Berdasarkan laporan keuangan bulanan BSN yang dirilis di website resminya, pendapatan pengelolaan dana bersih tercatat sebesar Rp1,13 triliun hingga Mei 2026 atau tumbuh 25,77% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp899,69 miliar.

Pertumbuhan kinerja BSN juga didukung oleh peningkatan pembiayaan yang disalurkan. Hingga Mei 2026, total pembiayaan BSN mencapai Rp58,38 triliun atau tumbuh 22,68% yoy dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp47,59 triliun.

Sementara itu, total dana pihak ketiga (DPK) BSN tercatat mencapai Rp60,62 triliun atau meningkat 14,68% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp53,32 triliun.

Selain itu, BSN juga berhasil menjaga pertumbuhan profitabilitas operasional. Hingga Mei 2026, laba sebelum pencadangan (pre provision operating profit/PPOP) BSN mencapai Rp706,25 miliar atau meningkat 30,16% yoy dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp542,61 miliar.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor sebelumnya menyampaikan pencapaian kinerja positif tersebut menjadi bukti bahwa proses penguatan bisnis yang dilakukan perseroan terus menunjukkan hasil yang baik meski di tengah tantangan kondisi geopolitik global. Menurutnya, BSN akan terus menjaga momentum pertumbuhan dengan memperkuat layanan dan menghadirkan solusi keuangan syariah yang semakin relevan bagi masyarakat Indonesia.

“Bank BSN menegaskan komitmen untuk memperkuat transformasi bisnis, memperluas layanan digital, dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan syariah nasional. Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” ujar Alex.

BSN juga akan terus melanjutkan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan berbasis syariah.

Sebagai informasi, BSN telah mencatatkan kinerja impresif sejak kuartal I/2026 dan terus menjaga tren pertumbuhan positif hingga memasuki pertengahan tahun ini. (Ikhsan)

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia pada Selasa (19/5), Irwan Hidayat melakukan pembelian saham SIDO melalui dua transaksi pada 13 Mei 2026.

Pada transaksi pertama, Irwan membeli 245.400 lembar saham SIDO di harga Rp450 per lembar. Selanjutnya, ia kembali membeli 254.600 lembar saham di harga Rp448 per lembar pada hari yang sama.

Dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham Irwan Hidayat di SIDO meningkat menjadi 5,27 juta lembar saham atau setara 0,018%. Sebelumnya, ia tercatat memiliki 4,77 juta lembar saham atau sekitar 0,016%.
Irwan Hidayat menyebut pembelian saham tersebut dilakukan untuk tujuan investasi dan bukan merupakan transaksi repurchase agreement (repo).

Berdasarkan data perdagangan terbaru, harga saham SIDO berada di level Rp412 per lembar. Dengan demikian, nilai kepemilikan saham Irwan Hidayat di SIDO diperkirakan mencapai sekitar Rp2,18 miliar.

Meski kepemilikan saham langsungnya kurang dari 1%, nama Irwan Hidayat juga tercatat sebagai Ultimate Beneficial Owner (UBO) SIDO bersama David Hidayat, Johan Hidayat, Jonatha Sofjan Hidajat, dan Sandra Linata Hidajat.

“Pelaksanaan Buyback merupakan sinyal optimisme kami di pasar modal Indonesia. Aksi korporasi ini merupakan wujud keyakinan kami atas fundamental bisnis Perseroan,” ujar Presiden Direktur BCA Hendra Lembong dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Hendra menegaskan Perseroan senantiasa mematuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Periode pelaksanaan buyback adalah 12 bulan, yaitu sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan 11 Maret 2027, kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan Buyback ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan. Manajemen BCA akan senantiasa memperhatikan dinamika pasar dalam pelaksanaan buyback.

“Kami mengungkapkan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan dari segenap pemegang saham. BCA senantiasa berfokus pada fundamental bisnis perseroan, serta melangkah dengan pruden pada tahun 2026,” tutup Hendra.

Setiap tahunnya, seluruh Insan LPS berkewajiban untuk melaporkan pemberitahuan pajak serta LHKPN mengingat LPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Hal ini berlaku tidak hanya kepada jajaran pimpinan, namun juga ke seluruh pegawai, bahkan sampai ke level junior staff.

Terhitung sebanyak 595 Insan LPS telah menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT dan LHKPN sebelum tenggat waktu (31 Maret 2026). Jajaran Pimpinan LPS turut memberikan apresiasi pada pencapaian ini.

