Untuk itu, saya ingin memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut.

Yang paling penting adalah jangan bermain atau trading saham, tetapi berinvestasi untuk jangka panjang.

Berinvestasi di saham memungkinkan kita memperoleh dividen serta kenaikan nilai perusahaan apabila perusahaan tersebut terus berkembang.

Hal ini berbeda dengan deposito yang hanya memberikan bunga. Memang ada kemungkinan rugi jika harga saham turun.

Namun, untuk investasi jangka panjang biasanya memberikan keuntungan. Sebagai contoh adalah Bank BCA. Pada tahun 2000 harga sahamnya sekitar Rp500 per lembar, sedangkan hari ini sudah mencapai sekitar Rp6.875 per lembar.

Oleh karena itu, pilihlah perusahaan yang sudah lama berdiri, mapan, dan telah cukup lama menjadi perusahaan terbuka (Tbk).

Pilih perusahaan yang memiliki profit yang baik dan rutin membagikan dividen.

Pastikan kondisi keuangannya kuat, tidak memiliki utang bank yang berlebihan. Jika memiliki utang, sebaiknya masih dalam rasio yang sehat.

Waktu membeli saham sebaiknya saat harga masih undervalue, atau menjelang pembagian dividen, atau setelah melihat laporan keuangan triwulan pertama yang biasanya keluar pada akhir Maret.

Bagi yang ingin bertanya lebih lanjut atau belajar mengenai saham, cara membeli saham, serta belajar berinvestasi atau trading saham, dapat menghubungi beberapa pihak berikut:

PT INA Securitas
Budiman
+62 818 784168

Mansek Sekuritas
Aldies–Head HNW
0812 8335 6373

Shadiq–RM Executive
0813 2030 1999

SatsetCuan – Stock Academy & Trading
Helen Felicia
+62 815 5230 837

ValueCorporation–Data & Stock Investment
Andhika
0812 9716 6471

Semoga penjelasan ini bermanfaat.

Penulis :                                                        Irwan Hidayat                                          Jakarta, 13 Maret 2026

Yang pasti, bukan salah Tuhan. Bukan juga salah alam. Anak kecil tahu: “banjir terjadi akibat ulah manusia”. Ini pengetahuan dasar. Gak perlu bantahan para pejabat dan penjelasan para ahli lingkungan. Beda dengan gempa dan sunami, tak ada kemampuan manusia untuk terlibat.

Lalu, siapa dibalik bencana sumatera ini? Kita semua tahu jawabannya. Pihak yang terlibat adalah pemilik perusahaan yang menebang hutan. Legal, maupun ilegal. Pemilik perusahaan tidak sendirian. Mereka tak akan mampu menebang hutan, juga tak akan bisa membuka lahan tambang tanpa melibatkan para pejabat di institusi pemerintahan. Juga aparat. Kita sering menyebutnya oknum. Tapi, keterlibatan ini seringkali bersifat struktural dan sistematis (terencana). Jika hanya “oknum”, mengapa penebangan hutan dan pembukaan lahan tambang selalu terstruktur, dilakukan secara masif (di berbagai wilayah) dan terencana? Masih tepatkah menyebut oknum?.

Seorang kepala dinas ESDM dari salah satu wilayah tambang pernah saya tanya: ada berapa perusahaan tambang di wilayah ini yang punya IUP (Ijin Usaha Pertambangan)? Dia jawab: sekitar 300. Tapi, ada lebih dari 1000 penambang di sini yang tidak punya IUP, katanya. Maksudnya ilegal, tanyaku. Betul, jawabnya.

Inilah gambaran praktek tambang di wilayah hutan Indonesia. Jumlah tambang ilegal lebih banyak dari tambang legal. Bisa tiga hingga empat kali lipat. Yang legal saja seringkali bermasalah terkait data, prosedur, syarat dan tanggung jawab reklamasinya, apalagi yang ilegal.

Ilegal mining ini berlaku di tambang batubara, emas, nikel, dan timah. Emoat tambang ini yang paling seksi. Selain sejumlah tambang lain seperti tembaga, bauksit, galian C, dll. Hutan lindung dan hutan konservasi rusak parah karena ekoploitasi tambang-tambang ini.

Dan yang tidak kalah dahsyatnya adalah transformasi hutan ke sawit dan sejenisnya. Jumlahnya puluhan juta hektar.

Hasil dari praktek deforestasi, penambangan ilegal dan tambang legal ber-IUP, yang banyak dimanipulasi ini telah mengakibatkan bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia. Tidak terhitung lagi berapa ratus ribu nyawa telah hilang, rumah hanyut, infrastruktur dan jalan rusak. Data bencana lengkap dengan kerugian, kerusakan dan kematian di berbagai wilayah bisa di-googling. Sumatera hanya salah satunya. Sebelumnya, bencana menjadi rutinitas tahunan, bahkan bulanan.

Banjir dan longsor yang diikuti dengan kematian warga yang tinggal di sekitar hutan sudah seperti ritual. Bahkan beberapa kali terjadi setiap tahunnya. Dari skala kecil hingga besar. Dampaknya mematikan, memiskinkan, menguras uang negara dan merusak segalanya.

“Setiap bencana selalu mendatangkan empati, tapi bukan solusi.” Penebangan hutan jalan terus, penambangan ilegal semakin liar dan vulgas.

Setiap bencara datang selalu disambut dengan ucapan duka, bantuan dan doa. Ini tidak salah dan harus terus dilanjutkan. Tapi, ucapan dan bantuan bukan solusi. Itu semua tak akan mampu menghentikan bencana banjir. Minggu depan, bulan depan dan tahun depan bencara rutin akan terus datang dan mengambil puluhan hingga ribuan nyawa manusia. Itulah Indonesia.

