Berdasarkan informasi lapangan, kerusakan terjadi pada dua titik di sekitar alur Sungai Pining, Sub DAS Tamiang, wilayah Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

Sebagai langkah awal, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah daerah setempat, khususnya dalam penanganan aspek aliran sungai yang menyebabkan abrasi pada badan jalan.

Upaya yang tengah disiapkan antara lain pengalihan sementara aliran sungai pada titik terdampak guna mengurangi tekanan arus terhadap badan jalan serta mendukung pemulihan akses masyarakat. Secara paralel, mobilisasi alat berat juga tengah dilakukan menuju lokasi penanganan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan akses masyarakat dan jalur logistik dapat segera pulih.

“Yang paling utama bagi kami adalah menjaga akses tetap terbuka. Jalur masuk untuk kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak boleh terputus. Masyarakat tidak boleh mengalami kesulitan akibat terhambatnya distribusi,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU memahami pentingnya jalur tersebut bagi aktivitas masyarakat, termasuk distribusi logistik, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi warga sehari-hari. Karena itu, seluruh pihak terkait terus berkoordinasi agar akses darurat dapat segera dipulihkan.

Selanjutnya, setelah kondisi darurat tertangani, penanganan lanjutan akan disiapkan secara terpadu sesuai kebutuhan teknis di lapangan dan kewenangan masing-masing instansi.

Kementerian PU akan terus memantau perkembangan penanganan serta memberikan dukungan teknis yang diperlukan agar mobilitas masyarakat dapat kembali normal secepatnya. (Ikhsan)

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Hunian tersebut disiapkan sebagai fasilitas pendukung bagi jajaran Kementerian PU yang bertugas dalam penanganan kebencanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur di lapangan. Konstruksi hunian ini dilaksanakan melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.

Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody didampingi Kasatgas Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Arie Setiadi Moerwanto serta Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah.

Hunian dibangun dengan konsep modular guna mendukung kecepatan pelaksanaan serta efisiensi konstruksi, sekaligus memastikan standar kelayakan dan keselamatan bagi personel yang bertugas.

“Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa kita pakai selama ini dimana-mana, dan sudah terbukti secara kualitas serta tahan lama,” kata Menteri Dody.

Fasilitas yang disediakan meliputi bangunan dormitory dan office dengan kapasitas 84 orang di Hunian ASN Aceh Tamiang dan 36 orang di Hunian ASN di Kota Langsa. Hunian dilengkapi dengan ruang tidur, ruang kerja, ruang rapat, pantry, sanitasi, musholla serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang aktivitas koordinasi dan lapangan.

Menteri Dody menegaskan bahwa keberadaan hunian tersebut merupakan bagian dari penguatan dukungan logistik dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Aceh.

“Kami ingin memastikan seluruh jajaran yang bertugas, terutama di bidang penanganan kebencanaan, dapat bekerja maksimal. Dukungan fasilitas ini penting agar koordinasi dan respons di lapangan semakin efektif,” ujar Menteri Dody.

Hunian dibangun di lokasi strategis guna mendukung mobilitas personel dalam menjalankan tugas pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Aceh dan sekitarnya.

Melalui penyediaan dukungan operasional ini, Kementerian PU memastikan upaya percepatan pembangunan dan penanganan pascabencana dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntara menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak dan aman.

“Kita juga sedang membangun huntara, total ada 1.606 unit. Targetnya sebelum masuk bulan Ramadhan selesai semua, itu sesuai arahan dari BNPB,” kata Menteri Dody saat Rakor Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Pembangunan huntara tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera Utara yakni Tapanuli Selatan sebanyak 431 unit serta di Provinsi Aceh meliputi 480 unit di Kabupaten Bener Meriah, 400 unit di Kabupaten Aceh Utara, 211 unit di Pidie Jaya dan 84 unit di Aceh Tamiang yang saat ini sudah selesai. Seluruh pembangunan dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan kecepatan, kualitas, dan keselamatan.