“Rasa tanggung jawab dan komitmen pada excellence yang dimiliki oleh seluruh Insan LPS salah satunya dapat tercermin dengan tercapainya tingkat pelaporan 100% sebelum tenggat waktu,” Ujar Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner.

Selain itu, menurutnya, pencapaian ini juga dapat dilihat sebagai bentuk upaya LPS untuk terus menyelenggarakan pelayanan yang transparan dan berintegritas tinggi kepada nasabah simpanan Indonesia. Sebab, tanpa memandang level jabatan, seluruh lapisan pegawai LPS memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk memastikan konsistensi data penghasilan, harta dan kekayaan, serta kewajiban pajak mereka.

Pencapaian ini juga didukung oleh digitalisasi pelaporan yang memudahkan Insan LPS melaporkan kewajibannya. Aplikasi Coretax, misalnya, terbukti handal dan mempermudah pengisian data dan pengunggahan dokumen wajib pajak.

Selain komitmen pimpinan dan digitalisasi platform, pencapaian LPS ini juga didukung oleh unit kerja terkait di LPS yang selalu memberikan pemberitahuan dan sosialisasi pengisian SPT serta LHKPN.

LPS percaya bahwa setiap data yang dilaporkan terkait dengan kekayaan, investasi dan harta dalam aplikasi Coretax dan LHKPN merupakan ikhtiar untuk mendukung reformasi perpajakan, meningkatkan penerimaaan negara dan memperkuat praktik good governance yang bermuara pada kebaikan bagi masyarakat luas.

“Saya, Keluarga dan seluruh WP di LPS sudah 100% mengisi SPT Pajak 2025 dengan cepat, mudah dan tanpa hambatan berarti. Terima kasih Coretax yang reliable, stabil dan transparan,” pungkas Anggito. (Ikhsan)

“Oleh karenanya, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa ketika terjadi kegagalan perusahaan asuransi, dampaknya dapat dikelola secara tertib tanpa merugikan pemegang polis dan tanpa mengganggu stabilitas industri,” ujarnya pada acara Diskusi dan Buka Puasa Bersama Jurnalis yang diselenggarakan oleh Financial Editor’s Club, di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Diketahui, secara global, kegagalan perusahaan asuransi merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam dinamika industri keuangan. Dalam periode 2011 hingga 2024, tercatat sekitar 428 kegagalan perusahaan asuransi di berbagai negara, dengan mayoritas terjadi pada asuransi umum.

“Sementara itu di Indonesia, dalam periode 2011 hingga 2025, terdapat 25 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, dan sekitar 17 di antaranya dapat dikategorikan sebagai kegagalan perusahaan,” tambahnya.

Oleh karenanya dia menegaskan, bahwa peran strategis Program Penjaminan Polis (PPP) dalam memperkuat industri asuransi sangat diperlukan, karena dengan adanya skema penjaminan polis, kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani secara cepat dan tepat , tanpa mengganggu stabilitas industri secara keseluruhan.

“Di Indonesia, PPP memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri asuransi. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pemegang polis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap industri asuransi.” Jelasnya.

Adapun, perkembangan persiapan LPS dalam menyelenggarakan PPP pada 2026 ini antara lain telah membentuk kerangka regulasi dan operasional, pendaftaran keanggotaan PPP dan pelaksanaan simulasi, dengan bekerja sama dengan para ahli dan praktisi industri.

“Jika dipercepat aktivasi nya pada tahun 2027, LPS telah siap menerapkan,” pungkasnya. (Ikhsan)

“Momentum ini tidak hanya sekedar seremonial pergantian pejabat, saat ini industri jasa keuangan masih harus menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global. Oleh karenanya kami senantiasa bersiap diri dan menambah kekuatan dengan melantik pejabat baru,” ujarnya di Kantor LPS, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Selain itu Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution menambahkan, pelantikan pejabat baru di LPS juga merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi Program Penjaminan Polis (PPP) yang kemungkinan berlaku lebih cepat.

“LPS memastikan siap menyelenggarakan PPP jika kebijakan itu diimplementasikan pada 2027, lebih cepat dari semestinya pada 2028. Berdasar pengalaman LPS dalam program penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jadi meningkat, dana pihak ketiga juga naik,” jelasnya.

