“Seluruh perbaikan jalan nasional harus sudah selesai maksimal H-10 Lebaran. Kita harus memastikan jalan nasional di Jawa Timur dalam kondisi aman dan nyaman dilalui masyarakat, terutama pengendara roda dua,” ujar Menteri Dody.

Total panjang jalan nasional di Jawa Timur mencapai 2.261,68 km yang tersebar dalam 358 ruas serta didukung 973 jembatan dengan total panjang 34.807,36 meter. Secara umum, mayoritas ruas berada dalam kategori baik dan sedang dengan tingkat kemantapan di atas 80%.

Hingga saat ini, sebanyak 13.306 titik lubang telah tertangani dari total 14.132 titik yang terdata, menyisakan 826 titik dalam proses penyelesaian. Penanganan marka jalan juga terus dipercepat guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan menjelang mudik.

Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, antara lain pada ruas batas Kota Bangkalan–Kabupaten Sampang serta kawasan Alas Baluran di Banyuwangi. Pada lokasi tersebut dilakukan penguatan pengawasan, penambahan rambu peringatan, serta koordinasi intensif bersama kepolisian dan instansi terkait guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Sejumlah lokasi rawan bencana banjir dan longsor turut menjadi perhatian, seperti ruas Ngoro–Mojosari, Ploso–Pacitan–Hadiwarno, Bangil–Pasuruan, serta ruas perbatasan Kabupaten Malang–Kota Lumajang, termasuk di segmen Turen Km 54+500 s.d. Km 60+150. Personel dan peralatan telah disiagakan untuk memastikan respon cepat apabila terjadi gangguan akibat cuaca ekstrem.

BBPJN Jawa Timur–Bali juga menyiapkan posko jalur Lebaran di berbagai satuan kerja wilayah Jawa Timur sebagai pusat pemantauan dan koordinasi terpadu. Dengan kesiapan infrastruktur, personel, dan peralatan tersebut, Kementerian PU memastikan konektivitas dan keselamatan perjalanan masyarakat selama periode Lebaran tetap terjaga. (Ichan)

“Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 1.328 personel serta memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak,” kata Menteri Dody saat konferensi pers perkembangan penanggulangan pascabencana Sumatera, Jumat (19/12/2025) di Lanud Halim Perdanakusuma

Menteri Dody mengatakan bidang Bina Marga, penanganan difokuskan pada pemulihan jalan dan jembatan nasional. Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional terdampak, sebanyak 26 ruas telah fungsional, sementara sisanya masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan jembatan bailey. Di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Sementara di Sumatera Barat, 29 dari 30 ruas jalan nasional terdampak telah fungsional dan ditargetkan sepenuhnya pulih sebelum akhir Desember 2025 .

Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU melakukan normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Tercatat luasan lahan irigasi terdampak mencapai 108.622 hektar di Aceh, 101.822 hektar di Sumatera Utara, dan 84.971 hektare di Sumatera Barat, dengan penanganan darurat dan rehabilitasi bertahap untuk menjaga ketahanan pangan daerah .

Sementara itu, di bidang Cipta Karya, Kementerian PU memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penanganan 170 lebih SPAM, ratusan sarana sanitasi, serta pengiriman sarana pendukung seperti mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, dan instalasi pengolahan air (IPA) mobile ke 20 kabupaten/kota terdampak .

Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa seluruh jajaran terus disiagakan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. “Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal,” ujar Menteri Dody

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, BUMN, dan masyarakat setempat hingga seluruh infrastruktur terdampak tertangani secara menyeluruh. (Ichan)

CEO Leads Property Services Indonesia, Hendra Hartono, memaparkan analisis mengenai dinamika pasar perumahan, yang menunjukkan pergeseran fokus developer besar dan ancaman krisis keterjangkauan bagi generasi mendatang.

Analisis Hendra atas pasar 2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan harga properti akan terus berjalan, didukung oleh peningkatan permintaan dan pasokan yang terus berdatangan.

Harga jual rata-rata per unit diprediksi meningkat dan akan bergerak di kisaran Rp 2,5 miliar hingga Rp 2,6 miliar per unit.

Kenaikan harga ini mencerminkan mahalnya biaya lahan dan ongkos konstruksi yang terus merangkak naik, yang mau tidak mau dibebankan kepada konsumen.