Dari sisi teknis, bangunan huntara menggunakan sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan yang dirancang kuat, cepat dibangun, serta tetap memberikan kenyamanan bagi penghuni. Sistem ini juga memungkinkan proses pembangunan dilakukan secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas bangunan.

“Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa kita pakai selama ini di mana-mana, dan sudah terbukti secara kualitas serta tahan lama,” ujar Menteri Dody.

Salah satu lokasi pembangunan huntara yang selesai hari ini (10/1/2026) berada di Kabupaten Aceh Tamiang 1 sebanyak 84 unit. Huntara ini dirancang untuk menampung sekitar 336 jiwa atau 84 kepala keluarga (KK) dalam satu kawasan. Setiap blok huntara dapat menampung hingga 12 KK atau sekitar 48 jiwa.

Kawasan huntara Aceh Tamiang juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang kebutuhan dasar penghuninya, antara lain toilet komunal, instalasi listrik dan pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi. Fasilitas ini disiapkan agar masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan layak selama masa tinggal sementara. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas utama dalam penanganan pascabencana, karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, serta keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih. Fasilitas ibadah, layanan kesehatan, dan hunian sementara harus segera berfungsi normal agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman dan layak,” kata Menteri Dody.

Di Kecamatan Manyak Payed, pengeboran sumur bor di Masjid Simpang Lhee telah mencapai kedalaman 82 meter dan saat ini sudah memasuki tahap konstruksi serta mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Sementara itu, di Desa Meurandeh, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 88 meter dari rencana 90 meter dan sedang dipersiapkan untuk tahap reaming sebagai bagian dari konstruksi sumur permanen.

Pada Kantor Camat Kuala Simpang, pengeboran telah mencapai kedalaman 77 meter dari rencana 80 meter. Berdasarkan hasil kajian hidrogeologi, lokasi ini memiliki potensi akuifer pada kedalaman 23–35 meter serta di atas 150 meter, sehingga pekerjaan dilanjutkan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan sumber air. Lokasi ini termasuk dalam daftar prioritas yang dipersiapkan menuju tahap konstruksi.

Di Kecamatan Banda Mulia, pengeboran di Masjid Al Ikhlas Gampong Sukajadi telah mencapai kedalaman 72 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer berada pada rentang 39–78 meter. Sementara itu, pengeboran di TK Nurul Ikhlas Telaga Meuku II, Sidomulyo telah mencapai pilot hole sedalam 82 meter dari rencana 100 meter dan menunjukkan indikasi akuifer pada kedalaman yang sama, sehingga diproyeksikan segera memasuki tahapan konstruksi.

Adapun di Kecamatan Karang Baru, pengeboran di Kantor Datok Gampong Menanggini baru mencapai pilot hole sedalam 25 meter dari rencana 60 meter dan sementara terkendala akibat kerusakan gearbox alat bor.

Di lokasi lain, Pesantren Darul Mukhlisin telah mencapai pilot hole sedalam 72 meter dari target 100 meter, dengan beberapa lapisan potensi akuifer teridentifikasi pada kedalaman 8–19 meter, 28–39 meter, serta di atas 98 meter, dan saat ini menunggu pembuatan mata bor untuk melanjutkan pekerjaan.

Sementara itu, di Kecamatan Bendahara, pengeboran di Desa Matang Teupah telah mencapai pilot hole sedalam 73 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer pada kedalaman 39–78 meter dan 78–92 meter. Pekerjaan di lokasi ini masih menunggu pengiriman mud pump yang sedang dalam proses penjemputan dari Bireuen ke Aceh Tamiang.

Di Desa Bandar Khalifah, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 104 meter dari rencana 150 meter dan terus dilanjutkan secara bertahap.