Adapun pejabat baru LPS yang dilantik pada hari ini antara lain, Direktur Eksekutif Teknologi Informasi Monang Siringoringo, Direktur Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga Nur Budiantoro, Direktur Group Pengelolaan Data Bank The Daniel, Direktur Group Regulasi Lembaga Vitri Pascauli, Plt. Direktur Group Layanan Umum Haydin Haritzon, dan Plt. Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi Aroma Patria Perdana.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama juga dilantik 9 orang Kepala Divisi dan 25 orang Kepala Tim, yaitu diantaranya, Plt. Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan KPW II Surabaya Bayu Permana Jati, Kepala Divisi Hukum Pendukung Firman Kusbianto, Plt. Kepala Divisi Kehumasan Rhein Valleno Oktoriansyah, Plt. Kepala Divisi Logistik dan Rumah Tangga Tri Hartanto, Plt. Kepala Divisi Pelaksanaan Resolusi Bank I Andreas Suryo Adhitama, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Likuiditas dan Setelmen Nidya Rose Wahyuni, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Rencana Resolusi Bank Steffanie Berlian Simatupang, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan SCV Polis Achmad Rasyad Rangkuti dan Plt. Kepala Divisi Pengolahan Data Hanna Mutia Agista. (Ikhsan)

Hal itu dikatakan Direktur Consumer Bank Syariah Nasional (BSN), Mochamad Yut Penta, yang diwakili oleh Kepala Divisi Komersial BSN, Veri, di kesempatan menjadi pembicara dalam talkshow bertema “Lebih Berkah Pembiayaan Syariah Bagi Pelaku UMKM Produk Halal” sekaligus Buka Puasa Bersama AMKI (Talkshow dan Santunan) yang digelar Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) DKI Jaya, di Harper Hotels, Cawang, Jakarta, Kamis 26/2/2026.

Skema pembiayaan syariah, lanjut Very, dapat memberikan alternatif permodalan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik.

“Bank syariah dapat mengintegrasikan pembiayaan dengan program pendampingan usaha, sehingga pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga penguatan kapasitas manajerial dan keberlanjutan bisnisnya,” tuturnya di depan jajaran pengurus AMKI Jaya, AMKI Pusat, pelaku UMKM dan anak-anak yatim yang secara khusus diundang AMKI Jaya untuk menerima santunan.

Di sisi lain, bank syariah juga berperan dalam memperkuat ekosistem halal melalui sinergi dengan regulator, lembaga sertifikasi, dan pemangku kepentingan lainnya, imbuh Very.

Lebih jauh Very memaparkan, perkembangan Bank Syariah Nasional beserta berbagai skema pembiayaan berbasis akad syariah, ramah bagi pelaku UMKM, mulai dari modal kerja, pembiayaan usaha, hingga program subsidi pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pembiayaan syariah menyesuaikan cash flow usaha sehingga lebih fleksibel dan tidak memberatkan pelaku usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan halal.

Bank syariah, khususnya BSN, lanjut Very, juga memberikan dukungan pembiayaan untuk proses sertifikasi halal, pengembangan produk, hingga ekspansi pasar menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMKM halal.

Dalam kesempatan talkshow itu, Muhammad Aqil Irham selaku Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mengatakan bahwa BPJPH terus memperluas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat akses sertifikasi halal bagi UMKM.

Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

Warteg Hingga Kosmetik Bakal Wajib Halal

Lebih jauh Muhammad Aqil Irham, juga menyinggung bahwa semua produk yang mempunyai unsur hewani bakal wajib menggunakan label halal. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“Wajib halal. Sepanjang yang mempunyai unsur hewan wajib halal. Itu amanah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014,” kata Aqil.

Penyelenggaraan JPH, lanjut Aqil, dilakukan oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama RI.

“Warteg wajib sertifikasi halal. Rumah potong hewan wajib sertifikat halal. Minuman teh, jeruk nipis dan obat-obatan wajib halal,” tegasnya.

“Kosmetik dari bayi sampai nenek wajib sertifikat halal. Itu sudah wajib halal.
Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita pakai kosmetik,” tambahnya.

Transformasi otoritas label halal, ujar Aqil lagi, adalah dipegang BPJPH sejak tahun 2019. Saat dipegang Majelis Ulama Indonesia (MUI), sertifikasi halal bersifat voluntir.

“Saat di MUI sifatnya voluntir. Mau urus halal monggo. Tapi setelah UU No. 33 wajib. Wajibnya secara bertahap. Mulai 2021 sampai 2026 untuk barang kosmetik dan makanan,” tukasnya dalam talkshow yang dimoderatori oleh Agung Sudjatmoko.