Bergeser ke Pinggiran dan Mengecil

Kenaikan harga rumah yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat melahirkan dua anomali krusial dalam pola konsumsi hunian. Bagi first-time home buyer yang berorientasi pada keterjangkauan, pencarian rumah terpaksa bergeser jauh ke pinggiran kota penyangga Jakarta seperti Cisauk, Cikupa, Balaraja, dan Tenjo di Tangerang.

“Meskipun harga yang dikeluarkan relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ukuran rumah yang ditawarkan cenderung mengecil,” ujar Hendra.

Ini adalah strategi developer untuk menjaga harga jual per unit tetap berada dalam jangkauan pasar, meski dengan mengorbankan luasan bangunan dan lahan.

Township yang dikembangkan jauh dari pusat kota hanya akan menarik minat jika menawarkan perencanaan yang matang dan harga terjangkau, dilengkapi fasilitas lengkap, ruang terbuka hijau, lingkungan bebas polusi, serta infrastruktur jalan dan transportasi umum yang memadai.

Perubahan Pola Membeli dan Menyewa

Kesenjangan harga yang semakin tak terjangkau bagi generasi mendatang memicu perubahan perilaku konsumsi yang bersifat struktural: beralih dari membeli ke menyewa.

Menyewa rumah atau apartemen di kawasan perkotaan Jakarta dianggap semakin praktis dan efisien, terutama bagi pekerja yang beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya.

Strategi menyewa memungkinkan mereka menghemat biaya transportasi dan waktu perjalanan, yang seringkali menjadi beban signifikan saat harus tinggal di pinggiran kota.

Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi struktural pada harga lahan dan ongkos konstruksi, pasar properti Indonesia berisiko bergerak menuju model yang semakin terfragmentasi.

Data KPR FLPP Sejahtera per 21 November 2025 tercatat 223.279 unit rumah dengan nilai Rp 27,72 triliun. Jumlah ini menunjukkan tren pertumbuhan positif hingga akhir 2025.

Diprediksi total penyaluran FLPP akhir November ini akan melebihi capaian tertinggi di 2023 sebanyak 229.00 unit rumah. Tercatat di 2022 mencapai Rp 226.000 unit rumah dengan nilai Rp 25,15 triliun.

Kemudian pada 2023 tercatat 229.000 unit rumah dengan nilai Rp 26,32 triliun. Sedangkan di 2024 mencapai 200.300 unit rumah dengan nilai subsidi Rp 24,6 triliun.

“Tahun ini merupakan pencapaian luar biasa dalam penyaluran rumah subsidi. Jika dibandingkan realisasi pada 2023 dan 2024 dengan realisasi pada 2024-2025, ada peningkatan 10,99 persen,” jelas Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Sabtu (22/11/2025).

Heru melaporkan, dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sudah dicairkan untuk FLPP ada di angka 237.849 unit. Sedangkan untuk KPR Tapera ada 1.306 unit. Sehingga totalnya yang sudah cair dan sudah realisasi ada di angka 239.165 unit.

Di sisi lain, keyakinan tersebut juga didasarkan pada data yang ada di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan atau SiKasep.

Data SiKasep menunjukkan bahwa hingga saat ini, permintaan dari masyarakat terus meningkat. Dari 300.910 MBR yang mendaftar di SiKasep, terdapat 265.219 data yang lolos subsidi checking dan 226.477 MBR yang sudah di-follow up oleh perbankan.

“Masih terdapat 38.742 data yang belum di follow up oleh bank penyalur. Kami berharap agar segera ditindaklanjuti oleh perbankan demi percepatan pemilikan rumah bagi MBR,” Heru.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan jadi alasan utama debitur tak bisa mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk KPR subsidi.

Kesimpulan itu didapat setelah OJK mengecek data 103.261 permohonan kredit oleh calon debitur perumahan kepada bank penyalur.

“Hasilnya adalah yang dari klarifikasi oleh BP Tapera juga dari beberapa bank lainnya, bahwa 42,9 persen dari yang tidak disetujui yang merupakan jumlah terbesar dari kelompok ini, terjadi diakibatkan karena ketidaklengkapan dalam proses pengajuan untuk FLPP itu. Sehingga juga tidak masuk ke dalam bagian yang bisa diberikan,” bebernya beberapa waktu lalu.