengalaman dalam penanganan bencana alam pada ruas jalan dengan karakteristik serupa. Sedangkan estimasi kebutuhan anggaran penanganan akan disampaikan setelah hasil kajian teknis selesai dilakukan.

Selama proses penanganan berlangsung, Kementerian PU mengarahkan pengguna jalan untuk dapat memanfaatkan jalur alternatif Padang–Bukittinggi melalui Solok, melewati kawasan Sitinjau Lauik dan Danau Singkarak. Jalur alternatif ini dapat dilalui meskipun memerlukan waktu tempuh yang lebih panjang dibandingkan jalur utama. (*)

“Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 1.328 personel serta memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak,” kata Menteri Dody saat konferensi pers perkembangan penanggulangan pascabencana Sumatera, Jumat (19/12/2025) di Lanud Halim Perdanakusuma

Menteri Dody mengatakan bidang Bina Marga, penanganan difokuskan pada pemulihan jalan dan jembatan nasional. Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional terdampak, sebanyak 26 ruas telah fungsional, sementara sisanya masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan jembatan bailey. Di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Sementara di Sumatera Barat, 29 dari 30 ruas jalan nasional terdampak telah fungsional dan ditargetkan sepenuhnya pulih sebelum akhir Desember 2025 .

Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU melakukan normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Tercatat luasan lahan irigasi terdampak mencapai 108.622 hektar di Aceh, 101.822 hektar di Sumatera Utara, dan 84.971 hektare di Sumatera Barat, dengan penanganan darurat dan rehabilitasi bertahap untuk menjaga ketahanan pangan daerah .

Sementara itu, di bidang Cipta Karya, Kementerian PU memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penanganan 170 lebih SPAM, ratusan sarana sanitasi, serta pengiriman sarana pendukung seperti mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, dan instalasi pengolahan air (IPA) mobile ke 20 kabupaten/kota terdampak .

Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa seluruh jajaran terus disiagakan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. “Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal,” ujar Menteri Dody

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, BUMN, dan masyarakat setempat hingga seluruh infrastruktur terdampak tertangani secara menyeluruh. (Ichan)