Penguatan sinergi dan prinsip syariah senada dengan Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Sudaryano R Lamangkona.

Ia menegaskan, pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penguatan UMKM, termasuk melalui pembiayaan syariah.

“Kita harus bersama-sama membangun UMKM untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional,” ujarnya dalam kata sambutannya.

Menurut Sudaryano, dukungan pembiayaan yang inklusif dan sesuai prinsip syariah menjadi instrumen penting untuk memperkuat UMKM produk halal.

“Saya berharap AMKI juga terus berperan aktif dalam mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya pembiayaan syariah serta penguatan UMKM halal kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Ketua AMKI Jaya, Heryanto SE dalam kata sambutannya menyebut, antusiame yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta terhadap peran serta AMKI dalam menyosialisasikan berbagai programnya,
menurutnya sangat baik dan sinergis.

“Penguatan UMKM atau pun produk halal, misalnya, bisa disinergikan dengan peran AMKI sebagai penyampai informasi kepada masyarakat luas agar sampai dengan detail dan benar,” ujar mantan Koodinator Forwakop Kementerian Koperasi yang juga Pemimpin Redaksi portal berita Semarak.co, menutup perhelatan yang berlangsung sukses. (Ichan)

Dalam melakukan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah, LPS telah mengumumkan pembayaran tahap pertama untuk 88% rekening simpanan dari total 3.587 rekening simpanan di BPR ini pada tanggal 2 Februari 2026 lalu. Daftar nasabah yang telah ditetapkan dalam pembayaran klaim simpanan ini bisa dilihat di kantor BPR Prima Master Bank atau melalui website LPS. Nasabah yang telah masuk dalam daftar pembayaran tahap pertama ini dapat memproses pencairan klaim simpanannya di Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank pembayar yang telah ditunjuk oleh LPS. Nasabah diminta menyerahkan bukti kepemilikan rekening, spt buku tabungan atau bilyet dan identitas diri bagi nasabah perorangan berupa KTP/SIM/paspor atau bagi nasabah lembaga/perusahaan berupa susunan pengurus sesuai legalitas dan anggaran dasar yang berlaku.

Bagi nasabah yang belum ditetapkan untuk pembayaran klaim simpanan pada tahap pertama ini dapat menunggu pengumuman pembayaran tahap berikutnya. Sesuai UU, batas waktu bagi LPS untuk menyelesaikan proses verifikasi data simpanan nasabah hingga 90 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya. Sementara itu, debitur atau nasabah peminjam dana BPR Prima Master Bank tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS di kantor BPR.

LPS mengimbau agar seluruh nasabah BPR Prima Master Bank tetap menjaga ketenangan dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pencairan simpanan dengan meminta imbalan atau biaya tertentu. Nasabah dan pihak-pihak terkait juga diminta untuk mendukung proses likuidasi dan pembayaran klaim simpanan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tanggapan atas Aksi Pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia
Berkaitan dengan aksi pekerja PT Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia) Mojokerto di kantor perwakilan LPS di Surabaya, LPS menyampaikan:
1. Menyampaikan rasa prihatin dan empati atas permasalahan yang dialami oleh pekerja PT Pakerin. Permasalahan gaji/pesangon/tunjangan hari raya pekerja PT Pakerin bukan kewenangan dari LPS sehingga LPS berharap permasalahan internal ini dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen, pemegang saham dan pekerja PT Pakerin.
2. BPR Prima Master Bank saat ini sudah tidak beroperasi sejak dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 27 Januari 2026 lalu setelah sekian waktu diupayakan tindakan penyehatan dan penyelamatan oleh otoritas. LPS akan membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah menggunakan dana LPS sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan dari simpanan nasabah BPR Prima Master Bank.
3. Saat ini, LPS fokus pada proses pembayaran klaim penjaminan simpanan sesuai ketentuan dengan batas penjaminan Rp 2 miliar per nasabah per bank. Pembayaran tahap pertama telah diumumkan dan saat ini LPS fokus bekerja untuk melakukan verifikasi untuk pembayaran klaim penjaminan tahap berikutnya. LPS juga tengah fokus melakukan proses likuidasi bank guna memberikan hasil terbaik dan dipergunakan untuk pembayaran kewajiban yang telah diatur dalam UU LPS.
4. Pekerjaan LPS dalam menangani bank ini dilakukan sesuai dan dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku saat ini sehingga LPS berharap tidak ada pihak yang melakukan tindakan mengganggu atau menghalangi kerja dari LPS.
5. LPS membutuhkan situasi yang kondusif agar proses likuidasi dan pembayaran klaim simpanan berjalan dengan lancar. Untuk itu, LPS meminta kepada pekerja PT Pakerin untuk menghentikan aksinya di kantor LPS dan diharapkan mengikuti proses penanganan bank sesuai ketentuan dan perundang-undangan, serta memanfaatkan layanan komunikasi permintaan informasi yang resmi LPS, melalui Puslinfo LPS, telepon 154, whatsapp
+62-811-1154-154 dan email informasi@lps.go.id. (Ichan)