Untuk memastikan ketepatan titik dan kedalaman pengeboran, Kementerian PU telah melaksanakan kegiatan survei geolistrik di sejumlah lokasi, meliputi Desa Gelung Kecamatan Seruway, Desa Meurandeh Kecamatan ManyakV Payed, Kecamatan Tenggulun (dua lokasi), Padang Linggis, Pante Cempa, Bandar Khalifah Hulu, dan Ronggoh.

Selain itu, pada hari ini juga telah dilaksanakan survei geolistrik tambahan untuk beberapa lokasi usulan, termasuk di Manyak Payed dan Kantor Kejaksaan Negeri, serta penambahan dua lokasi cadangan sebagai langkah antisipasi.

Sejumlah titik yang telah direncanakan untuk memasuki tahap persiapan konstruksi sumur meliputi Desa Meurandeh, Kantor Camat Kuala Simpang, TK Nurul Ikhlas Banda Mulia, dan Desa Matang Teupah, sembari menunggu kesiapan tim logging, reaming, dan penyempurnaan konstruksi sumur. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus bergerak cepat dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung penanganan bencana di Pulau Sumatera, khususnya pada sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

“Kami bergerak cepat untuk memastikan konektivitas tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian terpenuhi,” kata Menteri Dody.

Penambahan alat berat tersebut difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan, serta mendukung distribusi logistik di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Provinsi Aceh, tambahan alat berat meliputi 13 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 4 unit wheel loader, dan 5 unit dump truck, yang ditempatkan pada wilayah terdampak antara lain di Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya serta Aceh Tamiang.

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, ditambahkan 15 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit wheel loader, 2 unit dump truck, 1 unit bulldozer, dan 1 unit pickup untuk mendukung penanganan di antaranya pada ruas Tarutung–Sibolga. Di Provinsi Sumatera Barat, dilakukan penyesuaian kebutuhan lapangan dengan pengurangan 6 unit excavator serta penambahan 1 unit mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Selain alat berat, Kementerian PU juga memperkuat dukungan infrastruktur darurat melalui penambahan Jembatan Bailey. Saat ini Jembatan Bailey yang disiagakan menjadi 16 unit yang tersebar di Aceh dari 11 unit menjadi 14 unit.

Di Sumatera Utara, Jembatan Bailey tersedia 2 unit yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sementara itu di Sumatera Barat tidak terdapat Jembatan Bailey yang terpasang, setelah sebelumnya seluruh jembatan darurat telah ditarik seiring pulihnya akses.

Kementerian PU memastikan seluruh sumber daya yang dimobilisasi akan terus dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, membuka kembali konektivitas wilayah, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. (*)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor agar proses pemulihan berjalan cepat dan efektif.

“Kami terus bergerak mengerahkan personel dan alat berat secara masif serta menggandeng BUMN Karya dan dibantu TNI agar penanganan pascabencana di Aceh Tamiang dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Saat ini masih difokuskan pada pemulihan aksesibilitas, membersihkan kawasan terdampak, dan memastikan aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal,” kata Menteri Dody.

Pendidikan menjadi sektor prioritas dalam penanganan pascabencana karena sekolah bukan hanya ruang belajar, tetapi juga simbol harapan dan masa depan generasi muda. Melalui kerja kolaboratif lintas sektor, Kementerian PU memastikan lingkungan sekolah terbebas dari lumpur, sampah, dan material sisa bencana sehingga siswa dan tenaga pendidik dapat kembali beraktivitas dengan nyaman.

Berdasarkan data penanganan bencana di Sumatera per hari ini (29/12/2025), Kementerian PU melibatkan BUMN Karya PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pembersihan di sejumlah sekolah, antara lain SMP Swasta Islam Ma’arif, SD Negeri 1 Kuala Simpang, serta SMK Maimun Habsyah. Pekerjaan difokuskan pada pembersihan ruang kelas, halaman sekolah, saluran drainase, dan area pendukung lainnya yang terdampak bencana.