Mereka yang mati bukan para penebang hutang, bukan keluarga pemilik tambang, bukan saudaranya menteri kehutanan, ESDM dan menteri lingkungan hidup. Mereka juga bukan dari keluarga aparat yang mencari tambahan rizki di luar gaji. Mereka bukan juga keluarga bupati, gubernur, kepala dinas, para pejabat dan pimpinan partai. Bukan. Mereka yang mati adalah warga miskin yang hidup di pinggiran hutan dan sungai. Mereka telah lama terpinggirkan oleh kebijakan negara, mati juga diterjang banjir.

Sampai kapan negara membiarkan bencana ini? Semua orang tahu perusahaan mana saja yang harus bertanggun jawab? Rakyat juga tahu institusi mana yang kongkalikong, terlibat dan jadi back up perusahaan-perusahaan itu.

Kabarnya, presiden telah mengantongi identitas sejumlah perusahaan dan nama-nama pejabat yang terlibat. Kita tunggu ekskusinya.

Bencana banjir bukan ulah satu orang. Tapi ulah sejumlah kelompok usaha yang kolaborasi dengan “oknum” kekuasaan dan aparat. Gak bisa dikerjakan sendiri tanpa sinergi pemilik modal dan para pejabat di tingkat elit maupun daerah. Dikerjakan secara sistematis dan terstruktur.

“Mustahil” mereka bisa dimintai tanggung jawab. Terlalu kuat. Punya ases kekuasaan. Bahkan sebagian merupakan bagian dari kekuasaan itu sendiri. Anda berkhayal jika masih berpikir ada pihak yang bisa dituntut untuk bertanggung jawab. Itu kategori khayalan tingkat tinggi. Kenapa? Karena hampir semua terlibat. Hampir semua terima setoran. Ada bagi-bagi hasil jarahan hutan dan tambang. Entah apapun istilah dan sandi yang mereka bikin. Bagi-bagi hasil itu pasti. Seberapanya, itu bergantung kesepakatan dan hasil nego. Bergantung posisi dan jabatan. “Tidak ada makan siang sendirian bro !”

Di atas wilayah yang terkena bancana banjir Sumatera itu, ada perusahaan-perusahaan yang nama-namanya mulai beredar. Itu milik siapa, masyarakat mudah mengenaliinya. Juga siapa-siapa komisarisnya, itu menjadi petunjuk untuk mengetahui para backing. Anda juga mudah mengetahuinya. Googling,

Jika anda berpikir lebih jauh lagi, bahwa bencana banjir akibat deforestasi ini tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan hampir seluruh wilayah Indonesia. Apakah bencana yang semakin rutin menyapa negara ini, lalu membuat negara sadar dan melakukan evaluasi nasional?

Anda berhak pesimis. Sebab, pesimisme anda punya alasan historis.

Jakarta, 19 Desenber 2025.

Kita hidup dalam lanskap global yang berlapis tantangan. Rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi digital, hingga arus informasi yang mudah dimanipulasi membentuk wajah ancaman baru yang tidak selalu kasatmata. Ancaman terhadap negara tidak lagi hadir semata dalam bentuk konfrontasi fisik, melainkan menjelma sebagai serangan siber, radikalisme, polarisasi sosial, serta bencana alam yang semakin sering terjadi. Dalam situasi demikian, bela negara menuntut pemaknaan yang lebih luas dan kontekstual.

Hari Bela Negara tahun ini juga bertepatan dengan ujian kemanusiaan yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wilayah-wilayah ini memiliki jejak sejarah penting dalam perjalanan Republik. Aceh, misalnya, sejak masa awal kemerdekaan dikenal sebagai Daerah Modal yang menopang perjuangan bangsa melalui dukungan nyata rakyatnya. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa ketahanan nasional selalu bertumpu pada solidaritas dan kesediaan untuk saling menopang di saat krisis.

Dalam pidatonya pada Peringatan Hari Bela Negara ke-77, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata membantu sesama yang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing. Penegasan ini relevan dengan tantangan kebangsaan hari ini, ketika bela negara tidak lagi cukup dimaknai secara simbolik, melainkan harus hadir dalam praktik keseharian warga negara.

Di era digital, peran media dan warga digital menjadi semakin strategis. Media pers tetap memegang peran penting sebagai penopang demokrasi dan penjaga nalar publik. Namun, pada saat yang sama, masyarakat luas termasuk konten kreator dan pengguna media sosial telah menjadi aktor utama dalam ekosistem informasi. Setiap konten yang diproduksi dan dibagikan membawa konsekuensi sosial, ia dapat memperkuat kohesi kebangsaan atau sebaliknya memperlebar jurang perpecahan.

Karena itu, bela negara hari ini juga berarti menjaga ruang publik digital tetap sehat dan bertanggung jawab. Literasi informasi, etika bermedia, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap unggahan menjadi bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional. Di sinilah bela negara menemukan relevansinya yang paling aktual bukan sebagai slogan, melainkan sebagai sikap hidup.

Meneguhkan bela negara pada akhirnya adalah meneguhkan optimisme kebangsaan. Indonesia memiliki modal sejarah, sumber daya manusia, dan nilai gotong royong yang kuat untuk melangkah maju. Selama semangat kebersamaan dijaga dan peran setiap warga dijalankan dengan penuh tanggung jawab, Indonesia akan tetap mampu berdiri tegak, bergerak maju, dan bangkit menghadapi setiap tantangan zaman.

*Penulis Tundra Meliala adalah Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat dan alumnus Lemhannas RI PPRA 51.