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara manajemen BSN dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang berlangsung di Tangerang, Banten, Selasa (24/2/2026), menjadi pintu masuk bagi BSN untuk mengelola likuiditas di ribuan titik jaringan persyarikatan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga rantai pasok usaha warga.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan bahwa penetrasi ke ekosistem Muhammadiyah merupakan langkah konkret perseroan dalam mengakselerasi inklusi keuangan syariah yang saat ini baru menyentuh angka 13,41%.

“Kami tidak lagi menunggu pasar, melainkan masuk ke ekosistem yang sudah matang. Muhammadiyah memiliki legitimasi dan jejaring ekonomi yang luar biasa. Ini adalah momentum bagi BSN untuk hadir sebagai mitra utama dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui layanan yang nyata,” kata Alex di Tangerang, Selasa (24/2).

Melalui kerja sama ini, BSN memposisikan diri sebagai penyedia solusi cash management digital bagi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Perseroan mengincar pengelolaan dana dan sistem pembayaran yang mencakup layanan payroll, virtual account, hingga integrasi QRIS bagi ratusan universitas dan rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah.

Tak hanya level institusi, BSN juga meluncurkan kartu debit co-branding Muhammadiyah–BSN untuk menyasar jutaan warga persyarikatan secara langsung. Seluruh ekosistem ini akan terintegrasi ke dalam aplikasi Bale Syariah by BSN, yang memungkinkan akses terhadap pembiayaan perumahan syariah hingga investasi cicilan emas secara digital.

Aksi ekspansi ini didukung oleh fundamental BSN yang kian kokoh pasca-transformasi tahun lalu. Sebagai bank yang lahir dari proses akuisisi Victoria Syariah oleh BTN Syariah, BSN telah membukukan total aset sebesar Rp72,9 triliun per Desember 2025.

Dengan dukungan 118 outlet nasional, BSN optimistis penetrasi ke ekosistem Muhammadiyah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap portofolio dana pihak ketiga (DPK) perseroan.

Alex menambahkan bahwa perbandingan dengan Malaysia yang memiliki pangsa pasar syariah di atas 40% menjadi pendorong bagi BSN untuk terus melakukan penetrasi ke organisasi massa terbesar di Indonesia.

“Kolaborasi ini bukan sekadar seremoni. Kami berkomitmen memberikan manfaat finansial yang berkelanjutan bagi keluarga besar Muhammadiyah melalui program yang terukur,” pungkas Alex.

Sementara itu Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief mengungkapkan bahwa Muhammadiyah ke depan akan terus berkembang untuk memperkuat ekosistem syariah di tanah air.

“Selain memiliki amal usaha dan ratusan ribu pegawai yang ada di amal usaha, tentunya Muhammadiyah harus memiliki peran yang strategis dalam penguatan ekonomi syariah di tanah air. Tentu diantaranya melakukan berbagai bentuk pembiayaan untuk penguatan revitalisasi amal usaha Muhammadiyah,” ujar Hilman.

Ditambahkan Hilman, insya allah pimpinan pusat sudah membentuk tim untuk pengadaan perumahan subsidi dan non subsidi bagi warga persyarikatan Muhammadiyah, baik bagi pegawai, karyawan dan aktivis Muhammadiyah di seluruh Indonesia. (Ichan)

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan Perumda BPR Bank Cirebon, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar.

Adapun, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor Perumda BPR Bank Cirebon atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor Perumda BPR Bank Cirebon dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto mengimbau agar nasabah Perumda BPR Bank Cirebon tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

“Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan, dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah,” ujarnya melalui keterangan resmi pada Senin (9/2/2026).

Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memastikan simpanannya memenuhi syarat yang dikenal dengan 3T LPS. Syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutupnya.

Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154. (Ikhsan)