Selanjutnya PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk melakukan pembersihan di MIN 2 Aceh Tamiang, SMP Negeri 2 Karang Baru, serta SMK Negeri 3 Karang Baru. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk turut terlibat melaksanakan pembersihan di SD Negeri 2 Karang Bundar dan SD Negeri 1 Karang Baru. Seluruh kegiatan dilakukan secara terpadu bersama personel Kementerian PU dan TNI di lapangan.

Untuk mendukung percepatan pekerjaan, dikerahkan berbagai peralatan seperti dump truck, wheel loader PC 200, excavator PC 75 dan PC 200, serta peralatan manual berupa sekop, plastik bag, alat sikat, alat pel, dan gerobak arko.

Pemulihan sarana pendidikan menjadi salah satu prioritas penanganan di daerah terdampak bencana. Dengan memastikan sekolah kembali berfungsi, pemerintah hadir menjaga keberlanjutan proses belajar, stabilitas psikososial anak-anak, serta kepercayaan masyarakat. Kementerian PU terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memastikan infrastruktur dasar, termasuk sarana pendidikan, dapat segera pulih dan kembali melayani masyarakat secara optimal. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan darurat menjadi prioritas utama agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali berjalan.

“Dalam kondisi darurat seperti ini, fokus kami adalah membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai, dan memastikan masyarakat tidak terisolasi. Kementerian PU bergerak cepat dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas sektor agar penanganan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,”kata Menteri Dody.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh Asyari menyampaikan bahwa kondisi tebing Sungai Krueng Tiro pascabencana mengalami penurunan stabilitas akibat derasnya aliran dan erosi. Oleh karena itu, penanganan darurat dan bertahap segera dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas, khususnya pada permukiman warga yang berada di sepanjang bantaran sungai.

“BWS Sumatera I segera melakukan penanganan perkuatan tebing Sungai Krueng Tiro di Desa Tiba Mesjid sebagai upaya mitigasi risiko abrasi dan longsor. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas alur sungai sekaligus melindungi masyarakat dari potensi ancaman bencana susulan,” ujar Asyari.

Penanganan yang dilakukan meliputi penataan alur sungai, penguatan tebing menggunakan material yang sesuai dengan kondisi lapangan, serta pengendalian aliran untuk mengurangi kecepatan arus air. Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, keselamatan kerja, dan kondisi cuaca di lapangan.

Kementerian PU menegaskan bahwa pemulihan fungsi sungai dan perlindungan kawasan sekitar menjadi bagian penting dari upaya penanganan pascabencana, khususnya di wilayah yang rawan banjir dan erosi. Penanganan Sungai Krueng Tiro diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan lingkungan serta menjaga keberlanjutan fungsi sungai sebagai sistem pengendali air.

Dengan adanya langkah penanganan ini, Kementerian PU berharap aliran Sungai Krueng Tiro menjadi lebih stabil, risiko bencana dapat ditekan, serta keamanan dan kenyamanan warga Desa Tiba Mesjid dan sekitarnya tetap terjaga. (Ichan)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sektor sumber daya air menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan bencana di Aceh.

“Kami memprioritaskan normalisasi sungai, pengamanan tanggul, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Penanganan di bidang sumber daya air ini sangat krusial untuk melindungi keselamatan warga sekaligus mempercepat pemulihan wilayah,” ujar Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, penanganan bencana di Aceh dilakukan secara paralel dengan pemulihan infrastruktur lainnya. “Atas arahan Bapak Presiden, seluruh jajaran Kementerian PU bergerak cepat dan terkoordinasi. Kami memastikan infrastruktur sumber daya air dapat kembali berfungsi optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mencegah bencana lanjutan,” tambah Menteri Dody.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian PU mengupayakan penyediaan air baku melalui rencana pembangunan 24 titik sumur bor sesuai arahan BPBD setempat. Untuk mendukung penanganan tersebut, 6 unit mesin bor telah dimobilisasi, dan 2 unit mesin bor tersebut telah berada di Aceh Tamiang, 2 unit dari Banda Aceh, 1 unit dari Aceh Utara, serta 1 unit mobil bor (KOKEN) dari Aceh Barat Daya. Seluruh peralatan tersebut akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.

Selain penyediaan air bersih, Kementerian PU melalui unit teknis bidang sumber daya air juga melakukan normalisasi sungai dan penanganan darurat pada sejumlah alur sungai yang terdampak banjir bandang dan sedimentasi di wilayah Aceh. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kapasitas tampung sungai serta mengurangi potensi banjir susulan.

Selain Aceh Tamiang, dukungan bidang sumber daya air juga disalurkan ke beberapa kabupaten lain di Aceh. Di Kabupaten Pidie, Kementerian PU mengerahkan 1 mobil tangki air dan 5 hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sementara di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya, disiapkan satu mobil tangki air dengan total 13 hidran umum.

Di Kabupaten Gayo Lues, penguatan layanan air bersih dan sanitasi dilakukan melalui pengerahan 2 mobil tangki air, 10 hidran umum, serta fasilitas sanitasi pendukung. Kabupaten Aceh Tenggara menerima dukungan berupa dua mobil tangki air, 15 hidran umum, serta 1 unit vacuum untuk penanganan sanitasi darurat.

Adapun di Kabupaten Aceh Timur, Kementerian PU menyalurkan bantuan air bersih melalui satu mobil tangki air dengan distribusi hidran umum berkapasitas 2.000 liter ke lima desa terdampak, yakni Alue Buloh 1, Matang Rayeuk, Matang Seupeng, Bantaian, dan Titi Baroeh.

Seluruh langkah penanganan bidang sumber daya air tersebut terus dilakukan secara intensif oleh Kementerian PU guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi serta risiko bencana susulan dapat diminimalkan. “Dengan percepatan penanganan ini, diharapkan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat di Provinsi Aceh dapat segera pulih secara berkelanjutan,” tandas Menteri Dody. (Ichan)

“Kalau sudah tidak ada air, penyakit pasti datang. Setelah urusan jalan dan jembatan mulai membaik, fokus kita berikutnya adalah soal air. Air bersih harus segera tersedia untuk seluruh masyarakat,” kata Menteri Dody saat kunjungan kerja di Aceh Tamiang pada Rabu (24/12/2025).

Kementerian PU akan memprioritaskan upaya pada pengeboran sumber air dalam, mengingat kondisi tanah pascabencana membuat pencarian sumber air dangkal menjadi lebih sulit.

“Kalau lumpur seperti ini agak susah mencari sumber air di bawah 100 meter. Bukan berarti tidak ada, pasti ada, tapi memang lebih sulit. Karena itu saya fokus ke pengeboran sumber air dalam,” ujar Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, Kementerian PU juga akan melakukan kombinasi antara perbaikan sistem penyediaan air minum yang ada (terdampak) dan pengeboran di beberapa titik dengan dukungan tambahan dari unsur TNI dan Polri.

“Kita kombinasikan perbaikan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)yang rusak dengan pengeboran sumber air dalam, supaya air yang keluar benar-benar bisa menjadi air bersih bagi masyarakat,” tuturnya.

Upaya percepatan pengeboran air tanah ini ditujukan untuk mendukung pemulihan beberapa SPAM di Aceh Tamiang yang saat ini mengalami gangguan akibat bencana, sekaligus memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sembari menyiapkan proses pengeboran, Kementerian PU juga terus menyalurkan berbagai dukungan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. Di Kabupaten Aceh Tamiang, tangki air bersih khusus dari Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) sebanyak 27 unit Hunian Umum (HU) dengan kapasitas bervariasi 1.000 liter dan 2.000 liter.

Tangki-tangki tersebut tersebar di sejumlah kecamatan sesuai arahan Bupati Aceh Tamiang dan saat ini dilakukan pengisian dua kali setiap hari untuk menjamin ketersediaan air bagi warga. Selain itu, untuk mendukung sanitasi, Kementerian PU telah memasang 13 unit toilet portable dan 10 set toilet knockdown yang tersebar menyesuaikan lokasi HU.

Seluruh fasilitas sanitasi tersebut dibersihkan secara rutin dua kali sehari, pagi dan sore, serta diperkuat dengan 1 unit armada truk tinja yang beroperasi berkeliling untuk penyedotan tinja guna menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Dukungan Kementerian PU juga terus diperkuat melalui pengiriman tambahan sarana prasarana dari Jakarta. Saat ini, bantuan tersebut tengah dalam proses pengiriman melalui Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Belawan (Medan) menuju Aceh Tamiang dan berada di perairan Batam menggunakan Kapal Ostina.

Adapun bantuan yang dikirimkan meliputi 2 unit IPA Mobile Setta, 1 unit mobil double cabin, 1 unit mobil sedot tinja, 40 unit HU kapasitas 2.000 liter, 8 unit tenda, 20 unit velbed, 10 unit toilet portable, serta 10 unit mobil tangki air. (Ichan)

Yang pasti, bukan salah Tuhan. Bukan juga salah alam. Anak kecil tahu: “banjir terjadi akibat ulah manusia”. Ini pengetahuan dasar. Gak perlu bantahan para pejabat dan penjelasan para ahli lingkungan. Beda dengan gempa dan sunami, tak ada kemampuan manusia untuk terlibat.

Lalu, siapa dibalik bencana sumatera ini? Kita semua tahu jawabannya. Pihak yang terlibat adalah pemilik perusahaan yang menebang hutan. Legal, maupun ilegal. Pemilik perusahaan tidak sendirian. Mereka tak akan mampu menebang hutan, juga tak akan bisa membuka lahan tambang tanpa melibatkan para pejabat di institusi pemerintahan. Juga aparat. Kita sering menyebutnya oknum. Tapi, keterlibatan ini seringkali bersifat struktural dan sistematis (terencana). Jika hanya “oknum”, mengapa penebangan hutan dan pembukaan lahan tambang selalu terstruktur, dilakukan secara masif (di berbagai wilayah) dan terencana? Masih tepatkah menyebut oknum?.

Seorang kepala dinas ESDM dari salah satu wilayah tambang pernah saya tanya: ada berapa perusahaan tambang di wilayah ini yang punya IUP (Ijin Usaha Pertambangan)? Dia jawab: sekitar 300. Tapi, ada lebih dari 1000 penambang di sini yang tidak punya IUP, katanya. Maksudnya ilegal, tanyaku. Betul, jawabnya.

Inilah gambaran praktek tambang di wilayah hutan Indonesia. Jumlah tambang ilegal lebih banyak dari tambang legal. Bisa tiga hingga empat kali lipat. Yang legal saja seringkali bermasalah terkait data, prosedur, syarat dan tanggung jawab reklamasinya, apalagi yang ilegal.

Ilegal mining ini berlaku di tambang batubara, emas, nikel, dan timah. Emoat tambang ini yang paling seksi. Selain sejumlah tambang lain seperti tembaga, bauksit, galian C, dll. Hutan lindung dan hutan konservasi rusak parah karena ekoploitasi tambang-tambang ini.

Dan yang tidak kalah dahsyatnya adalah transformasi hutan ke sawit dan sejenisnya. Jumlahnya puluhan juta hektar.

Hasil dari praktek deforestasi, penambangan ilegal dan tambang legal ber-IUP, yang banyak dimanipulasi ini telah mengakibatkan bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia. Tidak terhitung lagi berapa ratus ribu nyawa telah hilang, rumah hanyut, infrastruktur dan jalan rusak. Data bencana lengkap dengan kerugian, kerusakan dan kematian di berbagai wilayah bisa di-googling. Sumatera hanya salah satunya. Sebelumnya, bencana menjadi rutinitas tahunan, bahkan bulanan.

Banjir dan longsor yang diikuti dengan kematian warga yang tinggal di sekitar hutan sudah seperti ritual. Bahkan beberapa kali terjadi setiap tahunnya. Dari skala kecil hingga besar. Dampaknya mematikan, memiskinkan, menguras uang negara dan merusak segalanya.

“Setiap bencana selalu mendatangkan empati, tapi bukan solusi.” Penebangan hutan jalan terus, penambangan ilegal semakin liar dan vulgas.

Setiap bencara datang selalu disambut dengan ucapan duka, bantuan dan doa. Ini tidak salah dan harus terus dilanjutkan. Tapi, ucapan dan bantuan bukan solusi. Itu semua tak akan mampu menghentikan bencana banjir. Minggu depan, bulan depan dan tahun depan bencara rutin akan terus datang dan mengambil puluhan hingga ribuan nyawa manusia. Itulah Indonesia.

Mereka yang mati bukan para penebang hutang, bukan keluarga pemilik tambang, bukan saudaranya menteri kehutanan, ESDM dan menteri lingkungan hidup. Mereka juga bukan dari keluarga aparat yang mencari tambahan rizki di luar gaji. Mereka bukan juga keluarga bupati, gubernur, kepala dinas, para pejabat dan pimpinan partai. Bukan. Mereka yang mati adalah warga miskin yang hidup di pinggiran hutan dan sungai. Mereka telah lama terpinggirkan oleh kebijakan negara, mati juga diterjang banjir.

Sampai kapan negara membiarkan bencana ini? Semua orang tahu perusahaan mana saja yang harus bertanggun jawab? Rakyat juga tahu institusi mana yang kongkalikong, terlibat dan jadi back up perusahaan-perusahaan itu.

Kabarnya, presiden telah mengantongi identitas sejumlah perusahaan dan nama-nama pejabat yang terlibat. Kita tunggu ekskusinya.

Bencana banjir bukan ulah satu orang. Tapi ulah sejumlah kelompok usaha yang kolaborasi dengan “oknum” kekuasaan dan aparat. Gak bisa dikerjakan sendiri tanpa sinergi pemilik modal dan para pejabat di tingkat elit maupun daerah. Dikerjakan secara sistematis dan terstruktur.

“Mustahil” mereka bisa dimintai tanggung jawab. Terlalu kuat. Punya ases kekuasaan. Bahkan sebagian merupakan bagian dari kekuasaan itu sendiri. Anda berkhayal jika masih berpikir ada pihak yang bisa dituntut untuk bertanggung jawab. Itu kategori khayalan tingkat tinggi. Kenapa? Karena hampir semua terlibat. Hampir semua terima setoran. Ada bagi-bagi hasil jarahan hutan dan tambang. Entah apapun istilah dan sandi yang mereka bikin. Bagi-bagi hasil itu pasti. Seberapanya, itu bergantung kesepakatan dan hasil nego. Bergantung posisi dan jabatan. “Tidak ada makan siang sendirian bro !”

Di atas wilayah yang terkena bancana banjir Sumatera itu, ada perusahaan-perusahaan yang nama-namanya mulai beredar. Itu milik siapa, masyarakat mudah mengenaliinya. Juga siapa-siapa komisarisnya, itu menjadi petunjuk untuk mengetahui para backing. Anda juga mudah mengetahuinya. Googling,

Jika anda berpikir lebih jauh lagi, bahwa bencana banjir akibat deforestasi ini tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan hampir seluruh wilayah Indonesia. Apakah bencana yang semakin rutin menyapa negara ini, lalu membuat negara sadar dan melakukan evaluasi nasional?

Anda berhak pesimis. Sebab, pesimisme anda punya alasan historis.

Jakarta, 19 Desenber 2025.